BAIN HAM KECAM-KADIS PUPR KotaJambi pemasanganBendera sobek di-Kantornya.

Tajam24Jam.Com Kota Jambi, pada Jumat (07/02/2025) seperti di ketahui, bendera merah Putih adalah Benderah Negara kesatuan republik indonesia yang juga di Sang merah putih. Setiap orang atau maupun setiap Instansi yang berada di wilayah kesatuan NKRI di wajibkan menghormati sang saka merah putih sebagai bentuk kepedulian dan pengharga’an terhadap lambang perjuangan yang di wujudkan melalui kemerdeka’an republik indonesia dari penjajahan. Maka demi eksistensi Benderah merah putih sebagai salah satu Lambang identitas Negara republik Indonesia yang harus di hormati stiap warga Negara dan di setiap wilayah kesatuan NKRI di perlukan satu UU yang mengatur tentang pengguna’an serta pemasangan bendera merah putih agar setiap orang mempunyai empati yang tinggi terhadap Larangan dalam UU yang di maksud. Sesuai pada pasal 24 UU nomor 24 tahun 2009 terdapat lima larangan terhadap bendera merah putih, yaitu:1.Merusak, merobek menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain: Dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Setiap orang dengan sengaja melanggar UU No. 24 tahun 2009 tentang bendera merah putih, sesuai dengan bunyi pasal yang dimaksud, di denda paling maksimal 500 juta dan menjalani kurungan maksimal 5 tahun penjara. Tapi sangat miris melihat perlakuan pemerintah dinas pekerja’an penata’an ruang Kota Jambi, terhadap pengguna’an bendera merah putih di depan kantor. PUPR Kota Jambi, Pemerintah dinas PUPR Kota Jambi diduga terkesan mempertontonkan penghinaan ya, Terhadap lambang Negara (Benderah merah putih) dengan memasang mengibarkan bendera kusam dan sobek,Sebagai Instasi pemerintahan dinas pekerjaan Umum PUPR” tentunya mempunyai Anggaran setiap tahunnya sangat sulit di percaya kalau dinas PUPR kota Jambi, tidak mampu menganggarkan belanja bendera merah putih 3 helai/ tahunnya, yang hanya ratusan ribu rupiah / 1 helai bendera. Artinya diduga kuat unsur kesengajaan pembiaran atau ketidak pedulian dinas PUPR pemerintah Kota Jambi terhadap lambang Negara” Maka Awak media melihat dan di duga dengan adanya pembiaran seperti ini itu melecehkan Lambang negara merah putih dan NKRI. Penulis Team.

Read More

Masyarakat Malintang julu Resmi laporkan Kepala desa nya dan Tim Pemeriksa dari Inspektorat Madina

Tajam24Jam.Com Mandailing Natal 6/02/2025 – Beberapa Perwakilan masyarakat Desa Malintang julu Mendatangi kantor kejaksaan Negeri panyabungan kabupaten Mandailing Natal dalam rangka melaporkan dugaan pengelapan (DD)desa Malintang julu dan Dugaan Kong kalikong kades dengan “Tim Pemeriksa dari inspektorat” IRBAN IV. Masyarakat Malintang julu menyampaikan laporan pengaduan nya kepada kejari Madina akibat,Timbulnya kerisis kepercayaan masyarakat Malintang julu terhadap pihak inspektorat yang Melakukan Pemeriksaan Laporan Masyarakat desa Malintang julu tentang kepala desa saudara, Miswar hadi pulungan serta Ketua BPD selama Masa kepemimpinan nya sebagai kepala desa Malintang julu tanpa ada kejujuran dan keterbukaan terhadap masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa TA 2023-2024. Bahwa Adapun poin poin laporan yang di sampaikan masyarakat Malintang julu yaitu, masyarakat Malintang julu Memintak kejari Mandailing Natal agar memerilsa insepektur pembantu (IRBAN IV) saudara Syukur “dan kepala desa Malintang julu Kecamatan Bukit Malintang yang diduga kuat Bekerjasama dengan inspektorat Irban IV Sebab sesuai keteranga istri kepala desa telah di setor uang Pengembalian ke Inspektorat Rp 117.000.000 (bertahap)Bahwa kepala desa Mengatakan Bahwa Permasalahan Sudah hampir selesai tinggal 97℅ lagi, dari kata kata kepala desa Kenapa kepala desa tahu ?…… Kalo bukan dari pemberitahuan Inspektorat. Di perkuat waktu tim khusus pemeriksaan dari Inspektorat hanya datang ke Malintang julu hanya mengambil poto poskaling dan poto lampu tumpang tiang yang diduga kuat untuk menutupi perbaikan lampu yang diduga, fiktip (Rekaman Kepala Desa dengan Istrinya Memberikan uang kepada insepektorat) Poin kesatu surat LP, masyarakat Malintang julu. Seterusnya, Masyarakat juga Memintak kejari Madina Memeriksa kepala desa Malintang julu atas Nama Miswar Hadi Pulungan dengan memperkaya diri peribadi dengan cara Fiktip kan kegiatan desa dan Mar’k up TA 2023 ( terlampir Rekaman Istri Kepala Desa tidak Mengetahui dan tidak menerima uang kegiatan TA 2023-2024, Terlampir pernyataan Aparat Desa, Pernyataan, kasi pemerintah Desa dan Pernyataan kepala lorong- lorong. Juga Ketua BPD di mintak Masyarakat Malintang julu atas Sama “Subur Nasution, Agar di priksa karna diduga kuat bekerja Sama dengan Kepala Desa Untuk menutup nutupi penyalah gunaan kegiatan dana desa TA 2023 hal ini bisa di buktikan baik Secara lisan Maupun tulisan Masyarakat telah Membuat laporan kepada ketua BPD surat. Masyarakat Mengharapkan kepada Kejari Madina agar Memberikan kepastian Hukum Kepada Dana desa Kami Masyarakat Malintang julu Agar dapat kami manfaatkan kembali yang selama ini diduga kuat telah banyak terjadi penyimpangan dalam Mengkelola dana desa kami , “tutur masyarakat“. Malintang julu (tim).

Read More

Ketua DPW BAIN HAM-RI Provinsi Jambi Mengucapkan Selamat Kepada BBS-JUN setelah Penetapan KPU sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Tajam24Jam.Com Kota jambi, pada Jum’at (07/02/2025) – Sebagaimana diketahui, KPU Kabupaten Muaro Jambi resmi menetapkan pasangan Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini dilakukan melalui Rapat pleno terbuka yang berlangsung di Shang Ratu Hotel, Kita Jambi, Rabu malam 5 Februari 2025. “Merupakan Berkah bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi atas terpilihnya BBS dan Jun Mahir. Kita ketahui bahwa BBS sudah sangat berpengalaman di Pemerintahan. Kita optimis Kedua Tokoh ini mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi,” ucap Ar. Karim Ketua Bain HAM-RI Jambi. Ar.Karim berharap, dibawah kepemimpinan Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir kedepannya, Kabupaten Muaro Jambi bisa lebih baik dan lebih maju serta masyarakat nya lebih sejahtera. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DPW BAIN HAM-RI) Provinsi Jambi, Aryanto Karim mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir. “Kami segenap Pengurus DPW BAIN HAM-RI Provinsi Jambi mengucapkan selamat atas ditetapkannya Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir sebagai Bupati terpilih Kabupaten Muaro Jambi” ucap Ar.Karim, Kamis 06/02/2025. Ar. Karim menyatakan, bahwa DPW BAIN HAM-RI Provinsi Jambi siap mendukung program kerja dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih. //Team B.A//

Read More

Ditetapkan Jadi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, AWASI Ucapkan Selamat Kepada BBS-JUN

Tajam24Jam.Com Muaro Jambi, 6/02/2025 – Ketua Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWASI) Kabupaten Muaro Jambi, Feriansyah mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir. Pasangan nomor urut 4 tersebut resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2025-2030 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muaro Jambi. “Kami dari AWASI Kabupaten Muaro Jambi mengucapkan selamat atas penetapan Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Muaro Jambi,”tutur Feriansyah, Kamis 6 Februari 2025. Feriansyah menyatakan, bahwa pihaknya siap mendukung program kerja dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Menurut Feri, terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi yang baru ini menjadi anugrah bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, mengingat kedua tokoh ini memiliki niat yang tulus untuk membangun Kabupaten Muaro Jambi. Feriansyah berharap, dibawah kepemimpinan Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir nantinya, Kabupaten Muaro Jambi dapat lebih baik dan lebih maju. “Terpilihnya BBS dan Jun Mahir merupakan berkah bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Kita ketahui bahwa BBS sudah sangat berpengalaman di pemerintahan. Kita optimis Kedua tokoh ini mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi,”jelas Feriansyah. Sebagaimana diketahui, KPU Kabupaten Muaro Jambi resmi menetapkan pasangan Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang berlangsung di Shang Ratu Hotel, Kota Jambi, Rabu malam 5 Februari 2025. Penulis Team.

Read More

Personil Bhabinkamtibmas Buluran Kenali Dan Polsek Telanaipura Mempersiapkan Rencana Kegiatan Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG)

Tajam24Jam.Com JAMBI, 6/02/2025 – Dalam Rangka menjelang pemberian Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto yang akan dilaksanakan oleh Polresta Jambi. Personil Bhabinkamtibmas Kelurahan Buluran Kenali Polsek Telanaipura Aipda Robby Bilardo, S.H, melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sekolah Dasar (SD) 87 Saudari Asnah, SPD.,Mpd, yang berada di Jalan Dr. Siwabesi, RT 09, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Kamis (06/02/2025). Ketika di konfirmasi awak media ini, Kapolresta Jambi Kombes Pol. Boy Sutan Binanga Siregar, S.I.K.,M.H, melalui Kasi Humas Ipda Deddy Haryadi, mengungkapkan. Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan oleh personil Bhabinkamtibmas Buluran Kenali Polsek Telanaipura ini, adalah untuk mempersiapkan rencana kegiatan pemberian Makan Bergizi Gratis dalam mendukung program Pemerintah yaitu untuk meningkatkan gizi anak bangsa. ” Kehadiran personil Bhabinkamtibmas ke SD 87, dalam rangka mempersiapkan kegiatan program pemberian Makanan Bergizi Gratis tersebut, yang nantinya akan diberikan untuk siswa dan siswi sebanyak 184 orang “, ujar Ipda Deddy Haryadi. Ditambahkan juga olehnya. Bahwa rencana kegiatan ini merupakan komitmen Polri dalam mendukung program Pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan. ” Intinya, Kami berupaya memastikan agar program ini benar-benar menyentuh kepada para siswa dan siswi, serta memberikan manfaat nyata. Oleh karena itu, efektivitas distribusi dan pengawasan ketat menjadi prioritas utama kami ,” tutupnya. Penulis Team.

Read More

LSM Fornapek Jambi aksi unjuk Rasa Depan kantor gubernur Jambi agar oknum Dinas pendidikan Jambi dinusut tuntas.

Tajam24Jam.Com Jambi, 6/02/2025 – Lembaga swadaya masyarakat Forum pemantau korupsi Jambi (LSM-Fornapek) menggelar unjuk rasa di kantor Gebenur Jambi kamis siang (6-02-2025). Ketua Jambi Fornapek Barniato dalam urasi meminta dinas pendidikan dan kebudayaan propinsi Jambi bertanggung jawab atas gagalnya ratusan siswa SMK N 1, dalam mendaftar masuk perguruan tinggi jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Aktivis dari LSM Fornapek ini, mereka sangat prihatin terhadap 153 siswa-siswa SMK N 1 Kota Jambi yang gagal mendaptar perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Aksi unjuk rasa ini di gelar untuk menuntut pertanggung jawaban dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Jambi atas dugaan kelalaian pihak sekolah dalam mendaptar nilai pangkalan data siswa.dan sekolah (PFSS) untuk mengikuti SNBP. Untuk itu ketua LSM Fornapek Jambi Barniato menyampaikan persoalan ini muncul ketika Operator Input Data menerima telepon dari di duga seorang oknum guru yang meminta agar salah satu siswa adalah keponakan dari sekretaris Dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Jambi dapat di masukan dalam daftar. Dalam hal ini di duga adanya Intervensi Oknum pejabat, membuat Operator tak berani untuk menolak permintaan tersebut. Akhirnya imbasnya setelah mengimput ulang di lakukan seluruh data nilai siswa lainnya hilang sehingga menyebabkan ratusan siswa SMK N 1 kota Jambi kehilangan kesempatan mengikuti SNBP. Ketua LSM Fornapek Jambi Barniato menyatakan bahwa insiden ini menjadi preseden buruk untuk dunia pendidikan di provinsi Jambi. Barniato menyampaikan meminta gubernur Jambi dan aparat penegak hukum untuk menyelidiki persoalan ini hingga tuntas. Menurut nya jalur SNBP prestasi, bukan jalur orang dalam. Para pedemo akhirdi terimah pemerintahan dan kesra Setda provinsi Jambi Arif Munandar untuk mendiasi setelah Hampir satu jam. Dalam mediasi ini Arif Munandar menerima sambutan baik seluruh Apriasi dan tuntutan dari para pendemo untuk kemudian di sampaikan langsung ke Gebenur Jambi. Selain itu Arif Munandar juga menegaskan nya ditemukan adanya pelanggaran oleh oknum pejabat di Dinas pendidikan Jambi maka pihak meminta Inspektorat untuk turun melakukan pemeriksaan. Aksi demontrasi yang digelar oleh Aktivis LSM Fornapek Jambi ini, merupakan bentuk dunia pendidikan saat ini. Lewat aksi unjuk rasa ini LSM Fornapek meminta agar pemerintah memberikan solusi terhadap 153 siswa-siswi SMK N 1 Jambi yang gagal daftar perguruan tinggi negeri lewat SNBP agar mereka bisa kembali mengikutinya seleksi tutupnya. Penulis Team.

Read More

DPW BAIN HAM-RI Provinsi Jambi Melayangkan Surat Pemberitahuan Kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi

Tajam24Jam.Com Kota Jambi, Rabu 05/02/2025 – Ar. Mong Anggota DPW BAIN HAM-RI Provinsi Jambi Bidang Investigasi dan Advokasi Hukum mengantarkan surat DPW BAIN HAM-RI Provinsi Jambi Nomor 002/DPW-JBI/II/2025 yang kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi Perihal Pemberitahuan adanya dugaan Penyelewengan Dosen yang mengikuti Kelas RPL Prodi Sanitasi Lingkungan namu tetap mengajar dan menguji di Mata Kuliah dan Semester yang sama. “Berdasarkan informasi dan data yang kami terima adanya dugaan perbuatan yang melanggar aturan Pendidikan Tinggi” Ucap Ar. Mong Adanya beberapa hal yang seharusnya tidak terjadi di dalam Pendidikan Tinggi, Berstatus Sebagai Mahasiswa Program D4, Merangkap Dosen Pengajar Sekaligus Dosen Penguji. Oleh Karena itu Ketua DPW BAIN HAM-RI Provinsi Jambi melayangkan surat kepada Dr. Rusmimpong, S.Pd, M.Kes selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi bisa memberikan konfirmasi dan keterangan tersebut. “Saya berharap Pak Direktur bisa memberikan keterangan yang jelas atas dugaan penyelewengan Dosen tersebut” Ujar Ketua BAIN HAM-RI Jambi, Ar Karim Jika Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi tidak menanggapi surat tersebut, maka DPW BAIN HAM-RI akan menindaklanjuti untuk mengirimkan surat ke Dirjen Nakes, Dirjen Dikti dan Ombudsman untuk mengungkap dugaan penyelewengan Dosen Berstatus Sebagai Mahasiswa Program D4, Merangkap Dosen Pengajar Sekaligus Dosen Penguji. (Team pnulis B.A)

Read More

Ketum PWDPI Minta KPK Bongkar Dugaan Korupsi Subsidi Enerji 386 Triliun Per Tahun

Tajam24Jam.Com Jakarta, 5/02/2025 – Ketua Umum (Ketum), Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M.Nurullah RS, mengatakan sudah saatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bongkar dugaan korupsi subsidi energi setiap tahun yang digelontorkan pemerintah pusat sebesar Rp 386 Triliun lebih. “Seperti yang lagi hangat dan viral diperbincangkan oleh masyarakat terkait masalah elpiji 3 kg diberbagai daerah terus naik hingga mencapai Rp20 hingga Rp24 ribu,”ujar Ketum PWDPI, pada Rabu (5/2/2025). Padahal masih Kata Ketum PWDPI, harga eceran tertinggi (HET), pemerintah pusat telah menentukan besaran harga elpiji 3 kg Hannya Rp 12.750. “pemerintah telah berikan subsidi harga elpiji 3 kg sebesar Rp 30.000 pertahung,” ungkapnya. Menurut Ketum PWDPI, bukan hanya kebocoran subsidi elpiji saja, namun diduga bannyak oknum pengusaha maupun oknum pertamina telah meraup keuntungan besar mencapai triliunan dari penjualan gas elpiji bersubsidi pada masyarakat. “Bayangkan jika para oknum pengusaha dan pejabat pertamina ngambil untung per tabung 3 kg mencapai Rp6-7 ribu pertabung berapa triliun selama ini keuntungan para oknum untung memperkaya diri,”tegas Nurullah. Oleh karena itu Ketum PWDPI mendesak KPK serta aparat penegak hukum terkait segera audit dan usut kasus ini hingga tuntas demi mendukung program Presiden Prabowo. Terpisah, dilansir dari halaman Kompas.com, Pada Kamis (30/1/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa harga gas elpiji 3 kilogram (kg) semestinya hanya Rp 12.750 per tabung. Dia menjelaskan, Pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung, sehingga harga elpiji 3 kg di pasaran semestinya hanya Rp 12.750. Sebab, tanpa subsidi, harga asli elpiji 3 kg adalah Rp 42.750 per tabung. “Manfaat APBN yang langsung dinikmati oleh masyarakat termasuk harga BBM, elpiji, listrik, dan pupuk yang lebih terjangkau karena subsidi pemerintah,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2025). Dia menambahkan, Total anggaran subsidi energi yang disalurkan pemerintah selama tahun 2024 mencapai Rp 386,9 Triliun. Meski sudah mendapatkan subsidi sebesar Rp 30.000 dari pemerintah, faktanya harga elpiji 3 kg di bebagai daerah terus naik, bahkan menembus angka Rp 20.000 per tabung. Penulis Team.

Read More

Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi Dr. Rusmimpong, S.Pd, M.Kes Membantah dugaan Penyimpangan Dosen Poltekkes Kemenkes Jambi Jurusan Kesling Tetap Mengajar dan Menguji walaupun statusnya sebagai Mahasiswa

Tajam24Jam.Com Kota Jambi, Pada hari Selasa 04/02/2025 – Direktur Poltekes Kemengkes. Dr. Rusmingpong. Spd. M.kes. Saat di kunjungi awak media, membenarkan bahwa Dosen yang tidak linier di ijinkan untuk ikut belajar kembali sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar. “Saya sangat berterimakasih kepada Dosen-dosen tersebut yang mau ikut belajar lagi supaya bisa linier sebagai persyaratan bisa jadi Dosen di Program Studi tersebut” ujar Pak Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi di Kantornya. Diketahui ada sembilan orang dosen yang mengikuti Kelas RPL Program D4 / Sarjana Terapan Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi Sanitasi Lingkungan adalah sebagai berikut : 1. Sukmal Fahri – NIM : P071331240181 2. Rina Fauziah-NIM : P071331240182 3. Susy Ariyani A-NIM : P071331240183 4. Krisdiyanta-NIM : P071331240184 5. Jessy Novita Sari-NIM : P071331240185 5. Gustomo Yarnistada-NIM : P071331240186 6.Emilia Chandra-NIM : P071331240187 8. Sondang Siahaan-NIM : P071331240188 9. Bambang Ariyadi -NIM : P071331240189 Semua Dosen tersebut yang mengikuti kelas RPL Program Studi Sanitasi Lingkungan diduga tidak mengambil cuti dan tetap mengajar dan menguji di Program Studi Sanitasi Lingkungan yang sama dan Semester yang sama. Namun Dr.Rusmimpong, S.Pd, M.Kes selaku Direktur Poletekkes Kemenkes Jambi Membantah informasi tersebut. “Dosen yang ikut belajar kelas RPL Program Studi Sanitasi Lingkungan Program D4/Sarjana Terapan memang diijinkan tetapi yang bersangkutan tidak boleh menjadi dosen atau mengajar di Program Studi dan Semester yang sama dan itu tidak ada ” ucapnya. Namun berdasarkan Keputusan Direktur Nomor : HK.02.03/F.XLV/5755/2024 Tentang Penetapan Dosen Biasa (Dosen Tetap) dan Instruktur/PLP Prodi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan Kelas RPL Semester I dan II Poltekkes Kemenkes Jambi Tahun Akademik 2024/2025 tercantum nama 9 orang tersebut sebagai Dosen Tetap dalam Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan Tahun Akademik 2024/2025. Serta adanya dugaan penyimpangan bahwa mereka semua tidak pernah mengikuti salah satu mata kuliah dan ujian semester namun tetap dapat nilai dari dosen pengajarnya. Karena mereka diduga bisa mengatur jadwal kuliah dan ujian semester supaya bisa mengajar di kelas RPL Muara Enim atas persetujuan Ketua Jurusan Dr.Sukmal Fahri, S.Pd, M.Kes. Poltekkes Kemenkes Jambi yang telah mendapatkan Penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis Terbaik Peringkat I dalam Pemanfaatan Aplikasi Srikandi Kategori Unit Pelaksana Teknis Non Rumah Sakit bisa menjadi lebih baik dan terpercaya dalam dunia Pendidikan Tinggi di Indonesia Team Penulis (B.A)

Read More

“SEAKAN-AKAN MENDIRIKAN NEGARA DALAM NEGARA”

Oleh: Jamhuri-Direktur Eksekutif-LSM Sembilan Tajam24Jam.Com Jambi, 4/02/2025 – Pemerintahan Provinsi Jambi terkesan kehilangan pemikiran cemerlang dalam menyelesaikan Polemik angkutan Batubara. Bahkan diantara bentuk ketidak berdayaan Pemerintah tersebut memberikan gambaran adanya tindakan pembiaran terhadap perbuatan yang seakan-akan adanya kekuasaan negara di dalam negara, atau adanya negara di dalam negara. Penilaian dan/atau asumsi dimaksud terlahir setelah membaca dan mempelajari sepucuk surat yang diduga kuat untuk diyakini berasal dari ataupun milik Persatuan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) Divisi Perairan. Surat bernomor: 114.SK/PPTB-JAMBI/I/2025, tertanggal 15 Januari 2025 dengan Pokok Surat yaitu Keterangan. Menariknya lagi surat yang ditanda tangani oleh Ketua Umum PPTB tersebut memuat keterangan tentang tujuan surat yang menimbulkan kesan adanya instansi dan/atau institusi pemerintah yang baru dibentuk ataupun diadakan dengan kafasitas jabatan sebagai Pengawas Patroli. Hal tersebut juga terlihat pada isi surat yg menyatakan adanya tindakan yang melebihi kewenangan eksekutor lembaga peradilan dengan menjadikan surat Shipping Instruction Nomor 133/SI/AMB-IN 01/02-LOAD/I/2025, sebagai suatu dasar hukum. Isi surat tersebut baik secara implisit maupun secara eksplisit memuat keterangan tentang adanya hak dan kewenangan untuk menentukan tindakan hukum berupa penentuan besaran nilai denda yang dijadikan berbentuk iuran, padahal obyek yang menjadi persoalan dalam surat PPTB tersebut adalah Barang Milik ataupun Asset Negara. Akan tetapi surat Ketua Umum PPTB tersebut tidak menjelaskan tentang bentuk dan pihak yang berwenang melakukan dan/atau mekanisme perbaikan itu sendiri seperti apa? Seakan-akan semua persoalan bisa diselesaikan dengan begitu mudah oleh dan dengan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Pimpinan PPTB. Penulis Team.

Read More