#Jakarta Arsip - Tajam24Jam

Amanah Jabatan dan Rasa Malu Jadi Sorotan, Benz Jono Hartono Ingatkan Pentingnya Moralitas Pemimpin

Tajam24Jam.Com JAKARTA, 5 Juni 2026 – Praktisi media massa yang juga Wakil Direktur Center for Advanced Journalism (CAJ) PWI Pusat dan Executive Director HIAWATHA Institut, Benz Jono Hartono, menyoroti pentingnya menjaga amanah jabatan dan rasa malu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui tulisan opini berjudul “Amanah Jabatan dan Rasa Malu”, Benz menegaskan bahwa jabatan publik bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, negara, serta Tuhan Yang Maha Esa. Menurutnya, salah satu persoalan yang kerap menjadi tantangan dalam tata kelola pemerintahan adalah memudarnya rasa malu di kalangan pemegang kekuasaan. Padahal, rasa malu merupakan bagian penting dari nilai moral yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang.“Jabatan adalah amanah. Sebuah titipan rakyat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan hukum negara, tetapi juga di hadapan sejarah dan Tuhan Yang Maha Kuasa,” tulis Benz. Ia menilai hilangnya rasa malu dapat berdampak pada menurunnya integritas pejabat publik. Dalam kondisi tersebut, kekuasaan berpotensi digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, sementara kepentingan masyarakat menjadi terabaikan. Benz juga mengingatkan bahwa rasa malu merupakan benteng moral yang menjaga seseorang agar tetap bertindak sesuai etika dan nilai-nilai keadilan. Ketika benteng tersebut hilang, berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Selain itu, ia menyoroti fenomena budaya kebal kritik yang dinilai dapat muncul ketika pemegang jabatan merasa dirinya selalu benar. Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.“Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar dan berpendidikan tinggi. Namun bangsa ini membutuhkan pemimpin yang memiliki hati nurani, rasa malu, dan kesadaran bahwa jabatan hanyalah sementara,” ujarnya. Lebih lanjut, Benz menekankan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari lamanya menduduki jabatan atau besarnya kekuasaan yang dimiliki, tetapi juga dari bagaimana amanah tersebut dijalankan untuk kepentingan masyarakat luas. Ia berharap nilai-nilai moral, integritas, dan tanggung jawab dapat terus menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.“Sejarah tidak akan mencatat seberapa lama seseorang berkuasa, melainkan bagaimana ia menggunakan kekuasaannya,” tutupnya Penulis Tim

Ketum PWDPI Minta KPK dan Kejagung Bongkar Rekening Gendut Korupsi Dana KUR

admin_1 day ago1 day ago07 mins

Tajam24Jam.Com Jakarta, 4 Juni 2026 – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, desak ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) untuk melakukan pengusutan menyeluruh dan mendalam terhadap dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di seluruh bank penyalur di Indonesia. Permintaan ini disampaikan menyusul semakin banyaknya bukti nyata yang terungkap, di mana dana yang seharusnya untuk rakyat hususnya para pelaku UMKM justru membuat rekening para oknum pelaku menjadi gendut secara tidak wajar. Praktik kotor ini terbukti dilakukan dengan modus pencatutan nama serta identitas masyarakat, yang kini terjadi secara meluas dari wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Kawasan Timur Indonesia dengan pola kejahatan yang identik dan kerugian negara yang mencapai puluhan miliar rupiah. Kasus Nyata: 559 Identitas Dicatut di Bandar Lampung, Negara Rugi Rp2,5 Miliar Salah satu contoh paling baru dan nyata saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Berikut rincian kasusnya: 559 Identitas Warga Bandar Lampung Diduga Dicatut, Sidang Korupsi Kredit BRI dengan Kerugian Rp2,5 Miliar Dimulai Sidang perdana dugaan korupsi penyaluran Kredit Cepat (Kece) dan Kredit Umum Pedesaan Rakyat (Kupra) di BRI Unit Pasar Tugu dan Unit Kedaton resmi digelar di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Rabu 3 Juni 2026. Dalam dakwaan jaksa, delapan terdakwa bernama Ester Afrianti Gunawan, Destian Toni, Sahyono, Devi Prastica, Febriano Harmara Hadi, Indah Susan Anggreani, Nova Chintia Dewi, dan Rahmawati. Para terdakwa ini terdiri atas agen penyalur dan pihak pemasaran bank, yang diduga menggunakan 559 identitas warga untuk pengajuan kredit tanpa prosedur yang sah. Akibat perbuatan tersebut, keuangan negara dinyatakan menderita kerugian mencapai Rp 2,51 miliar. Usai pembacaan dakwaan, seluruh terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan, dan persidangan akan dilanjutkan pada 10 Juni 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Berikut data yang dihimpun Data Kasus di Berbagai Daerah Lainnya : Selain di Bandar Lampung, data lengkap yang berhasil dihimpun menunjukkan hal yang sama terjadi di banyak tempat: Provinsi Lampung (Wilayah Lainnya) : Provinsi Kepulauan Riau : Provinsi Riau : Wilayah Lainnya : Pola Kejahatan yang Sama: Bikin Rekening Sendiri Makin Gendut Dari seluruh kasus di atas, terlihat jelas pola yang dilakukan oknum demi mengeruk keuntungan pribadi yang membuat rekening mereka makin gendut, yaitu: Desakan Agar Diusut Sampai Tuntas Menanggapi data yang sangat memprihatinkan ini, Nurullah menegaskan bahwa dugaan korupsi dana KUR ini bukan lagi sekadar dugaan, melainkan fakta yang nyata, dan telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. “Fakta di persidangan Lampung dan data dari seluruh Indonesia adalah bukti nyata yang tak terbantahkan. Dana KUR yang seharusnya menyelamatkan ekonomi rakyat kecil, justru dijadikan ladang korupsi untuk menggemburkan dan membuat rekening para oknum pelaku menjadi gendut secara tidak wajar,” tegas Nurullah. Ia kembali mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya memeriksa kasus yang sudah terungkap dan sedang disidangkan, tetapi segera melakukan audit menyeluruh ke seluruh bank penyalur KUR di Indonesia. “Kami minta KPK dan Kejagung turun tangan memeriksa semuanya. Jangan biarkan dana rakyat dicuri dan dinikmati segelintir orang. Bongkar aliran dananya, selidiki harta kekayaannya, dan tindak tegas sampai ke akar-akarnya,” pungkasnya.(Kaperwil) Penulis Tim

Ketum PWDPI Nurullah : Ditetapkannya Kepala BGN Sebagai Tersangka Bukti Nyata Korupsi MBG Terstruktur, Minta Kejagung & KPK Usut Tuntas

admin_2 days ago2 days ago06 mins

Tajam24Jam.Com Jakarta, 4 Juni 2026 – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menyambut baik langkah Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) yang secara resmi menetapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah ini menjadi bukti nyata dan pengakuan resmi bahwa seluruh informasi dan temuan yang diterima pihaknya selama ini adalah benar adanya. Dalam pernyataan persnya, Nurullah menegaskan bahwa dugaan penyimpangan dalam program strategis nasional ini bukan lagi sekadar isu, melainkan telah terbukti terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, menjangkau hingga ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. “Ditetapknya pimpinan tertinggi lembaga pelaksananya sebagai tersangka adalah pembuktian paling kuat. Ini menegaskan bahwa apa yang kami terima dari laporan masyarakat dan temuan di lapangan adalah fakta yang sesungguhnya. Korupsi ini tidak dilakukan oleh oknum semata, tetapi sudah menjadi pola yang dibangun dari atas hingga ke bawah,” tegas Nurullah di Jakarta, Kamis (4/6/2026). Dugaan Jual Beli Lokasi Dapur Capai Miliaran Rupiah Salah satu praktik paling mencengangkan yang dibeberkan dan kini mulai terbukti kebenarannya adalah maraknya jual beli hak pengelolaan atau lokasi dapur MBG. Ia mengungkapkan bahwa harga untuk menguasai satu titik dapur sangat fantastis dan dijadikan komoditas dagang. “Kami memiliki data yang sangat akurat bahwa titik dapur MBG ini diperjualbelikan secara bebas di bawah tangan. Harganya bervariasi, mulai dari Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar per titiknya, tergantung lokasi strategis dan skala pelayanannya. Yang paling disayangkan, transaksi kotor ini melibatkan oknum birokrasi serta pemilik yayasan atau badan hukum yang seharusnya menjadi mitra terpercaya negara, tapi justru menjadikan program ini lahan bisnis semata,” paparnya. Ia menilai praktik jual beli ini sangat merugikan negara. Pihak yang membeli hak pengelolaan tentu akan berusaha keras mengembalikan modalnya sekaligus mengambil keuntungan sebesar-besarnya, yang pada akhirnya kualitas dan kuantitas gizi yang diterima anak-anak menjadi korban utama. Dugaan Mark-Up Besar-besaran Bahan Baku, Salah Satunya di Lampung Selain praktik jual beli dapur, pihaknya juga menemukan indikasi kuat adanya penandaan harga atau pemalsuan harga (mark-up) bahan baku pangan dalam skala besar yang dilakukan oleh para pemilik dapur yang ditunjuk. Menurut Nurullah, harga pasar bahan makanan yang sesungguhnya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang dilaporkan dan dibayarkan menggunakan anggaran negara. Dana selisih harga inilah yang diduga dikorupsi dan dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu dalam jaringan tersebut. Penyimpangan serupa juga terungkap jelas di Provinsi Lampung. “Di Lampung, kami mendapatkan data yang rinci bahwa pemilik dapur melakukan rekayasa harga secara besar-besaran. Harga beras, daging, sayuran, hingga bumbu-bumbu dicatat jauh di atas harga pasar yang berlaku. Ini terjadi bukan di satu tempat saja, melainkan di beberapa titik di wilayah tersebut dengan pola yang sama persis,” ungkapnya. Desakan Agar Diusut Hingga Ke Akarnya Melihat fakta hukum dan bukti di lapangan tersebut, Ketum DPP PWDPI meminta Kejagung dan KPK tidak berhenti di tengah jalan. Penetapan tersangka terhadap Kepala BGN harus diikuti dengan penelusuran terhadap seluruh jaringan dan aliran dananya. “Kami mendesak Kejagung dan KPK untuk segera memeriksa semua pemilik yayasan dan pemilik dapur yang terindikasi terlibat. Telusuri aliran dananya, dari pengadaan bahan baku, penyaluran, hingga pertanggungjawaban keuangannya. Jangan sampai hanya orang bawahan yang dijadikan kambing hitam, tetapi biarkan hukum berjalan tegas terhadap siapa saja yang terlibat, termasuk para pemilik yayasan yang memperjualbelikan izin dapur tersebut,” tandas Nurullah. Ia berharap, penanganan kasus ini dapat memutus mata rantai kebocoran keuangan negara sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat agar program makan bergizi gratis benar-benar dinikmati anak-anak Indonesia secara layak dan bermutu.(Kaperwil) Penulos Tim

Persit KCK Koorcab Rem 042 Tampil Memukau di Persit BISA 2026, Produk UMKM Jambi Banjir Apresiasi

admin_4 weeks ago4 weeks ago04 mins

Tajam24Jam.Com Jakarta, Jum’at 8 Mei 2026 – Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 042 PD XX/TIB Ny. Ine Nyamin menghadiri kegiatan “Persit BISA 2026” yang berlangsung di Kartika Expo Balai Kartini pada 7 hingga 9 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang nasional yang menampilkan pameran UMKM serta pagelaran seni budaya hasil karya anggota Persit Kartika Chandra Kirana dari seluruh Indonesia. Dalam event berskala nasional tersebut, perwakilan Korem 042/Gapu sukses menarik perhatian pengunjung melalui berbagai produk unggulan kerajinan khas daerah yang mengusung kreativitas, budaya lokal dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Beragam produk yang ditampilkan mendapat apresiasi tinggi karena dinilai memiliki kualitas, nilai seni dan ciri khas budaya yang kuat. Di antaranya kerajinan batik tulis karya Ny. Ruslaini Fadli dari Kodim 0415/Jambi yang menghadirkan motif elegan bernuansa budaya Melayu Jambi. Selain itu, kerajinan Batik Bungo dari Kodim 0416/Bute juga menjadi perhatian pengunjung karena mengangkat kekayaan motif lokal dengan sentuhan modern. Tidak kalah menarik, kerajinan eceng gondok karya Ny. Ana Rico dari Kodim 0419/Tanjab sukses mencuri perhatian melalui produk ramah lingkungan seperti keranjang buah, placemat hingga dekorasi rumah berbahan serat alam. Sementara kerajinan anyaman bambu dari Kodim 0417/Kerinci turut menampilkan keunikan karya tradisional yang dipadukan dengan desain kreatif bernilai ekonomi tinggi. Ketua Persit KCK Koorcab Rem 042 Ny. Ine Nyamin menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam Persit BISA 2026 bukan hanya sekadar mengikuti pameran, tetapi juga menjadi momentum memperkenalkan potensi UMKM daerah ke tingkat nasional. “Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa anggota Persit tidak hanya mendukung tugas suami, tetapi juga mampu berkarya, berinovasi dan membantu meningkatkan perekonomian keluarga serta masyarakat melalui produk-produk kreatif dan bernilai budaya,” ujarnya. Menurutnya, event Persit BISA 2026 menjadi wadah strategis dalam membuka peluang pasar lebih luas bagi para pelaku UMKM binaan Persit, sekaligus mendorong lahirnya produk lokal yang mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Antusiasme pengunjung terlihat tinggi selama pameran berlangsung. Banyak produk UMKM asal Jambi mendapat perhatian dan pesanan dari berbagai daerah. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa karya-karya lokal memiliki potensi besar untuk berkembang apabila didukung promosi, inovasi dan kolaborasi yang tepat. Melalui Persit BISA 2026, Persit KCK Koorcab Rem 042 tidak hanya membawa nama daerah, tetapi juga membawa semangat pemberdayaan, kreativitas dan kebanggaan terhadap produk lokal Indonesia. (penrem 042/gapu) Penulis Tim

Ketum PWDPI : Pemerintah Diduga Menciptakan Calon Koruptor Lewat 23.678 Pengelola SPPG

admin_2 months ago2 months ago06 mins

Tajam24Jam.Com JAKARTA, 27 Maret 2026 – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP), Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, angkat suara terkait viralnya kasus para pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebijakan pemerintah yang membentuk sebanyak 23.678 pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia dinilai berpotensi menciptakan calon-calon koruptor. “Kita menyaksikan viralnya kasus pemilik dapur MBG yang menyebutkan mendapatkan insentif besar. Padahal, berdasarkan data yang kita kuaksai, jumlah pengelola SPPG yang ada sangat banyak dan mekanisme pengawasan yang seharusnya ketat ternyata belum optimal,” ujar M. Nurullah RS dalam siaran pers yang diterima di kantor sekretariat DPP PWDPI, pada Jumat (27/3/2026).. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per Februari 2026, setiap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memenuhi standar menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari. Ia menambahkan, jika angka tersebut benar adanya, maka perhitungan sederhana menunjukkan total dana yang dikeluarkan mencapai angka fantastis. “Jika 23.678 pengelola SPPG dikalikan dengan Rp 6 juta per dapur per hari, maka total keseluruhan yang dikeluarkan setiap harinya adalah sebesar Rp 142.068.000.000 (seratus empat puluh dua milyar enam puluh delapan juta rupiah). Jika dihitung dalam satu bulan (asumsi 30 hari), insentif yang diterima per dapur adalah sekitar Rp180 juta per bulan (Rp6 juta x 30). Sedangkan total insentif untuk seluruh 23.678 SPPG dalam sebulan mencapai sekitar Rp4.262.040.000.000 (empat triliun dua ratus enam puluh dua milyar empat puluh juta rupiah). Angka ini sungguh mencengangkan dan perlu adanya klarifikasi yang jelas dari pemerintah terkait sumber dan penggunaannya,” tegasnya. Belum lagi dugaan mark up bahan baku yang tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah semakin memperburuk program makanan gratis ini. “Kita mendapatkan informasi bahwa beberapa pengelola SPPG diduga menaikkan harga bahan baku di atas standar yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini tidak hanya menyebabkan pemborosan anggaran, tetapi juga berpotensi mengurangi kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan untuk masyarakat yang berhak menerima bantuan,” jelasnya. Meskipun program MBG bertujuan baik untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, namun tanpa sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, besar kemungkinan dana yang dialokasikan akan disalahgunakan. “Kita tidak ingin program yang seharusnya bermanfaat justru menjadi ladang bagi praktik korupsi. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi mendalam terhadap pengelolaan SPPG di seluruh Indonesia, termasuk melakukan audit menyeluruh terhadap pembelian bahan baku dan penggunaan anggaran,” tambahnya. Sebelumnya, salah satu pemilik dapur MBG di Kabupaten Bandung, Hendrik Irawan, sempat viral setelah menunjukkan aksi joget dan menyebutkan mendapatkan insentif Rp 6 juta per hari. Hendrik kemudian meminta maaf dan menjelaskan bahwa insentif tersebut bukan berasal dari jatah anak-anak, melainkan sebagai apresiasi pemerintah karena ia membangun dapur MBG dengan uang pribadinya hingga mengeluarkan modal Rp 3,5 miliar. Namun, kasus ini semakin mengundang pertanyaan mengenai mekanisme pengalokasian dan pengawasan dana pada program MBG. Sementara itu, Istana sebelumnya telah menyatakan bahwa dapur umum atau SPPG yang menyelenggarakan program MBG telah menerapkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang sangat ketat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, juga pernah memastikan bahwa pengelolaan dapur MBG berada di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan sistem yang telah disiapkan dengan baik. Namun, menurut M. Nurullah RS, klaim tersebut perlu diuji dengan kenyataan di lapangan. “Kita mengharapkan pemerintah tidak hanya memberikan klaim tentang SOP yang ketat, tetapi juga menunjukkan bukti konkrit bahwa pengelolaan dana dan operasional SPPG benar-benar transparan dan bebas dari praktik korupsi. Selain itu, perlu juga adanya pengawasan independen dari masyarakat dan lembaga terkait untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya,”pungkasnya. (Humas Media Group PWDPI). Penulis Tim

Kasad Pimpin Laporan Korps PATI TNI AD, Danrem 042/Gapu Resmi Naik Pangkat

admin_3 months ago3 months ago02 mins

Tajam24Jam.Com JAKARTA, 17 Maret 2026 – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., memimpin Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi (PATI) TNI AD yang diikuti Komandan Korem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin, S.I.P., M.M., di Aula G.P.H. Djati Kusumo, Mabesad. Senin (17/03/2026). Sebanyak 28 Perwira Tinggi TNI AD melaksanakan laporan korps atas kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dalam suasana sederhana namun khidmat. Komposisinya terdiri dari satu perwira naik menjadi Letjen TNI, tujuh perwira menjadi Mayjen TNI, dan 20 perwira menjadi Brigjen TNI. Kasad dalam arahannya menekankan bahwa kenaikan pangkat pada level Perwira Tinggi merupakan bentuk kepercayaan negara yang harus dijawab dengan peningkatan kualitas kepemimpinan dan tanggung jawab moral. “Pangkat ini adalah kehormatan sekaligus amanah. Jadilah teladan dalam integritas dan pengabdian, serta gunakan kewenangan jabatan secara bijak dan tepat sasaran bagi kepentingan organisasi,” ujar Kasad Maruli. Ia juga mengingatkan bahwa dinamika tugas TNI AD ke depan menuntut para Perwira Tinggi untuk adaptif, profesional, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan nasional. Dengan kenaikan pangkat tersebut, Brigjen TNI Nyamin sebagai Danrem 042/Gapu diharapkan semakin optimal dalam memimpin satuan kewilayahan serta memperkuat sinergi dengan seluruh komponen di daerah. Rangkaian kegiatan ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Kasad kepada para Perwira Tinggi, diikuti sesi foto bersama. Acara turut dihadiri para Pejabat Utama Mabesad serta Wakil Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana beserta jajaran pengurus pusat. (Penrem 042/Gapu) Penulis Tim

SIWO PWI Pusat Berbagi, Santuni Yatim Piatu Yayasan BASMA

admin_3 months ago3 months ago05 mins

Tajam24Jam.Com JAKARTA, 16 Maret 2026 – Kakak beradik, Keyko (14 tahun) dan Kimiko (5 tahun) beranjak dari rumahnya dengan langkah kaki yang penuh ceria berjalan menuju Yayasan Bangun Sinergi Umat (BASMA). Minggu 15 Maret 2026, Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyambangi Yayasan Bangun Sinergi Umat (BASMA). Hari itu dijadwalkan akan ada acara santunan dari SIWO PWI Pusat kepada anak-anak yatim, kaum dhuafa dan disabilitas binaan Yayasan Bangun Sinergi Umat (BASMA). SIWO bukan hanya badan fungsional KONI yang mendukung pembinaan olahraga di Tanah Air, tapi juga memiliki kepekaan terhadap aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, SIWO Pusat berbagi dengan BASMA untuk menyantuni anak yatim piatu. Semua anak-anak sudah berkumpul di yayasan dari pukul 9 pagi. Termasuk Kimiko bocah yatim yang ditinggal ayahnya karena meninggal dunia 3 tahun lalu disebabkan sakit keras. Kimiko tempak tenang menanti acara dimulai sambil bermain dan bercanda dengan teman-teman di lingkungannya. Kimiko yang belum sekolah ini terlihat antusias saat mengikuti acara pemotretan. Selain wajahnya yang polos, tingkah-lakunya pun kadang tak terduga. Maklumlah bocah belia ini memang tergolong aktif dan berani. Begitu pula dengan Rahman, bocah lelaki berkebutuhan khusus (downsyndrome) yang sejak pagi sudah datang ke Yayasan Basma. Rahman yang berusia 15 tahun dan duduk di kelas 5 SLB ini pun bersemangat dalam sesi pemotretan. Yayasan Basma bukan hanya menaungi anak-anak yatim, tapi juga kaum dhuafa dan disabilitas. Ketua Yayasan BASMA, Akmal Pribadi, mengucapkan terima kasih atas kehadiran SIWO Pusat yang telah berbagi pada jelang akhir Ramadan 1447 Hijriah. “Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk upaya atau segala kegiatan SIWO Pusat yang telah berbagi dengan Yayasan kami,” ujar Akmal Pribadi. Acara seremonial pun dimulai pukul 11.00 yang dibuka oleh MC dengan pembacaan kalam ilahi, lalu dilanjutkan sambutan dari Ketua Yayasan BASMA, Akmal Pribadi. Ketua SIWO PWI Pusat, Suryansyah merasa bersyukur bisa berada di tengah-tengah anak-anak yatim dan berbagi dengan mereka. Lebih dari 20 anak-anak yang hadir tampak bahagia di wajah mereka saat menerima bingkisan dan sejumlah uang santunan dari SIWO PWI Pusat. “Berbagi di bulan Ramadhan bersama anak yatim adalah amalan mulia untuk memuliahkan mereka. SIWO pun terpanggil untuk berbagi bersama mereka yang membutuhkannya,” kata Suryansyah, Ketua SIWO PWI Pusat. Lebih lanjut dikatakan, semoga ini bukan pertemuan terakhir. SIWO Pusat berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dengan Yayasan BASMA pada tahun-tahun berikutnya. “Insya Allah jika tahun depan kita masih diberi kesehatan dan bertemu kembali di bulan yang penuh Rahmat ini, SIWO akan kembali menyantuni di Yayasan BASMA,” ujarnya. Serah terima dana santunan pun dilakukan SIWO PWI Pusat kepada Akmal Pribadi selaku wakil Yayasan BASMA yang berada di bilangan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Acara ditutup dengan doa dari Ustadz Yusuf, semoga dengan keberpihakan kita kepada anak-anak yatim, kaum dhuafa dan disabilitas dapat membantu dan mengangkat kaum marjinal di sekitar kita. Terakhir sesi foto bersama pun tak lupa diabadikan, sebelum beduk Dzuhur bergema. Penulis Tim

Pigai: Pers Pilar Penting Pembangunan Peradaban HAM

admin_3 months ago3 months ago06 mins

Tajam24Jam.Com JAKARTA, 11 Maret 2026 – Media massa merupakan ujung tombak dalam upaya memperkuat pembangunan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Selain sebagai penyebar informasi yang edukatif dan pengawasan publik, pers juga berperan sebagai pilar pembangunan HAM. Karena itu pemerintah berkolaborasi dengan media massa untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai HAM sekaligus memperkuat praktik demokrasi. Menteri HAM, Natalius Pigai, mengungkapkan hal itu saat paparan pada Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Rabu (11/3/2026), di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. “Tanpa melibatkan komunitas media, komunitas pers, jelas susah. Bagaimanapun pers merupakan kekuatan terbesar yang mampu membangun peradaban pembangunan hak asasi manusia di negara kita, Republik Indonesia. Jadi pers itu pilar pembangunan HAM,” kata Pigai. Dia juga mengatakan, media memiliki peran mengampanyekan upaya pembangunan HAM di berbagai sektor, termasuk di bidang sipil dan politik serta ekonomi, sosial, dan budaya. “Media harus bisa mengampanyekan hal-hal positif tentang pembangunan nasional, terutama pembangunan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” katanya. Kelak, melalui kolaborasi antara pemerintah dan media, lanjut Pigai, dapat dibangun ruang dialog konstruktif serta memperkuat partisipasi publik dalam upaya pemajuan HAM. Ia juga berharap kerja sama serupa dapat dilakukan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memperluas keterlibatan media dalam membangun peradaban yang berlandaskan penghormatan terhadap HAM. Pelatihan dan PenghargaanSeiring kesadaran itu, Natalius memastikan pihaknya telah menyiapkan sejumlah program nasional menyasar kalangan jurnalis, mulai kelas pendidikan HAM hingga kompetisi dan anugerah karya jurnalistik bertema hak asasi manusia. Program itu, menurut Pigai, akan menjadi bagian dari upaya memperkuat peran pers dalam mendorong pembangunan peradaban HAM di Indonesia. Itu sebabnya Kementerian HAM melibatkan komunitas media secara lebih aktif dalam agenda pembangunan HAM nasional. “Kami akan mengadakan Kelas HAM untuk Jurnalis. Jadi semua jurnalis di Indonesia akan bisa kita buka kelas khusus untuk jurnalis, minimal ilmu pengetahuan,” papar Pigai. Lebih lanjut dia mengatakan, Kementerian HAM juga akan menggelar kompetisi karya jurnalistik berfokus pada isu-isu hak asasi manusia. Karya-karya jurnalistik yang mengangkat persoalan HAM, hingga upaya menghadirkan keadilan akan menjadi bahan penilaian dalam kompetisi itu. “Jadi, karya wartawan yang memuat tentang hak asasi manusia, mengungkap fakta penderitaan, rintihan, orang yang menghadirkan keadilan dan lain-lain itu akan dijadikan penilaian dan akan ada hadiahnya,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Pigai mengakui, hubungan pemerintah dan media kerap dipersepsikan berjarak. Padahal sejatinya, sambung dia, keduanya memiliki peran saling melengkapi dalam kehidupan demokrasi. “Pemerintah memiliki hati untuk pers. Hubungan kita simbiosis interdependensi, saling menjaga independensi tetapi juga berkolaborasi,” tegas Pigai. Dia bahkan mengingatkan, pembangunan peradaban HAM tidak mungkin berjalan efektif tanpa dukungan komunitas media dan pers yang memiliki pengaruh besar membentuk kesadaran publik. Pendapat senada disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria. Menurutnya, Komnas HAM pernah menempatkan media massa sebagai bagian dari pembela HAM. “Komnas HAM pernah mengeluarkan pernyataan bahwa jurnalis adalah juga human right defender. Maknanya, wartawan adalah pembela HAM juga,” tuturnya. Nezar juga menjelaskan, kondisi itu dapat dimaknai karena tugas jurnalis yang melaporkan berbagai peristiwa pelanggaran HAM dan mengawasi jalannya kekuasaan menjadikan profesi itu berkontribusi langsung dalam upaya perlindungan hak manusia. “Pers juga mendorong advokasi dan pembelaan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM,” katanya. Hadir pada acara itu Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Anrico Pasaribu ST SH, mewakili Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, dan Humas PWI Pusat, Achmad Rizal. caption:Menteri HAM, Natalius Pigai, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dan Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, saat Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Rabu (11/3/2026), di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Istimewa Penulis Tim

Ketum PWI Pusat Ajak Wartawan Menata Mental dalam Buka Puasa Bersama Pengurus PWI

admin_3 months ago3 months ago03 mins

Tajam24Jam.Com Jakarta, 11 Maret 2026 — Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar kegiatan buka puasa bersama yang dihadiri jajaran pengurus PWI Pusat pada Rabu (11/3/2026) di Hall Dewan Pers, Jakarta. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pembagian bingkisan kepada para pengurus PWI Pusat sebagai bentuk kebersamaan di bulan suci Ramadan. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, serta Kabag Mitra Biro Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal. Akhmad Munir mengatakan bahwa momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk menata mental dan menjaga kejernihan berpikir, khususnya bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. “Wartawan perlu menata mental agar dapat menulis dengan pikiran yang sehat dan bersih. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan mental masyarakat, termasuk orang yang memproduksi informasi itu sendiri,” ujarnya. Sementara itu, Zulmansyah Sekedang menambahkan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini juga menjadi sarana memperkuat komunikasi dan kekompakan antar pengurus dalam menjalankan program organisasi. “Buka puasa bersama ini bukan sekadar kegiatan silaturahmi, tetapi juga momentum memperkuat sinergi dan kebersamaan di lingkungan PWI Pusat,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, para pengurus juga mendapatkan tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Hasbullah. Dalam ceramahnya, ia mengingatkan pentingnya menjaga sikap dan tidak bersikap berlebihan dalam kehidupan. “Jangan jadi serakah. Dalam kehidupan, termasuk dalam menjalankan tugas dan amanah, kita harus menjaga kejujuran, kesederhanaan, dan rasa syukur,” ujarnya. Sementara itu, Kabag Mitra Biro Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Drs. Ahmad Mustofa Kamal, S.H. menegaskan pentingnya menjaga kemitraan yang baik antara Polri dan insan pers. “Kami berharap hubungan kemitraan antara Polri dan insan pers, khususnya PWI, terus terjalin dengan baik. Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat serta menjaga suasana yang kondusif,” ujar Ahmad Mustofa Kamal. Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan hingga waktu berbuka puasa tiba, diikuti oleh para pengurus PWI Pusat yang hadir. Penulis Tim

Presiden Prabowo Akan Buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026

admin_4 months ago4 months ago03 mins

Tajam24Jam.Com Jakarta, 1 Februari 2026 – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Forum ini merupakan upaya Kemendagri dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kemendagri akan menggelar Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Kegiatan ini akan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, termasuk kepala daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam keterangannya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan bahwa Rakornas Tahun 2026 bertujuan memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini terutama untuk mendukung implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045. “Mempercepat tercapainya keberhasilan program prioritas Presiden untukmewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktifdan inklusif dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Benni dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/2/2026). Selain membuka acara, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan arahan kepada para peserta Rakornas. Ia juga akan menyampaikan catatan evaluasi kinerja pemerintah selama tahun 2025. Arahan tersebut sekaligus berisi strategi dalam menyongsong kinerja tahun 2026 agar lebih baik. Ia menjelaskan bahwa kepala daerah dan Forkopimda berperan penting dalam memastikan keberhasilan pencapaian target program prioritas Presiden. Mereka merupakan motor utama penggerak penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Karena itu, Rakornas menjadi sarana untuk membangun kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta menyinergikan langkah kebijakan pusat dan daerah. Dalam forum tersebut, Kemendagri akan menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri koordinator, menteri, hingga pimpinan lembaga negara, termasuk unsur TNI dan Polri, sebagai narasumber yang terbagi dalam beberapa sesi tematik. Setiap sesi akan membahas berbagai topik, seperti sinergi kebijakan ekonomi dan energi, kedaulatan pangan berkelanjutan serta isu strategis lainnya. Rakornas ini diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 4.487 peserta. Mereka terdiri atas unsur pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia. Penulis Tim

Tag: #Jakarta