October 27, 2026

Category: PEMERINTAHAN

MAHASISWA JAMBI LAPORKAN DINKES TANJAB TIMUR KE KEMENKES, DUGAAN PELANGGARAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI PUSKESMAS

admin_03 mins

Tajam24jam.com Jambi, 20 Februari 2026 – Mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah Nasional Koordinator Jambi resmi melaporkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait dugaan kelalaian dalam pengelolaan dan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di salah satu puskesmas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Laporan tersebut dilayangkan menyusul temuan yang dinilai memprihatinkan. Mahasiswa menyebut, penyimpanan limbah B3 di salah satu puskesmas tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana ketentuan yang berlaku. Limbah medis yang seharusnya disimpan secara terpisah, aman, dan sesuai standar keselamatan lingkungan, diduga tidak dikelola dengan prosedur yang semestinya. Koordinator mahasiswa menyatakan bahwa kondisi ini sangat ironis, mengingat fasilitas pelayanan kesehatan seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga standar kesehatan dan keselamatan lingkungan. “Kami menilai ada kelalaian serius dalam pengawasan dan pelaksanaan regulasi pengelolaan limbah B3 di tingkat puskesmas,” tegasnya. Mahasiswa juga menilai Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai institusi yang membina serta mengawasi operasional puskesmas, termasuk dalam aspek pengelolaan limbah medis berbahaya. Pengelolaan limbah B3 sendiri telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap penghasil limbah B3 wajib melakukan penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan sesuai standar untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan serta risiko kesehatan masyarakat. Mahasiswa mendesak Kementerian Kesehatan untuk segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Mereka juga meminta agar sanksi tegas diberikan apabila ditemukan pelanggaran administratif maupun unsur kelalaian yang membahayakan keselamatan publik. Hingga berita ini dirilis, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait laporan tersebut. Sementara itu, mahasiswa menyatakan akan terus mengawal proses ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah pusat demi menjamin pengelolaan limbah medis yang aman, sesuai regulasi, dan tidak mengancam kesehatan masyarakat. Penulis Team.

Read More

Bertentangan dengan Julukan Kota Jambi Beradat, Sejumlah Ormas Desak Penutupan Helen’s Play Mart

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 12 Januari 2026 — Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Melayu Jambi Bersatu (ALAT JITU) mendesak Pemerintah Kota Jambi dan DPRD Kota Jambi untuk segera menutup operasional Helen’s Play Mart. Keberadaan tempat hiburan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai adat dan budaya Melayu Jambi yang selama ini menjadi identitas daerah. Menurut ALAT JITU, pembangunan Kota Jambi seharusnya menjunjung tinggi harkat dan martabat adat serta kebudayaan Melayu, sejalan dengan julukan Jambi sebagai kota beradat. Kehadiran tempat hiburan yang menyuguhkan musik keras dan minuman beralkohol dianggap berpotensi merusak moral generasi muda dan mencederai nilai budaya lokal. “Helen’s Play Mart dinilai tidak mencerminkan pemikiran maju yang beradab, justru menghadirkan hiburan yang tidak bermutu dan kerap memicu keributan antar pengunjung,” ujar perwakilan ALAT JITU dalam keterangannya. ALAT JITU juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah dan DPRD Kota Jambi terkait pemberian izin usaha tersebut. Mereka menilai proses perizinan dilakukan tanpa kajian mendalam terhadap norma adat dan budaya Melayu Jambi, baik di tingkat kota maupun provinsi. Padahal, lanjut mereka, lembaga adat sebelumnya telah mengeluarkan rekomendasi awal untuk penutupan. Namun hingga kini, rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti secara tegas oleh pihak berwenang. Atas dasar itu, ALAT JITU menyampaikan tuntutan sebagai berikut:Lembaga Adat Melayu Jambi tingkat provinsi dan kota diminta mengeluarkan rekomendasi tegas dan final kepada Pemerintah Kota Jambi dan DPRD Kota Jambi untuk segera menutup Helen’s Play Mart, terhitung mulai Senin, 12 Januari 2026.Seluruh komponen masyarakat diharapkan mendukung penutupan tersebut, serta mendorong pemerintah, DPRD, dan lembaga adat mengeluarkan pernyataan resmi kepada publik secara terbuka. Menanggapi pertanyaan masyarakat mengenai alasan Helen’s Play Mart menjadi fokus aksi, ALAT JITU menjelaskan bahwa lokasi tempat hiburan tersebut berada di kawasan yang dinilai sangat sensitif secara historis dan kultural.“Keberadaan Helen’s Play Mart berdekatan dengan kompleks sejarah Kerajaan Melayu Jambi, termasuk Masjid Agung Al-Falah yang memiliki nilai sejarah sejak abad ke-19,” jelas mereka. Selain itu, lokasinya juga berada tidak jauh dari Rumah Dinas Gubernur Jambi, yang menurut ALAT JITU merupakan simbol dan bukti sejarah cikal bakal adat dan budaya Melayu Jambi pada masa pemerintahan Sultan Thaha Syaifuddin, Sultan Kerajaan Melayu Jambi. ALAT JITU menegaskan bahwa desakan penutupan ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat adat dalam menjaga marwah budaya Melayu Jambi agar tetap lestari di tengah arus modernisasi. Penulis Tim

Read More

Dinilai Bertentangan dengan Julukan “Kota Beradat”, Sejumlah Ormas di Jambi Desak Penutupan Permanen Helen’s Play Mart

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com Jambi, 29 Desember 2025 — Julukan “Kota Beradat” yang melekat pada Kota Jambi selama ini menjadi simbol kuatnya nilai-nilai adat Melayu, etika, serta kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat. Julukan tersebut berakar dari sejarah panjang Kerajaan Melayu dan Kesultanan Jambi, yang hingga kini masih tercermin dalam tradisi, budaya, dan tata kehidupan masyarakatnya. Makna “beradat” tidak hanya merujuk pada pelestarian adat istiadat Melayu, tetapi juga pada nilai luhur seperti sopan santun, etika, dan budi pekerti yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Warisan sejarah Kesultanan Jambi turut memperkuat identitas Kota Jambi sebagai daerah yang menjadikan adat dan moral sebagai fondasi sosial. Sejalan dengan itu, Wali Kota Jambi Dr. dr. Maulana, M.K.M. melalui visinya berkomitmen menjadikan Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa yang bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif, dan sejahtera (BAHAGIA). Visi tersebut dituangkan dalam 11 program unggulan guna mewujudkan target besar “Kota Jambi Bahagia 2030.” Namun demikian, sebagian elemen masyarakat menilai cita-cita tersebut akan sulit terwujud apabila keberadaan Helen’s Play Mart masih terus beroperasi di Kota Jambi. Menurut mereka, aktivitas tempat hiburan tersebut dinilai tidak sejalan dengan nilai adat, norma sosial, serta semangat Kota Jambi sebagai Kota Beradat dan Kota Bahagia. Kekhawatiran itu semakin menguat menjelang akhir Tahun 2025 dan malam pergantian Tahun Baru 2026, di mana Helen’s Play Mart diprediksi akan menjadi pusat perayaan malam tahun baru. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai adat dan moral. Atas dasar kepedulian terhadap kehidupan sosial dan nilai budaya Kota Jambi, sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta organisasi kemasyarakatan (ormas) menyatakan sikap tegas. Mereka mendesak Pemerintah Kota Jambi untuk menutup Helen’s Play Mart secara permanen. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama beberapa ormas yang dikoordinir oleh Forum Komunikasi Ormas (Forkom), direncanakan akan digelar aksi demonstrasi pada Selasa malam, 31 Desember 2025, bertempat di depan Helen’s Play Mart, Kota Jambi. Dalam rapat musyawarah yang dihadiri para ketua ormas, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, disepakati satu sikap bersama untuk menyatukan visi dan misi dalam satu suara, yakni menuntut agar Helen’s Play Mart ditutup secara permanen demi menjaga marwah Kota Jambi sebagai Kota Beradat dan mewujudkan Kota Jambi yang benar-benar Bahagia. Penulis Tim

Read More

Danrem 042/Gapu Sambut Kunjungan Kerja Wamen Haji dan Umrah RI di Jambi*

admin_02 mins

Tajam24Jam.Com Jambi, 24 Desember 2025 — Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Heri Purwanto, S.E., M.Sc., menyambut Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dr.H. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.E., M.M., dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Rabu (24/12/2025). Turut hadir dalam penyambutan tersebut, Gubernur Jambi, Kajati Jambi, Wakapolda Jambi, jajaran Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, serta pejabat terkait lainnya. Kehadiran Forkopimda mencerminkan soliditas dan sinergi lintas sektor dalam mendukung agenda strategis pemerintah pusat di daerah. Kunjungan kerja Wamen Haji dan Umrah RI di Jambi antara lain dijadwalkan untuk meresmikan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Kabupaten Muaro Jambi serta melaksanakan silaturahmi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi kemasyarakatan Islam, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Heri Purwanto menegaskan bahwa TNI AD siap mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah serta menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI-Polri dalam mewujudkan pelayanan keagamaan yang optimal bagi masyarakat Provinsi Jambi. Penulis Tim

Read More

Aktivitas Pengolahan Kayu Ilegal di Inhu Riau Beroperasi Puluhan Tahun Tanpa Jerat Hukum, Waspada Ancaman Longsor dan Banjir

admin_02 mins

Indragiri Hulu, Aktivitas pengolahan kayu hasil hutan di Desa Pulau Gelang dan Desa Lumu, Kecamatan Kuala Cinaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, beroperasi puluhan tahun tanpa izin resmi, mengabaikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengelola menggunakan mesin gergaji piring untuk memproduksi balok dan papan, yang kemudian dikirim ke luar kabupaten, termasuk ke Indragiri Hilir (Inhil). Di lapangan, operasi ini dikelola oleh warga dengan inisial Kidir dan CS di Pulau Gelang, serta inisial Aran di Lumu. Minimnya penindakan hukum menimbulkan kekhawatiran, terutama karena aktivitas ilegal ini berpotensi memperparah risiko longsor dan banjir. Penebangan pohon tanpa kontrol mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air, meningkatkan ancaman bencana alam di musim hujan. “Pembalakan liar jelas melanggar hukum dan mengancam kelestarian lingkungan. Kami mendesak Dinas Kehutanan dan aparat penegak hukum untuk segera menginvestigasi dan menindaklanjuti kasus ini,” kata Nando Saputra Gulo, Pimpinan Redaksi (basminusantara.com) Pasal 17 ayat 1 huruf b UU P3H melarang kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp10 miliar untuk individu. Sementara itu, korporasi bisa menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda hingga Rp50 miliar. (basminusantara.com) akan terus memantau perkembangan kasus ini dan membuka ruang klarifikasi dari pihak terkait. Sumber : basminusantara.com

Read More

AMPJ Suarakan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Korupsi di Dinas PUPR Tanjabbar ke Kejati Jambi

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com Jambi, 26 November 2025 — Aliansi Masyarakat Peduli Jambi (AMPJ) kembali menyuarakan dugaan tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, serta kongkalikong yang diduga terjadi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Aspirasi tersebut disampaikan langsung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi pada Rabu, 26 November. Ketua AMPJ, Ardiansyah, memaparkan sejumlah poin yang dinilai janggal dan perlu segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Di hadapan Kasipenkum Kejati Jambi, AMPJ menyampaikan beberapa dugaan, antara lain: Dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran swakelola di Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Dugaan kecurangan dalam proses tender dan lelang proyek, yang dinilai tidak transparan dan sarat permainan. Dugaan proyek bermasalah, seperti pekerjaan fisik normalisasi serta pengaspalan jalan yang disebut tidak sesuai spesifikasi dan berpotensi merugikan keuangan negara. Dugaan minimnya respon dan komunikasi pejabat terkait, khususnya Kabid SDA dan PPK. Sorotan pada Temuan BPK RI Berdasarkan hasil audit BPK RI, disebutkan terdapat sembilan perusahaan yang menjadi temuan dengan nilai mencapai Rp2,2 miliar. Temuan ini dinilai AMPJ sebagai catatan serius yang seharusnya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Dalam kesempatan tersebut, Ardiansyah mempertanyakan apakah laporan temuan BPK RI Perwakilan Jambi sudah diserahkan kepada Kejati Jambi, mengingat tahun anggaran hampir berakhir. “Saya ingin bertanya, apakah sudah diterima laporan dari BPK?” ujar Ardiansyah di hadapan Kasipenkum. Menanggapi hal tersebut, Kasipenkum Kejati Jambi, Noly, menegaskan bahwa hingga kini belum ada laporan masuk dari BPK RI terkait temuan tersebut. “Belum ada, belum,” jawab Noly. Pernyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan baru di kalangan AMPJ. Mereka menilai ada kejanggalan jika BPK RI Perwakilan Jambi belum menyerahkan temuan kerugiannya kepada penegak hukum, padahal BPK merupakan lembaga kontrol pengelolaan uang negara. Pejabat yang Disorot AMPJ juga menyoroti beberapa jabatan struktural yang dinilai memiliki peran kunci dalam dugaan masalah ini, yaitu: – Kepala Dinas PUPR Tanjabbarat – Kabid Bina Marga Tanjabbarat – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ardiansyah menegaskan bahwa pihaknya siap menyerahkan hasil investigasi lengkap kepada Kejati Jambi agar dapat menjadi bahan penegakan hukum. “Kita meminta Kejati Jambi yang baru dapat bekerja profesional dan menindak tegas jika ada oknum pejabat yang memakan uang rakyat,” tegasnya. Daftar Perusahaan yang Masuk Temuan BPK Berdasarkan informasi AMPJ, berikut 9 perusahaan yang disebut masuk dalam temuan BPK RI Perwakilan Jambi dengan total kerugian mencapai Rp2,2 miliar: 1. PT CIS 2. CV M dan C 3. CV NDA 4. PT BS 5. CV SP 6. CV KKU 7. CV RPM 8. PT GK 9. CV HMP AMPJ menilai ketidaktransparanan yang terjadi merupakan indikasi kuat adanya dugaan permainan dan praktik melanggar hukum yang diduga dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Penulis Tim 

Read More

PKL Digusur, Pagar Gudhas Dibiarkan: Walikota Jambi Dinilai Gagal Tegakkan Aturan Tata Ruang

admin_02 mins

Tajam24Jam.Com Jambi, 30 Agustus 2025 – Di tengah gencarnya penggusuran pedagang kaki lima (PKL) di Kota Jambi, pagar mewah milik Restoran Gudhas yang jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwal), serta ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), justru dibiarkan berdiri tegak. Delapan bulan lebih persoalan ini bergulir, Walikota Jambi sudah mengetahui dan bahkan mengakui pagar Gudhas menyalahi aturan. Namun hingga kini, tidak ada langkah tegas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi. Situasi ini menimbulkan kekecewaan publik. Ketika PKL digusur cepat dengan alasan penataan kota, pelanggaran besar yang dilakukan pemilik modal justru dibiarkan. Kontras ini semakin mempertegas anggapan bahwa hukum di Kota Jambi tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Risma Pasaribu, mahasiswa yang sejak Januari 2025 aktif mengawal kasus ini, menyatakan kekecewaannya atas inkonsistensi penegakan aturan di Kota Jambi. “Saya sudah bertemu langsung dengan Walikota. Beliau sepakat pagar Gudhas melanggar aturan, tapi buktinya sampai sekarang tidak ada tindakan. Ini diskriminasi hukum. PKL digusur, sementara pelanggaran besar dilindungi. Saya muak dengan pencitraan seperti ini,” tegas Risma. Bagi publik, kasus Gudhas kini bukan lagi sekadar persoalan pagar. Lebih jauh, ia menjadi simbol lemahnya keberanian politik Walikota Jambi dalam menegakkan perda dan perwal secara konsisten. Tanpa langkah nyata, pagar Gudhas akan menjadi catatan buruk bagi kepemimpinan Walikota: disanjung rakyat dengan pencitraan, tetapi gagal dalam praktik penegakan hukum yang adil. Andi Basri

Read More

Polsek Jambi Selatan Gerak Cepat kelokasi Penemuan Bayi Perempuan di Panti Sosial Harapan Mulya Jambi

admin_02 mins

Tajam24jam.com Jambi, 5 Juni 2025 — Warga Jambi dikejutkan dengan penemuan seorang bayi perempuan yang diduga sengaja ditinggalkan di lingkungan Panti Sosial Bina Anak dan Wanita Eks Psikotropika (PSBAWEP) Harapan Mulya, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 0, Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Peristiwa itu terjadi pada Kamis pagi, sekitar pukul 08.45 WIB. Bayi pertama kali ditemukan oleh seorang mahasiswa Universitas Jambi (Unja) yang sedang menjalani program magang di panti tersebut. Menurut keterangan dari Ibu Titi Yeni, selaku pengelola panti, mahasiswa tersebut langsung melaporkan temuannya.”Setelah mendapat laporan, saya segera membawa bayi masuk ke ruangan untuk membersihkan dan menghangatkannya, karena saat ditemukan bayi dalam kondisi kedinginan,” ungkap Titi Yeni kepada awak media.Ibu Yeni kemudian menghubungi Bhabinkamtibmas Kelurahan Bakung Jaya, Aiptu Sugeng, untuk melaporkan kejadian tersebut. Sekitar pukul 09.00 WIB, Kapolsek Jambi Selatan AKP Herlawati Siregar, S.H., bersama anggota piket dari fungsi Intel, tiba di lokasi.“Bayi perempuan itu dalam kondisi sehat, namun tampak lemas dan kedinginan. Kami segera membawanya ke RS Erni Medika agar mendapat pertolongan dan perawatan medis yang layak,” ujar AKP Herlawati di lokasi kejadian.Saat ini, bayi tersebut masih menjalani observasi di RS Erni Medika. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait siapa pelaku yang telah meninggalkan bayi tersebut. Warga sekitar yang memiliki informasi diminta untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat. Penulis Team.

Read More

RS Erni Medika Selamatkan Bayi Perempuan yang Dibuang Orang Tuanya

admin_02 mins

Tajam24jam.com Jambi, Kamis 05/06/2025 Di tengah situasi yang sedang melanda RS Erni Medika, rumah sakit tersebut justru menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sosialnya dengan menyelamatkan seorang bayi perempuan yang diduga baru berusia 3–4 hari. Bayi tersebut diduga dibuang oleh orang tuanya dan ditemukan oleh warga dalam kondisi memprihatinkan. Kapolsek Jambi Selatan, AKP Helrawati Siregar, SH, menyampaikan bahwa bayi ditemukan warga di sekitar lingkungan Yayasan Mulia, Talang Bakung, Kota Jambi, pada Kamis (5/6) pukul 08.30 WIB. “Begitu menerima laporan, kami langsung membawa bayi tersebut ke RS Erni Medika untuk mendapatkan perawatan. Alhamdulillah, berkat penanganan intensif dari tim medis, kondisi bayi kini sudah membaik,” ujar Kapolsek Helrawati. Beliau juga menambahkan bahwa pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku pembuangan bayi tersebut. Bahkan, Kapolsek menyatakan kesiapannya untuk merawat dan membesarkan bayi tersebut secara pribadi. Pihak RS Erni Medika, melalui dr. Reza Ferdiansyah, mengonfirmasi bahwa bayi perempuan tersebut memiliki berat badan 2,3 kg dan diperkirakan berusia 3–4 hari saat ditemukan. Saat ini, bayi dirawat secara intensif di ruang khusus bayi dengan prosedur sterilisasi. “Kondisi bayi membaik setelah kami berikan penanganan medis. Kami akan terus memantau perkembangan kesehatannya,” kata dr. Reza. Sementara itu, pemilik RS Erni Medika, Ibu Erni, menyatakan bahwa seluruh biaya perawatan bayi tersebut akan ditanggung pihak rumah sakit. “Kami memberikan perawatan terbaik tanpa mengenakan biaya sepeser pun. Ini bentuk kepedulian kami terhadap sesama, terutama bayi yang tidak berdosa ini,” tutur Ibu Erni Penulis Team.

Read More

Lapas Kelas IIB Muara Tebo Nyatakan Perang Terhadap Narkoba dan Handphone, Komitmen Tegas Menuju Lapas Bersih dan Berintegritas

admin_02 mins

Tajam24jam.com Muara Tebo, 02/06/2025 — Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Muara Tebo, Refin Tua Simanullang, bersama seluruh jajarannya dengan tegas menyatakan perang terhadap narkoba dan handphone di dalam lingkungan Lapas. Dalam kegiatan deklarasi yang digelar hari ini, seluruh pejabat struktural, petugas pengamanan, serta staf administratif hadir dan menyuarakan komitmen bersama untuk mewujudkan Lapas yang bersih, aman, dan bebas dari barang terlarang. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kalapas Refin Tua Simanullang, sebagai bentuk nyata sikap dan langkah preventif terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang bersumber dari peredaran narkoba dan penyalahgunaan handphone di dalam Lapas. “Zero Narkoba dan HP adalah harga mati! Kami berkomitmen penuh dan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang mencoba mencederai integritas Lapas Muara Tebo,” tegas Kalapas dalam pernyataannya. Deklarasi ini juga merupakan bagian dari program berkelanjutan dalam mendukung gerakan nasional Pemasyarakatan Bersih dari HALINAR (Handphone, Pungli, dan Narkoba). Melalui ikrar bersama, jajaran Lapas Muara Tebo memperkuat integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemasyarakatan serta menolak segala bentuk pelanggaran aturan. Dengan semangat Lapas Muara Tebo MANTAP (Melayani, Akuntabel, Nyata, Transparan, Amanah, Profesional), kegiatan ini menjadi wujud nyata dedikasi Lapas dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berintegritas tinggi. Penulis Team.

Read More