Tag: Pemerintah

Tajam24jam.com Muaro Jambi, Senin 23 Februari 2026 – Akses jalan masyarakat di wilayah Pondok Meja RT 26, Dusun Karya Maju, Kabupaten Muaro Jambi, diduga digunakan sebagai lahan parkir kendaraan milik PT Gembira Jaya Raya. Kondisi tersebut terpantau pada Senin, 23 Februari 2026, dan dinilai mengganggu aktivitas lalu lintas warga setempat. Sejumlah kendaraan perusahaan terlihat terparkir di badan jalan yang merupakan jalur utama warga untuk beraktivitas sehari-hari. Keberadaan kendaraan tersebut mempersempit ruang melintas, terutama bagi pengendara roda dua maupun kendaraan warga yang hendak keluar masuk permukiman.Salah seorang warga menyampaikan keluhan dan berharap adanya tindakan dari pihak berwenang.“Kami merasa terganggu karena jalan ini akses utama masyarakat. Jika dipakai parkir kendaraan perusahaan, aktivitas warga jadi terhambat. Kami berharap ada penertiban agar jalan kembali normal,” ujar perwakilan warga. Secara regulasi, penggunaan badan jalan yang mengganggu fungsi jalan dapat melanggar ketentuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan bahwa jalan memiliki fungsi utama sebagai prasarana transportasi umum yang harus dijaga agar tidak terganggu pemanfaatannya.Warga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera meninjau lokasi serta mengambil langkah penertiban apabila ditemukan pelanggaran. Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Gembira Jaya Raya belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penggunaan badan jalan tersebut. Penulis Team.

Tajam24jam.com Jambi, 07 Januari 2026 — Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Provinsi Jambi menegaskan bahwa pemberitaan yang tidak berimbang, tidak melakukan konfirmasi kepada pihak yang diduga, serta menyebutkan nama seseorang maupun organisasi tanpa klarifikasi, tidak hanya melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ), tetapi juga berpotensi masuk ke ranah hukum pidana. Sekretaris Jenderal PWDPI Provinsi Jambi, Amri, S.Pd, menyampaikan bahwa dalam kerja jurnalistik, prinsip utama yang tidak boleh diabaikan adalah keberimbangan, verifikasi, dan konfirmasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. “Jika sebuah media menyajikan tudingan sepihak tanpa konfirmasi, apalagi menyebut nama seseorang atau organisasi, itu jelas pelanggaran etika. Dalam kondisi tertentu, hal tersebut juga bisa ditarik ke ranah pidana,” tegas Amri. Menurut Amri, secara etik, pelanggaran tersebut dapat dilaporkan ke Dewan Pers melalui mekanisme pengaduan resmi. Namun jika pemberitaan mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, atau informasi yang merugikan kehormatan seseorang atau organisasi, maka jalur hukum pidana juga terbuka. “Ketika berita tidak lagi sekadar keliru secara etik, tetapi sudah merugikan nama baik, martabat, atau reputasi seseorang maupun organisasi, maka itu bukan hanya urusan kode etik, tapi bisa masuk ke ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan,” jelasnya. Amri menambahkan, pemberitaan tanpa konfirmasi yang menggiring opini publik dapat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Media dilarang menghakimi pihak tertentu sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. “Media bukan lembaga pemutus bersalah atau tidak. Dugaan tetap dugaan. Jika dikemas seolah-olah sudah pasti, itu berbahaya dan melanggar prinsip jurnalistik,” ujarnya. Terkait penyebutan nama organisasi tanpa konfirmasi resmi, Amri menilai hal tersebut sangat sensitif dan berisiko tinggi. “Organisasi memiliki marwah dan kredibilitas. Menyebut namanya tanpa konfirmasi atau klarifikasi resmi bisa menimbulkan stigma publik. Jika itu merugikan, maka selain hak jawab, pihak yang dirugikan juga dapat menempuh jalur hukum,” tambahnya. PWDPI Provinsi Jambi menegaskan bahwa mekanisme awal yang wajib ditempuh adalah hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KEJ. Namun apabila hak tersebut tidak dilayani atau diabaikan, maka pelaporan ke Dewan Pers maupun langkah hukum pidana merupakan hak konstitusional pihak yang dirugikan. “Pers dilindungi undang-undang, tapi bukan berarti kebal hukum. Kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dan etika,” tutup Amri. PWDPI Jambi mengimbau seluruh insan pers untuk tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, agar fungsi pers sebagai kontrol sosial tidak berubah menjadi alat pembunuhan karakter. Penulis Team.

Tajam24jam.com, 28 Januari 2026 – Tanjung Jabung Timur – Dalam perkara sengketa tanah yang dinyatakan diserobot oleh PT. MPG, ahli waris H. Hanik telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan nomor perkara 19/PDT.G/2025/PN.Tjt. Namun, pihak ahli waris mengklaim bahwa hingga saat ini tidak ada proses hukum terhadap PT. MPG yang diduga melakukan penyerobotan, sebaliknya mereka mengalami tekanan berupa ancaman serta upaya kriminalisasi dari Polres Tanjung Jabung Timur. Menurut ahli waris H. Hanik, mereka pernah diancam dan ditakuti oleh sebanyak 13 orang personil, yang juga melarang segala aktivitas pemanenan hasil di lahan yang menjadi objek sengketa. Sementara itu, pihak PT. MPG dinyatakan bebas melakukan berbagai aktivitas di lahan tersebut tanpa adanya kendala atau tindakan hukum yang dikenakan padanya. Pihak berwenang juga diklaim telah membuat laporan pidana terkait pengancaman dan pencurian terhadap ahli waris, padahal mereka menyatakan hanya berusaha mengklaim hak atas tanah yang menjadi milik keluarga. Para ahli waris merasa tidak mendapatkan keadilan, karena pihak yang diduga melakukan pelanggaran tidak mendapatkan tindakan hukum yang sesuai, sementara mereka yang mengajukan klaim hukum justru dihadapkan pada proses pidana. Mereka berharap pihak berwenang dapat melakukan proses hukum yang objektif dan adil, serta memastikan bahwa penyelesaian sengketa tanah ini dilakukan melalui jalur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis Team.