Tag: Pemerintah

Tajam24Jam.Com Jambi, 6/02/2025 – Lembaga swadaya masyarakat Forum pemantau korupsi Jambi (LSM-Fornapek) menggelar unjuk rasa di kantor Gebenur Jambi kamis siang (6-02-2025). Ketua Jambi Fornapek Barniato dalam urasi meminta dinas pendidikan dan kebudayaan propinsi Jambi bertanggung jawab atas gagalnya ratusan siswa SMK N 1, dalam mendaftar masuk perguruan tinggi jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Aktivis dari LSM Fornapek ini, mereka sangat prihatin terhadap 153 siswa-siswa SMK N 1 Kota Jambi yang gagal mendaptar perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Aksi unjuk rasa ini di gelar untuk menuntut pertanggung jawaban dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Jambi atas dugaan kelalaian pihak sekolah dalam mendaptar nilai pangkalan data siswa.dan sekolah (PFSS) untuk mengikuti SNBP. Untuk itu ketua LSM Fornapek Jambi Barniato menyampaikan persoalan ini muncul ketika Operator Input Data menerima telepon dari di duga seorang oknum guru yang meminta agar salah satu siswa adalah keponakan dari sekretaris Dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Jambi dapat di masukan dalam daftar. Dalam hal ini di duga adanya Intervensi Oknum pejabat, membuat Operator tak berani untuk menolak permintaan tersebut. Akhirnya imbasnya setelah mengimput ulang di lakukan seluruh data nilai siswa lainnya hilang sehingga menyebabkan ratusan siswa SMK N 1 kota Jambi kehilangan kesempatan mengikuti SNBP. Ketua LSM Fornapek Jambi Barniato menyatakan bahwa insiden ini menjadi preseden buruk untuk dunia pendidikan di provinsi Jambi. Barniato menyampaikan meminta gubernur Jambi dan aparat penegak hukum untuk menyelidiki persoalan ini hingga tuntas. Menurut nya jalur SNBP prestasi, bukan jalur orang dalam. Para pedemo akhirdi terimah pemerintahan dan kesra Setda provinsi Jambi Arif Munandar untuk mendiasi setelah Hampir satu jam. Dalam mediasi ini Arif Munandar menerima sambutan baik seluruh Apriasi dan tuntutan dari para pendemo untuk kemudian di sampaikan langsung ke Gebenur Jambi. Selain itu Arif Munandar juga menegaskan nya ditemukan adanya pelanggaran oleh oknum pejabat di Dinas pendidikan Jambi maka pihak meminta Inspektorat untuk turun melakukan pemeriksaan. Aksi demontrasi yang digelar oleh Aktivis LSM Fornapek Jambi ini, merupakan bentuk dunia pendidikan saat ini. Lewat aksi unjuk rasa ini LSM Fornapek meminta agar pemerintah memberikan solusi terhadap 153 siswa-siswi SMK N 1 Jambi yang gagal daftar perguruan tinggi negeri lewat SNBP agar mereka bisa kembali mengikutinya seleksi tutupnya. Penulis Team.

Tajam24Jam.Com Kota Jambi, Rabu 05/02/2025 – Ar. Mong Anggota DPW BAIN HAM-RI Provinsi Jambi Bidang Investigasi dan Advokasi Hukum mengantarkan surat DPW BAIN HAM-RI Provinsi Jambi Nomor 002/DPW-JBI/II/2025 yang kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi Perihal Pemberitahuan adanya dugaan Penyelewengan Dosen yang mengikuti Kelas RPL Prodi Sanitasi Lingkungan namu tetap mengajar dan menguji di Mata Kuliah dan Semester yang sama. “Berdasarkan informasi dan data yang kami terima adanya dugaan perbuatan yang melanggar aturan Pendidikan Tinggi” Ucap Ar. Mong Adanya beberapa hal yang seharusnya tidak terjadi di dalam Pendidikan Tinggi, Berstatus Sebagai Mahasiswa Program D4, Merangkap Dosen Pengajar Sekaligus Dosen Penguji. Oleh Karena itu Ketua DPW BAIN HAM-RI Provinsi Jambi melayangkan surat kepada Dr. Rusmimpong, S.Pd, M.Kes selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi bisa memberikan konfirmasi dan keterangan tersebut. “Saya berharap Pak Direktur bisa memberikan keterangan yang jelas atas dugaan penyelewengan Dosen tersebut” Ujar Ketua BAIN HAM-RI Jambi, Ar Karim Jika Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi tidak menanggapi surat tersebut, maka DPW BAIN HAM-RI akan menindaklanjuti untuk mengirimkan surat ke Dirjen Nakes, Dirjen Dikti dan Ombudsman untuk mengungkap dugaan penyelewengan Dosen Berstatus Sebagai Mahasiswa Program D4, Merangkap Dosen Pengajar Sekaligus Dosen Penguji. (Team pnulis B.A)

Tajam24Jam.Com Jakarta, 3/02/2025 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa realisasi anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada 2024 di atas rata-rata nasional. Hal itu ditegaskan Mendagri di hadapan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2025). Mendagri mengatakan, rata-rata realisasi anggaran Kemendagri tahun 2024 sebesar 96,45 persen dari total pagu alokasi anggaran Rp5,20 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata realisasi anggaran secara nasional sebesar 94,85 persen. Realisasi tersebut menempatkan Kemendagri pada peringkat ke-8 dari 21 kementerian/lembaga kategori pagu sedang. Sementara itu, secara keseluruhan, realisasi anggaran Kemendagri berada di peringkat ke-33 dari 86 kementerian/lembaga. “Kami melihatnya cukup baik karena di atas rata-rata nasional, dan realisasi belanjanya menunjukkan bahwa kita dapat memanfaatkan anggaran-anggaran yang dialokasikan kepada Kemendagri,” jelasnya. Kinerja optimal dalam hal realisasi anggaran juga dicapai oleh BNPP. Pasalnya, realisasi anggaran BNPP pada tahun 2024 sebesar 98,01 persen dari total anggaran sekitar Rp236 miliar. Capaian ini menempatkan BNPP pada peringkat ke-7 dari 46 kementerian/lembaga kategori pagu kecil. Kemudian, secara keseluruhan, realisasi anggaran BNPP berada pada peringkat ke-16 dari 86 kementerian/lembaga. Selain merealisasikan anggaran secara optimal, baik Kemendagri maupun BNPP juga meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2023. Prestasi berdasarkan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersebut telah diraih Kemendagri dan BNPP 10 kali berturut-turut. Tak hanya itu, Mendagri juga membeberkan sejumlah prestasi lain yang berhasil diraih selama tahun 2024. Hal ini mencakup penghargaan yang diberikan Kementerian Perindustrian kepada Kemendagri atas Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) kategori kementerian/lembaga. Kemudian, ada pula prestasi Kemendagri dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi. Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri mencapai 85,05 atau predikat “Memuaskan”. “Dan ini sangat penting bagi kami,” tegasnya. Selain itu, Kemendagri juga mendapatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebesar 75,90 atau tergolong “Sangat Baik”. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan tahun 2023 yang dilakukan oleh KemenPANRB. Kemendagri juga menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat atas keterbukaan informasi publik tahun 2024 kategori Kementerian Informatif. Kemendagri juga dinobatkan sebagai lembaga peduli penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan komitmennya untuk terus melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, termasuk dalam melakukan efisiensi anggaran sebesar 57,46 persen. Seperti diketahui, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-37/MK.02/2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Penulis Team.

Tajam24Jam.Com Bogor, Senin 3 Februari 2025 – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur pemadam kebakaran (Damkar) demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemadam Kebakaran Angkatan I & II, serta Diklat Pemadam Kebakaran untuk Jabatan Fungsional (Jafung) Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Tahun 2025. Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menegaskan bahwa peningkatan kompetensi SDM aparatur merupakan pilar utama dalam memastikan kualitas layanan publik yang optimal. Apalagi, saat ini mayoritas aparatur Damkar, yaitu sekitar 63 persen, berstatus non-ASN, dan hanya sebagian kecil yang telah tersertifikasi. “Kesempatan ini tidak banyak, kami berikhtiar maunya dengan APBN sebanyak mungkin. Namun, seperti yang kita ketahui, kemampuan keuangan negara terbatas, makanya ini untuk men-trigger. Namun, kami akan memfasilitasi daerah melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” katanya saat membuka kegiatan di Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2025). Sugeng pun menekankan peran strategis Damkar yang meliputi tiga visi utama: pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan. Menurutnya, indikator keberhasilan Damkar bukan diukur dari banyaknya insiden kebakaran atau jumlah pemadaman, melainkan dari seberapa efektif upaya pencegahan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kebakaran. “Sosialisasi dan mengingatkan, karena mencegah jauh lebih baik daripada kita memadamkan dan menyelamatkan,” ungkapnya. Sugeng menambahkan, Kemendagri berkomitmen untuk mengembangkan tujuh jafung dan meningkatkan kompetensi aparaturnya melalui pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi. Harapannya, upaya ini dapat mencetak aparatur pemerintahan yang berkualitas di masa depan, termasuk pada Jafung Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait 32 urusan pemerintahan yang terdiri dari 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Dari enam urusan wajib layanan dasar, termasuk di dalamnya pendidikan, kesehatan, dan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, Sugeng menekankan pentingnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 100 persen. Kemendagri, kata Sugeng, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu yang mengemban jabatan tersebut benar-benar kompeten di bidangnya. “Ketika ikut pelatihan, lakukan yang terbaik, pahami dengan benar. Karena apa yang kita peroleh akan diaplikasikan ke lapangan. Dan siapa nanti yang bersungguh-sungguh ikut pelatihan pasti akan menentukan karier ke depan. Dan bagaimana karier kita ke depan ditentukan dari tahap awal,” pungkasnya. Penulis Team.