Tajam24Jam.Com JAMBI, 23 Juni 2026 – Serikat Mahasiswa Jambi (SMJ) kembali menggelar Aksi Jilid III di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (23/6/2026). Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa kembali menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan nasional, termasuk evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), efektivitas Koperasi Desa Merah Putih, penghentian pemborosan APBN, serta penguatan supremasi sipil. Tuntutan tersebut merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya yang telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jambi. (Metro Jambi – Mengabarkan dari Jambi)
Namun, dalam aksi kali ini, mahasiswa mengaku kecewa karena tidak ada satu pun unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang hadir untuk menemui massa aksi. Aspirasi mahasiswa hanya diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), sementara pimpinan lembaga legislatif yang menjadi representasi rakyat tidak tampak hadir di tengah demonstrasi.
Presiden Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Abel Gaesca Sandya, yang juga merupakan salah satu inisiator Serikat Mahasiswa Jambi, menyampaikan kritik keras terhadap sikap tersebut.

“Jika pimpinan DPRD Provinsi Jambi tidak mau menemui mahasiswa yang datang menyampaikan aspirasi rakyat secara langsung, maka lebih baik mundur saja dari jabatannya. Mereka dipilih oleh rakyat, digaji dari uang rakyat, dan seharusnya bekerja untuk rakyat. Jangan hanya hadir saat membutuhkan suara rakyat, tetapi menghilang ketika rakyat datang membawa aspirasi,” tegas Abel dalam orasinya.
Menurut Abel, kehadiran pimpinan DPRD bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan terhadap demokrasi dan partisipasi publik. Ia menilai bahwa mahasiswa datang bukan untuk mencari konflik, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
“Kami datang membawa gagasan, data, dan kegelisahan masyarakat. Yang kami harapkan hanyalah kesediaan wakil rakyat untuk mendengar secara langsung. Ketika ruang dialog ditutup, maka kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan akan semakin terkikis,” lanjutnya.
Aksi Jilid III ini menjadi simbol bahwa gerakan mahasiswa di Jambi tidak berhenti pada satu momentum semata. Serikat Mahasiswa Jambi menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat serta memastikan suara publik tidak berhenti di depan pagar gedung DPRD.
Mahasiswa berharap DPRD Provinsi Jambi dapat menunjukkan komitmennya sebagai rumah rakyat dengan membuka ruang dialog yang lebih terbuka dan menghadirkan langsung pimpinan lembaga ketika masyarakat maupun mahasiswa menyampaikan aspirasi secara konstitusional. Sebelumnya, DPRD Provinsi Jambi pernah menyatakan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi dan diskusi berkala bersama mahasiswa dan organisasi kepemudaan. (ANTARA News Jambi)
“Perjuangan ini bukan tentang mahasiswa semata. Ini tentang bagaimana suara rakyat dihargai. Ketika wakil rakyat enggan mendengar rakyatnya sendiri, maka yang dipertanyakan bukan lagi tuntutan kami, melainkan komitmen mereka terhadap amanah yang diberikan rakyat,” tutup Abel.
Penulis Tim



