Tag: #Jambi

Tajam24Jam.Com Jambi, 13 September 2025 – Polemik beroperasinya stockpile batu bara PT. SAS di kawasan Aur Kenali, Kota Jambi, semakin menyeruak ke permukaan. Ribuan masyarakat turun aksi kejalan memblokade jalan lintas sumatera menolak keberadaan stockpile tersebut, hingga memaksa Pemerintah Provinsi dan Kota Jambi melakukan penyegelan. Namun, muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya memberikan izin? dan kemana hilangnya tindak lanjut surat PJ. Walikota Jambi tertanggal 27 November 2023? Pada 27 November 2023, PJ Walikota Jambi Sri Purwaningsih diketahui telah mengirim surat resmi terkait permohonan peninjauan kembali perizinan pembangunan stockpile PT. SAS. Surat tersebut menjadi sinyal awal bahwa keberadaan stockpile di wilayah padat pemukiman memang sudah menimbulkan polemik sejak jauh hari. Namun hingga kini, publik tak pernah tahu apa isi tindak lanjut dari surat itu. Tidak ada keterangan resmi apakah surat PJ. Walikota tersebut dijawab oleh beberapa tembusan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta, Pertinggal. Kondisi inilah yang membuat izin PT. SAS semakin misterius. Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, dalam kesempatan penyegelan (13/09/2025) kemarin, menegaskan bahwa tidak ada izin yang dikeluarkan oleh Provinsi Jambi, Ini Wilayah Kota Jambi. Jika demikian, maka logikanya izin berada di level Pemerintah Kota Jambi. Tetapi, jika PJ. Walikota justru sudah meminta peninjauan ulang sejak 2023, mengapa PT. SAS tetap beroperasi? Publik kini menaruh curiga: Apakah surat Walikota itu dibiarkan tanpa jawaban sehingga PT. SAS leluasa beroperasi? Ataukah ada pihak-pihak tertentu yang menutup mata terhadap keresahan masyarakat demi kepentingan tertentu? Sorotan terhadap Walikota Maulana Kini publik juga mempertanyakan peran dr. Maulana, Walikota Jambi saat ini. Maulana bukan orang baru dalam pemerintahan Kota Jambi. Ia sempat menjabat Wakil Walikota Jambi mendampingi Syarif Fasha, dan bahkan pernah menggantikan posisi Fasha ketika maju sebagai calon DPR RI. Dengan rekam jejak tersebut, tentu wajar bila masyarakat menilai Maulana paham betul kondisi perizinan dan polemik tambang di Kota Jambi. Pertanyaannya: apakah Walikota Maulana mengetahui persoalan stockpile PT. SAS sejak awal, namun memilih diam? Atau justru ia baru benar-benar bergerak setelah protes masyarakat membesar dan mendapat sorotan publik? Tanggung Jawab yang Belum Terjawab Publik kini menaruh curiga: Apakah surat Walikota (PJ Sri Purwaningsih) tahun 2023 itu dibiarkan tanpa jawaban hingga PT. SAS leluasa beroperasi? Apa sebenarnya peran Walikota Maulana dalam menyelesaikan persoalan ini? Apakah ia hanya menjadi penonton saat masyarakat berteriak menolak, ataukah ia memang terikat dengan kepentingan tertentu sehingga tidak bertindak lebih cepat? Fakta bahwa tidak ada tindak lanjut surat PJ. Walikota justru menjadi pintu masuk bagi beroperasinya PT. SAS. Akibatnya, keresahan memuncak, ribuan warga melakukan protes, dan pemprov dan pemkot yang diwakili sekdanya akhirnya turun tangan menghentikan operasional dengan penyegelan. Kini, masyarakat menanti jawaban: Siapa yang bertanggung jawab? Apakah benar PT. SAS beroperasi tanpa izin sah, atau justru ada permainan birokrasi di balik diamnya tindak lanjut surat PJ. Walikota Jambi tahun lalu?, Sampai berita ini diturunkan, belum ada jawaban resmi dari Walikota Jambi, dr. Maulana, terkait sikapnya terhadap perizinan dan polemik stockpile PT. SAS. (Tim. A.Chan) Penulis Tim