September 11, 2026

Category: NASIONAL

Polda Jambi Dukung Gerakan Pangan Murah, Kabid Humas Hadiri Kegiatan HUT ke-64 LPP TVRI

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 2 September 2026 – Polda Jambi mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan bagi masyarakat melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (2/9/2026) sekitar pukul 09.20 WIB, bertempat di Halaman Kantor TVRI Stasiun Jambi. Kegiatan dihadiri Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji, S.I.K., M.Si., Pasi Ops Korem 042/Gapu Jambi Mayor Inf. Iswadi, Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansyah, S.E., M.E., Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Tedy Arief Budiman, Kepala Stasiun TVRI Jambi Herly Marjoni, S.Sos., M.M., Pimpinan Wilayah Bulog Kanwil Jambi Wiwin Indratno, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Jambi A.A.N. Agung Abimanyu, S.E., M.M., serta tamu undangan lainnya. Dalam kegiatan tersebut, Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu langkah konkret dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan strategi pemerintah pusat untuk menjaga pasokan dan harga pangan masyarakat. Hingga akhir Agustus 2026, kondisi harga pangan di Provinsi Jambi secara umum masih stabil, meskipun terdapat kenaikan pada komoditas daging ayam yang dipengaruhi kendala distribusi. Selain bazar pangan murah, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Dalam kesempatan tersebut turut dilakukan penyerahan sembako dari Baznas Provinsi Jambi kepada masyarakat sekitar Kantor TVRI Jambi serta peninjauan langsung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah. Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Kombes Pol. Erlan Munaji, menyampaikan bahwa Polda Jambi mendukung setiap upaya pemerintah dan seluruh stakeholder dalam menjaga stabilitas pangan serta membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. “Polda Jambi mendukung kegiatan Gerakan Pangan Murah sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah serta seluruh stakeholder dalam menjaga ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga di tengah masyarakat,” ujar Kombes Pol. Erlan Munaji. Menurutnya, stabilitas pangan memiliki keterkaitan erat dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, Polri akan terus membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait dalam mendukung berbagai kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Polda Jambi juga berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. Penulis Tim

Read More

MENHUT DAN KEPALA BNPB PIMPIN RAKOR TEKNIS KARHUTLA DI JAMBI, SINERGI TNI-POLRI DAN PEMDA DIPERKUAT

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 2 September 2026 — Perang melawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi terus diperkuat. Pemerintah pusat turun langsung mengonsolidasikan langkah penanganan di lapangan melalui Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Karhutla Provinsi Jambi, Rabu (2/9/2026), di Ruang VIP Bandara Sultan Thaha Jambi. Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin mengikuti langsung rakor bersama Gubernur Jambi sebagai bentuk komitmen TNI AD dalam mendukung pemerintah menghadapi ancaman Karhutla secara cepat, terpadu dan terukur. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat komando penanganan Karhutla di Jambi, khususnya menghadapi kondisi cuaca kering dan meningkatnya ancaman kebakaran pada sejumlah wilayah rawan. Sinergi lintas sektor menjadi kekuatan utama. Unsur TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, Manggala Agni dan instansi terkait terus didorong untuk bergerak dalam satu koordinasi, mulai dari pencegahan, patroli, pemadaman, pendinginan hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara ilegal. Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya penanganan Karhutla yang tidak sekadar bersifat reaktif, tetapi dilakukan secara sistematis dengan mengutamakan pencegahan dan efektivitas operasi di lapangan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya penguatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan water bombing sebagai bagian dari strategi menghadapi kebakaran, khususnya pada wilayah gambut yang membutuhkan penanganan khusus. Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan agar seluruh personel di lapangan menggunakan metode pemadaman yang efektif dan sesuai kondisi medan, terutama di kawasan gambut. Pengawasan juga harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh mengendur setelah situasi terlihat terkendali. Rakor ini sekaligus mempertegas bahwa penanganan Karhutla di Jambi merupakan operasi bersama, bukan tugas satu institusi. Setiap unsur memiliki peran strategis untuk memastikan api dapat dikendalikan, lahan terdampak segera dipadamkan dan didinginkan, serta masyarakat terlindungi dari dampak asap dan kerusakan lingkungan. Kehadiran langsung Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB di Jambi menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap penanganan Karhutla di provinsi ini. Dari ruang VIP Bandara Sultan Thaha Jambi, komando diperkuat. Dari lapangan, pasukan terus bergerak. Satu tujuan ditegaskan: hentikan api, lindungi masyarakat, dan selamatkan hutan serta lahan Jambi. Sinergi pusat dan daerah, diperkuat TNI-Polri serta seluruh unsur terkait, menjadi garda terdepan untuk memastikan ancaman Karhutla dapat ditangani secara cepat, profesional dan berkelanjutan. Penrem 042/GAPU Penulis Tim

Read More

RMJ 9 Suku 12 Bangso Tolak GRIB Jaya di Jambi: “Nak Berajo-Rajo di Kampung Rajo?”

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 2 September 2026 — Penolakan terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) GRIB Jaya di Provinsi Jambi kembali mencuat. Keluarga besar Raden Melayu Jambi (RMJ) 9 Suku 12 Bangso bersama sejumlah elemen masyarakat menyatakan sikap tegas agar pemerintah mengevaluasi keberadaan dan aktivitas organisasi tersebut di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Sikap tersebut disampaikan dengan nada keras. Mereka menilai keberadaan ormas di Jambi harus mampu menjaga ketertiban, menghormati adat, serta tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “Apo bilo nak berajo-rajo di kampung rajo?” demikian salah satu ungkapan yang mencerminkan sikap penolakan tersebut. RMJ 9 Suku 12 Bangso juga meminta pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Mereka mendorong pemerintah mengambil langkah tegas apabila terdapat aktivitas organisasi yang dinilai mengganggu keamanan, ketertiban maupun kenyamanan masyarakat. Sorotan terhadap GRIB Jaya di Jambi semakin mengemuka setelah sebelumnya terjadi polemik terkait penyegelan Kantor Gubernur Jambi. Dalam peristiwa tersebut, RMJ disebut secara terbuka mengambil langkah untuk mencabut segel yang terpasang. Peristiwa itu kini kembali menjadi sorotan karena dianggap menunjukkan adanya ketegangan antara kelompok masyarakat dan aktivitas organisasi di ruang publik. RMJ meminta pemerintah Jambi belajar dari sejumlah daerah lain yang disebut telah mengambil sikap tegas terhadap keberadaan GRIB Jaya. Menurut mereka, pemerintah tidak boleh menunggu persoalan membesar sebelum mengambil tindakan. “Pemerintah harus hadir. Jangan sampai masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan ketika muncul persoalan yang menyangkut ketertiban dan kewibawaan daerah,” tegas sikap yang disampaikan keluarga besar RMJ. Mereka menegaskan, Jambi memiliki sejarah, adat, serta struktur sosial masyarakat yang harus dihormati oleh siapa pun, termasuk organisasi kemasyarakatan yang datang dan berkembang di daerah tersebut. “Jambi bukan wilayah tanpa aturan. Siapa pun yang berada di Jambi wajib menghormati adat, hukum dan masyarakat Jambi,” demikian pesan yang disampaikan. RMJ dan 9 Suku 12 Bangso bersama elemen masyarakat berharap pemerintah provinsi maupun aparat penegak hukum segera membuka ruang dialog dan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan serta aktivitas organisasi-organisasi kemasyarakatan di Jambi. Penolakan tersebut, kata mereka, bukan semata-mata persoalan organisasi tertentu, melainkan bentuk kekhawatiran masyarakat agar ketertiban, keamanan, marwah adat dan kewibawaan pemerintah daerah tetap terjaga. Namun demikian, seluruh tudingan maupun penilaian terhadap GRIB Jaya tetap perlu diklarifikasi kepada pihak terkait agar pemberitaan dan proses pengambilan kebijakan pemerintah tetap berimbang serta berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Penulis Tim

Read More

Warga Pangkal Duri Tutup Akses PT ENECALL dan PT CNG, Tuntut Prioritas Tenaga Kerja Lokal

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com PANGKAL DURI, 2 September 2026 — Puluhan warga Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, menggelar aksi damai dengan menutup sementara akses jalan operasional PT ENECALL dan PT CNG, Rabu (2/9/2026). Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 07.00 WIB dan berlangsung hingga selesai. Warga menuntut kedua perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di wilayah Desa Pangkal Duri agar memberikan prioritas dalam perekrutan tenaga kerja kepada masyarakat lokal. Aksi dipimpin langsung Kepala Desa Pangkal Duri, Abdul Wahab, yang bertindak sebagai koordinator aksi. Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang ditujukan kepada Kapolsek Mendahara, aksi diperkirakan diikuti sekitar 5 hingga 15 orang. Kegiatan berlangsung secara damai, tertib dan kondusif. Kepala Desa Pangkal Duri, Abdul Wahab, menegaskan bahwa tuntutan utama warga adalah agar perusahaan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat setempat. «“Kita meminta pihak perusahaan untuk memperkerjakan tenaga lokal. Untuk apa mereka usaha di desa kami, tapi penduduk lokal tidak direkrut?” ujar Abdul Wahab.» Menurutnya, pemerintah desa telah beberapa kali berupaya meminta audiensi dengan pihak perusahaan untuk membahas persoalan tersebut. Namun, hingga kini upaya tersebut disebut belum mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan. “Saya selaku kepala desa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab agar masyarakat bisa bekerja di perusahaan yang berusaha di desa kami,” tegasnya. Abdul Wahab menilai keberadaan perusahaan di wilayah desa semestinya memberikan dampak positif secara langsung bagi masyarakat, salah satunya melalui terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga lokal. Ia juga menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi warga secara damai. Jika tuntutan masyarakat tidak mendapat respons, pemerintah desa bersama warga akan membawa persoalan tersebut ke tingkat kabupaten. “Aksi ini bentuk protes dan menuntut perusahaan agar memperkerjakan pekerja lokal. Kami akan membawa ini ke kabupaten jika tuntutan kami tidak dipenuhi,” pungkas Abdul Wahab. Warga berharap manajemen PT ENECALL dan PT CNG segera membuka ruang dialog dengan pemerintah desa dan masyarakat guna mencari solusi terkait transparansi serta porsi penyerapan tenaga kerja lokal di wilayah operasional perusahaan. Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak manajemen PT ENECALL maupun PT CNG terkait tuntutan warga tersebut. Penulis Tim

Read More

Perkumpulan Hijau Soroti Krisis Tata Kelola Lahan: 6806 Hotspot dan 2.335,98 Hektare Karhutla di Jambi

admin_010 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 1 September 2026 — Perkumpulan Hijau menyoroti tingginya angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi sepanjang 2026. Berdasarkan analisis data Perkumpulan Hijau, tercatat 6.806 hotspot di Jambi sepanjang periode 1 Januari hingga 29 Agustus 2026.Hotspot tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota. Sarolangun menjadi daerah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 1.833 titik, disusul Muaro Jambi sebanyak 1.195 titik, Tanjung Jabung Barat 886 titik, Batanghari 854 titik, dan Tebo 780 titik. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan jika melihat data khusus periode Agustus. Dalam rentang 1–29 Agustus 2026, Perkumpulan Hijau mencatat 4.404 hotspot di Provinsi Jambi. Sarolangun kembali menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 1.359 titik, kemudian Batanghari 695 titik, Tebo 599 titik, Muaro Jambi 587 titik, dan Tanjung Jabung Barat 520 titik.Direktur Perkumpulan Hijau, Feri Irawan, mengatakan tingginya jumlah hotspot tidak seharusnya hanya dipandang sebagai persoalan teknis pemadaman api. “Karhutla harus dibaca sebagai persoalan ekologis dan tata kelola ruang. Ketika ribuan hotspot terus muncul dan terkonsentrasi di wilayah tertentu, pertanyaan kita bukan hanya bagaimana api dipadamkan, tetapi mengapa kebakaran terus berulang dan bagaimana negara mengelola ruang hidup masyarakat serta kawasan ekologis yang rentan,” kata Feri. Luas Karhutla Capai 2.335,98 Hektare Selain data hotspot, analisis Perkumpulan Hijau juga menunjukkan luas karhutla yang mencapai 2.335,98 hektare pada periode 1 Januari hingga 27 Agustus 2026. Sarolangun menjadi kabupaten dengan luas karhutla terbesar, yakni 1.085,59 hektare atau 46,5 persen dari total luas yang tercatat. Selanjutnya Batanghari 712,88 hektare, Muaro Jambi 365,63 hektare, Tanjung Jabung Timur 110,79 hektare, dan Tanjung Jabung Barat 61,08 hektare. Berdasarkan fungsi kawasan, luas karhutla terbesar tercatat pada Hutan Produksi Tetap sebesar 1.144,31 hektare dan Hutan Produksi Terbatas sebesar 713,91 hektare. Selain itu, karhutla tercatat pada Area Penggunaan Lain seluas 347,64 hektare, Taman Hutan Raya 92,75 hektare, Hutan Lindung 37,09 hektare, Taman Nasional 0,23 hektare, serta Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi sebesar 0,04 hektare. Feri mengatakan data tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekologis kawasan dan tata kelola ruang.“Kita harus berhenti melihat hutan hanya sebagai ruang produksi. Ketika kawasan hutan mengalami kebakaran dalam skala besar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya tegakan pohon, tetapi fungsi ekologis, keanekaragaman hayati, tata air, penyimpanan karbon, dan keselamatan masyarakat di sekitar kawasan,” ujarnya. Karhutla Terdeteksi di Sejumlah Wilayah Berizin Perkumpulan Hijau juga menyoroti keberadaan hotspot dan luas karhutla pada wilayah yang berada dalam areal perizinan. Data menunjukkan 1.404,33 hektare luas karhutla berada dalam izin PBPH atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Sementara itu, 361,50 hektare berada dalam wilayah izin Minerba dan 0,11 hektare berada dalam HGU. Pada sebaran hotspot, tercatat 1.514 titik berada dalam izin PBPH, 410 titik dalam izin Minerba, dan 497 titik dalam HGU. Feri menegaskan, data tersebut tidak serta-merta dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa pemegang izin merupakan penyebab kebakaran. Namun, keberadaan hotspot dan luasan karhutla dalam wilayah berizin dinilai perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi dan investigasi. “Kami tidak sedang melakukan generalisasi bahwa kebakaran yang terdeteksi di dalam wilayah izin pasti disebabkan oleh perusahaan. Secara metodologis, hotspot adalah indikator, bukan bukti tunggal mengenai penyebab kebakaran. Tetapi justru karena itu pemerintah harus melakukan verifikasi dan investigasi secara transparan. Jangan sampai data hanya berhenti sebagai angka tanpa tindak lanjut,” kata Feri. 1.822 Hotspot Berada di Kawasan Gambut Perhatian Perkumpulan Hijau juga tertuju pada ekosistem gambut. Berdasarkan data yang dianalisis, terdapat 1.822 hotspot atau 26,8 persen dari total hotspot yang berada dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Pada periode 1–29 Agustus 2026, beberapa KHG mencatat konsentrasi hotspot cukup tinggi. KHG Batang Tembei–Sungai Merak di Sarolangun mencatat 425 hotspot, KHG Sungai Batanghari–Sungai Air Hitam Laut di Muaro Jambi sebanyak 279 hotspot, KHG Batang Merangin–Batang Tembesi sebanyak 153 hotspot, serta KHG Sungai Batanghari–Sungai Kampeh sebanyak 150 hotspot. Menurut Feri, tingginya hotspot pada kawasan gambut perlu menjadi perhatian serius karena gambut memiliki fungsi ekologis penting, terutama dalam pengaturan tata air dan penyimpanan karbon. “Gambut mempunyai fungsi ekologis yang sangat penting dalam mengatur tata air dan menyimpan karbon. Karena itu, kebakaran gambut tidak boleh diperlakukan sebagai kejadian biasa. Kerusakannya dapat bersifat panjang dan dampaknya tidak berhenti pada lokasi api, tetapi dapat menjalar melalui perubahan tata air, emisi, degradasi ekosistem, hingga persoalan kesehatan masyarakat akibat asap,” ujarnya. Perkumpulan Hijau: Penanganan Harus Bergeser ke Pencegahan Perkumpulan Hijau menilai tingginya hotspot pada Agustus 2026 menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengubah pendekatan penanganan karhutla.Dari total 6.806 hotspot yang tercatat sejak awal tahun hingga 29 Agustus, sebanyak 4.404 hotspot tercatat hanya dalam periode 1–29 Agustus. Feri menilai penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman ketika api telah muncul. Menurutnya, kebijakan harus diperkuat melalui pencegahan, perlindungan ekosistem, pengawasan perizinan, penegakan hukum, serta pemulihan lingkungan. “Kalau setiap tahun kita hanya menunggu api muncul, mengirim pasukan, melakukan pemadaman, lalu setelah api padam persoalan dianggap selesai, maka kita sebenarnya sedang mengulang siklus yang sama. Yang harus dipadamkan bukan hanya apinya, tetapi juga sumber kerentanan ekologis dan tata kelola yang memungkinkan kebakaran terus berulang,” katanya. Desak Pemerintah Evaluasi Tata Kelola Karhutla Atas kondisi tersebut, Perkumpulan Hijau mendesak Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota memperkuat sistem pencegahan dan pengawasan karhutla. Perkumpulan Hijau meminta pemerintah menjadikan data hotspot sebagai instrumen peringatan dini yang segera diikuti verifikasi lapangan. Pemerintah juga didesak melakukan audit dan evaluasi terhadap wilayah berizin yang memiliki konsentrasi hotspot maupun luasan karhutla.Selain itu, perlindungan ekosistem gambut dinilai perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut dan pemulihan fungsi hidrologis. Pemerintah juga diminta memastikan pemegang izin menjalankan kewajiban pencegahan dan pengendalian karhutla secara nyata dan terukur, membuka data serta hasil investigasi kepada publik, memperkuat peran masyarakat, dan melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab berdasarkan proses investigasi dan pembuktian. “Jambi tidak kekurangan data. Yang kita pertanyakan adalah keberanian dan keseriusan negara menjadikan data sebagai dasar tindakan. 6.806 hotspot dan 2.335,98 hektare luas karhutla bukan sekadar angka. Di balik angka itu ada ekosistem yang rusak, ada karbon yang terlepas, ada ruang hidup yang terancam, dan ada masyarakat yang harus menanggung dampaknya,” ujar Feri. Ia menegaskan, karhutla harus ditangani dari sumber persoalannya, bukan hanya ketika api sudah membesar. “Karhutla harus dihentikan dari hulunya. Negara harus hadir untuk memastikan ruang ekologis tidak terus dikorbankan atas nama kepentingan ekonomi…

Read More

DESTRY DAMAYANTI DILANTIK GUBERNUR BI, KADIN LAMPUNG HARAP PERHATIAN SEKTOR RIIL

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com Lampung, 1 September 2026 — Destry Damayanti resmi mengemban amanah sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031 setelah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, (1/9/2026). Di bawah kepemimpinannya bersama Deputi Gubernur Senior Aida S Budiman dan Deputi Gubernur Solikin M Juhro, tantangan besar menanti untuk menyeimbangkan stabilitas moneter dengan penguatan sektor riil di tengah dinamika global. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Lampung Munir Abdul Haris berharap kepemimpinan Destry Damayanti, BI ke depan dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor riil dan transformasi ekonomi. Menurutnya, kebijakan BI tidak hanya perlu menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan kredit dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. “Sektor riil dan transformasi ekonomi harus menjadi fokus utama Gubernur BI yang baru. Harus mampu menyeimbangkan stabilitas makro dengan dukungan terhadap pertumbuhan kredit, pemberdayaan UMKM, inklusi keuangan, digitalisasi, hingga pembiayaan berkelanjutan atau green economy,” kata Munir, Selasa (1/9/2026). Ia menilai akses pembiayaan untuk UMKM perlu semakin dipermudah. Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diharapkan dapat semakin ramah terhadap pelaku UMKM. Munir berharap kemudahan akses KUR dapat mendorong pertumbuhan usaha di berbagai daerah sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di provinsi-provinsi tertentu. “KUR harus lebih ramah UMKM dan bisa diakses oleh kalangan UMKM dengan mudah, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan di semua daerah se-Nusantara, tidak hanya provinsi tertentu,” ujarnya. Selain pembiayaan UMKM, Munir yang juga anggota Komisi III DPRD Lampung ini berharap kebijakan suku bunga dan bauran kebijakan moneter BI mampu menjaga perekonomian nasional di tengah berbagai tekanan global. Ia menyoroti potensi volatilitas pasar keuangan global, konflik geopolitik, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang perlu diantisipasi melalui kebijakan moneter yang tepat. “Kebijakan suku bunga dan bauran moneter harus mampu meredam volatilitas pasar keuangan global, konflik geopolitik, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah,” tutur Munir Munir menambahkan, penguatan sektor riil menjadi penting agar kebijakan menjaga stabilitas ekonomi dapat berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan aktivitas usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia berharap kepemimpinan Gubernur BI yang baru dapat memperkuat sinergi antara kebijakan moneter, sektor keuangan, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Sebagai anggota Komisi III, Munir mengatakan persoalan keuangan daerah juga menjadi salah satu ruang lingkup tugas dan fungsi yang menjadi perhatiannya. Karena itu, ia menilai kebijakan Bank Indonesia yang mampu menjaga stabilitas sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi akan berdampak penting terhadap dunia usaha dan perekonomian daerah. (Humas PWDPI). Penulis Tim

Read More

JEMBATAN BETON GARUDA BUKA AKSES EKONOMI RAKYAT, DANREM 042/GAPU BERSAMA GUBERNUR JAMBI TINJAU JEMBATAN SUNGAI BERTAM

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com MUARO JAMBI, 1 September 2026 — Komitmen memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terus diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur. Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin, S.I.P., M.M. bersama Gubernur Jambi Dr. Al Haris, S.Sos., M.H., meninjau pembangunan Jembatan Beton Garuda Sungai Bertam, Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (1/9/2026). Jembatan yang merupakan bagian dari program pemerintah tersebut menghubungkan Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, dengan Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Keberadaan jembatan ini diharapkan menjadi akses penting bagi masyarakat untuk mengangkut hasil bumi sekaligus memperlancar aktivitas sehari-hari. Dengan konektivitas yang semakin baik, mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian diharapkan meningkat sehingga turut mendorong perputaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin menegaskan, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan wujud sinergi TNI AD dan pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. “Jembatan ini bukan hanya menghubungkan dua wilayah, tetapi juga membuka akses, memperlancar distribusi hasil bumi dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” ujar Brigjen TNI Nyamin. Selain pembangunan jembatan, Korem 042/Gapu juga membangun sumur bor di wilayah tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jambi Dr. Al Haris, S.Sos., M.H. menyerahkan bingkisan tali asih secara simbolis kepada masyarakat setempat sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada warga. Peninjauan berlangsung dalam suasana kebersamaan. Masyarakat menyambut positif pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat langsung, baik dari sisi akses maupun peningkatan aktivitas ekonomi. Turut hadir Dandim 0415/Jambi, Kasiops Korem 042/Gapu, unsur Forkopimda, serta masyarakat setempat. Jembatan Beton Garuda Sungai Bertam kini menjadi simbol konektivitas baru—menghubungkan wilayah, memperlancar hasil bumi, menggerakkan ekonomi, dan membuka jalan menuju kesejahteraan masyarakat. Penrem 042/GAPU Penulis Tim

Read More

Tekan Dampak Narkoba, BNNP Jambi Dorong RSUD Sungai Gelam Jadi Rujukan Rehabilitasi

admin_05 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 1 September 2026 — Upaya memperluas akses layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Provinsi Jambi terus diperkuat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi bersama Polres Muaro Jambi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaro Jambi dan RSUD Sungai Gelam melakukan audiensi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi, Selasa (1/9/2026). Audiensi yang berlangsung di Ruang Kepala BNNP Jambi tersebut membahas rencana menjadikan RSUD Sungai Gelam sebagai salah satu fasilitas rujukan layanan rehabilitasi narkoba di Kabupaten Muaro Jambi. Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol. Asep Saepudin, S.I.K., memimpin pembahasan bersama jajaran BNNP Jambi. Turut hadir Kabid Pemberantasan dan Intelijen KBP Rachmad Rasnova, S.T., Penyidik Madya KBP Suparman, S.S., M.H., Penyidik Madya KBP Robin Apolonius Salem, S.S., S.H., M.H., Kepala BNNK Jambi KBP Marinus Marantika Sitepu, S.Sos., M.Si., serta para ketua tim. Rencana tersebut mendapat dukungan dari sejumlah potensi yang dimiliki RSUD Sungai Gelam. Di antaranya ketersediaan lahan sekitar dua hektare, tingkat pemanfaatan tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang masih rendah, dukungan anggaran, serta sebagian tenaga sumber daya manusia yang telah mendapatkan pelatihan. Meski demikian, BNNP Jambi dan Pemkab Muaro Jambi menilai kesiapan layanan masih perlu diperkuat.Pada tahap awal, RSUD Sungai Gelam baru diproyeksikan mampu menerima maksimal dua klien laki-laki. Sementara tenaga konselor adiksi dan psikolog masih belum tersedia.Kondisi tersebut membuat pengembangan layanan rehabilitasi harus dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kesiapan SDM, sarana-prasarana dan anggaran. Tak Sekadar Bangun Fasilitas, Standar Layanan Harus DipenuhiPengembangan fasilitas rehabilitasi narkoba tidak cukup hanya dengan menyediakan ruangan dan tempat perawatan. Aspek legalitas serta standar pelayanan menjadi perhatian utama dalam pembahasan tersebut. Sebelum beroperasi, diperlukan pembahasan teknis lanjutan dan sinkronisasi dengan Kementerian Kesehatan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM juga diperlukan agar pelayanan dapat memenuhi standar yang dipersyaratkan, termasuk SNI 8807:2022. Sebagai bagian dari persiapan, pihak RSUD Sungai Gelam juga telah melakukan studi ke RSJ Daerah Provinsi Jambi untuk mempelajari pelaksanaan layanan rehabilitasi. P4GN Tak Bisa Jalan SendiriAudiensi juga menegaskan bahwa penanganan persoalan narkotika tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja.Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) membutuhkan keterlibatan BNN, pemerintah daerah, TNI/Polri, kejaksaan, fasilitas kesehatan dan berbagai instansi terkait. Penguatan rehabilitasi perlu berjalan beriringan dengan penindakan terhadap jaringan maupun lokasi yang menjadi tempat transaksi narkotika. Hal tersebut dinilai penting mengingat dampak peredaran narkotika tidak hanya menyentuh persoalan kesehatan, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. BNNP Jambi menyatakan siap memberikan pendampingan kepada Pemkab Muaro Jambi, terutama dalam penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan rehabilitasi, pemenuhan standar SNI 8807:2022, serta membangun jejaring rujukan rehabilitasi narkoba. Dengan rencana tersebut, RSUD Sungai Gelam diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari penguatan sistem rehabilitasi narkoba di Kabupaten Muaro Jambi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemulihan bagi penyalahguna narkotika. Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat P4GN dan menekan dampak penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Jambi. Penulis Tim

Read More

Tim URC Polres Bangka Barat Tangkap Terduga Pelaku Curat, Mesin Tempel dan Perkakas Disita

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com Bangka Barat, 1 September 2026 – Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Polres Bangka Barat bergerak cepat mengamankan seorang pria yang diduga terlibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat). Terduga pelaku diamankan saat tengah mengendarai sepeda motor menuju kawasan Kampung Sidorejo Kebun Nanas, Mentok. Penangkapan tersebut dilakukan pada Senin (31/8/2026) sekitar pukul 22.00 WIB di Gang Angsana, Kampung Sidorejo Kebun Nanas, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Sebelumnya, Tim URC Polres Bangka Barat melaksanakan patroli di sejumlah wilayah yang dinilai rawan gangguan keamanan dan tindak pidana 3C, yakni curas, curat dan curanmor. Saat patroli, polisi mendapat informasi dari masyarakat terkait keberadaan pria yang diduga sebagai pelaku curat. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti hingga petugas berhasil mengamankan terduga pelaku. Pria tersebut diketahui berinisial ES (40), warga Kecamatan Mentok, Bangka Barat. Dari tangan terduga pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, yakni satu unit mesin tempel Yamaha 40 PK warna hitam, satu buah mesin bor warna hitam dan satu buah mesin gerinda warna hitam. “Tim URC langsung bergerak setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Terduga pelaku kemudian diamankan dan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut,” kata Kasi Humas Polres Bangka Barat, Iptu Yos Sudarso, mewakili Kapolres Bangka Barat AKBP Helen Simanjuntak, Selasa (1/9/2026). Yos mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Bangka Barat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dengan meningkatkan patroli di wilayah yang rawan terjadi tindak pidana. “Polres Bangka Barat terus meningkatkan kegiatan patroli dan respons cepat terhadap setiap informasi yang disampaikan masyarakat. Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya potensi gangguan kamtibmas maupun tindak pidana,” ujarnya. Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Bangka Barat. Polisi masih melakukan penyidikan untuk mengungkap secara utuh perkara tersebut, termasuk memastikan keterkaitan barang bukti yang diamankan dengan tindak pidana curat Penulis Tim

Read More

Pangdam XX/TIB Kunjungi Kapolda Jambi, Bahas Perkembangan Kamtibmas di Provinsi Jambi

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 1 September 2026 – Pangdam XX/TIB Mayjen TNI Arief Gajah Mada, S.E., M.M., melakukan kunjungan silaturahmi ke Mapolda Jambi, Selasa (1/9/2026) pagi. Kunjungan tersebut berlangsung di ruang kerja Kapolda Jambi dan disambut langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, S.I.K., M.Si., serta sejumlah pejabat utama Polda Jambi. Turut hadir Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin, S.I.P., M.M., serta jajaran pejabat Kodam XX/TIB dan Korem 042/Gapu. Dalam pertemuan tersebut, Pangdam XX/TIB bersama Kapolda Jambi membahas perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Provinsi Jambi, sekaligus memperkuat silaturahmi dan sinergi antara TNI dan Polri. Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Provinsi Jambi. “Bapak Kapolda Jambi menyampaikan bahwa sinergi dan soliditas TNI-Polri merupakan bagian penting dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Koordinasi akan terus diperkuat, khususnya dalam menghadapi berbagai dinamika dan potensi gangguan keamanan di wilayah Jambi,” ujar Kabid Humas Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik antara Polda Jambi, Kodam XX/TIB dan Korem 042/Gapu akan terus ditingkatkan sebagai langkah bersama dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Melalui silaturahmi dan komunikasi yang intensif ini, diharapkan terbangun kesamaan langkah dalam menjaga keamanan, ketertiban serta mendukung kelancaran pembangunan di Provinsi Jambi. TNI dan Polri akan terus hadir bersama masyarakat,” pungkasnya. Penulis Tim

Read More