November 2, 2026

Tag: #Jambi

Dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80, Polda Jambi Gelar Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial untuk Masyarakat

admin_05 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 23 Juni 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polda Jambi menggelar kegiatan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan terhubung secara virtual dengan kegiatan nasional yang dipimpin langsung oleh Kapolri dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Lemdiklat Polri, Selasa (23/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Putih, Broni, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, Wakapolda Jambi Brigjen Pol. Benny Ali, Ketua Pengurus Daerah Bhayangkari Jambi Evi Krisno H. Siregar, serta para Pejabat Utama Polda Jambi. Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar mengatakan bahwa kegiatan Bakti kesehatan yang dilaksanakan hari ini merupakan wujud komitmen Polri untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. “Bakti kesehatan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 sebagai wujud nyata kehadiran Polri yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir memberikan pelayanan sosial dan kemanusiaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Kapolda Jambi. Dikatakannya bahwa dalam kegiatan bakti kesehatan ini sedikitnya terdapat 10 kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan, di antaranya pembagian kursi roda, kruk walker, tongkat bantu jalan, alat bantu dengar, kacamata baca gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, khitanan massal, donor darah, serta berbagai bantuan sosial lainnya. Menurut Kapolda, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam percepatan penanganan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. “Khusus dalam penanganan stunting, Polri terus berkomitmen mendukung program pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai modal utama menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya. Lebih lanjut, Kapolda Jambi juga menyampaikan diberikan berbagai alat bantu kesehatan diharapkan dapat membantu meningkatkan kemandirian serta kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. “Pemberian alat bantu kesehatan seperti kursi roda, kruk walker, alat bantu dengar, serta kacamata gratis diharapkan dapat membantu meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup para penerima manfaat,” katanya. Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kegiatan Bhakti Kesehatan dan Bakti Sosial yang dilaksanakan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 merupakan bentuk nyata komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat kepada masyarakat. “Kegiatan ini merupakan implementasi dari tema Hari Bhayangkara ke-80, yaitu ‘Polri untuk Masyarakat’. Melalui berbagai layanan kesehatan dan bantuan sosial yang diberikan, Polda Jambi ingin memastikan bahwa kehadiran Polri tidak hanya dirasakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujar Kombes Pol. Erlan Munaji. Kabid Humas juga menegaskan bahwa Polda Jambi akan terus mendukung berbagai program kemanusiaan dan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan transformasi Polri yang Presisi. “Polri tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dan kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Karena itu, melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti ini, kami ingin membangun kedekatan emosional dengan masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa Polri selalu hadir untuk memberikan solusi dan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Kombes Pol. Erlan Munaji. Penulis Tim

Read More

Kapolda Jambi Silaturahmi dengan Pengurus Gereja GBKP dan GKPS di Kota Jambi

admin_08 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 23 Juni 2026 – Kapolda Jambi melaksanakan kegiatan silaturahmi bersama para pengurus gereja sebagai wujud mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan tokoh agama di Provinsi Jambi, Selasa (23/6/2026). Pada kegiatan tersebut Kapolda Jambi turut didampingi oleh Dirbinmas Kombes Pol. Henky Poerwanto, Dir Intelkam Kombes Pol. Yuli Haryudo, Kabid Humas Kombes Pol. Erlan Munaji, Kabidkum Kombes Pol. John H. Ginting serta Kapolresta Jambi Kombes Pol. Boy Siregar Silaturahmi pertama dilaksanakan di Gereja Batak Karo Protestan (Gereja Batak Karo Protestan) Kota Baru Jambi. Rombongan Kapolda Jambi disambut langsung oleh Ketua GBKP Pdt. Sah Sembiring, S.Th, beserta jajaran pengurus, di antaranya Ketua Bidang Koinonia Pt. Christ Andy Vic Sinuhaji, Ketua Bidang Marturia Pt. Lindon Ginting, Ketua Bidang Diakonia Dk. Sarah Br Ginting, Sekretaris Dk. Nismawati Br Bangun, Wakil Sekretaris Pt. Andre Prima Sembiring, serta Bendahara Dk. Atan Br Bangun. Turut hadir dalam kegiatan tersebut seluruh majelis gereja, pengurus PJJ (Perpulungen Jabu-Jabu), serta pengurus kategorial yang terdiri dari Mamre, Moria, Permata, KAKR, dan SAITUN. Suasana silaturahmi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, dengan pembahasan yang menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama serta memperkuat sinergi dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Kota Jambi. Selanjutnya, Kapolda Jambi juga melaksanakan silaturahmi dengan pengurus Gereja Kristen Protestan Simalungun (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Jambi. Dalam kesempatan tersebut, rombongan disambut oleh Pendeta GKPS Jambi Pdt. Rudyard Saragih, Pengantar Jemaat Sintua Awal Juni Damanik, Wakil Ketua Resort Sintua Radesman Saragih, Sekretaris Jemaat Sintua Fristo Sinaga, serta jajaran majelis jemaat GKPS. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jambi menegaskan pentingnya peran tokoh agama dalam menjaga persatuan, toleransi, dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Sinergi antara Polri dan gereja diharapkan dapat terus ditingkatkan dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Jambi. “Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada para pendeta dan seluruh jemaat yang telah menerima kehadiran kami dengan sangat hangat, termasuk penyambutan yang luar biasa dengan tarian adat yang penuh makna kebersamaan,” ujar Kapolda Jambi Kapolda Jambi juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Polri yang telah menjadi bagian dari pengurus gereja, yang menurutnya menjadi bukti nyata bahwa Polri hadir tidak hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga bagian dari masyarakat dan keluarga besar umat beragama. “Keberadaan anggota Polri dalam struktur kepengurusan gereja ini harus terus dipertahankan sebagai wujud sinergi yang baik antara Polri dan masyarakat. Kami berharap situasi yang aman dan kondusif ini dapat terus terjaga, sehingga umat dapat beribadah dengan tenang dan nyaman,” lanjutnya. Lebih jauh Kapolda Jambi menegaskan bahwa Provinsi Jambi dikenal sebagai daerah yang kaya akan keberagaman budaya dan agama, namun tetap mampu menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan. “Provinsi Jambi adalah rumah bagi kita semua yang penuh dengan keberagaman. Saya menegaskan bahwa Polri akan selalu hadir untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya,” tegas Kapolda Jambi melalui Kabid Humas. Pengurus Gereja Batak Karo Protestan (Gereja Batak Karo Protestan) dan Gereja Kristen Protestan Simalungun (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Kota Jambi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan silaturahmi Kapolda Jambi beserta jajaran. Dalam penyampaiannya, para pengurus gereja menilai bahwa kehadiran Kapolda Jambi merupakan bentuk perhatian dan kedekatan nyata Polri dengan umat beragama, khususnya jemaat gereja di Kota Jambi. Kunjungan tersebut dinilai sangat berarti karena memperkuat hubungan kemitraan dan komunikasi yang harmonis antara kepolisian dan tokoh agama. “Harapan kami selaku pendeta beserta pengurus gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Kota Jambi masih dalam keadaan aman dan kondusif sehingga para jemaat kami disini senantiasa beribadah di gereja tanpa adanya hambatan,” ucap pendeta Rudyard Saragih Para pengurus gereja juga berharap agar sinergi yang telah terjalin dengan baik ini dapat terus ditingkatkan, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Jambi tetap aman, damai, dan kondusif, serta umat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan penuh kekhusyukan. Selain itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H.Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi dengan pengurus Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kota Jambi dan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Jambi merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Polri dan tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi. “Polri, khususnya Polda Jambi, berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Melalui kegiatan silaturahmi seperti ini, kami ingin mempererat komunikasi dan kerja sama dengan seluruh elemen, termasuk tokoh agama, guna menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif,” ujar Kapolda Jambi melalui Kabid Humas. Kapolda Jambi juga menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa yang harus dirawat bersama. Peran tokoh agama dinilai sangat strategis dalam membangun nilai toleransi, persaudaraan, serta mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat. “Kerukunan antarumat beragama adalah fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kami sangat mengapresiasi kontribusi para pemuka agama yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam menjaga kedamaian di Provinsi Jambi,” tutupnya. Penulis Tim

Read More

Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial HUT Bhayangkara ke-80, Polda Jambi Layani Ribuan Warga

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 23 Juni 2026 – Polda Jambi melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) sukses menggelar Bakti Kesehatan (Baktikes) dan Bakti Sosial (Bansos) dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Putih Jambi, Selasa (23/6/2026), mendapat sambutan antusias dari masyarakat dan berhasil memberikan pelayanan kepada ribuan warga. Berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis dengan capaian sebanyak 561 orang mengikuti donor darah, 1.565 orang mendapatkan pengobatan umum dan pemeriksaan kesehatan gratis, serta 314 anak mengikuti sunatan massal. Selain itu, Biddokkes Polda Jambi juga melaksanakan operasi katarak terhadap 48 pasien, membagikan 10 unit kacamata gratis, 20 unit kursi roda, dua alat bantu dengar, serta dua unit kruk bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam upaya mendukung kesejahteraan masyarakat, Polda Jambi juga membagikan 37 kartu prioritas kepada para buruh serta memberikan penanganan stunting kepada 163 orang. Pada kegiatan puncak, sebanyak 600 paket sembako turut disalurkan kepada peserta dan masyarakat yang hadir. Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan, keberhasilan pelaksanaan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial tersebut merupakan hasil sinergi seluruh pihak yang terlibat serta menjadi bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. “Seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ini merupakan bukti nyata bahwa Polri hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui pelayanan sosial dan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Kombes Pol. Erlan Munaji. Ia menambahkan, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 tersebut menjadi wujud kehadiran Polri yang humanis dan responsif, sekaligus memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi semakin meningkat serta mempererat sinergi antara Polri dengan seluruh elemen masyarakat. Penulis Tim

Read More

Danrem 042/Garuda Putih Sambut Kedatangan Wamenaker RI dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Jambi

admin_02 mins

Tajam24Jam.Com Jambi, 22 Juni 2026 – Komandan Korem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin menyambut kedatangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Adriansyah Noor, dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Senin (22/6/2026). Penyambutan berlangsung di Jambi dan dihadiri oleh Wakapolda Jambi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jambi. Kunjungan kerja Wamenaker RI ke Provinsi Jambi bertujuan untuk meninjau berbagai program dan kebijakan ketenagakerjaan yang dilaksanakan di daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Kehadiran Danrem 042/Garuda Putih dalam penyambutan tersebut merupakan wujud dukungan TNI AD terhadap berbagai program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sektor ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Jambi. Selama rangkaian kunjungan kerja, Wamenaker RI dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait guna membahas berbagai isu strategis di bidang ketenagakerjaan. Kunjungan ini diharapkan semakin mempererat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. (Penrem 042/Gapu) Penulis Tim

Read More

Moralitas Petinggi KONI Jambi Diuji, Dugaan Perselingkuhan Oknum Perwira Polri Jadi Sorotan Publik

admin_05 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 22 Juni 2026 – Integritas seorang pejabat publik kembali menjadi perhatian masyarakat. Seorang perwira Polri aktif yang juga menjabat sebagai salah satu petinggi KONI Provinsi Jambi berinisial MS tengah menjadi sorotan terkait dugaan perselingkuhan yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Kasus yang sebelumnya hanya beredar sebagai isu di kalangan terbatas itu mencuat setelah terjadi keributan di sebuah rumah kontrakan yang berada di kawasan Kenali, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Peristiwa tersebut diduga melibatkan istri sah dan anak kandung MS yang datang ke lokasi setelah mengetahui keberadaan yang bersangkutan di rumah kontrakan tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, anak MS disebut lebih dahulu mendatangi lokasi dan memastikan keberadaan ayahnya di rumah kontrakan yang dihuni seorang perempuan berinisial W. Setelah itu, sang anak menghubungi ibunya untuk datang ke tempat kejadian. Kedatangan keluarga MS memicu ketegangan hingga menarik perhatian warga sekitar. Situasi yang sempat memanas membuat Ketua RT setempat turun tangan untuk meredam konflik dan menjaga kondusivitas lingkungan. “Saat itu memang sempat terjadi keributan. Kami berupaya menenangkan semua pihak agar suasana tetap kondusif,” ujar Ketua RT saat dikonfirmasi. Dalam proses mediasi yang dilakukan di lokasi, Ketua RT mengaku memperoleh keterangan dari W terkait hubungan dirinya dengan MS. Menurut Ketua RT, W mengakui adanya hubungan khusus dengan perwira Polri tersebut. Selain itu, Ketua RT menyebut W mengaku tengah berusaha menghindari hubungan tersebut. Namun pada hari kejadian, MS diduga tetap mendatangi rumah kontrakan yang ditempati perempuan tersebut hingga akhirnya keberadaannya diketahui oleh pihak keluarga. Keterangan tersebut menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut seorang pejabat publik yang memiliki posisi strategis, baik sebagai anggota Polri maupun pengurus organisasi olahraga daerah. Mencuatnya kasus ini memunculkan berbagai reaksi di tengah masyarakat. Sebagai anggota Polri, seorang perwira diwajibkan menjaga kehormatan institusi serta mematuhi kode etik profesi. Di sisi lain, posisinya sebagai petinggi KONI juga menuntut keteladanan moral bagi para atlet dan generasi muda. Sejumlah kalangan menilai persoalan ini tidak lagi semata-mata menyangkut urusan pribadi, melainkan telah menyentuh aspek etika dan kepercayaan publik terhadap institusi yang diwakilinya. “Ketika yang bersangkutan merupakan aparat negara dan pejabat publik, maka ada dimensi etika dan kepercayaan masyarakat yang ikut dipertaruhkan,” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Seiring berkembangnya informasi terkait dugaan tersebut, desakan agar dilakukan pemeriksaan etik terhadap MS semakin menguat. Masyarakat meminta agar Propam melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara profesional guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik anggota Polri. Selain itu, KONI Provinsi Jambi juga didorong untuk mengambil langkah yang diperlukan guna menjaga marwah organisasi dan memastikan kepercayaan publik tetap terjaga. Di tengah polemik yang berkembang, beredar pula informasi bahwa video rekaman yang diduga terkait peristiwa di lokasi sempat diunggah ke media sosial TikTok. Namun, video tersebut dikabarkan tidak lagi dapat diakses setelah diturunkan dari platform. Hingga berita ini ditulis, upaya konfirmasi kepada MS, pihak kepolisian, serta pengurus KONI Provinsi Jambi masih terus dilakukan. Redaksi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait guna memberikan klarifikasi atas informasi yang beredar. Penulis Tim

Read More

Darurat Ekologis di Tebo! Ratusan Alat Berat PETI Gerus 12 Ribu Hektare Hutan, Negara Dianggap Absen

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com TEBO, 21 Juni 2026 – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, kini tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa. Skala kerusakan yang ditimbulkan telah menjelma menjadi bencana ekologis yang mengancam keberlangsungan lingkungan hidup dan masa depan masyarakat di wilayah tersebut. Temuan terbaru WALHI Jambi mengungkap fakta mencengangkan. Sedikitnya 300 unit alat berat rakitan dilaporkan beroperasi secara masif di Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay. Aktivitas tambang ilegal itu berlangsung terang-terangan dan terus meluas tanpa hambatan berarti. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan analisis spasial WALHI Jambi, praktik PETI telah menghancurkan sedikitnya 12.202 hektare kawasan hutan. Luasan tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan ruang hidup masyarakat yang selama ini menjadi sumber penghidupan sekaligus benteng ekologis Kabupaten Tebo. Tak hanya meratakan hutan, aktivitas tambang ilegal itu juga dituding menjadi penyebab utama pencemaran sungai dan sumber air yang selama ini digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang dulunya menjadi sumber kehidupan kini terancam berubah menjadi warisan racun akibat eksploitasi tanpa kendali. WALHI menilai kondisi yang terjadi di Teluk Langkap telah memenuhi unsur kejahatan lingkungan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Hutan dibabat, sungai dirusak, dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dikorbankan demi kepentingan segelintir pemodal yang diduga berada di balik bisnis tambang ilegal tersebut. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama yang membuat PETI terus berkembang. Menurutnya, aparat selama ini lebih banyak menindak pekerja lapangan, sementara aktor utama yang diduga mengendalikan aktivitas tambang ilegal justru tidak tersentuh. “Yang ditangkap biasanya hanya operator atau pekerja. Sementara pemilik modal, cukong, pemasok alat berat, pemasok bahan bakar hingga pihak-pihak yang menikmati keuntungan terbesar dari kerusakan lingkungan ini masih bebas beroperasi,” tegas Oscar. WALHI Jambi mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Polres Tebo hingga Polda Jambi, untuk menghentikan pola penindakan yang dinilai hanya menyentuh lapisan bawah. Penegakan hukum harus diarahkan kepada aktor intelektual, pemodal, dan jaringan yang selama ini diduga menjadi tulang punggung bisnis PETI di Kabupaten Tebo. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kerusakan lingkungan diperkirakan akan semakin meluas dan berpotensi menimbulkan bencana ekologis yang lebih besar di masa mendatang. Hilangnya tutupan hutan, rusaknya daerah aliran sungai, serta pencemaran sumber air akan menjadi beban panjang yang harus ditanggung masyarakat dan generasi berikutnya. “Hutan dan sungai bukan komoditas yang bisa dieksploitasi tanpa batas. Ini adalah penopang kehidupan masyarakat dan warisan bagi anak cucu kita. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang ilegal,” tegas Oscar. WALHI Jambi memastikan akan terus mengawal persoalan ini bersama masyarakat sipil dan mendesak pemerintah serta aparat penegak hukum untuk menunjukkan keberpihakan kepada lingkungan dan rakyat, bukan kepada para pelaku perusakan yang selama ini menikmati keuntungan dari kehancuran hutan-hutan di Kabupaten Tebo. Penulis Tim

Read More

DEMA UIN STS JAMBI KECEWA DPRD PROVINSI JAMBI TIDAK TEMUI MASSA AKSI SERIKAT MAHASISWA JAMBI

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com Jambi, 19 Juni 2026 – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap DPRD Provinsi Jambi yang tidak menemui massa aksi Serikat Mahasiswa Jambi (SMJ) saat menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Provinsi Jambi. Sebagai salah satu organisasi penggagas dan inisiator lahirnya Serikat Mahasiswa Jambi, DEMA UIN STS Jambi menilai ketidakhadiran pimpinan maupun anggota DPRD Provinsi Jambi dalam menerima massa aksi merupakan bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui gerakan mahasiswa. Presiden Mahasiswa UIN STS Jambi, Abel Gaesca Sandya, yang juga merupakan salah satu inisiator Serikat Mahasiswa Jambi, menyayangkan sikap DPRD yang tidak membuka ruang dialog secara langsung dengan mahasiswa. “Kami hadir membawa suara rakyat, membawa berbagai keresahan masyarakat yang telah kami kaji secara akademis. Sangat disayangkan ketika lembaga yang memiliki fungsi representasi dan pengawasan justru tidak hadir untuk mendengarkan aspirasi yang kami sampaikan,” ujar Abel. Menurutnya, aksi yang dilakukan Serikat Mahasiswa Jambi bukan sekadar bentuk kritik, melainkan upaya konstitusional untuk mengingatkan para wakil rakyat agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap berbagai kebijakan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat. Abel juga menegaskan bahwa mahasiswa hadir dengan semangat dialog dan solusi. Oleh karena itu, ketidakhadiran DPRD Provinsi Jambi menjadi catatan penting bagi gerakan mahasiswa di Jambi. “Kami datang bukan untuk mencari konflik. Kami datang untuk berdiskusi, menyampaikan kajian, dan meminta sikap politik DPRD terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Ketika ruang dialog itu tidak dibuka, tentu menjadi kekecewaan bagi kami,” tegasnya. DEMA UIN STS Jambi menilai bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta berkewajiban menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Fungsi pengawasan tersebut merupakan salah satu mandat utama lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan daerah. (SIM-DPRD Jambi) Sebagai salah satu inisiator Serikat Mahasiswa Jambi, Abel Gaesca Sandya menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus mengawal berbagai isu strategis yang menyangkut kepentingan rakyat. Ia berharap DPRD Provinsi Jambi dapat lebih terbuka terhadap kritik dan aspirasi publik serta menunjukkan komitmennya sebagai representasi masyarakat Jambi. “Kami tidak membutuhkan seremoni penerimaan aspirasi. Yang kami butuhkan adalah kesediaan wakil rakyat untuk hadir, mendengar, dan memperjuangkan suara masyarakat. Ketidakhadiran DPRD dalam aksi ini menjadi evaluasi serius bagi hubungan antara lembaga legislatif dan masyarakat yang mereka wakili,” tutup Abel. Serikat Mahasiswa Jambi menegaskan akan terus melakukan konsolidasi dan pengawalan terhadap berbagai kebijakan publik demi memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas dalam pembangunan daerah maupun nasional. Penulis Tim

Read More

Polda Jambi Perkuat Sinergi dengan Awak Media melalui Kegiatan Kemitraan

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 19 Juni 2026 – Dalam upaya mempererat hubungan kemitraan dan memperkuat sinergitas antara kepolisian dengan insan pers, Polda Jambi menggelar kegiatan kemitraan bersama awak media Unit Polda Jambi yang berlangsung di Cafe Kesiko, Kota Jambi, Jumat (19/06/2026). Kegiatan yang berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus diskusi antara jajaran Polda Jambi dan para jurnalis yang selama ini menjadi mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan kemitraan ini, Polda Jambi menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi yang terbuka, transparan, dan konstruktif dengan media massa sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan terpercaya. Dalam kesempatan tersebut, berbagai isu terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pelaksanaan program-program kepolisian, serta peran media dalam menjaga stabilitas sosial di tengah perkembangan era digital turut menjadi topik pembahasan. Pada kesempatan tersebut Kabid Humas Polda Jambi menyampaikan bahwa media memiliki peran penting sebagai mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan membangun kepada masyarakat. “Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya memperkuat sinergitas yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Polda Jambi dan rekan-rekan media. Melalui komunikasi yang intens dan kolaborasi yang positif, kami berharap informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat semakin berkualitas, akurat, dan memberikan manfaat,” ujarnya. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana bertukar pikiran dan masukan guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Polda Jambi. “Media merupakan mitra strategis Polri dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis dan komunikasi yang baik harus terus dijaga. Melalui kegiatan kemitraan ini, kami ingin memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menyampaikan informasi yang edukatif, objektif, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” kata Kabid Humas Polda Jambi. Selain itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan apresiasi kepada seluruh awak media yang selama ini telah mendukung tugas-tugas kepolisian melalui pemberitaan yang berimbang dan konstruktif. “Kapolda Jambi mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan pers yang telah menjadi mitra penting dalam mendukung berbagai program dan kegiatan kepolisian. Sinergi yang terjalin antara Polri dan media merupakan kekuatan besar dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Ke depan, Polda Jambi akan terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi yang positif demi memberikan pelayanan informasi yang terbaik kepada masyarakat,” ungkap Kabid Humas mewakili Kapolda Jambi. Penulis Tim

Read More

TPS Dibongkar, Ke Mana Pertanggungjawaban Aset Daerah? Hendra Bongsu Soroti Transparansi Pemkot Jambi

admin_05 mins

Tajam24Jam.Com Jambi, 20 Juni 2026 – Polemik pembongkaran puluhan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Jambi kini berkembang menjadi isu yang lebih luas dari sekadar persoalan pengelolaan sampah. Di balik kebijakan tersebut, muncul pertanyaan publik mengenai transparansi dan pertanggungjawaban aset daerah yang dibangun menggunakan anggaran negara. Sorotan itu disampaikan Anggota DPRD Kota Jambi dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendra Bongsu, yang menilai Pemerintah Kota Jambi perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait alasan dan mekanisme pembongkaran TPS yang selama ini dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Hendra, persoalan yang muncul bukan semata-mata setuju atau tidak setuju terhadap perubahan sistem persampahan, melainkan menyangkut akuntabilitas penggunaan uang rakyat. “Persoalan ini bukan sekadar soal TPS dibongkar atau tidak. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pertanggungjawaban terhadap aset daerah yang dibangun menggunakan uang masyarakat. Pemerintah harus terbuka menjelaskan kepada publik,” tegas Hendra. Ia menegaskan dirinya tidak menolak upaya modernisasi pengelolaan sampah yang tengah dilakukan Pemerintah Kota Jambi. Namun, setiap kebijakan yang berdampak pada aset publik, menurutnya, harus didasarkan pada kajian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kalau memang TPS dianggap tidak lagi efektif dan harus dibongkar, silakan saja. Tetapi masyarakat harus mengetahui apa dasar kajiannya, berapa nilai aset yang dihapus, bagaimana mekanisme penghapusan aset tersebut, serta seperti apa sistem penggantinya,” ujarnya. Hendra menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting karena sebagian TPS yang kini dibongkar merupakan fasilitas yang dibangun melalui proses perencanaan dan penganggaran menggunakan dana APBD selama bertahun-tahun. Dari polemik yang berkembang, sejumlah pertanyaan publik pun bermunculan. Di antaranya mengenai jumlah TPS yang telah dibongkar, nilai aset daerah yang terdampak, mekanisme administrasi penghapusan aset sesuai regulasi, hingga kesiapan sistem baru yang akan menggantikan fungsi TPS bagi masyarakat. Menurut Hendra, pertanyaan tersebut merupakan hal yang wajar karena menyangkut penggunaan anggaran publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan.“Kalau kebijakan itu memang baik dan berdasarkan kajian yang kuat, tidak ada alasan untuk tidak menjelaskannya kepada masyarakat. Transparansi justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah,” katanya. Ia menambahkan, masyarakat bukan hanya penerima kebijakan, tetapi juga pihak yang selama ini ikut membiayai pembangunan melalui pajak dan berbagai sumber pendapatan daerah lainnya. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui alasan di balik setiap keputusan yang berdampak pada aset yang dibangun menggunakan uang negara. Polemik pembongkaran TPS, lanjutnya, menjadi ujian terhadap komitmen tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kota Jambi. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan reformasi sistem pengelolaan sampah, namun masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan terbuka terkait kebijakan tersebut.Pada akhirnya, yang menjadi perhatian publik bukan hanya bangunan TPS yang hilang dari sejumlah titik di Kota Jambi, melainkan bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan keputusan terhadap aset yang dibangun menggunakan uang rakyat. “Mengapa aset yang dibangun dengan uang rakyat dibongkar, dan apakah masyarakat telah memperoleh penjelasan yang memadai atas keputusan tersebut?” Pertanyaan itulah yang kini terus bergema di tengah masyarakat Kota Jambi.(*) Penulos Tim

Read More

AMMKJ Siap Kepung DPRD Kota Jambi, Desak Pansus dan Hak Angket untuk Wali Kota

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 18 Juni 2026 – Gelombang penolakan terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Jambi semakin menguat. Aliansi Masyarakat Menolak Kebijakan Wali Kota Jambi (AMMKJ) resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi damai kepada Polresta Jambi dan berencana menggelar unjuk rasa besar-besaran di DPRD Kota Jambi pada 22 dan 25 Juni 2026. Berdasarkan surat bernomor 01/AMMKJ/VI/2026 yang diterima media ini, aksi tersebut diperkirakan diikuti sekitar 250 massa dari berbagai elemen organisasi masyarakat. Mereka akan menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai kontroversial dan merugikan masyarakat Kota Jambi. Dalam surat tersebut, AMMKJ menyoroti beberapa kebijakan dan program yang tengah menjadi perhatian publik, di antaranya persoalan Peraturan Wali Kota (Perwal), kawasan Kampung Bahagia Asri, program Operator Pengangkut Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM), Sekolah Rakyat, hingga penggunaan dana bencana senilai Rp4,9 miliar. Sejumlah isu tersebut memang belakangan menjadi polemik di tengah masyarakat dan mendapat sorotan DPRD maupun berbagai elemen sipil. Tak hanya menyampaikan kritik, AMMKJ juga membawa tuntutan politik yang cukup keras. Mereka meminta DPRD Kota Jambi membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan menggunakan Hak Angket terhadap Wali Kota Jambi periode 2024–2029 guna mengusut berbagai kebijakan yang dianggap bermasalah. Koordinator aksi menilai DPRD tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah munculnya berbagai keluhan masyarakat. Menurut mereka, fungsi pengawasan dewan harus dijalankan secara maksimal agar seluruh kebijakan pemerintah daerah berjalan transparan dan akuntabel. “Aksi ini bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi mendesak DPRD Kota Jambi mengambil langkah konkret melalui pembentukan Pansus dan penggunaan Hak Angket. Masyarakat berhak mengetahui dan mengawasi setiap kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka,” demikian salah satu poin sikap yang tertuang dalam surat pemberitahuan aksi tersebut. Rencana aksi ini diperkirakan akan menjadi ujian bagi DPRD Kota Jambi dalam merespons tuntutan publik. Di sisi lain, Pemerintah Kota Jambi sebelumnya menyatakan membuka ruang dialog terhadap berbagai kritik dan masukan masyarakat terkait sejumlah kebijakan yang sedang dijalankan. Kini publik menanti, apakah tuntutan pembentukan Pansus dan Hak Angket tersebut akan mendapat respons serius dari DPRD Kota Jambi, atau justru berakhir sebagai catatan panjang ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Penulis Tim

Read More