July 31, 2026

Year: 2026

AKSI JILID III SERIKAT MAHASISWA JAMBI HANYA DITEMUI SEKWAN, PRESIDEN MAHASISWA UIN STS JAMBI: “JIKA TAK MAU DENGAR ASPIRASI RAKYAT, PIMPINAN DPRD LEBIH BAIK MUNDUR!”

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 23 Juni 2026 – Serikat Mahasiswa Jambi (SMJ) kembali menggelar Aksi Jilid III di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (23/6/2026). Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa kembali menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan nasional, termasuk evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), efektivitas Koperasi Desa Merah Putih, penghentian pemborosan APBN, serta penguatan supremasi sipil. Tuntutan tersebut merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya yang telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jambi. (Metro Jambi – Mengabarkan dari Jambi) Namun, dalam aksi kali ini, mahasiswa mengaku kecewa karena tidak ada satu pun unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang hadir untuk menemui massa aksi. Aspirasi mahasiswa hanya diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), sementara pimpinan lembaga legislatif yang menjadi representasi rakyat tidak tampak hadir di tengah demonstrasi. Presiden Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Abel Gaesca Sandya, yang juga merupakan salah satu inisiator Serikat Mahasiswa Jambi, menyampaikan kritik keras terhadap sikap tersebut. “Jika pimpinan DPRD Provinsi Jambi tidak mau menemui mahasiswa yang datang menyampaikan aspirasi rakyat secara langsung, maka lebih baik mundur saja dari jabatannya. Mereka dipilih oleh rakyat, digaji dari uang rakyat, dan seharusnya bekerja untuk rakyat. Jangan hanya hadir saat membutuhkan suara rakyat, tetapi menghilang ketika rakyat datang membawa aspirasi,” tegas Abel dalam orasinya. Menurut Abel, kehadiran pimpinan DPRD bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan terhadap demokrasi dan partisipasi publik. Ia menilai bahwa mahasiswa datang bukan untuk mencari konflik, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. “Kami datang membawa gagasan, data, dan kegelisahan masyarakat. Yang kami harapkan hanyalah kesediaan wakil rakyat untuk mendengar secara langsung. Ketika ruang dialog ditutup, maka kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan akan semakin terkikis,” lanjutnya. Aksi Jilid III ini menjadi simbol bahwa gerakan mahasiswa di Jambi tidak berhenti pada satu momentum semata. Serikat Mahasiswa Jambi menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat serta memastikan suara publik tidak berhenti di depan pagar gedung DPRD. Mahasiswa berharap DPRD Provinsi Jambi dapat menunjukkan komitmennya sebagai rumah rakyat dengan membuka ruang dialog yang lebih terbuka dan menghadirkan langsung pimpinan lembaga ketika masyarakat maupun mahasiswa menyampaikan aspirasi secara konstitusional. Sebelumnya, DPRD Provinsi Jambi pernah menyatakan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi dan diskusi berkala bersama mahasiswa dan organisasi kepemudaan. (ANTARA News Jambi) “Perjuangan ini bukan tentang mahasiswa semata. Ini tentang bagaimana suara rakyat dihargai. Ketika wakil rakyat enggan mendengar rakyatnya sendiri, maka yang dipertanyakan bukan lagi tuntutan kami, melainkan komitmen mereka terhadap amanah yang diberikan rakyat,” tutup Abel. Penulis Tim

Read More

Polda Jambi Gelar Bhayangkara Presisi Job Fair & Bazar UMKM, Hadirkan 1.000 Lowongan Kerja dari 100 Perusahaan

admin_06 mins

Tajam24Jam.Com KOTA JAMBI, 22 Juni 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polda Jambi menggelar kegiatan Bhayangkara Presisi Job Fair & Bazar UMKM Polda Jambi yang berlangsung di Lippo Mall Plaza Jambi, Senin (22/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui upaya mendukung peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi masyarakat. Pembukaan kegiatan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU, Gubernur Jambi Dr. Al Haris, S.Sos., M.M., Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, S.I.K., M.H., Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Yamin, S.I.P., M.M., Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fatah, Kajati Jambi Sugeng Haryadi, S.H., M.H., Kepala Pengadilan Tinggi Jambi Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum, Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., Wakapolda Jambi Brigjen Pol. B. Ali, S.I.K., S.H., para kepala OPD, pimpinan perguruan tinggi, PJU Polda Jambi, serta perwakilan perusahaan, pelaku UMKM, mahasiswa dan undangan lainnya dengan jumlah sekitar 250 orang. Dalam sambutannya, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut melibatkan berbagai stakeholder sebagai bentuk kolaborasi untuk memerangi kemiskinan serta mendorong kemajuan ekonomi masyarakat. “Kegiatan Job Fair dan Bazar UMKM ini merupakan bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus menjadi bukti bahwa Polri hadir di tengah masyarakat. Momentum ini penting untuk membuka akses informasi bagi para pencari kerja serta memperkuat perekonomian daerah,” ujar Kapolda Jambi. Kapolda menjelaskan bahwa sebanyak 100 perusahaan dari berbagai sektor usaha turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan menyediakan sekitar 1.000 peluang kerja. Selain itu, terdapat 36 pelaku usaha mikro yang diberikan ruang untuk mempromosikan produk mereka kepada masyarakat. Kapolda Jambi juga mengajak para pencari kerja untuk menunjukkan kompetensi, semangat belajar dan terus berkarya demi meraih masa depan yang lebih baik. Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 dan mengapresiasi Polda Jambi atas penyelenggaraan Job Fair dan Bazar UMKM Bhayangkara Presisi.Menurutnya, persoalan kriminalitas tidak terlepas dari faktor kemiskinan dan pengangguran, sehingga kegiatan yang digagas Polda Jambi tersebut sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor memberikan apresiasi kepada Kapolda Jambi beserta jajaran yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Ia menyebut Job Fair Bhayangkara Presisi sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat dalam dunia ketenagakerjaan. “Dengan keikutsertaan 100 perusahaan yang membuka sekitar 1.000 lowongan pekerjaan, kami berharap kegiatan ini mampu mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan masyarakat pencari kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Afriansyah Noor. Usai pembukaan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI bersama Gubernur Jambi dan Kapolda Jambi meninjau sejumlah stan perusahaan dan pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan, Bhayangkara Presisi Job Fair & Bazar UMKM merupakan implementasi dari semangat Polri Presisi yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, namun juga berkontribusi dalam mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Melalui kegiatan ini, Polda Jambi bersama pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh stakeholder berupaya menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Diharapkan tersedianya 1.000 lowongan kerja dan keterlibatan pelaku UMKM dapat membantu mengurangi angka pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi,” ujar Kombes Pol. Erlan Munaji. Kabid Humas juga menambahkan, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, Polri, dunia usaha serta masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan bersama dan mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di Provinsi Jambi. Penulis Tim

Read More

Dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80, Polda Jambi Gelar Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial untuk Masyarakat

admin_05 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 23 Juni 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polda Jambi menggelar kegiatan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan terhubung secara virtual dengan kegiatan nasional yang dipimpin langsung oleh Kapolri dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Lemdiklat Polri, Selasa (23/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Putih, Broni, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, Wakapolda Jambi Brigjen Pol. Benny Ali, Ketua Pengurus Daerah Bhayangkari Jambi Evi Krisno H. Siregar, serta para Pejabat Utama Polda Jambi. Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar mengatakan bahwa kegiatan Bakti kesehatan yang dilaksanakan hari ini merupakan wujud komitmen Polri untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. “Bakti kesehatan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 sebagai wujud nyata kehadiran Polri yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir memberikan pelayanan sosial dan kemanusiaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Kapolda Jambi. Dikatakannya bahwa dalam kegiatan bakti kesehatan ini sedikitnya terdapat 10 kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan, di antaranya pembagian kursi roda, kruk walker, tongkat bantu jalan, alat bantu dengar, kacamata baca gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, khitanan massal, donor darah, serta berbagai bantuan sosial lainnya. Menurut Kapolda, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam percepatan penanganan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. “Khusus dalam penanganan stunting, Polri terus berkomitmen mendukung program pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai modal utama menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya. Lebih lanjut, Kapolda Jambi juga menyampaikan diberikan berbagai alat bantu kesehatan diharapkan dapat membantu meningkatkan kemandirian serta kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. “Pemberian alat bantu kesehatan seperti kursi roda, kruk walker, alat bantu dengar, serta kacamata gratis diharapkan dapat membantu meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup para penerima manfaat,” katanya. Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kegiatan Bhakti Kesehatan dan Bakti Sosial yang dilaksanakan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 merupakan bentuk nyata komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat kepada masyarakat. “Kegiatan ini merupakan implementasi dari tema Hari Bhayangkara ke-80, yaitu ‘Polri untuk Masyarakat’. Melalui berbagai layanan kesehatan dan bantuan sosial yang diberikan, Polda Jambi ingin memastikan bahwa kehadiran Polri tidak hanya dirasakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujar Kombes Pol. Erlan Munaji. Kabid Humas juga menegaskan bahwa Polda Jambi akan terus mendukung berbagai program kemanusiaan dan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan transformasi Polri yang Presisi. “Polri tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dan kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Karena itu, melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti ini, kami ingin membangun kedekatan emosional dengan masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa Polri selalu hadir untuk memberikan solusi dan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Kombes Pol. Erlan Munaji. Penulis Tim

Read More

Kapolda Jambi Silaturahmi dengan Pengurus Gereja GBKP dan GKPS di Kota Jambi

admin_08 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 23 Juni 2026 – Kapolda Jambi melaksanakan kegiatan silaturahmi bersama para pengurus gereja sebagai wujud mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan tokoh agama di Provinsi Jambi, Selasa (23/6/2026). Pada kegiatan tersebut Kapolda Jambi turut didampingi oleh Dirbinmas Kombes Pol. Henky Poerwanto, Dir Intelkam Kombes Pol. Yuli Haryudo, Kabid Humas Kombes Pol. Erlan Munaji, Kabidkum Kombes Pol. John H. Ginting serta Kapolresta Jambi Kombes Pol. Boy Siregar Silaturahmi pertama dilaksanakan di Gereja Batak Karo Protestan (Gereja Batak Karo Protestan) Kota Baru Jambi. Rombongan Kapolda Jambi disambut langsung oleh Ketua GBKP Pdt. Sah Sembiring, S.Th, beserta jajaran pengurus, di antaranya Ketua Bidang Koinonia Pt. Christ Andy Vic Sinuhaji, Ketua Bidang Marturia Pt. Lindon Ginting, Ketua Bidang Diakonia Dk. Sarah Br Ginting, Sekretaris Dk. Nismawati Br Bangun, Wakil Sekretaris Pt. Andre Prima Sembiring, serta Bendahara Dk. Atan Br Bangun. Turut hadir dalam kegiatan tersebut seluruh majelis gereja, pengurus PJJ (Perpulungen Jabu-Jabu), serta pengurus kategorial yang terdiri dari Mamre, Moria, Permata, KAKR, dan SAITUN. Suasana silaturahmi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, dengan pembahasan yang menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama serta memperkuat sinergi dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Kota Jambi. Selanjutnya, Kapolda Jambi juga melaksanakan silaturahmi dengan pengurus Gereja Kristen Protestan Simalungun (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Jambi. Dalam kesempatan tersebut, rombongan disambut oleh Pendeta GKPS Jambi Pdt. Rudyard Saragih, Pengantar Jemaat Sintua Awal Juni Damanik, Wakil Ketua Resort Sintua Radesman Saragih, Sekretaris Jemaat Sintua Fristo Sinaga, serta jajaran majelis jemaat GKPS. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jambi menegaskan pentingnya peran tokoh agama dalam menjaga persatuan, toleransi, dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Sinergi antara Polri dan gereja diharapkan dapat terus ditingkatkan dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Jambi. “Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada para pendeta dan seluruh jemaat yang telah menerima kehadiran kami dengan sangat hangat, termasuk penyambutan yang luar biasa dengan tarian adat yang penuh makna kebersamaan,” ujar Kapolda Jambi Kapolda Jambi juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Polri yang telah menjadi bagian dari pengurus gereja, yang menurutnya menjadi bukti nyata bahwa Polri hadir tidak hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga bagian dari masyarakat dan keluarga besar umat beragama. “Keberadaan anggota Polri dalam struktur kepengurusan gereja ini harus terus dipertahankan sebagai wujud sinergi yang baik antara Polri dan masyarakat. Kami berharap situasi yang aman dan kondusif ini dapat terus terjaga, sehingga umat dapat beribadah dengan tenang dan nyaman,” lanjutnya. Lebih jauh Kapolda Jambi menegaskan bahwa Provinsi Jambi dikenal sebagai daerah yang kaya akan keberagaman budaya dan agama, namun tetap mampu menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan. “Provinsi Jambi adalah rumah bagi kita semua yang penuh dengan keberagaman. Saya menegaskan bahwa Polri akan selalu hadir untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya,” tegas Kapolda Jambi melalui Kabid Humas. Pengurus Gereja Batak Karo Protestan (Gereja Batak Karo Protestan) dan Gereja Kristen Protestan Simalungun (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Kota Jambi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan silaturahmi Kapolda Jambi beserta jajaran. Dalam penyampaiannya, para pengurus gereja menilai bahwa kehadiran Kapolda Jambi merupakan bentuk perhatian dan kedekatan nyata Polri dengan umat beragama, khususnya jemaat gereja di Kota Jambi. Kunjungan tersebut dinilai sangat berarti karena memperkuat hubungan kemitraan dan komunikasi yang harmonis antara kepolisian dan tokoh agama. “Harapan kami selaku pendeta beserta pengurus gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Kota Jambi masih dalam keadaan aman dan kondusif sehingga para jemaat kami disini senantiasa beribadah di gereja tanpa adanya hambatan,” ucap pendeta Rudyard Saragih Para pengurus gereja juga berharap agar sinergi yang telah terjalin dengan baik ini dapat terus ditingkatkan, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Jambi tetap aman, damai, dan kondusif, serta umat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan penuh kekhusyukan. Selain itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H.Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi dengan pengurus Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kota Jambi dan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Jambi merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Polri dan tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi. “Polri, khususnya Polda Jambi, berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Melalui kegiatan silaturahmi seperti ini, kami ingin mempererat komunikasi dan kerja sama dengan seluruh elemen, termasuk tokoh agama, guna menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif,” ujar Kapolda Jambi melalui Kabid Humas. Kapolda Jambi juga menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa yang harus dirawat bersama. Peran tokoh agama dinilai sangat strategis dalam membangun nilai toleransi, persaudaraan, serta mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat. “Kerukunan antarumat beragama adalah fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kami sangat mengapresiasi kontribusi para pemuka agama yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam menjaga kedamaian di Provinsi Jambi,” tutupnya. Penulis Tim

Read More

Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial HUT Bhayangkara ke-80, Polda Jambi Layani Ribuan Warga

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 23 Juni 2026 – Polda Jambi melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) sukses menggelar Bakti Kesehatan (Baktikes) dan Bakti Sosial (Bansos) dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Putih Jambi, Selasa (23/6/2026), mendapat sambutan antusias dari masyarakat dan berhasil memberikan pelayanan kepada ribuan warga. Berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis dengan capaian sebanyak 561 orang mengikuti donor darah, 1.565 orang mendapatkan pengobatan umum dan pemeriksaan kesehatan gratis, serta 314 anak mengikuti sunatan massal. Selain itu, Biddokkes Polda Jambi juga melaksanakan operasi katarak terhadap 48 pasien, membagikan 10 unit kacamata gratis, 20 unit kursi roda, dua alat bantu dengar, serta dua unit kruk bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam upaya mendukung kesejahteraan masyarakat, Polda Jambi juga membagikan 37 kartu prioritas kepada para buruh serta memberikan penanganan stunting kepada 163 orang. Pada kegiatan puncak, sebanyak 600 paket sembako turut disalurkan kepada peserta dan masyarakat yang hadir. Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan, keberhasilan pelaksanaan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial tersebut merupakan hasil sinergi seluruh pihak yang terlibat serta menjadi bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. “Seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ini merupakan bukti nyata bahwa Polri hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui pelayanan sosial dan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Kombes Pol. Erlan Munaji. Ia menambahkan, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 tersebut menjadi wujud kehadiran Polri yang humanis dan responsif, sekaligus memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi semakin meningkat serta mempererat sinergi antara Polri dengan seluruh elemen masyarakat. Penulis Tim

Read More

Kapolres Bangka Barat Apresiasi Kinerja Personel, Minta Pengamanan Kegiatan Masyarakat Dioptimalkan

admin_02 mins

Tajam24Jam.Com Bangka Barat, 22 Juni 2026 – Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha, S.I.K., memberikan apresiasi kepada seluruh personel Polres Bangka Barat saat memimpin apel pagi di Lapangan Apel Polres Bangka Barat, Senin 22 Juni 2026. Dalam arahannya, Kapolres mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras seluruh anggota yang selama ini telah menjalankan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka Barat. “Saya mengapresiasi seluruh personel yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Kinerja yang telah ditunjukkan selama ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Pradana dalam apel pagi. Kapolres menegaskan, kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh personel untuk terus mengoptimalkan pengamanan berbagai kegiatan masyarakat guna memastikan setiap aktivitas berjalan aman, tertib, dan lancar. “Setiap kegiatan masyarakat yang membutuhkan kehadiran Polri harus mendapat perhatian. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tetap mengedepankan pelayanan yang humanis kepada masyarakat,” ujarnya. Menurut Pradana, situasi kamtibmas yang kondusif tidak terlepas dari kerja keras seluruh personel di lapangan. Untuk itu, ia meminta anggotanya tetap menjaga disiplin, kekompakan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Apresiasi yang disampaikan dalam apel pagi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel Polres Bangka Barat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Bangka Barat. Penulis Tim

Read More

Menjelang Hari Jadi ke‑18, BP2KKA Protes Keras Pemerintah Anambas: Kami Disingkirkan 2 Tahun Berturut‑turut

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com KEPULAUAN ANAMBAS, 23 Juni 2026 – Menjelang peringatan hari jadi Kabupaten Kepulauan Anambas yang ke‑18, jatuh pada 24 Juni 2026, Badan Pembentukan dan Penyelaras Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) mengeluarkan surat terbuka berisi protes keras, kekecewaan, dan kecaman kepada Pemerintah Daerah serta Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran. Surat yang ditandatangani Syahzinan, S.E. selaku perwakilan, didukung puluhan nama anggota dan mantan pemimpin daerah, menyatakan sikap tegas karena pihaknya tidak lagi dilibatkan dalam rangkaian peringatan hari jadi selama dua tahun berturut‑turut, padahal keberadaan dan keterlibatan mereka diatur secara jelas dalam peraturan daerah. BP2KKA adalah wadah tunggal pejuang pembentukan kabupaten yang menyatakan diri sah, independen, dan berfungsi mengawasi serta mengkritisi jalannya pemerintahan mewakili semangat perjuangan awal terbentuknya Anambas. Mereka menilai pemerintah daerah tidak konsisten, kurang komitmen, dan dianggap melanggar serta menodai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Kabupaten. Pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam perda tersebut secara tegas mewajibkan keterlibatan BP2KKA setiap tahunnya. BP2KKA menilai ada sikap arogansi pihak tertentu yang menolak mendengar masukan, sehingga dianggap menurunkan wibawa pemerintah dalam menegakkan aturan. Alasan terkait pengaturan anggaran pun ditolak mentah‑mentah oleh badan ini. Sikap ini disampaikan menyambut peringatan hari jadi ke‑18 periode 24 Juni 2008 s.d. 24 Juni 2026, ditujukan kepada pemerintah kabupaten dan disebarkan secara luas. Sebagai bentuk protes, BP2KKA menolak menghadiri undangan rapat paripurna istimewa maupun apel bersama pemerintah daerah. Mereka juga mendesak pemerintah dan DPRD segera merevisi Perda Nomor 4 Tahun 2011 guna menyesuaikan keterlibatan ke depan. Meski tegas menyampaikan kritik, surat terbuka ini ditekankan sebagai wujud rasa cinta, rasa memiliki, dan tanggung jawab sejarah. BP2KKA menegaskan: “Kami adalah pejuang pemikir dan pemikir pejuang. Ingat, sejarah tidak pernah berbohong.” Di akhir surat, mereka tetap mengucapkan selamat hari jadi serta doa agar Anambas terus bangkit, maju, dan jaya, seraya berharap perbaikan tata kelola dan silaturahmi antara pemerintah, masyarakat, dan pejuang pembentukan daerah terjalin kembali dengan baik. Penulis Tim

Read More

TIDAK ADA TUAN RUMAH YANG BERUNDING DENGAN MALING, BPN DAN PEMKAB LAMPUNG TIMUR JANGAN CUCI TANGAN

admin_06 mins

Tajam24Jam.Com Lampung Timur, 23 Juni 2026 – LBH Bandar Lampung menyesalkan Rapat Koordinasi yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Forum yang semestinya menghadirkan keadilan bagi masyarakat justru melahirkan tawaran yang mengkhianati rasa keadilan dengan melakukan pemutihan 177 SHM bermasalah, lalu mendistribusikannya ke masyarakat penggarap dengan para pihak yang diduga sebagai mafia tanah. Kami menduga rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Lampung Timur diagendakan Pemkab dan BPN Lampung Timur untuk mengelabuhi masyarakat sripendowo yang terdampak mafia tanah. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, warga telah menempuh berbagai jalur, dari pengaduan ke BPN Lampung Timur, Kanwil BPN Provinsi Lampung, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Lampung, hingga Pemkab Lampung Timur sendiri. Masyarakat menggelar unjuk rasa besar di kantor Bupati, menyuarakan tuntutan dalam pawai HUT Desa Sripendowo, bahkan menjadi tuan rumah Temu Rakyat Sumatera yang dihadiri ratusan warga dari berbagai provinsi sebagai bentuk solidaritas. Namun tidak ada satu pun respons konkret yang benar-benar memihak mereka. Atas dasar itulah, LBH Bandar Lampung menilai tawaran penyelesaian yang muncul dalam rapat koordinasi hari ini tidak lebih dari sebuah sandiwara prosedural dan tipu daya pemerintah kabupaten lampung timur dan BPN Kabupaten Lampung Timur. Kami menegaskan, tidak ada tuan rumah yang berunding dengan maling. Meminta warga penggarap yang telah berpuluh tahun mendiami dan menghidupi lahan tersebut untuk memberikan sebagian tanahnya kepada pihak-pihak yang diduga memperoleh sertifikat secara tidak sah, lalu menyebutnya sebagai “penyelesaian”, adalah bentuk penghinaan terhadap rasa keadilan. Negara tidak boleh berdiri di tengah-tengah ketika satu pihak adalah korban dan pihak lain adalah pelaku yang diduga kuat telah menyerobot hak rakyat melalui rekayasa administrasi. Kepada BPN Lampung Timur, kami menyatakan secara jelas, lima tahun sejak terbitnya SHM bukan dalih untuk enggan bertindak. Lewatnya tenggang waktu tersebut tidak serta-merta menghapus kewenangan BPN untuk mengevaluasi proses penerbitan sertifikat yang diduga mengandung cacat administrasi. Jika terbukti ada manipulasi data, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penerbitannya, BPN memiliki kewenangan penuh untuk membatalkannya. BPN tidak boleh berlindung di balik alasan teknis dan prosedural sementara ratusan keluarga petani hidup dalam ketidakpastian. Solusi yang didorong oleh BPN berupa pelepasan hak secara sukarela oleh pemegang SHM juga tidak menjawab permasalahan dan justru semakin memperlihatkan sikap cuci tangan. Tidak ada ukuran yang dapat memastikan bahwa orang-orang yang namanya tercantum di dalam SHM yang diduga cacat administrasi tersebut bersedia melepaskan haknya secara sukarela. Justru muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang menyebabkan mereka mau menyerahkan SHM-nya jika memang sertifikat tersebut diperoleh secara legal? Kerelaan melepaskan SHM itu sendiri justru memperkuat dugaan bahwa ada yang tidak beres dalam proses penerbitannya. Lebih jauh, informasi mengenai 27 SHM hasil PTSL yang disebut telah dikembalikan ke BPN perlu dipertanyakan secara serius. Langkah tersebut berpotensi mengganggu jalannya proses penegakan hukum di Polda Lampung, karena sertifikat-sertifikat itu berkaitan langsung dengan alat bukti dalam kasus yang sedang ditangani. Sikap BPN yang hingga kini masih menunda membongkar dokumen warkah semakin memperkuat kecurigaan bahwa ada aktor institusional yang turut bermain dalam kasus ini. BPN seakan lepas tangan dari persoalan yang tengah menghimpit masyarakat Sripendowo. LBH Bandar Lampung mendesak Pemda Lampung Timur untuk menghentikan tawaran penyelesaian yang tidak berkeadilan dan masyarakat terdampak mafia tanah. Kami mendesak BPN Lampung Timur untuk segera mengevaluasi dan, jika terbukti cacat, membatalkan 177 SHM yang bermasalah tersebut, serta segera memfasilitasi petani Sripendowo untuk mendaftarkan hak atas tanah kepada pemilik yang sebenarnya. Kami juga mendesak aparat penegak hukum untuk memproses seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik mafia tanah ini, termasuk oknum pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya. Hormat Kami,Direktur YLBHI LBH Bandar LampungPrabowo Pamungkas, S.H.(Kaperwil) Penulis Tim

Read More

Mendagri Bersama Gubernur Se-Tanah Papua Bertekad Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com Jayapura, 22 Juni 2026 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bertekad untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut disampaikan Mendagri usai menggelar pertemuan dengan seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua yang berlangsung di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026). “Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya,” ujar Mendagri. Dalam kesempatan itu, Mendagri mengajak seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua untuk mendukung kegiatan tersebut. Pasalnya, program itu akan memberikan banyak manfaat bagi daerah, khususnya di Tanah Papua. Senada dengan itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, sejak 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026, BPS melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Pendataan tersebut menyasar aktivitas ekonomi hingga kondisi sosial ekonomi keluarga/rumah tangga di Tanah Air. “Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu Kepala Daerah, terutama di Tanah Papua untuk kita bisa bersama-sama, untuk kita menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia. Menanggapi hal itu, seluruh kepala daerah se-Tanah Papua kompak menyatakan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut disampaikan secara langsung oleh Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau. “Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi tahun 2026,” tandas Ahmad Nausrau. Seperti diketahui, Mendagri Tito dalam berbagai kesempatan mengajak kepala daerah untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026. Komitmen tersebut diwujudkan, salah satunya, dengan menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS pada Senin (15/6/2026) lalu. Melalui upaya ini, diharapkan pemerintah akan memperoleh data akurat mengenai kondisi ekonomi yang selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menyusun kebijakan. Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta pejabat di lingkungan BPS dan Provinsi Papua. Penulis Tim

Read More

Ketum PWDPI : Dua Raksasa Perkebunan Lampung, Kuasai Lebih dari 117 Ribu Hektare, Berapa Besar Kontribusi Pajaknya?

admin_06 mins

Tajam24Jam.Com Jakarta, 22 Juni 2026 – Provinsi Lampung dikenal sebagai salah satu lumbung perkebunan terbesar di Indonesia, dengan dua kelompok usaha raksasa yang menguasai lahan sangat luas: PT Great Giant Pineapple (GGP) penghasil nanas terbesar di dunia, dan PT Sugar Group Companies (SGC) pengelola perkebunan tebu serta industri gula terbesar di wilayah ini. Secara total, kedua kelompok usaha ini menguasai lahan seluas lebih dari 117 ribu hektare dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Namun, sebesar apa kontribusi nyata mereka melalui pembayaran pajak kepada negara dan daerah hingga saat ini masih menjadi tanda tanya publik, mengingat ketentuan kerahasiaan data fiskal yang berlaku. Data Luas Lahan & Struktur Perusahaan, PT Great Giant Pineapple (GGP), yang berLokasi di Kabupaten Lampung Tengah, dengan Luas total tercatat: ± 33.500 hektare, Sering dikenal, Masyarakat menyebutnya juga sebagai “Gumas Jaya”, merujuk pada induk awal PT Umas Jaya Agrotama. Kegiatan, Perkebunan nanas dan pengolahan hasil untuk pasar dalam negeri serta ekspor ke lebih dari 60 negara. Sementara itu berdasarkan data, PT Sugar Group Companies (SGC) beserta Anak Perusahaan, Lokasi, Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang, dengan luas lahan total tercatat: 84.523,9 hektare, Mencakup, PT Gula Putih Mataram (GPM): ± 14.495 ha, PT Sweet Indo Lampung (SIL): ± 12.860 ha, PT Indolampung Perkasa (ILP): ± 21.401 ha, PT Garuda Panca Arta: ± 45.767 ha. Kegiatan: Perkebunan tebu, pabrik gula, dan industri turunannya Total gabungan: 118.023,9 hektare, setara dengan luas sebuah kabupaten kecil, dikelola oleh dua kelompok usaha besar ini. Berapa Besar Pajak yang Seharusnya Dibayar. Secara resmi, Direktorat Jenderal Pajak tidak mempublikasikan rincian nominal pembayaran pajak perusahaan swasta karena dilindungi Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagai rahasia fiskal. Namun, berdasarkan perhitungan sesuai tarif dan aturan perpajakan yang berlaku, dapat diketahui besaran potensi riil yang seharusnya menjadi kewajiban kedua perusahaan: Pertama, PT Great Giant Pineapple yakni, PBB Perkebunan: ± Rp34–57 miliar/tahun.PPh Badan: ± Rp250–400 miliar/tahun. PPN & Pajak Daerah: ± Rp80–100 miliar/tahun dan Total potensi: ± Rp370–560 miliar per tahun Kedua, perkiraan pajak PT Sugar Group Companies adalah, PBB Perkebunan: ± Rp1,01–1,52 miliar/tahun. PPh Badan: ± Rp127–238 miliar/tahun. PPN & Pajak Daerah: ± Rp58–75 miliar/tahun. Total potensi: ± Rp184–314 miliar per tahun Sementara itu, Jika digabungkan, kedua kelompok usaha ini memiliki potensi menyetor pajak ke kas negara dan daerah sebesar lebih dari Rp550 miliar hingga Rp874 miliar setiap tahunnya. Catatan, Besaran yang benar-benar dibayar bisa berbeda tergantung insentif investasi, biaya operasional, penyusutan aset, serta kredit pajak yang diterima sesuai perjanjian dengan pemerintah. Menanggapi terkait kewajiban pajak kedua perusahaan raksasa tersebut, Ketua Umum Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, menilai bahwa penguasaan lahan seluas itu membawa dampak ganda, di satu sisi membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan harapan besar bagi kontribusi fiskal bagi pembangunan daerah. “Dua perusahaan ini menguasai lebih dari 118 ribu hektare tanah subur milik negara. Sudah sepatutnya publik memastikan bahwa kewajiban mereka dibayar sesuai aturan. Rahasia pajak tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup verifikasi. Rakyat berhak tahu apakah pajak yang masuk sudah setara dengan potensi lahannya, apakah insentif yang diberikan pemerintah sudah sebanding dengan manfaat yang diterima Lampung,” tegasnya pada Senin (22/6/2026). Ia menambahkan, jika ada perbedaan antara angka perhitungan potensi dengan realisasi setoran, instansi berwenang wajib menjelaskan alasannya secara terbuka. “Kami tidak menuduh, tapi kami mengawasi. Aset alam yang dikelola harus kembali memberi manfaat maksimal bagi daerah tempat ia tumbuh. Jika transparansi terjaga, kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan besar pun akan semakin kokoh,”ujar Ketum PWDPI. Ketum PWDPI berharap Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendapatan Daerah, serta BPN Lampung dapat memberikan kepastian resmi bahwa kedua perusahaan ini telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan pengelolaan lahannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Dengan kewajiban pajak kedua perusahaan raksasa di lampung diperkirakan mencapai Rp874 Miliar, belum lagi perusahaan-perusahaan besar lainnya seharusnya lampung sangat mudah untuk membangun insfrastruktur dan ekonomi, bukan justru sebaliknya terhutang setiap tahun 1 Triliun”, pungkasnya. (Kaperwil) Penulis Tim

Read More