October 29, 2026

Tag: #Jambi

Tim Gabungan Padamkan Karhutla di Tahura Sungai Aur dan Lahan Desa Sumber Jaya Muaro Jambi

admin_06 mins

Tajam24Jam.Com MUARO JAMBI, 9 Oktober 2026 – Personel gabungan dari Polri, TNI, BPBD, BNPB, Manggala Agni, pihak perusahaan, dan masyarakat terus melakukan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Jumat (9/10/2026). Penanganan dilakukan di dua lokasi, yakni kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) di Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh, serta lahan di RT 07 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Di kawasan Tahura Desa Sungai Aur, proses pemadaman dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Kegiatan tersebut melibatkan Kapolsek Kumpeh Ilir AKP Sunardi, S.H., Danramil 0415-01 Suak Kandis Mayor Inf Yulga Mahendra, personel Polsek Kumpeh Ilir, Bhabinkamtibmas Desa Sungai Aur Aipda Mawardi, pemerintah desa, serta personel gabungan dari Satgas Karhutla Polda Jambi, Polres Muaro Jambi, TNI, BNPB, BPBD Kabupaten Muaro Jambi, RPK PT JBP, dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Luas lahan yang terbakar di kawasan Tahura tersebut masih dalam proses pendataan. Tim gabungan terus melakukan pemadaman pada area yang ditumbuhi semak belukar dan memiliki karakteristik lahan gambut. Untuk mendukung upaya penanganan, petugas mengerahkan empat unit mesin pompa air merek Shibahura, dua unit mesin pompa air merek Honda, dua unit mesin pompa air merek Robin, serta dua unit alat berat excavator. Sementara itu, di RT 07 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, kebakaran lahan dengan luas sekitar 0,5 hektare berhasil dipadamkan oleh tim gabungan yang terdiri dari personel Polri, TNI, RPK PT SNP, dan masyarakat. Informasi kebakaran diterima petugas sekitar pukul 11.00 WIB. Tim gabungan kemudian bergerak melakukan pemadaman pada pukul 11.30 WIB. Setelah api berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.30 WIB, petugas melanjutkan proses pendinginan guna mencegah munculnya kembali titik api, sebelum seluruh kegiatan dinyatakan selesai pada pukul 17.30 WIB. Dalam penanganan di Desa Sumber Jaya, petugas mengerahkan dua unit mesin air merek Waterax, tiga unit mesin air merek Robin, dua pompa portabel, serta empat selang dengan panjang masing-masing 30 meter. Upaya pemadaman dilakukan di lahan berstatus areal penggunaan lain (APL), dengan jenis kebakaran berupa kebakaran permukaan yang melibatkan semak belukar, serasah, dan vegetasi lainnya. Meski api telah berhasil dipadamkan di Desa Sumber Jaya, petugas menghadapi sejumlah kendala, antara lain akses jalan menuju lokasi yang sulit serta keterbatasan sumber air. Kebakaran tersebut juga dilaporkan berdampak pada kualitas udara dan berkurangnya jarak pandang. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa penanganan karhutla membutuhkan respons cepat, kesiapsiagaan personel, serta sinergi seluruh unsur terkait agar api tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. “Personel gabungan terus bekerja di lapangan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan, termasuk di kawasan lahan gambut yang membutuhkan penanganan ekstra. Kami mengapresiasi keterlibatan TNI, BPBD, BNPB, pihak perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat yang bersama-sama berupaya mengendalikan kebakaran,” ujar Kombes Pol. Erlan Munaji. Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan kondisi lahan benar-benar aman melalui proses pendinginan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api, khususnya pada lahan gambut yang berpotensi menyimpan bara di bawah permukaan. “Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Apabila menemukan titik api maupun indikasi kebakaran, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani secepat mungkin. Pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama demi melindungi lingkungan, menjaga kualitas udara, dan mencegah dampak yang lebih luas bagi masyarakat,” tutupnya. Polda Jambi bersama jajaran dan seluruh pemangku kepentingan terkait akan terus mengoptimalkan pemantauan, pencegahan, serta penanganan karhutla di wilayah Provinsi Jambi guna menjaga keamanan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Penulis Tim

Read More

Geram Karhutla Tak Kunjung Berakhir, Mahasiswa Desak Gubernur Jambi Tuntaskan Krisis Asap

admin_04 mins

Tajam24jam.com JAMBI, Jum’at 09/10/2026 — Aliansi mahasiswa di Provinsi Jambi menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jambi, Kamis (8/10/2026). Mereka mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung sekitar tiga bulan dan kembali menimbulkan kabut asap di sejumlah wilayah. Mahasiswa menilai karhutla di Jambi bukan persoalan musiman semata. Kebakaran terus berulang setiap tahun, sementara upaya pemerintah dinilai lebih banyak berfokus pada penanganan ketika api sudah muncul, bukan mencegah agar kebakaran tidak terus berulang. “Karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Setiap tahun persoalan yang sama terus terjadi. Pemerintah harus memberikan solusi yang konkret, bukan hanya melakukan pemadaman ketika kebakaran sudah meluas,” ujar massa aksi dalam orasinya. Aksi berlangsung di tengah penjagaan ketat aparat kepolisian. Ratusan personel dikerahkan di sekitar Kantor Gubernur Jambi dan menutup akses masuk dengan pagar besi serta perlengkapan pengamanan. Situasi kemudian memanas ketika massa berupaya mendekati atau memasuki area Kantor Gubernur. Terjadi benturan antara massa aksi dan aparat yang berjaga. Dalam situasi tersebut, pagar besi di gerbang Kantor Gubernur Jambi mengalami kerusakan. Bagi mahasiswa, persoalan karhutla tidak dapat diselesaikan hanya dengan pengerahan personel dan pemadaman api. Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi tata kelola kawasan rawan kebakaran, terutama wilayah gambut, sekaligus memastikan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan atau membiarkan terjadinya kebakaran. Karhutla juga dinilai telah menjadi ancaman terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat. Kabut asap dapat mengganggu aktivitas warga, pendidikan, transportasi dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan warga dengan penyakit pernapasan. Mahasiswa memberikan tenggat kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk menunjukkan langkah konkret dalam waktu satu minggu. Mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dengan aksi yang lebih besar apabila pemerintah tidak memberikan solusi yang dianggap mampu menjawab persoalan karhutla. “Kalau dalam minggu ini tidak ada solusi konkret, kami akan melakukan aksi berjilid-jilid,” kata mahasiswa. Mahasiswa menegaskan, tuntutan mereka bukan semata meminta pemerintah memadamkan api. Mereka meminta pemerintah menjawab persoalan yang lebih mendasar: mengapa karhutla terus berulang setiap tahun, siapa yang harus bertanggung jawab, dan langkah apa yang akan dilakukan agar masyarakat Jambi tidak terus hidup dalam ancaman asap. Bagi mereka, penyelesaian karhutla tidak cukup dilakukan ketika api telah membesar. Pencegahan, perlindungan kawasan rentan, penegakan hukum dan pemulihan lingkungan harus menjadi bagian dari kebijakan yang berjalan sepanjang tahun. Penulis Team.

Read More

Kadisperindag Kota Jambi Ditahan Tersandung Kasus Korupsi Belanja Konsultansi Permutakhiran Pajak Daerah Kota Jambi 2024

admin_08 mins

Tajam24jam.com JAMBI, Jum’at 09/10/2026 – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negen Jambi telah menetapkan 5 Orang sebagai tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Konsultansi Permutakhiran Pajak Daerah Kota Jambi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024. Disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Dr. Kamin bahwa 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Nella Ervina atau ( N.E) selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Jambi Tahun Anggaran 2024/ Pengguna Anggaran (PA) yang saat ini menjabat sebagai Kepala Disperindag Kota Jambi. Kedua I.D., sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Infromasi Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ketiga H.W., sebagai PNS pada Dinas PUPR Kota Jambi/ Broker pada Kegiatan dimaksud, N.A.S., selaku Direktur PT Bumi Harmoni Indoguna Tahun 2024/ Penyedia pada kegiatan dimaksud dan R.S., Tenaga Pendukung pada PT Bumi Harmoni Indoguna Tahun 2024/ Surveyor. “Tim Penyidik memperoleh alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 235 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti tersebut mengungkap adanya dugaan pemberian kickback fee oleh penyedia kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga pencairan anggaran 100% untuk pekerjaan Pemutakhiran yang dinilai Fiktif dan tidak bernilai manfaat,”ujarnya. Dijelaskan Kajari Dr.Kamin bahwa dari hasil penyidikan diketahui bahwa tersangka NE selaku Pengguna Anggaran dan tersangka ID Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan kesepakatan diawal tahun 2024 (sebelum pelaksanaan tender kegiatan) dengan tersangka HW selaku broker dan tersangka NAS selaku penyedia agar PT Bumi Harmoni Indoguna dapat memenangkan kegiatan Belanja Konsultansi Pemutakhiran Pajak Daerah Kota Jambi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 dengan PAGU Anggaran Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan komitmen PT Bumi Harmoni Indoguna harus memberikan kickback fee sejumlah 25% dati total anggaran kegiatan setelah dipotong pajak. Dalam pelaksanaan nya, tersangka HW, tersangka NAS dan tersangka RS tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kerangka Acuan Kerja yakni melakukan survey dan validasi terhadap subjek dan objek pajak PBB, serta tidak melibatkan sebagian besar Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang dipersyaratkan didalam KAK dan tidak membayarkan Honor/gaji dari Sebagian besar tenaga ahli dan tenaga pendukung tersebut, serta memalsukan tanda terima pembayaran gaji nya (Fiktif). Tersangka NAS dan RS melakukan rekayasa terhadap hasil pekerjaan Pemutakhiran Pajak Daerah, seolah-olah hasil pekerjaan berupa table inventori data pajak merupakan data yang telah terupdate dengan mekanisme survey dan validasi ketua RT dan Lurah, padahal proses tersebut tidak dilakukan, yang mereka serahkan adalah data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan tidak melalui proses survey dan validasi ketua RT dan Lurah, sehingga output utama pekerjaan berupa: Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.378.180.183,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) berdasarkan hasil penghitungan Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Para tersangka dilakukan penahanan pada tahap penyidikan ini selama 20 (dua puluh) hari berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jambi di Lapas Klas II A Jambi dan Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Adapun pasal yang disangkakan primair: Pasal 603 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 622 Ayat (1) huruf I Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 20 huruf a, huruf c Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 Undang Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Subsidiair: Pasal 604 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 622 Ayat (1) huruf | Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 20 huruf a, huruf c Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis Team.

Read More

PENGADILAN NEGERI JAMBI VONIS PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERDAKWA M ALUNG RAMADHAN DALAM PERKARA NARKOTIKA 58 KILOGRAM SABU

admin_05 mins

Tajam24jam.com JAMBI, Jum’at 09/10/2026 – Hakim Negeri Jambi menvonis pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa M. ALUNG RAMADHAN alias ALUNG dalam perkara tindak pidana narkotika dengan barang bukti lebih dari 58 kilogram narkotika jenis sabu. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi, Kamis (8/10/2026), dengan agenda pembacaan Putusan. Persidangan dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim ketua : Dini Nusrotudiniyah Arifin, SHHakim anggota: Muhammad Denny Firdaus, SHDan Rahmat Sahala Pakpahan, SH.,MH Majelis Hakim Nilai Unsur Tindak Pidana Terpenuhi Dalam Amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa M. ALUNG RAMADHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang didakwakan, yaitu melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I. Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim Memvonis terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Pertimbangan Putusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, alat bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi yang telah diperiksa. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan telah terpenuhi. Barang Bukti 58 Bungkus Sabu Dalam perkara ini, barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 58 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto mencapai 58.211,77 gram atau lebih dari 58 kilogram. Selain narkotika, turut disita sejumlah barang bukti lainnya, antara lain telepon genggam berbagai merek, satu unit koper berwarna biru-hijau, serta dua unit kendaraan roda empat yang diduga digunakan dalam rangkaian aktivitas terkait perkara tersebut. Kedua kendaraan tersebut terdiri atas satu unit Toyota Fortuner warna putih dan satu unit Toyota Innova Reborn warna hitam, Dalam Putusannya semua barang bukti terkait dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DEKA. Didakwa dengan Dakwaan Alternatif Terdakwa M. ALUNG RAMADHAN didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu: Kesatu, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; Atau Kedua, Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesiai Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Dalam pertimbangan Putusannya, Majelis Hakim menyampaikan adanya keadaan yang memberatkan, antara lain perbuatan terdakwa dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika serta berpotensi merusak generasi muda. Setelah Putusan dibacakan, Majelis Hakim memberikan kesempatan berpikir kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa M. ALUNG RAMADHAN melalui penasihat hukumnya untuk menyatakan sikap yaitu terima atau Banding selama waktu 7 hari sejak Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim. Selanjutnya JPU dan Terdakwa menyatakan pikir -pikir dalam waktu 7 hari. Saat ini, terdakwa ALUNG RAMADHAN masih menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jambi.Bahwa kedua Perkara Narkotika yang di sidang sebelumya atas nama Terdakwa AGIT RAMADHAN dan JUNIARDO telah diputus hukuman Seumur Hidup di Pengadilan Negeri Jambi dan Pengadilan Tinggi Jambi Komitmen Tegakkan Hukum terhadap Peredaran Gelap Narkotika Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejaksaan Negeri Jambi menegaskan komitmennya untuk menangani setiap perkara secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan bagian dari upaya Kejaksaan dalam mendukung pemberantasan peredaran gelap narkotika sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Kejaksaan juga memastikan setiap tahapan penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam proses persidangan. Sumber:Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi

Read More

Personel Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Jambi Padamkan Karhutla di Sungai Bertam

admin_02 mins

Tajam24jam.com MUARO JAMBI, Jum’at 09/10/2026 – Personel Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Jambi melaksanakan pemadaman dan pendinginan kebakaran lahan di Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (7/10/2026) malam. 15 (lima belas) personel dan 1 unit water cannon dikerahkan untuk melakukan pemadaman di lokasi lahan yang terbakar. Personel di lapangan berupaya memadamkan api sekaligus melakukan pendinginan terhadap area yang terbakar. Pendinginan dilakukan untuk memastikan titik-titik api benar-benar padam serta mencegah munculnya kembali api yang berpotensi menyebabkan kebakaran meluas ke area lainnya. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan, upaya pemadaman dan pendinginan tersebut merupakan bentuk respons cepat personel dalam menangani kebakaran lahan sekaligus mengantisipasi meluasnya dampak kebakaran. “Personel Satbrimob Polda Jambi terus melakukan upaya pemadaman dan pendinginan di lokasi untuk memastikan api benar-benar padam. Langkah ini penting dilakukan guna mencegah munculnya kembali titik api dan mengantisipasi agar kebakaran tidak meluas,” ujar Kombes Pol. Erlan Munaji. Kabid Humas menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak serta kepedulian masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan. “Kami mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan. Apabila menemukan adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani dengan cepat,” pungkasnya. Penulis Team.

Read More

Operasi Jaran Siginjai 2026, Polisi Amankan 11 Pelaku Balap Liar di Jl. Bandara Lama

admin_03 mins

Tajam24jam.com JAMBI, 09/10/2026 – Personel Operasi Jaran Siginjai 2026 Polda Jambi melaksanakan patroli dan pemeriksaan kendaraan di kawasan Jalan Bandara Lama, Kota Jambi, Rabu (7/10/2026) malam. Kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah aksi balap liar. Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 21.30 WIB tersebut dipimpin AKP Ojak Sitanggang. Dalam kegiatan itu, personel mengamankan 11 orang yang diduga terlibat dalam aksi balap liar, sebagian di antaranya masih berstatus pelajar. Selain mengamankan para pelaku, petugas turut mengamankan tujuh unit sepeda motor yang digunakan dalam kegiatan balap liar tersebut. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan, kegiatan patroli dan penertiban tersebut merupakan bagian dari langkah preventif dan penegakan hukum dalam Operasi Jaran Siginjai 2026, khususnya untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat ditimbulkan dari aksi balap liar. “Polri akan terus melakukan patroli dan penertiban terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk balap liar. Kegiatan seperti ini tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku, tetapi juga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya,” ujar Kombes Pol. Erlan. Kabid Humas menambahkan, terhadap para pelaku yang masih di bawah umur, kepolisian mengedepankan langkah pembinaan dan melibatkan orang tua sebagai bagian dari upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. “Sebagian yang diamankan masih berstatus pelajar. Karena itu, kami mengedepankan pembinaan dengan melibatkan orang tua. Kami mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anaknya, terutama pada malam hari,” jelasnya. Kombes Pol. Erlan juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya aksi balap liar, tawuran, gangster, maupun gangguan kamtibmas lainnya. “Apabila masyarakat melihat atau mengetahui adanya gangguan keamanan dan membutuhkan kehadiran polisi, silakan segera menghubungi Call Center Polri 110. Layanan ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan laporan atau informasi terkait gangguan kamtibmas, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh personel kepolisian,” imbau Kabid Humas. Setelah dilakukan pendataan dan pemeriksaan, para pelaku bersama kendaraan yang diamankan dibawa ke Mapolda Jambi. Selanjutnya, para pelaku diserahkan kepada orang tua masing-masing dengan terlebih dahulu melengkapi kelengkapan kendaraan sesuai ketentuan. Penulis Team.

Read More

AMUK Desak Kejati-Polda Jambi Bongkar Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Rp9,6 Miliar

admin_05 mins

Tajam24jam.com MUARO JAMBI, Jum’at 09/10/2026 – Proyek pelebaran Jalan Sungai Duren–Sungai Buluh di Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi, dengan nilai kontrak mencapai Rp9,656 miliar, menjadi sorotan publik. Ruang Publik untuk Transparansi dan Investigasi (RUPSI) bersama Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dan Polda Jambi, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 tersebut. Desakan itu disampaikan dalam aksi di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Rabu (7/10/2026). Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan “Pelebaran Jalan Menuju Standar” dengan Nomor Kontrak T-600.2.10.2_296/JLN/DPUTR-5.3/VI/2026, tertanggal 29 Juni 2026.Proyek tersebut memiliki masa pelaksanaan 150 hari kalender, dengan penyedia jasa PT Konstruksi Pribumi Manggala dan konsultan supervisi PT Sidlacom Engineer Consultant. Lokasi pekerjaan tercantum berada di kawasan Jalan Ness–Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. AMUK meminta pemeriksaan tidak berhenti pada aspek administrasi dan dokumen kontrak. Aparat penegak hukum juga didesak melakukan audit serta pemeriksaan teknis di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara kontrak, spesifikasi teknis, volume, kualitas material, progres pekerjaan, dan pembayaran yang telah direalisasikan. Secara khusus, AMUK meminta Kejati Jambi dan Polda Jambi memanggil serta meminta keterangan pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut, mulai dari Kabid Bina Marga PUTR Provinsi Jambi, PPK, kontraktor pelaksana, konsultan perencana hingga konsultan pengawas. AMUK menduga terdapat potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, termasuk dugaan praktik kongkalikong dan lemahnya pengawasan. Namun, dugaan tersebut masih sebatas tudingan dan belum terbukti secara hukum.“Pihak-pihak yang terlibat harus diperiksa secara transparan. Jika ditemukan pelanggaran, harus diproses sesuai ketentuan hukum,” demikian substansi tuntutan AMUK dalam aksi tersebut. Selain pemeriksaan dokumen, AMUK juga mendesak dilakukan audit dan investigasi teknis secara independen dengan melibatkan tenaga ahli konstruksi atau akademisi yang kompeten.Pemeriksaan fisik dinilai penting untuk memastikan kualitas dan volume pekerjaan benar-benar sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. AMUK bahkan mendorong pengujian teknis, termasuk pengambilan sampel atau core drill apabila secara teknis relevan dan diperlukan. “Jangan hanya memeriksa berkas. Kondisi fisik pekerjaan juga harus diuji. Kalau memang sesuai kontrak, tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” tegas AMUK.Menurut AMUK, pemeriksaan secara menyeluruh diperlukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kualitas dan volume pekerjaan serta membandingkannya dengan nilai kontrak dan pembayaran yang telah direalisasikan pemerintah.AMUK menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penggunaan APBD sekaligus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi. Hingga berita ini diterbitkan, dugaan kongkalikong, mark-up maupun potensi kerugian keuangan negara yang disampaikan AMUK belum terbukti secara hukum. Kejati Jambi, Polda Jambi, Dinas PUTR Provinsi Jambi, PPK, konsultan, dan kontraktor pelaksana tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan atas dugaan tersebut. AMUK meminta apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran hukum atau kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulis Team.

Read More

AMUK Desak Kejati-Polda Jambi Bongkar Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Rp9,6 Miliar

admin_05 mins

Tajam24Jam.Com MUARO JAMBI, 7 Oktober 2026 — Proyek pelebaran Jalan Sungai Duren–Sungai Buluh di Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi, dengan nilai kontrak mencapai Rp9,656 miliar, menjadi sorotan publik. Ruang Publik untuk Transparansi dan Investigasi (RUPSI) bersama Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dan Polda Jambi, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 tersebut.Desakan itu disampaikan dalam aksi di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Rabu (7/10/2026). Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan “Pelebaran Jalan Menuju Standar” dengan Nomor Kontrak T-600.2.10.2_296/JLN/DPUTR-5.3/VI/2026, tertanggal 29 Juni 2026. Proyek tersebut memiliki masa pelaksanaan 150 hari kalender, dengan penyedia jasa PT Konstruksi Pribumi Manggala dan konsultan supervisi PT Sidlacom Engineer Consultant. Lokasi pekerjaan tercantum berada di kawasan Jalan Ness–Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. AMUK meminta pemeriksaan tidak berhenti pada aspek administrasi dan dokumen kontrak. Aparat penegak hukum juga didesak melakukan audit serta pemeriksaan teknis di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara kontrak, spesifikasi teknis, volume, kualitas material, progres pekerjaan, dan pembayaran yang telah direalisasikan. Secara khusus, AMUK meminta Kejati Jambi dan Polda Jambi memanggil serta meminta keterangan pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut, mulai dari Kabid Bina Marga PUTR Provinsi Jambi, PPK, kontraktor pelaksana, konsultan perencana hingga konsultan pengawas. AMUK menduga terdapat potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, termasuk dugaan praktik kongkalikong dan lemahnya pengawasan. Namun, dugaan tersebut masih sebatas tudingan dan belum terbukti secara hukum.“Pihak-pihak yang terlibat harus diperiksa secara transparan. Jika ditemukan pelanggaran, harus diproses sesuai ketentuan hukum,” demikian substansi tuntutan AMUK dalam aksi tersebut. Selain pemeriksaan dokumen, AMUK juga mendesak dilakukan audit dan investigasi teknis secara independen dengan melibatkan tenaga ahli konstruksi atau akademisi yang kompeten. Pemeriksaan fisik dinilai penting untuk memastikan kualitas dan volume pekerjaan benar-benar sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. AMUK bahkan mendorong pengujian teknis, termasuk pengambilan sampel atau core drill apabila secara teknis relevan dan diperlukan.“Jangan hanya memeriksa berkas. Kondisi fisik pekerjaan juga harus diuji. Kalau memang sesuai kontrak, tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” tegas AMUK. Menurut AMUK, pemeriksaan secara menyeluruh diperlukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kualitas dan volume pekerjaan serta membandingkannya dengan nilai kontrak dan pembayaran yang telah direalisasikan pemerintah.AMUK menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penggunaan APBD sekaligus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi. Hingga berita ini diterbitkan, dugaan kongkalikong, mark-up maupun potensi kerugian keuangan negara yang disampaikan AMUK belum terbukti secara hukum. Kejati Jambi, Polda Jambi, Dinas PUTR Provinsi Jambi, PPK, konsultan, dan kontraktor pelaksana tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan atas dugaan tersebut.AMUK meminta apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran hukum atau kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulis Tim

Read More

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, Aktivis Desak Presiden Evaluasi Menteri Kehutanan

admin_05 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 8 Oktober 2026 — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan karena berdampak langsung terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Aktivis Jambi, Abdullah, menyampaikan kritik keras terhadap penanganan karhutla di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Ia bahkan meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.“Saya meminta ketegasan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi bahkan mencopot Menteri Kehutanan karena dinilai tidak mampu menangani persoalan karhutla secara maksimal,” ujar Abdullah. Menurutnya, kunjungan Menteri Kehutanan ke Provinsi Jambi yang disebut telah dilakukan beberapa kali belum memberikan dampak signifikan terhadap penanganan karhutla.Abdullah menilai, kunjungan pejabat ke lapangan jangan hanya bersifat seremonial. Pemerintah, kata dia, seharusnya mendatangi langsung wilayah yang menjadi titik kebakaran dan melakukan langkah penanganan secara terukur.“Tolong Bapak Presiden melihat persoalan ini. Jangan sampai kunjungan ke daerah hanya menjadi kegiatan seremonial, sementara titik-titik api yang kondisinya parah justru tidak menjadi prioritas,” tegasnya. Selain penanganan kebakaran, Abdullah juga mendesak aparat penegak hukum memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya karhutla, termasuk korporasi.Ia mempertanyakan sejauh mana proses hukum terhadap perusahaan yang lahannya diduga terbakar.“Kami meminta penegakan hukum dilakukan setegas-tegasnya tanpa pandang bulu. Sampai saat ini, kami melihat belum ada korporasi di Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka terkait karhutla,” katanya. Abdullah juga menyoroti dampak kabut asap terhadap masyarakat. Menurutnya, jika kondisi tersebut terus berlangsung tanpa penanganan luar biasa, kualitas udara akan semakin membahayakan kesehatan warga. Ia bahkan menggunakan istilah “senjata pembunuh massal” untuk menggambarkan kekhawatirannya terhadap dampak asap terhadap masyarakat. Namun, pernyataan tersebut merupakan penilaian dan kekhawatiran pribadi yang disampaikan Abdullah.“Inilah yang kami anggap sebagai bentuk kelalaian apabila persoalan ini dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat, khususnya sekitar 2,5 juta warga Jambi, jangan sampai menjadi korban,” ujarnya. Abdullah selanjutnya meminta Gubernur Jambi mengambil langkah lebih tegas dengan mengumpulkan seluruh perusahaan pemegang konsesi, instansi terkait, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas penanganan karhutla secara bersama-sama. Menurutnya, harus ada keputusan yang jelas mengenai tanggung jawab atas lahan yang terbakar, termasuk apabila kebakaran terjadi di wilayah konsesi perusahaan.“Siapa pun yang memiliki atau menguasai lahan yang terbakar harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Sengaja maupun tidak sengaja harus ditelusuri secara serius,” tegas Abdullah. Ia menambahkan, persoalan karhutla di Jambi disebut telah berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial maupun pencitraan.Abdullah juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan faktor seperti angin atau asap kiriman sebagai alasan utama tanpa disertai upaya penanganan sumber kebakaran.“Jangan menyalahkan faktor nonteknis seperti angin atau asap kiriman. Yang paling penting adalah sumber kebakaran harus dicari, dipadamkan, dan apabila ditemukan unsur pelanggaran, harus diproses sesuai hukum,” pungkasnya. Pemerintah daerah dan aparat terkait diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan titik panas, luas lahan terdampak, kondisi kualitas udara, serta langkah penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla. Jika ingin, saya juga bisa membuatkan versi yang lebih tajam dengan gaya headline investigasi, namun tetap aman secara jurnalistik. Penulis Tim

Read More

KAPOLRESTA JAMBI KOMBES POL ANANTO HERLAMBANG, S.I.K., M.M. BESERTA KETUA BHAYANGKARI CABANG KOTA JAMBI DAN PJU LAKSANAKAN KUNJUNGAN KERJA KE POLSEK PASAR DAN POLSEK JAMBI TIMUR

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 7 Oktober 2026 – Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang, S.I.K., M.M.bersama Ketua Bhayangkari Cabang Kota Jambi beserta Pejabat Utama (PJU) Polresta Jambi dan rombongan melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke jajaran Polsek di wilayah hukum Polresta Jambi, Selasa (07/10/2026) sekira pukul 09.00 WIB. Kunjungan kerja diawali di Polsek Pasar Kota Jambi. Setibanya di Mapolsek Pasar, Kapolresta Jambi beserta rombongan disambut langsung oleh Kapolsek Pasar Kompol Ferry Siswara, S.H. beserta unsur Forkopimcam Pasar Jambi dan personel Polsek Pasar. Dalam suasana penuh keakraban, Kapolresta Jambi bertatap muka langsung dengan personel Polsek Pasar, memberikan arahan serta motivasi terkait pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Polsek Jambi Timur. Di Mapolsek Jambi Timur, rombongan Kapolresta Jambi disambut oleh Kapolsek Jambi Timur AKP R. Deddy Wardana Gaos, S.H.beserta personel. Dalam arahannya di dua Polsek tersebut, Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang, S.I.K., M.M. menekankan beberapa hal penting, diantaranya: Sementara itu, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Jambi Ny Vilia Ananto Herlambang dalam kunjungannya juga memberikan motivasi kepada ibu-ibu Bhayangkari ranting Polsek Pasar dan Jambi Timur untuk terus mendukung tugas suami serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kapolresta Jambi menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan personel, sarana prasarana, serta memberikan semangat moril kepada jajaran Polsek yang merupakan garda terdepan pelayanan Polri di tengah masyarakat. “Kunjungan kerja ini sebagai bentuk perhatian pimpinan kepada anggota di lapangan. Polsek adalah ujung tombak Polri. Berikan pelayanan terbaik, layani masyarakat dengan hati, dan tetap jaga kekompakan,” tegas Kombes Pol Ananta Herlambang. Kegiatan kunjungan kerja berjalan dengan aman, tertib dan penuh kekeluargaan. Penulis Tim

Read More