October 27, 2026

Tag: Pemerintah

Pendeta GBIS Batanghari Mengaku Diintimidasi, Ibadah Jemaat Dihentikan: “Kami Hanya Meminta Hak”

admin_05 mins

Tajam24jam.com BATANGHARI, Sabtu 10/10/2026 — Jemaat Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) di Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi, mengaku mengalami tekanan setelah kegiatan ibadah mereka diputuskan untuk dihentikan sementara. Melalui pendetanya, Edward C. Gultom, S.Th., jemaat mengungkap dugaan intimidasi, ancaman verbal, hingga tekanan untuk menandatangani berita acara penghentian ibadah. “Kami hanya meminta hak kami untuk beribadah,” demikian harapan Edward mewakili jemaatnya, saat diwawancarai wartawan pada Sabtu(10/10/26). Persoalan ini tertuang dalam Berita Acara Rapat Pendirian Tempat Ibadah tertanggal 6 Oktober 2026, yang dipimpin Lurah Simpang Sungai Rengas, Reni Repianti, S.E. Dokumen tersebut menyatakan kegiatan ibadah setiap Minggu di rumah pribadi Marhehe Gultom, RT 07/RW 03, dihentikan sementara sampai persyaratan administrasi diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan itu dibahas dalam rapat yang dihadiri unsur pemerintah kecamatan, MUI, FKUB, kepolisian, TNI, KUA, lembaga adat, serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Nama-nama yang tercantum dalam dokumen antara lain Ketua MUI Kabupaten Batanghari KH. Zaharudin, H.K.; perwakilan FKUB M.N. Parlindungan, Hs., dan H. Muslim, M.H.; Kapolsek Maro Sebo Ulu AKP Gegar Mahdi, S.H.; serta Danramil Kecamatan Mersam–MSU Kapten Heriyadi. Menurut Edward, jemaat yang beribadah di tempat tersebut hanya sekitar lima hingga enam orang. Ia mengaku selama ini berupaya menjaga hubungan baik dengan warga sekitar. Namun, dalam rapat yang dihadiri puluhan orang itu, ia merasa keberatan jemaatnya tidak mendapat ruang yang seimbang. Mengaku Dijemput dan Ditekan Menandatangani Berita Acara Edward menuturkan, dirinya menolak keputusan penghentian ibadah dan meninggalkan forum. Ia mengaku kemudian dijemput dari rumah dan diminta kembali ke kantor kelurahan untuk menandatangani berita acara dengan alasan meredam emosi warga.Menurutnya, kekhawatiran terhadap keselamatan keluarga dan rumah yang ditempatinya membuat dirinya akhirnya kembali ke kantor kelurahan. Persoalan semakin serius ketika adiknya mempersoalkan isi berita acara yang menyatakan bahwa keputusan dibuat tanpa intimidasi dan intervensi dari pihak mana pun. Edward mengaku pernyataan tersebut tidak sesuai dengan tekanan yang mereka rasakan selama proses berlangsung. Ia juga mengungkap dugaan ancaman verbal dalam pertemuan tersebut. Menurut keterangannya, seorang ketua RT memukul meja dan melontarkan ancaman. Edward turut menyebut adanya ungkapan dari salah satu tokoh masyarakat, “Tangkap melawan bunuh,” yang membuat pihaknya merasa terancam. Ia juga mengklaim unsur kepolisian dan TNI yang hadir menyarankan agar kegiatan ibadah dihentikan. Keterangan mengenai dugaan intimidasi dan pernyataan pihak-pihak tersebut masih perlu diklarifikasi secara langsung kepada mereka yang disebutkan. Jemaat Pertanyakan Solusi dan Hak Beribadah Edward mengatakan pihaknya telah meminta solusi apabila rumah yang digunakan untuk beribadah dinilai belum memenuhi persyaratan administrasi. Namun, menurut pengakuannya, tidak ada tempat alternatif yang ditawarkan agar jemaat tetap dapat menjalankan ibadah di wilayah tersebut. Bagi jemaat, persoalan ini bukan semata-mata tentang administrasi rumah ibadah, melainkan juga tentang kesempatan menjalankan keyakinan tanpa tekanan dan ancaman. “Kami hanya mau beribadah,” ujar Edward.Di sisi lain, berita acara menyebut penghentian sementara dilakukan sampai persyaratan administrasi diselesaikan. Namun, dokumen tersebut tidak merinci persyaratan apa yang belum terpenuhi maupun alternatif penyelesaian yang ditawarkan kepada jemaat. Jemaat berharap pemerintah Kabupaten Batanghari dan instansi terkait turun tangan, memberikan kejelasan atas dasar keputusan tersebut, serta memfasilitasi penyelesaian yang adil. Pemerintah kelurahan, FKUB, MUI, kepolisian, dan TNI yang tercatat hadir dalam rapat perlu memberikan klarifikasi agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Hak beribadah dan ketentuan administrasi perlu diselesaikan secara transparan. Dugaan intimidasi yang disampaikan jemaat juga perlu ditanggapi serius, tanpa mengabaikan hak semua pihak untuk memberikan penjelasan. Penulis Team.

Read More

Maxim dan Dinas Pendidikan Jambi Hadirkan MAXIM QUIZ: ENGLISH BRAIN, Dorong PelajarSiap Hadapi Dunia Global

admin_09 mins

Tajam24jam.com JAMBI, Kamis 01/10/2026 – Maxim Indonesia bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sukses menyelenggarakan MAXIM QUIZ: ENGLISH BRAIN untuk pertama kalinya di Kota Jambi, Kamis (1/10/2026). Kompetisi edukasi Bahasa Inggris inimemperoleh antusias tinggi dengan total peserta menyentuh 100 pelajar dari 20 SMA/SMK di Kota Jambi dan sekitarnya. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Aula Serbaguna SMK Negeri 2 Kota Jambi ini menjadi salah satu bentukdukungan Maxim Indonesia terhadap dunia pendidikan sekaligus wadah bagi generasi muda untukmengembangkan kemampuan Bahasa Inggris melalui kompetisi yang kreatif dan interaktif. MAXIM QUIZ dikemas dengan konsep modern menggunakan pendekatan berbasis permainan melalui platform Kahoot. Dengan format tersebut, peserta tidak hanya ditantang untuk menguasai pengetahuan Bahasa Inggris, tetapi juga dituntut untuk berpikir cepat dan tepat dalam suasana kompetisi yang menyenangkan. Kepala Bidang Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Harmonis, S.Pd.I., M.M., mengatakan, “Penguasaan Bahasa Inggris menjadi salah satu kemampuan yang penting bagi generasi muda untukmenghadapi perkembangan dunia yang semakin terbuka. Kami mengapresiasi kegiatan yang memberikankesempatan kepada pelajar untuk belajar dan berkompetisi dalam suasana yang menyenangkan.”. Menurutnya, kolaborasi antara dunia usaha dan institusi pendidikan juga dapat memberikan pengalaman belajaryang berbeda bagi pelajar. Kompetisi edukasi dengan pendekatan yang lebih interaktif dinilai dapat melengkapiproses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Mendukung penuh pelaksanaan acara ini, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Jambi, Dr. Woro Handayanimenyatakan, “Kegiatan ini sangat positif karena memberikan pengalaman yang berbeda, siswa tidak hanyabelajar di dalam kelas, tetapi juga belajar menghadapi tantangan, berpikir cepat, dan membangun rasa percayadiri.” Sementara itu, Head of Subdivision Maxim Jambi, Jos Anggun Sari, mengatakan MAXIM QUIZ: ENGLISH BRAIN merupakan bagian dari komitmen Maxim Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi kepadamasyarakat melalui berbagai bidang, termasuk pendidikan. “Maxim tidak hanya ingin hadir melalui layanan transportasi online, tetapi juga ikut memberikan kontribusi positifbagi masyarakat. Kami ingin memberikan wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitasmereka dengan cara yang lebih modern, interaktif, dan menyenangkan. Kami berharap kegiatan ini dapatmembantu mempersiapkan generasi muda agar semakin percaya diri menghadapi dunia yang terusberkembang,” ujar Jos. Dalam kompetisi ini, tiga pemenang akan dipilih untuk mendapatkan hadiah. Juara pertama akan memperolehsaldo perjalanan Maxim senilai Rp750.000, trofi, sertifikat, serta voucher belanja senilai Rp300.000. Juarakedua mendapatkan saldo perjalanan Maxim senilai Rp500.000, trofi, sertifikat, dan voucher belanja senilaiRp200.000. Sementara juara ketiga memperoleh saldo perjalanan Maxim senilai Rp250.000, trofi, sertifikat, serta voucher belanja senilai Rp100.000. Program ini sebelumnya telah dilaksanakan di sejumlah kota di Indonesia, antara lain Denpasar, Jakarta, Balikpapan, Ambon, Kupang, Sorong, Cilegon, Serang, dan Bandung. Setelah pelaksanaan di Jambi, program ini akan terus diperluas ke berbagai kota lainnya di Indonesia. Melalui program tersebut, Maxim Indonesia berharap dapat terus menciptakan ruang positif bagi generasi mudauntuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan inovasi. Penggunaan pendekatan berbasis permainan juga menjadi salah satu cara Maxim untuk membuat kegiatan edukasi lebih dekat dengan karakter generasi mudasehingga proses belajar dan berkompetisi dapat berlangsung secara menarik. Tentang Layanan Maxim Maxim adalah layanan penyedia transportasi daring yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2018. Tahunini Maxim merayakan tahun ke-8 operasionalnya di Indonesia. Kini layanan Maxim telah tersedia di lebih dari400 kota di seluruh Indonesia dan akan terus berkembang menjangkau lebih banyak kota lainnya. Untukinformasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web kami di http://id.taximaxim.com. Penulis Team.

Read More

Dugaan Penembakan Terjun Gajah Diduga Berawal Sengketa Lahan, Pelaku Diamankan — Siapa di Balik Perintah?

admin_04 mins

Tajam24jam.com TANJUNG JABUNG BARAT, Kamis 01/10/2026 — Kasus dugaan penembakan terhadap seorang petani di Desa Terjun Gajah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mulai mengarah pada persoalan sengketa lahan yang telah berlangsung sebelumnya. Peristiwa yang terjadi pada Rabu, 30 September 2026, tersebut telah dilaporkan ke Polres Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan STPL yang diterima pihak korban, perkara dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan. Korban melalui kuasa hukumnya, Zainal Abidin, menyebut kejadian bermula ketika dirinya sedang melakukan aktivitas di lahan yang diklaim berkaitan dengan Kelompok Tani Hijau Permai. Korban mengaku kemudian didatangi dua orang yang dikenalnya. Saat berada dalam jarak dekat, salah satu orang tersebut diduga mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan yang mengenai bagian tubuh korban. Korban juga mengaku mendengar pernyataan yang mengarah pada adanya pihak lain yang disebut-sebut memberikan perintah. Pernyataan tersebut kini menjadi salah satu bagian penting yang perlu didalami penyidik. Sebab, apabila benar terdapat pihak yang memerintahkan aksi tersebut, maka penyidikan tidak hanya berhenti pada orang yang diduga menarik pelatuk, tetapi juga harus mengungkap siapa yang berada di balik peristiwa tersebut. Di tengah mencuatnya dugaan tersebut, nama HJ Anas disebut-sebut oleh pihak korban sebagai sosok yang diduga berkaitan dengan pihak yang memberikan perintah. Namun, sampai saat ini dugaan keterlibatan HJ Anas tersebut belum merupakan fakta hukum dan masih harus dibuktikan melalui penyelidikan serta penyidikan kepolisian. Karena itu, pertanyaan besar dalam kasus ini bukan hanya siapa pelaku di lapangan, tetapi juga siapa yang diduga berada di belakangnya dan apa motif sebenarnya. Informasi yang diterima redaksi menyebutkan bahwa pihak yang diduga sebagai pelaku telah diamankan aparat pada Kamis malam. Namun, status hukum, identitas lengkap, serta hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan masih menunggu keterangan resmi Polres Tanjung Jabung Barat. Sementara itu, pihak korban menilai dugaan penembakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konflik atau sengketa lahan yang sebelumnya telah berlangsung. Polisi kini dituntut mengungkap perkara secara terang, mulai dari kronologi penembakan, senjata yang digunakan, pihak yang terlibat, motif, hingga dugaan adanya aktor lain yang berada di balik aksi tersebut. Jika dugaan adanya pemberi perintah terbukti, maka penyidikan diharapkan tidak berhenti pada pelaku lapangan. Siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, dan apa kepentingan di balik penembakan tersebut menjadi bagian penting yang kini menunggu jawaban aparat penegak hukum.Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi HJ Anas maupun pihak-pihak lain yang namanya disebut dalam pemberitaan ini. Penulis Team.

Read More

PODSI Jambi Konsolidasi, Bidik Prestasi di Kejurnas dan Babak Kualifikasi PON

admin_02 mins

Tajam24jam.com JAMBI, Sabtu 26/09/2026 — Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Provinsi Jambi mulai memperkuat konsolidasi internal menghadapi agenda olahraga nasional. Rapat yang digelar di Rumah Dinas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi menjadi momentum memperkenalkan para ketua bidang sekaligus mematangkan program kerja organisasi, Sabtu 26/09/2026. Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang perkenalan. Jajaran PODSI Jambi mulai menyusun langkah konkret menghadapi Kejurnas dan BK ( Babak Kualifikasi ) PON, dengan target mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi atlet dayung Jambi di tingkat nasional. PODSI menempatkan pembinaan atlet, kesiapan program latihan, koordinasi antarbidang serta penguatan organisasi sebagai bagian penting menuju target tersebut. Cabang olahraga dayung dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu andalan Provinsi Jambi dalam mendulang prestasi dan medali pada ajang olahraga nasional. Karena itu, konsolidasi internal dinilai menjadi kunci. Setiap bidang dituntut tidak hanya memahami tugas masing-masing, tetapi juga mampu bekerja dalam satu garis komando untuk memastikan program pembinaan berjalan efektif. “PODSI harus bergerak dengan target yang jelas. Kita ingin cabang olahraga dayung benar-benar menjadi salah satu andalan Jambi,” menjadi semangat yang mengemuka dalam rapat tersebut. Dengan persiapan yang dilakukan sejak awal, PODSI Jambi diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang tidak hanya mengharumkan nama daerah, tetapi juga mampu bersaing di level nasional. Kini tantangannya jelas: bukan sekadar ikut bertanding, tetapi menyiapkan kekuatan terbaik untuk membawa nama Jambi ke podium prestasi. Penulis Team.

Read More

Ketua PWDPI Kepri: Perkokoh Persatuan dan Doa, Ketum DPP PWDPI Minta MA Tolak Kasasi PT KSP

admin_03 mins

Tajam24jam.com KEPULAUAN RIAU, Jum’at 03 Juli 2026 – Perkara sengketa lahan antara PT KSP melawan warga setempat kini memasuki tahap penentuan tertinggi, setelah resmi didaftarkan sebagai permohonan Kasasi di Mahkamah Agung RI. Perkembangan ini semakin menguatkan tekad bersama untuk memperoleh keadilan yang sesungguhnya. Perkara yang dikenal sebagai kasus lahan Poros itu tercatat resmi di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Selasa, 30 Juni 2026 dengan nomor registrasi 3426 K/PDT/2026. Tim Kuasa Hukum juga akan mengajukan permohonan pengawasan penanganan perkara, agar pemeriksaan Majelis Hakim berjalan transparan, objektif, dan melahirkan putusan yang berpihak pada kebenaran serta hak warga. Menyikapi hal ini, Ketua Umum DPP PWDPI, M. Nurullah RS minta pihak MA agar menolak atau jangan mengabulkan kasasi yang diajukan oleh pihak PT KSP. “Kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menolak sepenuhnya kasasi yang diajukan PT KSP. Mengingat dalam putusan Pengadilan Negeri Karimun, hakim telah memenangkan warga karena dasar hukum yang digunakan penggugat ternyata tidak berdasar sama sekali. Dalam waktu dekat, PWDPI juga akan mendampingi dan membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasi damai di lingkungan Gedung Mahkamah Agung RI.”ujarnya saat dihubungi pada Kamis (2/7/2026). Sementara itu, Ketua PWDPI Provinsi Kepulauan Riau, Hatik Hidayati Setiowati, mengimbau seluruh warga untuk semakin memperkokoh persatuan. “Sampai di jenjang tertinggi ini, modal utama kita adalah kebersamaan. Saya minta saudara-saudara tetap bersatu, saling menguatkan, dan jangan sampai terpecah belah oleh keadaan apapun. Persatuan kita adalah kekuatan terbesar untuk menegakkan keadilan yang sudah lama kita perjuangkan,” tegas Hatik pada Rabu (1/7/2026). Ia juga mengajak warga memperbanyak doa bersama. “Marilah kita memohon petunjuk Allah SWT, semoga Mahkamah Agung diberi kebijaksanaan untuk memeriksa secara adil, menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Kepri, dan memutuskan kemenangan bagi warga yang sudah turun-temurun mengelola tanah tersebut.” Ditegaskan kembali, perjuangan ini bukan sekadar soal tanah, melainkan soal kepastian hukum dan perlindungan hak rakyat. “Selama kita tetap bersatu di jalan kebenaran, keyakinan akan putusan yang adil semakin terbuka lebar,” Pungkasnya. Hingga putusan akhir dibacakan, PWDPI bersama tim hukum dan warga berkomitmen terus mendampingi dan berjuang bersama sampai hasil yang diharapkan tercapai. (Humas DPW PWDPI Kepri). Penulis Team.

Read More

Sidang Sengketa Lahan Desa Serasah Memanas, BPN Batang Hari Dituding Tidak Transparan Soal Hasil Ukur Ulang

admin_05 mins

Tajam24jam.com Batang Hari, Rabu 24/06/2026 – Persidangan perkara gugatan perdata Nomor 11/Pdt.G/2026/PN Mbn yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Muara Bulian kembali memasuki agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat pada Selasa (23/6/2026). Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada Jumat (12/6/2026) di objek sengketa yang berada di Desa Serasah, Kabupaten Batang Hari. Dalam kegiatan tersebut, pihak pengadilan turut melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batang Hari untuk melakukan pengukuran dan pemetaan ulang lahan yang menjadi objek perkara. Berdasarkan keterangan yang berkembang dalam persidangan, hasil pengukuran ulang tersebut diharapkan dapat menjadi acuan penting dalam mengungkap fakta-fakta hukum serta memberikan kejelasan batas-batas lahan yang disengketakan. Namun dalam sidang lanjutan, muncul polemik terkait hasil pemetaan ulang yang dilakukan BPN Batang Hari. Saat Majelis Hakim mempersilakan pihak BPN memberikan penjelasan mengenai hasil pengukuran di lapangan, pihak BPN disebut menyatakan bahwa dokumen hasil pemetaan dan pengukuran ulang hanya dapat diserahkan kepada Majelis Hakim dan tidak dapat diberikan kepada para pihak yang berperkara. Pernyataan tersebut langsung mendapat keberatan dari Adefitra Setiyadi selaku kuasa hukum tergugat II, III, dan IV, yakni Isngat, Lubis, dan Rabai. Menurutnya, hasil pengukuran yang dilakukan atas perintah pengadilan seharusnya dapat dibuka secara transparan agar seluruh pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk memahami dan menguji hasil tersebut. Keberatan serupa juga mengemuka dalam persidangan. Bahkan Majelis Hakim disebut menegaskan bahwa hasil Pemeriksaan Setempat maupun pengukuran ulang seyogianya disampaikan secara terbuka agar dapat membantu penyelesaian perkara secara terang dan objektif. Yang menjadi sorotan, dalam penjelasannya pihak BPN Batang Hari juga mengakui adanya kesalahan dalam penulisan batas lahan serta titik koordinat hasil pemetaan. Kesalahan tersebut, menurut pihak BPN, akan dilakukan perbaikan. Pengakuan tersebut justru memunculkan pertanyaan dari sejumlah pihak. Pasalnya, hasil pengukuran yang menjadi salah satu alat bantu pembuktian dalam perkara sengketa lahan semestinya disusun secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Usai persidangan, media ini mencoba mengonfirmasi pihak BPN Batang Hari terkait alasan tidak dibukanya hasil pemetaan kepada para pihak. Saat ditanya apakah kebijakan tersebut merupakan SOP internal atau instruksi pimpinan, pihak BPN disebut menjawab bahwa kebijakan tersebut berasal dari Kepala Kantor BPN. Pernyataan tersebut memicu reaksi dari Selamet Riyadi, anggota Lembaga LP3-NKRI. Ia menilai sikap BPN Batang Hari terkesan kurang transparan dan berpotensi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. “Kami merasa keberatan atas sikap yang ditunjukkan pihak BPN Batang Hari. Dalam waktu dekat kami bersama tim akan melakukan investigasi dan meminta penjelasan secara langsung ke kantor BPN Batang Hari,” tegas Selamet Riyadi. Menurutnya, keterbukaan informasi dalam perkara yang sedang berjalan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penyelesaian sengketa pertanahan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPN Batang Hari belum memberikan penjelasan resmi lebih lanjut terkait dasar hukum pembatasan akses hasil pengukuran ulang tersebut kepada para pihak yang berperkara. Kasus ini pun menjadi perhatian publik dan akan terus dikawal berbagai pihak hingga proses persidangan memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Penulis Team.

Read More

Operasional SPPG Program MBG di Desa Wawasan Lampung Selatan Disorot, Warga Keluhkan Bau Limbah

admin_03 mins

Tajam24jam.com Lampung Selatan, 03 Juni 2026 – Operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Wawasan, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi sorotan masyarakat setelah muncul dugaan bahwa fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di lokasi tersebut belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Sejumlah warga mengaku terganggu dengan bau limbah yang diduga berasal dari aktivitas dapur SPPG. Mereka menilai pengelolaan limbah di lokasi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari instansi terkait guna menghindari dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengeluhkan bau tidak sedap yang tercium dari area sekitar dapur SPPG. “Bau limbah cukup menyengat dan mengganggu aktivitas warga di sekitar lokasi,” ujarnya.Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa pembangunan fasilitas IPAL baru dilakukan dalam beberapa hari terakhir, sementara operasional dapur SPPG telah berjalan sekitar tujuh bulan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Dani Setiawan selaku Ketua SPPG Desa Wawasan menyatakan bahwa fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki telah memenuhi standar yang berlaku. “IPAL tersebut sudah memenuhi standar,” kata Dani Setiawan saat dikonfirmasi. Sementara itu, tim media yang melakukan peninjauan ke lokasi menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi terkait sistem pengelolaan limbah di dapur SPPG tersebut. Penilaian teknis mengenai kesesuaian standar IPAL sendiri merupakan kewenangan instansi terkait yang memiliki kompetensi dan otoritas melakukan pemeriksaan. Masyarakat berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan seluruh persyaratan operasional telah dipenuhi.“Kami berharap seluruh dapur SPPG mematuhi ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari sanitasi air yang baik, pengelolaan limbah melalui IPAL yang sesuai standar, kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta persyaratan lainnya,” ujar salah seorang warga. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan terkait hasil pemeriksaan terhadap fasilitas SPPG di Desa Wawasan tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait guna menjaga prinsip pemberitaan yang berimbang dan akurat. Penulis Team.

Read More

Sembilan Penambang Emas Ilegal Tewas Tertimbun Longsor di Sijunjung

admin_06 mins

Tajam24jam.com SIJUNJUNG, 15 mei 2026 – Sebanyak sembilan penambang emas tanpa izin (PETI) meninggal dunia setelah tertimbun longsor di lokasi tambang emas ilegal di Kampung Sintuk, Jorong Koto Guguak, Nagari Guguak, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Kamis (14/5/2026) sekitar pukul 12.00 WIB. Peristiwa tragis itu terjadi saat para korban tengah melakukan aktivitas penambangan menggunakan metode dompeng di kawasan pertemuan tiga aliran sungai yang dikenal rawan longsor dan banjir ketika curah hujan tinggi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, longsor terjadi tidak lama setelah waktu Dzuhur. Material tanah dan bebatuan dari tebing di sekitar lokasi tambang runtuh secara tiba-tiba dan menimbun seluruh pekerja yang berada di area tambang. Wali Nagari Guguak, Zainal, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan seluruh korban sempat tertimbun material longsor sebelum akhirnya berhasil dievakuasi warga bersama masyarakat setempat. “Yang sedang bekerja dan tertimbun ada sembilan orang. Lokasinya di Jorong Koto Guguak, tepatnya di Kampung Sintuk,” ujar Zainal saat dikonfirmasi, Kamis malam. Menurutnya, proses evakuasi berlangsung selama kurang lebih enam jam. Warga melakukan pencarian korban sejak siang hingga menjelang Maghrib menggunakan peralatan seadanya karena medan lokasi cukup sulit dijangkau. Zainal menjelaskan, cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir diduga menjadi pemicu utama terjadinya longsor. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat dan membuat struktur tanah di sekitar lokasi tambang menjadi labil. Lokasi tambang diketahui berada di titik pertemuan Batang Kuantan, Batang Ombilin, dan Batang Sinamar. Saat hujan deras mengguyur kawasan hulu, aliran sungai membesar dan meningkatkan risiko longsor di sekitar area tambang ilegal tersebut.“Air Batang Ombilin dan Batang Sinamar sedang besar, lalu masuk ke Batang Kuantan. Kondisi itu membuat kawasan tambang menjadi sangat berbahaya,” jelasnya.Ia mengaku sebelumnya pihak nagari telah mengingatkan para penambang agar menghentikan sementara aktivitas dompeng mengingat cuaca buruk terus terjadi dalam beberapa hari terakhir. Namun imbauan tersebut tidak diindahkan. “Terkait kondisi cuaca, kami dari pihak nagari sudah menyampaikan untuk menahan kegiatan tambang, bahkan tadi pagi juga sudah saya sampaikan kepada para penambang. Tapi tetap dilakukan,” katanya.Dari sembilan korban, satu korban bernama Ujang Kandar (40) menjadi korban pertama yang ditemukan warga. Jenazah korban kemudian langsung dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara korban lainnya juga dipulangkan ke rumah duka masing-masing setelah berhasil dievakuasi. Rencana membawa seluruh jenazah ke Puskesmas Tanjung Ampalu sempat disampaikan aparat kepolisian guna proses pendataan dan pemeriksaan. Namun rencana tersebut dibatalkan atas pertimbangan keluarga dan kondisi di lapangan. “Memang ada arahan dari Kapolsek agar korban dibawa ke puskesmas, tetapi tidak jadi karena pihak keluarga khawatir kondisi di sana tidak memungkinkan jika seluruh korban dikumpulkan,” ujar Zainal. Ia juga menyebut lokasi tambang emas ilegal tersebut merupakan milik warga setempat dan telah lama menjadi sumber mata pencarian utama masyarakat di Nagari Guguak. Aktivitas dompeng disebut masih marak dilakukan karena faktor ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan alternatif bagi warga.“Memang itu mata pencarian utama masyarakat sekarang. Mau apa dikata,” ucapnya. Pasca kejadian maut tersebut, seluruh aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Kampung Sintuk dihentikan sementara guna menghindari jatuhnya korban susulan.Adapun sembilan korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut masing-masing bernama Ujang Kandar (40), Haris (23), Atan (20), Baim (17), Acai (43), Marsel Buyuik (23), Ditol (40), Madi (24), dan Diok (22).Sementara itu, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sijunjung, Satria Zali, mengaku pihaknya tidak menerima laporan resmi terkait kejadian longsor tambang tersebut. “Kepada kami di BPBD Sijunjung tidak ada laporan langsung. Kami hanya mengetahui informasi dari grup WhatsApp,” kata Satria.Ia menyebut aktivitas tambang emas ilegal di sejumlah wilayah Kabupaten Sijunjung memang kerap berlangsung tanpa pengawasan dan jarang dilaporkan kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait.Peristiwa ini kembali menjadi perhatian serius terkait maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Sumatera Barat yang dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan pekerja serta berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Aparat dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah tegas guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Read More

Ketua DPRD Kota Jambi Kawal Penyaluran Bantuan Korban Kebakaran

admin_03 mins

Tajam24jam.com KOTA JAMBI 20 April 2026 – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried, mengawal langsung penyerahan bantuan bagi korban kebakaran yang terjadi pada bulan Ramadan lalu. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di ruang kerja Wali Kota Jambi, Senin (20/04/2026).Dalam kegiatan itu, Kemas Faried mendampingi Wali Kota Jambi Maulana bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menyerahkan bantuan kepada 10 kepala keluarga terdampak kebakaran.Kemas Faried menegaskan, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang tertimpa musibah merupakan bentuk tanggung jawab yang harus diwujudkan secara nyata dan cepat.“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat mengalami musibah. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak kebakaran,” ujarnya.Ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Jambi yang menyalurkan bantuan dengan total mencapai Rp162 juta. Menurutnya, proses verifikasi berdasarkan tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat, menjadi langkah tepat agar bantuan diberikan secara adil dan proporsional.Ketua DPRD Kota Jambi itu juga menyoroti pentingnya pemulihan jangka panjang bagi para korban. Menurutnya, kehilangan tempat tinggal tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi ekonomi dan psikologis keluarga.Karena itu, ia berharap bantuan stimulan yang diberikan pemerintah dapat membantu warga kembali bangkit dan memulai kehidupan secara bertahap pascamusibah.Selain itu, Kemas Faried menyatakan komitmennya untuk mendorong peningkatan anggaran bantuan sosial dan penanggulangan bencana pada tahun-tahun mendatang. Ia menilai pemerintah daerah perlu memiliki dukungan anggaran yang lebih kuat agar penanganan terhadap masyarakat terdampak bencana dapat dilakukan secara optimal.“Kami di DPRD akan terus memperjuangkan penguatan anggaran bantuan sosial dan kebencanaan agar perhatian kepada masyarakat terdampak musibah bisa lebih maksimal,” katanya.Pada kesempatan tersebut, Kemas Faried juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan memperhatikan keamanan instalasi listrik serta menerapkan langkah-langkah pencegahan di lingkungan rumah tangga.Menurutnya, upaya mitigasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam meminimalisir risiko kebakaran di Kota Jambi.Sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam penanganan bencana ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik, khususnya dalam aspek perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Read More

Ketua DPRD Kota Jambi Dorong Penguatan Anggaran Kebencanaan

admin_03 mins

Tajam24jam.com JAMBI, Rabu 22 April 2026 – Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly mendorong Pemeri ntah Kota (Pemkot) Jambi untuk meningkatkan anggaran bantuan kebencanaan guna memperkuat perlindungan bagi masyarakat terdampak musibah. Hal tersebut disampaikan Kemas Faried di Jambi, Rabu, usai mengapresiasi langkah Pemkot Jambi yang menyalurkan bantuan sosial kepada 10 korban kebakaran dengan total bantuan mencapai Rp162 juta.Menurutnya, bantuan yang diberikan pemerintah menjadi bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat bencana. “Ini adalah langkah yang baik karena membuktikan pemerintah hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan,” ujar Kemas Faried. Ia menilai penguatan anggaran kebencanaan penting dilakukan agar penanganan bencana tidak hanya berfokus pada kebutuhan tanggap darurat, tetapi juga mampu mendukung proses pemulihan masyarakat pascabencana secara menyeluruh. Selain itu, peningkatan dukungan anggaran dinilai diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di Kota Jambi. Kemas Faried mengatakan langkah tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menjalankan program prioritas “Kota Tangguh” yang bertujuan memperkuat kesiapsiagaan, mitigasi, serta respons cepat terhadap bencana. “Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam memperkuat kebijakan penanganan bencana, termasuk memastikan bantuan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya. Ia berharap peningkatan anggaran kebencanaan dapat menjadi prioritas pemerintah daerah ke depan guna memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan program Kota Tangguh agar Kota Jambi semakin siap menghadapi berbagai ancaman bencana.Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan rasa prihatin atas musibah kebakaran yang dialami warga dan memastikan pemerintah akan terus hadir membantu masyarakat terdampak. “Pemerintah hadir untuk membantu meringankan beban warga terdampak dengan harapan bantuan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Penyaluran bantuan ini juga bagian dari komitmen berkelanjutan yang sebelumnya telah dilakukan melalui Dinas Sosial dan Baznas dalam bentuk bantuan tanggap darurat kepada para korban,” kata Maulana. Penulis Team.

Read More