AWASI Muaro Jambi Minta Bupati Evaluasi Kinerja Kadis PUPR Yultasmi

Tajam24Jam.Com Muaro Jambi, 28/02/2025 – Kondisi jembatan di Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sangat memprihatinkan. Jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat ini mengalami kerusakan parah. Bagian lantainya tampak berlubang hingga konstruksi besi pada jembatan muncul keluar. Kondisi lubang besar berdiameter satu meter persegi pada lantai jembatan sangat mengganggu dan membahayakan pengendara yang melintas, terlebih jika dilewati oleh anak sekolah. Jembatan ini menghubungkan wilayah dua desa di Kecamatan Sekernan, yakni Desa Pematang Pulai dan Desa Tantan. Kerusakan jembatan dikeluhakan oleh pengendara yang melintas. Selain membuat tak nyaman, rusaknya jembatan juga menyebabkan pengendara khawatir. “Kalau harapan saya sih harusnya diperbaiki segera, karena setiap minggu saya juga lewat sini untuk nganter barang-barang (Sembako,red) ke dalam, ke daerah Petar bang. Khawatir dong bang, dalam itu lobang jembatannya, sempat masuk ban mobil saro jugo kito,” ujar Alex, pengendara mobil pick up angkutan sembako, Jum’at 28 Februari 2025. Hal senada juga diungkapkan oleh warga Desa Pematang Pulai, Jupri. Jupri meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan jembatan yang rusak tersebut. “Karena ini menjadi akses penting bagi masyarakat kami, yang jelasnya dua desa yang melintas disini, Desa Tantan dan Desa Pematang Pulai,” kata Jupri. Jupri menjelaskan, jembatan rusak di Desa Pematang Pulai ini menjadi akses vital masyarakat untuk mengangkut hasil perkebunan. “Ini akses jalan untuk membawa hasil perkebunan masyarakat, terutama kelapa sawit, karet dan lain-lain sebagainya,”tuturnya. Ia menerangkan, kondisi kerusakan jembatan telah banyak menelan korban. Tak sedikit masyarakat yang terjatuh ke lobang jembatan akibat tidak adanya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di lokasi. “Kami mohon kepada pemerintah untuk segera dapat memperbaiki jembatan ini pak. Dalam beberapa hari kemarin terjadi juga masyarakat kami jatuh akibat lubang jembatan ini pak, malam hari karena tidak nampak,” terang Jupri. Jupri menjelaskan, kerusakan jembatan di Desa Pematang Pulai telah terjadi sejak 3 tahun lalu, namun hingga kini belum ada perbaikan dari pemerintah. “Kurang lebih sudah ada 3 tahun pak,” tandasnya. Kerusakan jembatan di Desa Pematang Pulai turut mendapat sorotan dari Ketua Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWASI) Kabupaten Muaro Jambi, Feriansyah. Wartawan senior yang dikenal ramah dan supel dalam bergaul itu sedih, lantaran kerusakan jembatan yang telah terjadi selama bertahun-tahun justru luput dari perhatian pemerintah. “Kita cukup prihatin ya, kondisi jembatan ini rusak dan membahayakan bagi pengguna jalan. Besinya keluar dan sudah tidak layak lagi, masyarakat juga sudah ada yang jatuh akibat lubang jembatan. Kami meminta Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi untuk segera melakukan perbaikan terhadap jembatan ini, jangan sampai ada korban dulu baru diperbaiki,” jelas Feriansyah. Feriansyah sangat menyayangkan atas lambannya Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi dalam menangani kerusakan jembatan di Desa Pematang Pulai. “Kita menilai Dinas PUPR lamban ya. Sudah 3 tahun rusak namun belum ada juga perbaikan, kasihan warga. Kondisi jembatan rusak ini mengancam keselamatan pengendara dan mengganggu roda ekonomi masyarakat, harusnya menjadi perhatian khusus,” beber Feriansyah. Feriansyah berharap, Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno dan Junaidi H. Mahir dapat mengevaluasi kinerja Kadis PUPR Kabupaten Muaro Jambi, Yultasmi. “Kalau seandainya jembatan ini tidak juga segera diperbaiki, kami minta Kadis PUPR Muaro Jambi Yultasmi dicopot dari jabatannya, diganti,” tutup Feriansyah mengakhiri keterangannya. ungkapnya(Noval) Penulis Team.

Read More

Mobil Truk Teronton Box Mengangkut Pupuk Subsidi menyeret Kabel Listrik Warga Di Duga Milik AKIANG.

Tajam24Jam.Com Muara Jambi, pada hari kamis (27/02/2025), Terpantau Salah satu awak media mobil Teronton box warna Oren tepatnya di jalan Tunas baru Jambi – kecil, terlihat satu mobil truk tronton lewat dan menyeret kabel listrik Warga setempat hingga terputus diduga mobil Teronton box tersebut berisi pupuk Supsidi milik AKIANG akibat sopir dan kneknya kurang ber hati-hati sehingga terjadi kabel listerik warga terseret mobil yang di duga berisi pupuk Subsidi Yang akan diantar ke gudang AKIANG, sedakan kita sama tau bahwa Pupuk Subsidi itu dari Pemerintah untuk masyarakat, maka dapat di duga ada permainan yang belum di ketahui. Selanjutnya warga berharap kepada pemilik dan Sopir mobil tersebut segera memperbaiki kabel listrik seperti semula jangan sampai Ada tindakan warga yang tidak di inginkan terjadi” Cukup mengejutkan sekali Atas kejadian ini dan jangan sampai terulang lagi Ucap warga setempat. Kemudian kami sebagai warga berpesan kepada sopir yang melintas di jalan ini Agar lebih berhati-hati jangan sampai Ada kejadian yang dapat merugikan Orang lain. Dan menurut informasi warga bahwa mobil yang melintas di jalan Tunas baru ini itu kebanyakan mobil AKIANG, “Yang rata-rata mobil Teronton warna hijau”. Penulis Team.

Read More

Pagar Pembibitan Sawit Di Kelurahan Kebon Handil Milik Bapak Yudi Membuat Warga Resah Dan Takut

Tajam24Jam.Com JAMBI, 26/02/2025 – Pembibitan sawit di Kelurahan Kebon Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, menjadi sorotan warga karena pagar tembok yang diduga melebihi ketentuan dan menyebabkan genangan air di lingkungan sekitar. Persoalan ini mencuat setelah warga mengeluhkan dampaknya, termasuk potensi bahaya jika tembok tersebut roboh. Tim media bersama Dewan Pimpinan Wilayah Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DPW BAIN HAM-RI) Provinsi Jambi mencoba mengonfirmasi permasalahan ini kepada Lurah Kebon Handil, Amran, pada Selasa (18/2/2025). Namun, Lurah Amran mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan pembibitan sawit di wilayahnya. Ia juga menegaskan bahwa aktivitas tersebut tidak diperbolehkan di dalam kota. “Saya tidak tahu kalau ada pembibitan sawit di sini. Nanti sore kami akan turun bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk menemui warga,” ujar Amran saat itu. Namun, hingga malam harinya, pihak kelurahan tidak kunjung turun ke lokasi. Menelusuri lebih lanjut, awak media mendapatkan informasi dari Ketua RT 03 Kelurahan Kebon Handil bahwa pembibitan sawit tersebut dimiliki oleh seseorang bernama Yudi, sementara asistennya, Suwardi, berkantor di sebelah dealer KTM. Saat dikonfirmasi, Suwardi membantah adanya pelanggaran dan menganggap pagar tembok tersebut tidak menyalahi aturan. Terkait keluhan warga, awak media kemudian menghubungi Camat Jelutung untuk meminta penjelasan. Namun, jawaban dari Camat juga dinilai tidak jelas dan cenderung mengambang. Ketidakpuasan terhadap respons dari pihak kelurahan dan kecamatan membuat tim media bersama DPW BAIN HAM-RI melanjutkan laporan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi pada Selasa (25/2/2025). Pihak DLH meminta laporan tertulis dan berjanji akan melakukan inspeksi ke lokasi dalam waktu dekat. Pada sore harinya, Camat Jelutung bersama jajarannya, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah Kebon Handil, serta Suwardi akhirnya turun ke lokasi untuk meninjau langsung pembibitan sawit dan pagar tembok yang dikeluhkan warga. Ketika kembali dikonfirmasi pada Rabu (26/2/2025), Camat Jelutung belum dapat memastikan apakah pagar tembok tersebut melanggar aturan. “Kami masih akan menelusuri kepemilikan dan perizinannya. Pemiliknya Yudi, sama seperti Global Kanaan School, yang juga dikelola oleh keluarganya,” ujar Camat. Hingga kini, warga masih menunggu langkah tegas dari pihak berwenang terkait legalitas pembibitan sawit tersebut serta kepastian mengenai keamanan tembok yang mereka khawatirkan dapat roboh sewaktu-waktu. Penulis Team.

Read More

Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jambi Diduga melakukan Gratifikasi

Tajam24Jam.Com Jambi, 26/02/2025 – Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi dianggap suap jika berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas PNS. Hukuman bagi pegawai negeri (PNS) yang terbukti menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu, PNS juga dapat dikenakan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Sekitar Bulan Juni Tahun 2023 Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jambi melaksanakan kegiatan Pelatihan di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Untuk Transportasi dan Konsumsi selama perjalanan Pulang Pergi ke Cikarang setiap Mahasiswa dikenakan biaya sekitar Rp 3 jutaan dengan menggunakan Travel “R”. Setelah Kegiatan Pelatihan tersebut, Kajur Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jambi diduga adanya Gratifikasi dengan meminta dan menerima uang Komisi dari Travel “R”. Dari informasi yang diterima bahwa uang tersebut di transfer oleh pengurus Travel “R” sekitar pertengahan bulan Juni 2023 ke Rekening pribadi sekjur Kesling, kemudian diberikan kepada Bendahara. Dalam kegiatan yang sama di Tahun 2024, Kajur kembali berulah ingin mengganti Travel “R” dengan Travel relasinya sendiri. Namun ditolak oleh Mahasiswa, seolah tidak kehilangan akal Kajur Kesling mengeluarkan kebijakan untuk mengikut sertakan seluruh Dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan dalam kegiatan tersebut. Sebanyak 20 orang Dosen termasuk Kajur ikut serta dalam kegiatan di Cikarang, untuk biaya nya di keluarkan secara resmi oleh Poltekkes Kemenkes Jambi Jurusan Kesling. Tetapi pada kenyataannya Semua Dosen yang ikut serta itu ditumpangkan ke Travel “R” bersama mahasiswa atas perintah Kajur. Dana Perjalanan yang dikeluarkan oleh Poltekkes Kemenkes Jambi tidak dibayarkan oleh Kajur, diduga adanya dana tersebut masuk ke “kantong pribadi Kajur”. Untuk kegiatan yang sama di Tahun 2025 ini, ada dugaan Kajur kembali melakukan hal yang sama untuk kepentingan pribadinya. Dugaan Gratifikasi ini, Kajur beralasan untuk kepentingan bersama dalam kegiatan Jurusan. Dasar hukum terkait gratifikasi adalah: Penulis Team.

Read More

PW Fast Respon Siap Sinergi Dukung Program Polri dan TNI Serta Asta Cita

Tajam24Jam.Com Jambi, 26/02/2025 – PW Fast Respon Provinsi Jambi Nyatakan komitmen dan solid terhadap Polri hal tersebut disampaikan saat Rakerwil di Rumah Kebangsaan Siginjai pada Rabu 26 Februari 2025. Acara dihadiri pengurus inti PW Fast Respon Provinsi Jambi dan dari pihak Polri Ditintelkam Polda Jambi yang dihadiri oleh Kasubdit Sosbud AKBP Ali Sadikin dan tim. Ketua DPW PW Fast Respon Provinsi Jambi Dody Candra menyampaikan “terima kasih kepada Polda Jambi telah memfasilitasi acara PW Fast Respon Provinsi Jambi serta kepada tim fast respon serta pihak yang telah mendukung Kegiatan ini. Kegiatan Rakerwil disertai komitmen dan solid Fast Respon terhadap Polri. Fast Respon ini terbentuk guna counter terhadap pemberitaan hoax terhadap Polri, mendukung setiap Program Polri, TNI dan Program Presiden Republik Indonesia. Intinya saat Rakerwil Ketua DPW PW Fast Respon meminta kepada seluruh pengurus dan anggota Solid terhadap Fast Respon dan sinergi terhadap Polri berperan Ciptakan Situasi Kamtibmas, bersama membangun bangsa,bersatu memberantas kejahatan dan mengayomi masyarakat, dan taat pada ADRT yang mana Fast Respon tertuang dalam akta notaris bahwa FRN Berperan mendukung setiap program Polri, walau ada sebagian pengurus berhalangan hadir namun acara tetap berjalan lancar dan sukses “tegas Dody”. Sementara Kasubdit Sospol Polda Jambi AKBP Ali Sadikin menyampaikan “gedung Rumah Kebangsaan Siginjai ini memang diperuntukan setiap kegiatan kemasyarakatan seperti Ormas , LSM , Mahasiswa dan Perkumpulan Media , tentunya tujuan untuk sinergi dan bersama menciptakan situasi Kamtibmas , tetap terjalin kemitraan antara Fast Respon dengan Polri Polda Jambi, jika ada kegiatan silahkan manfaatkan Rumah Kebangsaan ini ” ungkap AKBP Ali Sadikin Prosesi acara PW Fast Respon berjalan lancar dan mendapatkan tanggapan Baik dari Polda Jambi(PW Fast Respon Jambi). Penulis Team.

Read More

Diduga Tidak Memiliki HGU dan Plasma, PT. BMM Terancam STOP Operasi

Tajam24Jam.Com Bungo, 25/02/2025 – Komisi II DPR D Bungo melakukan Sidak ke PT. Bina Mitra Makmur (BMM) yang berlokasi di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, Selasa (25/02/2025). Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II Marhoni Suganda, SH, bersama anggota Teddy Sutari, SH, Riana Kamesya, S.Pd serta Tim (LAI-BPAN) DPC Kabupaten Bungo. Beserta Tim investigasi tergabung beberapa Lembaga. Pada kesempatan itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Bungo Marhoni Suganda mempertanyakan Izin terbit PT BMM yang diduga tidak sesuai dengan regulasi. “Permohonan izin PT BMM dimulai sejak tahun 2007, Sedangkan izin lokasi PT BMM diterbitkan pada tahun 2008, dan Penanaman kelapa sawit PT BMM pada tahun 2008-2009, “Ujar Marhoni Suganda”. Anggota DPRD Bungo Teddy Sutri juga mempertanyakan izin HGU yang diduga, belum dimiliki oleh PT BMM. “Atas laporan dari masyarakat PT BMM belum mengantongi izin HGU, tidak adanya Plasma, serta penanaman kelapa sawit PT BMM dipinggir sungai dengan Jarak yang sangat dekat dengan perkebunan, segera urus Plasma, jika PT BMM belum juga membangun plasma terpaksa kami stop dulu operasi PT BMM, “Tegas Teddy”. Ketua (LAI-BPAN) DPC Kabupaten Bungo Inisial MN juga mempertanyakan Wilayah izin menanam PT BMM yang sekarang berada di kecamatan pelepat sudah melebar di kecamatan lain. Menanggapi pertanyaan dari Anggota DPRD Bungo Komisi II, Manager perkebunan David menjelaskan bahwa luas perkebunan sawit PT BMM seluas 918 Hektar, dimana Penanaman kelapa sawit PT BMM terlaksana pada tahun 2008-2009. “Saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bapak-bapak sekalian karna disini saya tidak memiliki kapasitas dan kewenangan atas hal tersebut, (SSL) yang mengurus legalitas perusahaan dan yang berhak menjawab, “ucap David Manager Perkebunan”. Penulis Team.

Read More

Camat Jelutung tinjau Lokasi Banjir di Kelurahan Jelutung

Tajam24jam.com Jambi, Rabu 26/02/2025 – Camat Jelutung didampingi jajarannya dan Bhabinkamtibmas meninjau lokasi banjir di Kelurahan Jelutung, Selasa 25/02/2025. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir, menyebabkan Drainase tidak mampu menampung debit air. Dalam tinjauannya itu, camat Jelutung Bapak Hartono, S.E., M.M tampak melihat langsung lingkungan rumah warga di RT 31, 32 , 33, 59 dan 60 kelurahan Jelutung yang terdampak banjir. Dia juga sempat berdialog untuk mendengar keluhan warga terdampak banjir. Langkah-langkah strategis terus dilakukan guna meminimalisasi dampak banjir. Upaya itu berupa penguatan infrastruktur drainase serta edukasi kepada warga mengenai mitigasi bencana. Penulis Team.

Read More

Tim Gabungan Polres Muaro Jambi dibackup Denpom II-2/Jambi Gerebek Gudang Oplosan BBM Ilegal Jenis Pertalite di Jaluko

Tajam24Jam.Com Muaro Jambi, 25/02/2025 – Sat Reskrim Polres Muaro Jambi bersama dengan Unit Reskrim Polsek Jaluko bersama dengan personel dari Denpom II/Jambi , melaksanakan razia gudang minyak oplosan yang dipimpin oleh Kanit III Sat Reskrim IPDA HERI PRATAMA PUTRA, S.H pada Jum’at 21 Februari 2025 pukul 11.00 Wib. Kapolres Muaro Jambi melalui Kasi Humas menjelaskan“Tim gabungan melaksanakan razia dan berhasil mengamankan lokasi gudang minyak yang diduga menjadi tempat pengolahan (meniru memalsukan) minyak diduga jenis pertilite. Tim gabungan terdiri dari Polres Muaro Jambi dan Polsek Jaluko diback up Denpom II-2/Jambi. Dijelaskan setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) atau Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 54 UU RI No.22 TAHUN 2001* tentang Minyak dan Gas Bumi atau PASAL 480 KUHPidana. Lokasi gudang minyak oplosan di Rt. 05 Desa Muaro Pijoan Kec. Jaluko Kab. Ma. Jambi. Dan berhasil mengamankan (ES) (diduga pemilik gudang), (SAS) (pekerja di gudang), (A) (pekerja di gudang), (JS)(pekerja di gudang),(B) (pembeli minyak di gudang), (F) (kernet pembeli minyak di gudang). Dilokasi diduga pemilik gudang an. ES 1 unit truck izuzu elf warna putih bak merah nopol BH 8009 HM yang berisikan 6 buah tedmon volume 1.000 liter dalam keadaan kosong beserta kunci kontak, 1 buah tedmon volume 1.000 liter berisi diduga minyak campuran pertilite dalam keadaan penuh, 1 buah tedmon volume 4.500 liter yang diuga berisikan minyak putih sebanyak sekira 1.500 liter, 3 buah drum besi masing² volume 200 liter dalam keadaan penuh, 1 mesin robin beserta selang, 4 kaleng diduga zat pewarna minyak merek coloursea warna hijau, 1 buah corong minyak , 1 buah alat ukur minyak (SG). Pembeli dilokasi gudang Beni 1 unit mobil Suzuky carry pick up warna hitam nopol BH 8064 EM beserta kunci kontak, 27 galon masing² volume 35 liter berisi sekira kurang lebih total keseluruhan 945 liter, 16 galon masing² volume 35 liter dalam keadaan kosong. Diduga pelaku pemilik gudang an. ES beserta tiga orang pekerjanya melakukan pengolahan minyak dengan menirukan memalsukan bahan bakar minyak yang mana dilokasi gudang terdapat minyak putih sebagai minyak dasar yang selanjutnya akan diolah dengan menggunakan zat pewarna minyak merek coloursea warna hijau sehingga nantinya akan menyerupai minyak jenis pertilite dan jika sudah menyerupai minyak jenis pertilite pelaku akan menjualkan minyak tersebut kepada para pembeli khususnya yang ada di lokasi (B,) guna mendapat keuntungan bagi para pelaku. DijelaskanPada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 11.00 WIB Sat Reskrim Polres Muaro Jambi bersama dengan Unit Reskrim Polsek Jaluko bersama dengan personel dari Denpom II/Jambi yang dipimpin oleh Kanit III Sat Reskrim IPDA HERI PRATAMA PUTRA, S.H. mengamankan lokasi gudang minyak yang diduga menjadi tempat pengolahan (meniru memalsukan) minyak diduga jenis pertilite yang mana saat diamankan para pelaku sedang melakukan aktivitas di lokasi gudang tersebut selanjutnya para pelaku berserta barang bukti yang ada di lokasi gudang dibawa ke Polsek Jaluko dan selanjutnya dibawa kePolres Muaro Jambi guna penyelidikan / penyidikan lebih lanjut “ungkap Kasi Humas” (counter Polri Fast respon). Penulis Team.

Read More

Seluas 1.229 Hektar diduga diserobot PT. SNP. Sudah ingkra dari PN belum Dikembalikan ke masyarakat

Tajam24Jam.Com Jambi, 25/02/2025 – Ratusan Masyarakat desa Sipin teluk duren kecamatan Kumpeh ulu kabupaten Muaro Jambi kembali ujuk rasa dan menduduki lahan pada hari Senin 24 Februari 2025 Dengan seluas 1.229 Hektar yang diduga diserobot oleh PT. SNP ( Sumbertama Nusa Pertiwi). Dalam ujuk rasa Masyarakat desa Sipin teluk duren Serta mendirikan tendah dan membentang spanduk yang besar bertulisan keputusan dari pengadilan Negeri atau makhama angung pada tahun 2014. Dalam tuntutan unjuk rasa masyarakat desa sipin teluk duren kecamatan Kumpeh ulu kabupaten Muaro Asmadi menyampaikan memintak lahan masyarakat dikembalikan Seluas lebih kurang 1.229 Hektar yang diduga diserobot oleh PT. SNP(Sumbertama Nusa Pertiwi). Permasalah sudah cukup lama sudah hampir 20 Tahun kami memintak kepada PT. SNP ( Sumbertama Nusa Pertiwi) dan pemerintah mengembalikan kan Hak tanah kami masyarakat desa Sipin teluk duren. Itu kan sudah jelas dengan spanduk besar ini kita bentang pada tahun itu 2014 yang lalu sudah ada putus dari Mahkamah Angung atau pengadilan negeri bahwa lahan tersebut punya wilyah desa Sipin teluk duren tapi tidak dikembalikan kepada kami masyarakat, tersangka nya pun ada dua pada waktu itu dari pihak perusahan dan kepalah desa. kami berharap kepada pemerintah kabupaten Muaro Jambi pemerintah provinsi Jambi serta wakil Rakyat DPRD kabupaten Muaro Jambi wakil rakyat DPRD provinsi wakil rakyat DPRD Ri dan tak pula khusus Presiden Prabowo bahwa dengar kan Suara rakyat Desa Sipin teluk duren kecamatan Kumpeh ulu kabupaten Muaro Jambi masyarakat desa Sipin teluk duren tidak baik-baik saja-saja dari tahun 2000 Sampai tahun sekarang belum terselesaikan diduga sengketa lahan dengan PT SNP. Kemudian dalam tangapan dari manajer PT SNP Dodi menyampaikan selama kami lihat tidak ada masalah ternyata ada masalah kita baru bertugas disini sekitar satu tahun tapi pada saat kita belum bisa memutuskan dan mengambil kebijakan dan keputusan dari pusat. Kemudian Di tempat yang sama Asisten Satu pemerintah kabupaten Muaro Jambi Gatam mengatakan dengan permasalahan ini kami pemerintah kabupaten Muaro Jambi berada ditengah tidak berpihak kemana pun Kita berjanji untuk menyelsaikan permasalahan ini dan mencari solusi yang terbaik. Serta dari hasil Hering hari ini kami memangil pihak perusahaan dan perwakilan dari masyarakat desa Sipin teluk kecamatan Kumpeh ulu serta dari dinas terkait atau timdu menghadiri pada hari Selasa tanggal 25 februari 2025 tentang permasalahab desa sipin teluk kepada perusahan tolong Bawak dokumen perusahaan PT SNP. Kemudian kasabag pol kabupaten Muaro Jambi kemas. Mengatakan “Padahal masalah ini sudah cukup lama kita pernah mendengar masyarakat Sipin teluk duren pada waktu pernah menyampaikan ada masalah pidana ada dua tersangka satu dari perusahaan satu nya kepalah desa. Penulis Team.

Read More

Proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek cetak sawah yang di Danai Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2015-2017 di Kabupaten Merangin terus berlanjut. Saat ini, perkara tersebut telah memasuki tahap persidangan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Merangin.

Tajam24Jam.Com Staff Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Jambi, 24/02/2025 – Marvin, membenarkan bahwa kasus tersebut masih dalam proses hukum dan tengah disidangkan. “Saat ini, perkara sedang dalam tahap persidangan di Kejari Merangin,” ujarnya. Merespons perkembangan tersebut, LSM Lentera Nasional Daulat Rakyat (LNDR) berencana melanjutkan aksi unjuk rasa pada pekan depan di Kantor Gubernur Jambi. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pencopotan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Hortikultura Provinsi Jambi yang dianggap bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. LNDR telah menggelar aksi damai di Kejaksaan Tinggi Jambi Senin, 24/2/2025. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran pertanian dan menuntut percepatan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Kasus ini diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai keterlibatan lebih dari satu pihak dalam tindak pidana. Dengan aksi lanjutan yang akan digelar, LNDR berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti tuntutan mereka demi menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran pertanian. Penulis Team.

Read More