Tag: Pemerintah

Tajam24jam.com Jambi, 07 Januari 2026 — Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Provinsi Jambi menegaskan bahwa pemberitaan yang tidak berimbang, tidak melakukan konfirmasi kepada pihak yang diduga, serta menyebutkan nama seseorang maupun organisasi tanpa klarifikasi, tidak hanya melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ), tetapi juga berpotensi masuk ke ranah hukum pidana. Sekretaris Jenderal PWDPI Provinsi Jambi, Amri, S.Pd, menyampaikan bahwa dalam kerja jurnalistik, prinsip utama yang tidak boleh diabaikan adalah keberimbangan, verifikasi, dan konfirmasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. “Jika sebuah media menyajikan tudingan sepihak tanpa konfirmasi, apalagi menyebut nama seseorang atau organisasi, itu jelas pelanggaran etika. Dalam kondisi tertentu, hal tersebut juga bisa ditarik ke ranah pidana,” tegas Amri. Menurut Amri, secara etik, pelanggaran tersebut dapat dilaporkan ke Dewan Pers melalui mekanisme pengaduan resmi. Namun jika pemberitaan mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, atau informasi yang merugikan kehormatan seseorang atau organisasi, maka jalur hukum pidana juga terbuka. “Ketika berita tidak lagi sekadar keliru secara etik, tetapi sudah merugikan nama baik, martabat, atau reputasi seseorang maupun organisasi, maka itu bukan hanya urusan kode etik, tapi bisa masuk ke ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan,” jelasnya. Amri menambahkan, pemberitaan tanpa konfirmasi yang menggiring opini publik dapat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Media dilarang menghakimi pihak tertentu sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. “Media bukan lembaga pemutus bersalah atau tidak. Dugaan tetap dugaan. Jika dikemas seolah-olah sudah pasti, itu berbahaya dan melanggar prinsip jurnalistik,” ujarnya. Terkait penyebutan nama organisasi tanpa konfirmasi resmi, Amri menilai hal tersebut sangat sensitif dan berisiko tinggi. “Organisasi memiliki marwah dan kredibilitas. Menyebut namanya tanpa konfirmasi atau klarifikasi resmi bisa menimbulkan stigma publik. Jika itu merugikan, maka selain hak jawab, pihak yang dirugikan juga dapat menempuh jalur hukum,” tambahnya. PWDPI Provinsi Jambi menegaskan bahwa mekanisme awal yang wajib ditempuh adalah hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KEJ. Namun apabila hak tersebut tidak dilayani atau diabaikan, maka pelaporan ke Dewan Pers maupun langkah hukum pidana merupakan hak konstitusional pihak yang dirugikan. “Pers dilindungi undang-undang, tapi bukan berarti kebal hukum. Kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dan etika,” tutup Amri. PWDPI Jambi mengimbau seluruh insan pers untuk tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, agar fungsi pers sebagai kontrol sosial tidak berubah menjadi alat pembunuhan karakter. Penulis Team.

Tajam24jam.com, 28 Januari 2026 – Tanjung Jabung Timur – Dalam perkara sengketa tanah yang dinyatakan diserobot oleh PT. MPG, ahli waris H. Hanik telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan nomor perkara 19/PDT.G/2025/PN.Tjt. Namun, pihak ahli waris mengklaim bahwa hingga saat ini tidak ada proses hukum terhadap PT. MPG yang diduga melakukan penyerobotan, sebaliknya mereka mengalami tekanan berupa ancaman serta upaya kriminalisasi dari Polres Tanjung Jabung Timur. Menurut ahli waris H. Hanik, mereka pernah diancam dan ditakuti oleh sebanyak 13 orang personil, yang juga melarang segala aktivitas pemanenan hasil di lahan yang menjadi objek sengketa. Sementara itu, pihak PT. MPG dinyatakan bebas melakukan berbagai aktivitas di lahan tersebut tanpa adanya kendala atau tindakan hukum yang dikenakan padanya. Pihak berwenang juga diklaim telah membuat laporan pidana terkait pengancaman dan pencurian terhadap ahli waris, padahal mereka menyatakan hanya berusaha mengklaim hak atas tanah yang menjadi milik keluarga. Para ahli waris merasa tidak mendapatkan keadilan, karena pihak yang diduga melakukan pelanggaran tidak mendapatkan tindakan hukum yang sesuai, sementara mereka yang mengajukan klaim hukum justru dihadapkan pada proses pidana. Mereka berharap pihak berwenang dapat melakukan proses hukum yang objektif dan adil, serta memastikan bahwa penyelesaian sengketa tanah ini dilakukan melalui jalur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis Team.

Tajam24jam.com Muaro Jambi, 3 November 2025 — Kepala Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Santi, bersama Sekretaris Desa, menggelar pertemuan dengan tim media di salah satu rumah makan di wilayah Kota Baru. Pertemuan tersebut dilakukan untuk memberikan klarifikasi terkait informasi yang sebelumnya disampaikan oleh Ramida, selaku Kaur Keuangan Desa Talang Kerinci, mengenai pengelolaan pangkalan gas di desa tersebut. Sebelumnya, Ramida menyampaikan kepada tim media bahwa pangkalan gas elpiji yang beroperasi di Desa Talang Kerinci merupakan milik pribadinya, namun sempat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan menggunakan dana desa sebesar Rp15 juta. Menurut keterangannya, setelah muncul keluhan masyarakat terkait antrean gas pada malam hari dan sering hilangnya tabung, pangkalan gas tersebut dikembalikan lagi ke pengelololaan pribadinya atas keputusan Kepala Desa Santi. Tim media kemudian menanyakan kepada Ramida mengenai pengembalian dana desa yang digunakan untuk pendirian pangkalan gas tersebut. Ramida mengaku bahwa dana desa tersebut telah dikembalikan secara bertahap (dicicil) yang diduga dari pengalihan pengelolaan pangkalan gas dan pengembalian anggaran Dana Desa yang di pakai untuk membuat pangkalan gas tersebut sudah menyalahi aturan Namun, klarifikasi yang di sampaikan oleh Kepala Desa Talang Kerinci, (Santi.) bertolak belakang dengan keterangan yang diberikan oleh rahmida (bendahara) desa talang kerinci pada waktu sebelumnya 27 Oktober 2025 saat pertemuan dengan tim media beberapa waktu lalu. Dalam hal ini Santi menegaskan bahwa pernyataan Ramida tidak sepenuhnya benar. Santi juga mengaku telah menegur Ramida terkait keterangannya yang dinilai tidak sesuai fakta. Kepala Desa Talang kerinci Santi menegaskan bahwa permasalahan terkait pengelolaan pangkalan gas tersebut sebaiknya tidak diperpanjang. Ia berharap persoalan ini dapat dianggap selesai setelah dilakukan klarifikasi resmi. Hingga berita ini diturunkan, tim media masih menemukan adanya kejanggalan terkait perbedaan keterangan antara Ramida dan Kepala Desa Santi mengenai penggunaan dana desa serta status kepemilikan dan pengelolaan pangkalan gas tersebut.