#SatuanPelayananPemenuhanGizi/SPPG Arsip

Berita DUGAAN Pilih Kasih dan Kebersihan SPPG Muara Putih Tidak Benar

Tajam24Jam.Com LAMPUNG SELATAN, 19 September 2026 — Terkait berita yang beredar pada 18 September 2026 berjudul “Dugaan Pilih Kasih hingga Soal Kebersihan SPPG Muara Putih Mencuat, Kepala SPPG Lutfi Bungkam!”, pihak pengelola SPPG Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dengan tegas menyatakan bahwa berita tersebut TIDAK BENAR dan banyak mengandung informasi yang keliru. Kepala SPPG Muara Putih, Lutfi Dwi Jayanti, memberikan klarifikasi tudingan tidak ada penerapan aturan secara pilih kasih menurut nya tidak benar. “Tuduhan adanya perlakuan berbeda atau ‘pilih kasih’ dalam penerapan aturan tidak benar sama sekali. Seluruh aturan dan kebijakan diterapkan secara adil, transparan, dan sama kepada seluruh relawan tanpa terkecuali. Tidak ada pembedaan antara orang dekat maupun orang lain. Aturan dibuat untuk dipatuhi bersama, dan saya sendiri pun pertama kali mendengar tuduhan ini beredar,” tegas Lutfi, pada (19/9/2026). Dia juga mengatakan kondisi kebersihan sanitasi selalu dijaga dengan baik. Menurutnya, soal kebersihan tempat pengolahan makanan, pihaknya sangat memperhatikan hal tersebut. “Sanitasi, kebersihan alat, serta proses pencucian bahan makanan dilakukan sesuai prosedur standar kebersihan pangan. Tempat kerja selalu dibersihkan sebelum dan sesudah kegiatan. Jika ada hal-hal kecil yang kadang luput, langsung diperbaiki saat itu juga. Tuduhan kotoran kucing atau ulat dalam bahan makanan adalah hal yang tidak pernah terjadi dan tidak benar,” jelas Lutfi. Selain itu, dia menjelaskan pemberian sanksi sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. “Mengenai pemberian sanksi kepada relawan, hal itu dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan sesuai dengan tata tertib yang telah disosialisasikan sejak awal. Mekanismenya pun tidak seperti yang diberitakan. Semua langkah yang diambil sudah melalui musyawarah dan transparan. Tidak ada sanksi yang diberikan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa dasar yang jelas,” tambahnya. Selain itu juga, panggilan untuk menjaga kredibilitas program MBG, Lutfi juga menyayangkan berita tersebut tersebar tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pengelola. “Kami sangat mengharapkan agar setiap informasi yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis, program yang sangat mulia dan menyangkut gizi anak-anak, disampaikan secara akurat dan tidak berasumsi tanpa bukti. Setiap kekurangan yang ada pasti kami perbaiki, namun menyebarkan informasi yang tidak benar justru dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah ini,” ungkapnya. Pihak pengelola SPPG Muara Putih menyatakan tetap berkomitmen menjaga standar kebersihan, pelayanan yang adil, serta transparansi dalam menjalankan tugas. Pihaknya juga membuka ruang bagi siapa pun yang ingin berkunjung dan memeriksa langsung kondisi tempat pengolahan makanan. (Humas PWDPI). Penulis Tim

IPAL SPPG Way Gelam Baru Dibenahi Setelah Viral dan DLH Turun, Warga Pertanyakan: Bagaimana Tanggung Jawab dan Kompensasi atas Dampak yang Dirasakan?

admin_1 month ago1 month ago06 mins

Tajam24Jam.Com LAMPUNG SELATAN, 18 September 2026 — Persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Way Gelam, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, kini memasuki babak baru. Setelah persoalan dugaan pencemaran lingkungan menjadi perhatian publik dan pemberitaan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Selatan turun ke lapangan, pihak SPPG Way Gelam melakukan pembenahan sistem pengolahan limbah. Pembenahan tersebut, sebagaimana diberitakan sebelumnya, dilakukan dengan memasang satu unit bio tank berkapasitas 2.500 liter serta satu unit filter sebagai bagian dari sistem pengolahan air limbah yang berasal dari aktivitas dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala SPPG Way Gelam, Hariska Putra, menyampaikan bahwa pembenahan dilakukan untuk memastikan air limbah dari proses produksi makanan dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan gangguan maupun pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Langkah tersebut tentu patut diapresiasi sebagai upaya perbaikan. Namun, muncul pertanyaan lain yang kini layak dijawab secara terbuka. Jika pembenahan IPAL baru dilakukan setelah persoalan menjadi sorotan publik dan DLH turun ke lapangan, bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap warga Dusun III Desa Way Gelam yang sebelumnya mengaku terdampak? Persoalan lingkungan tidak semata-mata selesai hanya karena sarana IPAL telah diperbaiki. Warga berhak mendapatkan kepastian bahwa kondisi lingkungan mereka benar-benar telah dipulihkan dan tidak lagi menimbulkan gangguan. Karena itu, masyarakat juga patut mempertanyakan apakah sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan kualitas air limbah, pengujian terhadap efektivitas sistem IPAL, serta pemantauan terhadap saluran lingkungan yang diduga terdampak. Publik juga mempertanyakan posisi Pemerintah Desa Way Gelam. Apakah pemerintah desa akan dilibatkan dalam proses evaluasi dan pemulihan lingkungan? Apakah ada mekanisme penyelesaian keluhan warga? Dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan resmi terbukti terdapat kerugian akibat pencemaran, bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang terdampak? Pertanyaan mengenai kompensasi pun menjadi bagian dari aspirasi warga. Perlu ditegaskan, kompensasi bukan berarti otomatis harus diberikan hanya karena terjadi pemberitaan atau keluhan masyarakat. Dasarnya harus berdasarkan fakta, hasil pemeriksaan, bukti dampak, dan ketentuan hukum yang berlaku. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup dapat mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, pembenahan IPAL merupakan satu langkah penting, tetapi bukan berarti seluruh persoalan otomatis selesai. Ada setidaknya tiga hal yang kini perlu dijelaskan kepada publik: Pertama, apakah setelah pemasangan bio tank dan filter tersebut air limbah telah memenuhi ketentuan baku mutu yang berlaku? Kedua, apakah ada hasil pemeriksaan atau pengujian resmi dari DLH yang menunjukkan kondisi lingkungan setelah dilakukan pembenahan? Ketiga, bagaimana mekanisme penyelesaian terhadap keluhan atau kerugian warga yang mengaku terdampak sebelum pembenahan dilakukan? Masyarakat Dusun III Desa Way Gelam juga patut mendapatkan ruang untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh penjelasan secara terbuka. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa persoalan lingkungan baru bergerak setelah “viral” dan mendapat sorotan media. Sebab prinsip pengelolaan lingkungan seharusnya berjalan melalui pencegahan, pengawasan dan penanganan sejak awal, bukan menunggu persoalan menjadi konsumsi publik. Dalam konteks ini, perhatian juga perlu diarahkan kepada DLH Kabupaten Lampung Selatan. Masyarakat berhak mengetahui hasil pengawasan lapangan, tindakan yang telah dilakukan, serta apakah sistem IPAL yang kini dipasang telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi ketentuan. Sementara pihak SPPG Way Gelam juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai kapan persoalan IPAL pertama kali diketahui, langkah perbaikan yang telah dilakukan, serta mekanisme untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Persoalan IPAL boleh dinyatakan “sudah dibenahi”. Tetapi pertanggungjawaban terhadap dampak yang sebelumnya dikeluhkan warga tetap perlu dijelaskan secara transparan. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan bio tank baru, sementara pertanyaan lama tentang lingkungan, pengawasan, tanggung jawab dan hak warga justru belum memperoleh jawaban. Publik kini menunggu penjelasan dari SPPG Way Gelam, Pemerintah Desa Way Gelam, dan DLH Kabupaten Lampung Selatan: setelah IPAL dibenahi, bagaimana bentuk pemulihan, pengawasan, dan penyelesaian terhadap warga yang sebelumnya mengeluhkan dampak limbah tersebut? Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya terpasangnya satu unit bio tank, tetapi apakah lingkungan benar-benar pulih dan masyarakat memperoleh kepastian serta perlindungan. (Red/Tim)

Hasil Survei Lapangan, PWDPI Bakal Anugerahi Penghargaan Dua Mitra SPPG

admin_2 months ago2 months ago02 mins

Tajam24Jam.Com BANDAR LAMPUNG, 2 September 2026 — Penghargaan PWDPI Award Sustainability 2026 juga akan diserahkan kepada dua mitra penyedia pangan bergizi pada puncak peringatan HUT Ke-4 PWDPI, tanggal 22 September 2026. Para penerima dipilih berdasarkan hasil survei langsung di lapangan. Dua penerima penghargaan tersebut adalah Sri Rahayu, pemilik Mitra SPPG Lempuyang, Bandar 02, Kabupaten Lampung Tengah, serta Sri Setyo Lestari, Mitra SPPG Sumber Jaya 3, Kabupaten Lampung Selatan. Ketua Umum DPP PWDPI, M. Nurullah RS, menjelaskan pemberian penghargaan ini bukan didasarkan rekomendasi semata, melainkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan langsung di lapangan. Hal ini untuk memastikan penerima benar-benar menunjukkan pelayanan prima, ketulusan, serta konsistensi dalam menyajikan makanan bergizi bagi masyarakat. “Kami tidak memilih berdasarkan siapa yang paling dikenal. Kami turun langsung, melihat, dan mendengar dari warga. Hasil survei di lapangan menunjukkan: Ibu Sri Rahayu dan Ibu Sri Setyo Lestari adalah mereka yang benar-benar melayani dengan hati, menjaga kualitas, dan dipercaya oleh masyarakat sekitar,” tegas M. Nurullah RS. Kepada Sri Rahayu, penghargaan diberikan atas keteguhan menjaga standar kebersihan dan kualitas gizi setiap hari, serta menjadikan dapur tempatnya mengabdi sebagai sumber harapan bagi anak-anak penerus bangsa. Sementara itu, Sri Setyo Lestari diapresiasi atas konsistensi menyediakan pangan yang sehat dan layak, serta kedekatan yang tulus dengan warga di lingkungannya. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan resmi pada acara puncak peringatan HUT Ke-4 PWDPI, 22 September 2026. PWDPI berharap penghargaan ini menjadi teladan, sehingga semakin banyak pihak yang melayani dengan tulus dan menjaga kualitas demi kesehatan masyarakat. (Humas PWDPI). Penulis Tim

MBG Jadi Bancakan? Danramil Muara Enim Dituding Minta Upeti dari Mitra Program Presiden

admin_4 months ago4 months ago05 mins

Tajam24Jam.Com MUARA ENIM, 21 Juni 2026 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden RI diduga tercoreng oleh praktik pungutan liar yang menyeret nama Danramil 404-07/Kota Muara Enim, Kapten Arif Nur Racman. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pada 10 Juni 2026, sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Muara Enim mengaku dimintai “jatah” atau setoran rutin setiap bulan oleh oknum Danramil tersebut. Tidak tanggung-tanggung, setoran yang diminta disebut bervariasi mulai dari Rp1 juta hingga lebih, tergantung mitra SPPG yang mengelola dapur program MBG. Bahkan, menurut keterangan beberapa narasumber, permintaan uang tidak hanya dilakukan secara rutin setiap bulan, tetapi juga saat terdapat kepentingan pribadi. Salah satu pengelola SPPG, insial NM, mengaku bahwa setoran awalnya diambil melalui Babinsa, namun belakangan diambil langsung oleh Danramil. Selain setoran bulanan, ia juga mengaku pernah dimintai bantuan tambahan untuk keperluan pribadi, termasuk saat pelaksanaan acara pernikahan anak yang bersangkutan. “Kami sebenarnya keberatan, tetapi tidak tahu harus mengadu ke mana,” ungkap salah satu mitra SPPG yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Keluhan serupa disampaikan pemilik Ayyara Shahin Catering, mitra SPPG Desa Ujan Mas. Ia mengaku diwajibkan menyiapkan uang sebesar Rp1 juta setiap bulan. Menurutnya, praktik tersebut sangat memberatkan karena di saat yang sama pihaknya harus membayar gaji karyawan dan memenuhi kebutuhan operasional dapur MBG. Tak hanya itu, pemilik Catering 5 Putri yang menjadi mitra SPPG Kepur juga mengaku keberatan dengan permintaan setoran bulanan tersebut. Ia mempertanyakan apakah pungutan itu merupakan kebijakan resmi atau hanya untuk kepentingan pribadi oknum tertentu. Investigasi juga menemukan dugaan praktik lain yang mengarah pada penyalahgunaan jabatan. Masyarakat yang mengurus Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD) disebut-sebut dikenakan biaya Rp50 ribu, yang diduga tidak masuk dalam mekanisme resmi dan justru mengalir ke kantong pribadi. Selain itu, pada tahun 2023, Danramil 404-07/Kota Muara Enim diduga mengajukan proposal bantuan kepada PT Bukit Asam berupa perangkat sound system dan laptop senilai sekitar Rp20 juta dengan alasan untuk kepentingan Koramil. Namun setelah bantuan terealisasi, barang tersebut disebut dibawa ke rumah pribadi dan tidak digunakan sebagaimana tujuan pengajuan. Praktik dugaan pungli terhadap mitra MBG dinilai sangat berbahaya karena berpotensi menggerus kualitas layanan program yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Pengamat menilai, jika penyedia makanan dipaksa menyisihkan sebagian anggaran untuk setoran, maka bukan tidak mungkin biaya produksi makanan akan ditekan. Dampaknya, kualitas dan nilai gizi makanan bisa menurun sehingga tujuan utama program MBG menjadi tidak tercapai. “Korban sesungguhnya adalah anak-anak penerima manfaat. Ketika dana operasional dipotong untuk memenuhi setoran, kualitas makanan yang diberikan berisiko menurun,” ujar sumber investigasi. Seluruh mitra SPPG yang berada di wilayah teritorial Koramil 404-07/Kota Muara Enim disebut telah lama mengeluhkan praktik tersebut dan berharap pimpinan TNI segera turun tangan melakukan pemeriksaan mendalam. Apabila terbukti benar, tindakan meminta setoran kepada mitra program pemerintah dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar yang mencederai integritas institusi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas nasional. Penulis Tim

PWDPI Lampung Desak DLH dan Dinkes Sidak SPPG MBG Desa Wawasan, Soroti Dugaan IPAL Tak Sesuai Standar dan Lemahnya Pengawasan

admin_5 months ago5 months ago06 mins

Tajam24Jam.Com Lampung Selatan, 5 Juni 2026 – Operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi sorotan publik setelah muncul keluhan warga terkait dugaan pengelolaan limbah yang belum memenuhi standar lingkungan dan kesehatan. Keluhan tersebut mencuat setelah sejumlah warga mengaku terganggu dengan aroma tidak sedap yang diduga berasal dari limbah operasional dapur SPPG. Warga menilai keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di lokasi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari instansi berwenang untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, pembangunan IPAL di lokasi SPPG disebut baru dilakukan dalam beberapa hari terakhir, sementara operasional dapur MBG tersebut telah berjalan kurang lebih selama tujuh bulan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan operasional yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program nasional tersebut. Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku khawatir apabila pengelolaan limbah tidak dilakukan secara baik dan benar. “Kami berharap ada pemeriksaan dari dinas terkait. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan persoalan lingkungan dan mengganggu masyarakat sekitar,” ujarnya. Sementara itu, Ketua SPPG Desa Wawasan, Dani Setiawan, menyatakan bahwa fasilitas IPAL yang dimiliki pihaknya telah memenuhi standar yang berlaku. “IPAL yang ada di SPPG Desa Wawasan sudah memenuhi standar,” katanya saat dikonfirmasi. Meski demikian, perbedaan informasi antara pengelola dan keluhan masyarakat dinilai perlu diverifikasi secara langsung oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPW Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Provinsi Lampung, Rangga Reksa Wisesa, S.H., mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, serta instansi terkait di tingkat provinsi untuk segera melakukan inspeksi menyeluruh. Menurut Rangga, persoalan ini tidak cukup hanya menjadi perhatian pemerintah kabupaten, tetapi juga perlu mendapat pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, perwakilan atau koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat provinsi, serta instansi pengawas lainnya yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan Program MBG. “Jika benar operasional SPPG sudah berjalan selama berbulan-bulan dan IPAL baru dibangun belakangan, maka publik berhak mempertanyakan bagaimana proses pengawasan dan verifikasi yang selama ini dilakukan. Ini bukan semata-mata soal satu dapur SPPG, tetapi menyangkut tata kelola program nasional yang menggunakan anggaran negara dan menyentuh kepentingan masyarakat luas,” ujar Rangga. Ia menilai pengawasan terhadap program MBG tidak boleh hanya dilakukan pada saat awal operasional, melainkan harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. “Kami meminta DLH Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, serta pihak BGN untuk tidak menutup mata terhadap persoalan yang berkembang di lapangan. Jika memang seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka harus ada langkah korektif dan evaluasi yang jelas,” tegasnya. Rangga juga mengkritisi potensi lemahnya fungsi monitoring apabila benar terdapat fasilitas yang belum memenuhi standar tetapi tetap beroperasi dalam jangka waktu yang cukup lama. “Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mekanisme pengawasan berjalan efektif atau tidak? Program MBG merupakan program strategis nasional yang harus dijaga kualitas pelaksanaannya. Jangan sampai semangat memberikan makanan bergizi justru dibayangi persoalan sanitasi, pengelolaan limbah, dan kesehatan lingkungan,” katanya. Lebih lanjut, ia meminta agar pemerintah provinsi tidak hanya berperan sebagai penerima laporan, tetapi juga aktif melakukan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di wilayah Lampung. “Kami mendorong adanya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap standar sanitasi, pengelolaan limbah, ketersediaan air bersih, hingga dokumen kesehatan lingkungan seluruh SPPG di Lampung. Jangan menunggu persoalan menjadi besar baru dilakukan tindakan. Pengawasan preventif jauh lebih penting,” tambahnya. PWDPI Lampung menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan untuk menghambat Program Makan Bergizi Gratis, melainkan sebagai bentuk dukungan agar program yang menjadi kebijakan strategis pemerintah dapat berjalan sesuai aturan, transparan, akuntabel, serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari DLH Kabupaten Lampung Selatan, DLH Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan, maupun pihak BGN terkait keluhan warga dan dugaan ketidaksesuaian standar IPAL pada SPPG Desa Wawasan tersebut. (Kaperwil)

Ketum PWDPI : Pemerintah Diduga Menciptakan Calon Koruptor Lewat 23.678 Pengelola SPPG

admin_7 months ago7 months ago06 mins

Tajam24Jam.Com JAKARTA, 27 Maret 2026 – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP), Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, angkat suara terkait viralnya kasus para pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebijakan pemerintah yang membentuk sebanyak 23.678 pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia dinilai berpotensi menciptakan calon-calon koruptor. “Kita menyaksikan viralnya kasus pemilik dapur MBG yang menyebutkan mendapatkan insentif besar. Padahal, berdasarkan data yang kita kuaksai, jumlah pengelola SPPG yang ada sangat banyak dan mekanisme pengawasan yang seharusnya ketat ternyata belum optimal,” ujar M. Nurullah RS dalam siaran pers yang diterima di kantor sekretariat DPP PWDPI, pada Jumat (27/3/2026).. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per Februari 2026, setiap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memenuhi standar menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari. Ia menambahkan, jika angka tersebut benar adanya, maka perhitungan sederhana menunjukkan total dana yang dikeluarkan mencapai angka fantastis. “Jika 23.678 pengelola SPPG dikalikan dengan Rp 6 juta per dapur per hari, maka total keseluruhan yang dikeluarkan setiap harinya adalah sebesar Rp 142.068.000.000 (seratus empat puluh dua milyar enam puluh delapan juta rupiah). Jika dihitung dalam satu bulan (asumsi 30 hari), insentif yang diterima per dapur adalah sekitar Rp180 juta per bulan (Rp6 juta x 30). Sedangkan total insentif untuk seluruh 23.678 SPPG dalam sebulan mencapai sekitar Rp4.262.040.000.000 (empat triliun dua ratus enam puluh dua milyar empat puluh juta rupiah). Angka ini sungguh mencengangkan dan perlu adanya klarifikasi yang jelas dari pemerintah terkait sumber dan penggunaannya,” tegasnya. Belum lagi dugaan mark up bahan baku yang tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah semakin memperburuk program makanan gratis ini. “Kita mendapatkan informasi bahwa beberapa pengelola SPPG diduga menaikkan harga bahan baku di atas standar yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini tidak hanya menyebabkan pemborosan anggaran, tetapi juga berpotensi mengurangi kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan untuk masyarakat yang berhak menerima bantuan,” jelasnya. Meskipun program MBG bertujuan baik untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, namun tanpa sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, besar kemungkinan dana yang dialokasikan akan disalahgunakan. “Kita tidak ingin program yang seharusnya bermanfaat justru menjadi ladang bagi praktik korupsi. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi mendalam terhadap pengelolaan SPPG di seluruh Indonesia, termasuk melakukan audit menyeluruh terhadap pembelian bahan baku dan penggunaan anggaran,” tambahnya. Sebelumnya, salah satu pemilik dapur MBG di Kabupaten Bandung, Hendrik Irawan, sempat viral setelah menunjukkan aksi joget dan menyebutkan mendapatkan insentif Rp 6 juta per hari. Hendrik kemudian meminta maaf dan menjelaskan bahwa insentif tersebut bukan berasal dari jatah anak-anak, melainkan sebagai apresiasi pemerintah karena ia membangun dapur MBG dengan uang pribadinya hingga mengeluarkan modal Rp 3,5 miliar. Namun, kasus ini semakin mengundang pertanyaan mengenai mekanisme pengalokasian dan pengawasan dana pada program MBG. Sementara itu, Istana sebelumnya telah menyatakan bahwa dapur umum atau SPPG yang menyelenggarakan program MBG telah menerapkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang sangat ketat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, juga pernah memastikan bahwa pengelolaan dapur MBG berada di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan sistem yang telah disiapkan dengan baik. Namun, menurut M. Nurullah RS, klaim tersebut perlu diuji dengan kenyataan di lapangan. “Kita mengharapkan pemerintah tidak hanya memberikan klaim tentang SOP yang ketat, tetapi juga menunjukkan bukti konkrit bahwa pengelolaan dana dan operasional SPPG benar-benar transparan dan bebas dari praktik korupsi. Selain itu, perlu juga adanya pengawasan independen dari masyarakat dan lembaga terkait untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya,”pungkasnya. (Humas Media Group PWDPI). Penulis Tim

Wujud Kepedulian Polri Atasi Gizi Anak, Polres Merangin Uji Coba Makan Bergizi Gratis SPPG Polri

admin_11 months ago11 months ago04 mins

Tajam24Jam.Com Merangin, 27 November 2025 – Jambi. Tim dari Polres Merangin yang dipimpin Kabag SDM AKP Yudi Stira.S.Sos.,M.M, melaksanakan Evaluasi Trial dan Error (Uji Coba) Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Salam Buku Polres Merangin yang dilaksanakan pada hari Kamis (27/11/2025) sekira pukul 06.00 Wib. Uji coba makan bergizi gratis dari SPPG Salam Buku Polres Merangin, dijadwalkan selama 3 hari, yakni sejak tanggal 27 s/d 29 November 2025 di 17 titik sekolah dengan total sasaran sebanyak 2.297 penerima manfaat. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polres Merangin, Kepala SPPG Salam Buku Sdr Alzico Triputra. S.Pd, Akuntan / Pengelola Keuangan Sdr Islami Johira Pasya S.E, Ahli Gizi / Tenaga Gizi Sdri Virrani Ega Tritami, S.Gz. Kepada awak media Kabag SDM AKP Yudi Stira.S.Sos.,M.M, menyampaikan bahwa SPPG Salam Buku ini merupakan bentuk pengabdian Polri yang tidak hanya berfokus pada tugas keamanan, tetapi juga hadir dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Program ini bukan sekadar pelayanan makan bergizi gratis, tetapi juga komitmen Polri untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, kuat, dan memiliki masa depan cerah. Kami berharap keberadaan SPPG ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu,” ujar Kabag SDM. Ia juga menyoroti pentingnya pemenuhan gizi sebagai fondasi tumbuh kembang anak, baik dari aspek kesehatan maupun kualitas belajar. Karena itu, Polres Merangin menekankan perlunya kolaborasi kuat lintas sektor, terutama dengan Dinas Kesehatan yang memiliki peran penting dalam edukasi dan pengawasan gizi. Ia juga mengapresiasi jajaran Polres Merangin dan seluruh pihak yang mendukung sehingga fasilitas ini dapat dioperasikan dengan baik. “Ada sekitar 2.297 siswa yang akan menjadi penerima manfaat dari program MBG ini. Saya berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu saya mewakili Bapak Kapolres Merangin juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Merangin dan semua pihak yang telah mendukung sehingga fasilitas SPPG MBG Salam Buku ini dapat beroperasi dengan baik dan lancar”, ujar Yudi Stira. Polres Merangin menegaskan bahwa kehadiran SPPG Salam Buku merupakan wujud bahwa kepolisian tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga turut bertanggung jawab meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda sebagai pilar masa depan. Berikut nama-nama Sekolah Penerima Manfaat Makan Bergizi Gratis dari SPPG Salam Buku : 1. SD IT TAHFIZH MUHIBBUS SUNNAH 2. SDN 291/IV SALAM BUKU II 3. PONPES AZZAHROTAIN 4. PONPES DAARUL QOLAM 5. TK RAUDHATUL JANNAH 6. TK KEMALA BHAYANGKARI MERANGIN 7. SDN 88/VI BANGKO 8. SDN 98/VI BANGKO 9. SMKN SPP MERANGIN 10. SDN 165/IV TITIAN TERAS 11. TK PEMBINA II BANGKO 12. SDN 99/VI TAMBANG BESI 13. SDN 145/VI SALAMBUKU 14. PONPES AT-TAFAQUH FIDDIN 15. TK SUDUT PINTAR SALAM BUKU 16. TK BATANGGO BATU TITIAN TERAS 17. PONPES LEBAY YASIN TITIAN TERAS Penulis Tim

Polda Jambi Bangun 20 SPPG di Kabupaten Kota dan Targetkan 3 SPPG Setiap Polres Jajaran dengan Total 31 SPPG

admin_12 months ago12 months ago08 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 2 November 2025 – Polda Jambi terus berinovasi mendukung program pemerintah dalam peningkatan gizi anak-anak sekolah. Melalui program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digagas Presiden RI, Polda Jambi menargetkan pembangunan 30 unit SPPG di Polres jajaran di wilayah Provinsi Jambi, yang mana SPPG Yang telah beroperasional sebanyak 1 SPPG Polda Jambi. Program SPPG Polri di Jambi menjadi salah satu inovasi pelayanan sosial Polri yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Dengan sistem pengolahan pangan terstandar dan berbasis teknologi higienis, program ini diharapkan menjadi role model nasional dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia sekaligus memperkuat sinergi Polri dengan masyarakat. Irwasda Polda Jambi Kombes Pol Jannus P Siregar yang merupakan Ka Satgas Program MBG Polda Jambi menjelaskan, SPPG merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi bagi anak-anak sekolah serta kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil (bumil) dan ibu menyusui (busui). “Kita sedang membangun sebanyak 20 lagi SPPG di Jambi dan SPPG yang telah beroperasional sebanyak Satu yakni SPPG Polda jambi, jelas Kombes Pol Jannus P Siregar. Bangunan Sesuai Juknis dan Standar Kesehatan Nasional Desain bangunan SPPG disusun mengikuti petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN), dengan tata letak yang ketat dan higienis. Setiap dapur memiliki alur satu arah, di mana pintu masuk tidak boleh digunakan untuk keluar, serta pemisahan yang jelas antara area bahan mentah dan makanan siap kering. Bangunan seluas 15 x 25 meter ini terdiri atas berbagai ruang fungsional seperti ruang produksi makanan, kantor administrasi, ruang akuntansi, ahli gizi, serta pengelola yayasan Bhayangkari. “SPPG ini bukan sekadar dapur umum, tetapi fasilitas produksi pangan sehat yang memenuhi seluruh standar sanitasi, halal, dan higienitas. Setiap bahan makanan disterilisasi dan disimpan dengan sistem pendingin agar awet dan aman,” tegas Kombes Pol Jannus Siregar. Manajemen Profesional dan Keterlibatan Relawan Lokal SPPG dikelola oleh Kepala SPPG (Ka SPPG) sebagai perpanjangan tangan dari BGN Polri, dibantu tim yang terdiri dari ahli gizi, staf akuntansi, dan relawan dari masyarakat sekitar. Sebelum operasional, para relawan menjalani pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang higienitas, pengolahan pangan, serta sanitasi. “Relawan kami berasal dari warga sekitar dan UMKM lokal. Mereka kami latih agar paham cara produksi makanan sehat, higienis, dan sesuai standar nasional. Ini juga bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Kombes Pol Jannus. Proses Produksi Ketat dan Pengawasan Berlapis Dalam proses produksi, setiap bahan baku yang masuk telah melalui tahapan penyortiran dan pencucian. Bahan basah disimpan di ruang berpendingin penuh (cold storage), sedangkan bahan kering ditempatkan di ruang terpisah dengan sistem rak berpalet untuk menghindari kontaminasi. Setelah dimasak, makanan tidak langsung dikirim, melainkan disimpan terlebih dahulu di ruang pendingin hingga suhunya stabil. Makanan kemudian dikemas dalam wadah (ompreng) steril dan dikirim ke sekolah-sekolah penerima manfaat menggunakan kendaraan khusus. “Durasi maksimal distribusi adalah enam jam sejak makanan selesai diproduksi. Itu untuk memastikan gizi dan kualitasnya tetap terjaga, serta mencegah potensi keracunan makanan,” ungkapnya. Setiap hari, petugas juga melakukan uji keamanan pangan secara acak (random sampling) menggunakan dua metode, yaitu uji cairan kimia dan regent manual, guna mendeteksi kemungkinan kandungan berbahaya seperti formalin, boraks, nitrit, dan hanses serta pengawet lainnya. 3.640 Anak Sekolah Jadi Penerima Manfaat Saat ini, SPPG yang sudah beroperasi di lingkungan Polda Jambi melayani 20 sekolah dengan total penerima manfaat mencapai 3.640 anak. Menu disusun oleh ahli gizi dan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan usia yaitu siswa SD, SMP, dan SMA mendapatkan takaran gizi dan gramasi berbeda. Menu harian meliputi nasi, lauk ayam atau ikan segar, sayur, susu, dan buah-buahan. Setiap porsi dikontrol kandungan gizinya agar seimbang. “Kami juga memberikan edukasi table manner kepada anak-anak. Kami ajarkan untuk makan menggunakan sendok, membawa minum sendiri, berdoa sebelum makan, dan menjaga kebersihan,” tutur orang nomor tiga di Polda Jambi tersebut. Inovasi Pengelolaan Limbah dan Edukasi Lingkungan Selain memastikan gizi, SPPG Polda Jambi juga menerapkan prinsip pengelolaan limbah ramah lingkungan. Sisa makanan dikumpulkan kembali dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pakan ternak, sehingga tidak ada sampah makanan yang tertinggal di sekolah. “Semua sampah dan kemasan kami ambil kembali ke SPPG untuk diproses. Tidak ada yang dibuang di sekolah. Jadi program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga menjaga lingkungan,” terang Irwasda Polda Jambi Kombes Pol Jannus. Sinergi dengan BKKBN dan Lembaga Kesehatan Dalam pelaksanaannya, SPPG bekerja sama dengan BKKBN, BPOM, dan Dinas Kesehatan untuk memastikan kualitas gizi dan keamanan pangan, termasuk bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan batita. Selain itu, SPPG menerapkan sistem pelaporan digital melalui grup kepala sekolah untuk menampung aspirasi, masukan, maupun koreksi atas layanan yang diberikan. “Kita tidak anti kritik. Justru setiap masukan dari kepala sekolah kita tampung untuk mitigasi dan perbaikan. Tujuannya agar bantuan sosial berbasis gizi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Kombes Pol Jannus Siregar. Penulis Tim

Tag: #SatuanPelayananPemenuhanGizi/SPPG