April 22, 2026

Tag: #AksiUnjukRasa

Aksi Unjuk Rasa di Jambi: PT Sumber Rezeki Tirta Diduga Cemari Lingkungan, Warga Siap Turun ke Jalan

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com Jambi, 8 April 2026 – Gelombang protes terhadap dugaan pencemaran lingkungan kembali mencuat. Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Provinsi Jambi resmi melayangkan pemberitahuan aksi unjuk rasa ke Polda Jambi. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 8 April 2026, di Kantor PT Sumber Rezeki Tirta, Desa Tangkit, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam surat pemberitahuan yang beredar, sekitar 50 massa akan turun ke lapangan menyuarakan keresahan masyarakat yang selama ini diduga terdampak aktivitas perusahaan. Aksi akan dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, dengan membawa pengeras suara, spanduk, serta berbagai tuntutan. Koordinator aksi, Erfan Indriyawan, menegaskan bahwa unjuk rasa ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan warga. Mereka menilai aktivitas perusahaan telah menimbulkan dampak lingkungan yang meresahkan, namun belum mendapatkan penanganan serius dari pihak terkait. “Ada indikasi kuat pencemaran yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” tegasnya. Dalam tuntutannya, massa mendesak PT Sumber Rezeki Tirta untuk bertanggung jawab atas dugaan pencemaran lingkungan. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dampak aktivitas perusahaan, termasuk transparansi perizinan yang selama ini dinilai tidak jelas. Tak hanya itu, massa juga mempertanyakan aktivitas transportasi perusahaan yang disebut-sebut mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga. Mereka menilai operasional perusahaan telah melewati batas, tanpa memperhatikan dampak sosial di lingkungan sekitar. Aksi ini juga menyoroti lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Massa mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan pengawasan ketat serta menindak tegas jika ditemukan pelanggaran hukum. Menariknya, meski mengusung tuntutan keras, aksi ini diklaim akan berlangsung damai dengan tetap mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT Sumber Rezeki Tirta terkait tudingan yang dilayangkan. Namun tekanan publik diperkirakan akan terus menguat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. Aksi ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum: apakah akan berdiri di sisi kepentingan masyarakat, atau kembali membiarkan dugaan pelanggaran lingkungan berlalu tanpa kejelasan. Penulis Tim

Read More

Geram Jambi Gelar Aksi di Polda, Dukung Penetapan Adhi Varial dalam Kasus DAK Pendidikan

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 23 Desember 2025 – Gerakan Rakyat Menggugat Jambi (Geram Jambi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Jambi, Selasa (23/12/2025). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk dukungan kepada Polda Jambi atas langkah penegakan hukum dalam penanganan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan apresiasi terhadap Polda Jambi yang telah menetapkan Adhi Varial, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, sebagai tersangka dalam kasus DAK pendidikan.Koordinator aksi menyampaikan bahwa penetapan tersangka tersebut merupakan bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam membongkar dugaan praktik korupsi di sektor pendidikan yang dinilai merugikan keuangan negara dan mencederai dunia pendidikan di Provinsi Jambi. “Ini adalah bentuk dukungan moral kami kepada Polda Jambi agar tidak ragu menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya,” teriak salah satu orator dalam aksi. Aksi unjuk rasa juga diwarnai dengan simbolisasi unik. Hafizi Alatas, salah satu peserta aksi, menunaikan nazar dengan memotong rambut gondrong miliknya di lokasi aksi. Selain itu, dilakukan pula prosesi mandi bunga tujuh warna sebagai bentuk syukur atas ditetapkannya Adhi Varial sebagai tersangka. Menurut massa aksi, ritual tersebut merupakan ekspresi kekecewaan sekaligus harapan agar penegakan hukum di Jambi semakin berani, transparan, dan tidak tebang pilih, khususnya dalam kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat. Geram Jambi menegaskan akan terus mengawal proses hukum kasus DAK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mereka juga mendesak Polda Jambi untuk mengusut kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam kasus tersebut. Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan tanpa adanya insiden berarti. Penulis Tim

Read More

Belasan Nama Terduga Pemberi Suap RAPBD Jambi Belum Tersentuh, Massa Aksi Desak KPK Tuntaskan 

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com Jambi, 9 Desember 2025 – Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Pemantau Kewenangan (JPK) Provinsi Jambi menggelar aksi unjuk rasa di simpang Bank Indonesia, Telanaipura, Kota Jambi, Selasa 9 Desember 2025. Aksi damai ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Dalam aksinya, massa JPK Provinsi Jambi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan kasus suap ketok palu RAPBD Jambi 2017–2018, khususnya terhadap pihak-pihak yang disebut dalam dakwaan mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, yang belum tersentuh penegakan hukum hingga kini. “Kami menagih komitmen KPK. Berdasarkan dakwaan Zumi Zola, ada banyak pemberi suap yang disebutkan, namun hingga 2025 proses hukumnya belum tuntas,” kata Abdullah, Koordinator Aksi sekaligus Ketua JPK Provinsi Jambi. Abdullah menyebut sejumlah nama yang tercantum dalam berkas dakwaan tersebut, di antaranya Agus Rubiyanto alias Agus Triman, Hardono alias Aliang, Yosan Tonius alias Atong, Kendry Ariyon alias Akeng, Teguh, Dimas, Khairul, Musa Effendi, Komarudin alias Komar, Timbang Manurung, Ade Erlanda/ Nur Apriyanti, dan Parizal dan kawan kawan. “Sementara pihak anggota DPRD Provinsi Jambi yang belum disentuh di antaranya, Eka Marlina, Budi Yako dan Karyani,” ungkap Abdullah. Di sisi lain, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, baru saja memvonis Sulianti, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, dalam kasus suap ketok palu RAPBD Jambi.  Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara terhadap Sulianti, yang sebelumnya dituntut 4 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Abdullah meminta, KPK untuk segera memproses hukum pihak-pihak lainnya baik dari pihak swasta maupun beberapa anggota dewan. Menurut dia, masyarakat Jambi menunggu keberanian KPK untuk menyelesaikan seluruh rangkaian perkara tersebut secara menyeluruh.  “Masyarakat butuh kepastian, tidak boleh ada tebang pilih,” tandas Abdullah. Penulis Tim 

Read More

GSPI Soroti Dugaan Korupsi Mega Proyek Museum Candi Muaro Jambi: Desak KPK Turun Tangan, Soroti Peran Kepala Balai

admin_06 mins

Tajam24Jam.Com Jambi, 5 Desember 2025 – Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V Jambi dan Bangka Belitung, Jumat (05/12/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap dugaan praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketertutupan anggaran dalam mega proyek pembangunan Museum Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi yang bersumber dari APBN 2024 dengan nilai ratusan miliar rupiah. Dalam aksinya, GSPI menegaskan bahwa proyek sebesar ini tidak boleh dibiarkan menjadi ruang gelap yang rawan kongkalikong, terlebih berada di kawasan situs sejarah terbesar di Asia Tenggara yang memuat jejak peradaban tua Nusantara. Transparansi, integritas, dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama, bukan justru menjadi pertanyaan publik. GSPI menilai terdapat sejumlah indikasi kejanggalan dalam proses pembangunan museum, mulai dari pengelolaan proyek, mekanisme pengawasan, hingga dugaan keterlibatan internal Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V sebagai pihak penanggung jawab teknis. Sejumlah temuan lapangan yang disampaikan GSPI meskipun masih perlu diselidiki melalui jalur hukum menunjukkan potensi penyimpangan yang dapat menyebabkan kerugian negara dalam skala besar. Bagi GSPI, diam berarti membiarkan uang rakyat diselewengkan dan membiarkan warisan budaya diperdagangkan dalam permainan proyek. Tuntutan GSPI Muaro Jambi 1. KPK RI Diminta Turun ke Jambi GSPI menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi segera membuka penyelidikan formal terhadap dugaan korupsi mega proyek Museum KCBN Candi Muaro Jambi. 2. Audit Investigatif oleh Kemendikbud Ristek Kementerian diminta melakukan audit menyeluruh, terutama terkait peran dan integritas Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V dalam mengelola anggaran besar ini. 3. Audit Total Seluruh Proyek di Kawasan KCBN Bukan hanya museum, tapi semua proyek yang berlangsung di kawasan Candi Muaro Jambi harus dibuka kembali, diaudit, dan dievaluasi. 4. Keterbukaan Anggaran untuk Publik GSPI menuntut dibukanya seluruh dokumen perencanaan, realisasi anggaran, progres pekerjaan, serta laporan penggunaan APBN agar masyarakat dapat melakukan kontrol langsung. Dalam pernyataannya, GSPI menegaskan bahwa aksi ini tidak ditujukan untuk menyerang individu, kepala balai, atau institusi pemerintah mana pun. Aksi ini adalah bentuk kontrol sosial yang sah dan dilindungi undang-undang dalam rangka mengawasi penggunaan uang negara. Koordinator Aksi GSPI, Dandi Bratanata dalam orasinya di depan kantor BPK Wilayah V, menyampaikan “Uang Rakyat Bukan Barang Dagangan. Jika dugaan penyimpangan ini benar, berarti uang negara dirampok, masyarakat dikhianati, dan nilai sejarah bangsa dipermainkan. Ini tidak boleh dibiarkan. KPK harus turun sekarang, bukan nanti.” Ia juga menyoroti peran BPK Wilayah V sebagai institusi yang seharusnya menjaga integritas pengelolaan warisan budaya bangsa “Tidak ada institusi yang kebal kritik. Tidak ada pejabat yang kebal pengawasan. Kami hadir untuk memastikan uang rakyat tidak menjadi bancakan.” Dandi menambahkan bahwa selama pemerintah tidak membuka dokumen anggaran dan tidak ada audit investigatif, GSPI akan terus melakukan aksi-aksi lanjutan. “Warisan Budaya Tidak Boleh Jadi “Proyek Gelap”, tegasnya. GSPI mengingatkan bahwa Candi Muaro Jambi bukan sekadar situs wisata, melainkan pusat pembelajaran peradaban Nusantara. Jika proyek pembangunan museum di situs sebesar ini dijalankan tanpa akuntabilitas, maka bukan hanya uang negara yang rugi, tetapi jati diri bangsa terancam. Aksi ini menjadi sinyal bagi pemerintah masyarakat semakin sadar, semakin berani, dan tidak lagi mau dibuai dengan proyek raksasa tanpa transparansi. GSPI berkomitmen untuk terus memperjuangkan pengawasan terhadap anggaran negara, terutama proyek-proyek yang menyangkut kepentingan publik dan warisan budaya. Mereka menegaskan bahwa: • Gerakan ini akan berlanjut. • Tekanan publik akan meningkat. • Transparansi bukan permintaan tetapi kewajiban. GSPI Muaro Jambi menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan aktivis anti-korupsi untuk ikut serta mengawal kasus ini, demi memastikan uang rakyat tidak dikorupsi dan kebudayaan bangsa tidak dijadikan alat bisnis terselubung. Penulis Tim 

Read More

AWaSI Jambi Gelar Aksi di Depan Fuel Terminal Kasang, Soroti Dugaan Penyimpangan Distribusi BBM ke Gudang Minyak Ilegal Milik Ali Rambe

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com Jambi, 20 November 2025 – Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan Pertamina Fuel Terminal (FT) Kasang, Jambi, pada Kamis (20/11/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes atas maraknya dugaan penyimpangan distribusi BBM yang belakangan ramai diberitakan serta dugaan keterlibatan mafia migas dalam rantai distribusi energi di wilayah Jambi. Ketua Umum AWaSI Jambi, Erfan Indriyawan, SP, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan respons dari banyaknya laporan masyarakat dan temuan lapangan terkait indikasi kuat penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi maupun non-subsidi. Erfan menyoroti dugaan keterlibatan mobil tangki Pertamina yang dioperasikan PT Elnusa Petrofin dan PT Jefri Abidin dalam aktivitas pengantaran BBM ke lokasi yang diduga sebagai gudang minyak ilegal. Menurutnya, temuan serupa telah berulang kali muncul dalam pemberitaan media maupun dokumentasi warga. Banyak laporan menunjukkan pola yang sama. Mobil tangki keluar dari depot, kemudian berhenti dan membongkar muatan di lokasi yang tidak memiliki izin niaga BBM. Aktivitas ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran kecil, “tegas Erfan”. Selain itu, AWaSI Jambi juga menyoroti dugaan adanya praktik suap terkait pengaturan tambahan kuota BBM di FT Kasang. Sejumlah pengelola SPBU mengeluhkan adanya perlakuan berbeda dalam distribusi kuota BBM. SPBU yang diduga memberikan fee atau uang pelicin disebut lebih mudah mendapatkan tambahan kuota, sedangkan yang tidak melakukan hal serupa sering mengalami keterlambatan maupun pengurangan kuota. Erfan menegaskan bahwa pola distribusi yang tidak transparan tersebut berpotensi menciptakan kelangkaan buatan di lapangan dan merugikan masyarakat luas. Persoalan distribusi BBM harus diawasi ketat sejak dari depot. Jika praktik suap ini benar terjadi, maka persoalan tidak hanya ada pada sopir atau oknum lapangan, tetapi menyentuh struktur pengelolaan distribusi di tingkat atas, “jelasnya”. Dalam aksi yang diikuti puluhan anggota AWaSI Jambi tersebut, organisasi mendesak Pertamina Patra Niaga untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Fuel Terminal Kasang. Mereka juga meminta Kepala Depot Pertamina Kasang dievaluasi apabila terbukti melakukan pembiaran atau gagal mengawasi jalannya distribusi BBM. Desakan serupa juga ditujukan kepada pimpinan PT Elnusa Petrofin Area Jambi agar memastikan seluruh armada tidak terlibat dalam pengiriman BBM ke jalur ilegal. Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian langkah AWaSI Jambi untuk mengawal dugaan mafia migas di daerah. Usai menyampaikan aspirasi di FT Kasang, massa AWaSI berencana mendatangi Mapolda Jambi guna meminta aparat penegak hukum mempercepat penyelidikan terkait praktik-praktik ilegal dalam pendistribusian BBM. Di akhir aksi, Erfan mengajak semua elemen masyarakat, lembaga hukum, dan insan pers untuk ikut mengawasi distribusi BBM. Jambi tidak boleh menjadi ladang subur bagi mafia migas. Semua pihak harus berani bersuara jika menemukan kejanggalan, “tutupnya”. Penulis Tim 

Read More

Gerakan Rakyat Menggugat Jambi Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Tata Kelola Batu Bara

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com JAKARTA, 17 November 2025 — Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat Jambi (Geram Jambi) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Senin (17/11/2025). Mereka mendesak lembaga antirasuah menindaklanjuti dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan batu bara di Provinsi Jambi. Aksi ini dikoordinasikan oleh Andri dan Sukri. Dalam orasinya, massa menilai tata kelola batu bara di Jambi sarat masalah, mulai dari dugaan tunggakan kewajiban ke negara hingga permainan dokumen perpajakan. Salah satu yang disorot adalah perusahaan tambang batu bara PT Bumi Bara Makmur Mandiri (BBMM) yang berlokasi di Koto Boyo, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Jambi. Perusahaan ini diduga menunggak pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kegiatan pertambangannya. Geram Jambi juga menyoroti penggunaan fasilitas umum yang diduga dimanfaatkan sebagai bagian dari skema holding batu bara PT BBMM. Fasilitas tersebut disebutkan memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari berdasarkan surat bernomor 551.21/05/SIPJ/DPMPTSP/2025 yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari. Selain itu, massa menduga terjadi permainan dokumen untuk menghindari pengenaan PNBP, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pengaturan nilai kalori atau gross as received (GAR) batu bara yang menjadi dasar perhitungan kewajiban kepada negara. Geram Jambi juga menuding Gubernur Jambi telah melanggar peraturan gubernur (pergub) yang dibuatnya sendiri karena dianggap membiarkan penggunaan jalan negara untuk kepentingan angkutan batu bara di Provinsi Jambi. “Praktik-praktik seperti ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengkhianati rakyat Jambi sebagai daerah penghasil,” ujar Koordinator Aksi Andri dalam pernyataannya. Melalui aksi di KPK ini, Geram Jambi meminta KPK turun tangan menyelidiki seluruh pihak yang diduga terlibat, mulai dari perusahaan tambang, pejabat daerah, hingga pihak-pihak yang diduga membekingi praktik tersebut. Mereka menilai penegakan hukum yang tegas di sektor batu bara menjadi kunci memaksimalkan penerimaan negara dan menjaga keadilan bagi masyarakat di daerah tambang. Penulis Tim 

Read More

Pendidikan Tercoreng, Di Duga Adanya Pungli Di Sekolah MAN 1 Bungo

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com Jambi, 20 Agustus 2025 – Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jambi, Rabu (20/8). Aksi ini menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bungo. AMUK menyebut dugaan pungli tersebut berupa uang pembangunan Rp250.000 per siswa saat penerimaan siswa baru maupun kenaikan kelas, serta uang komite Rp100.000 per bulan bagi seluruh siswa kelas X hingga XII. Koordinator aksi, Muslim, menegaskan pungutan itu sangat membebani orang tua. “Bahkan ada ancaman bagi siswa yang belum melunasi iuran, seperti tidak boleh ikut ujian atau masuk sekolah. Cara intimidasi seperti ini jelas tidak pantas, apalagi dilakukan oleh kepala sekolah,” tegasnya. Dalam aksinya, AMUK merujuk sejumlah aturan yang melarang pungli, di antaranya Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, serta Pasal 368 dan 423 KUHP yang mengatur tindak pidana pemerasan. AMUK menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kemenag Jambi: Menanggapi hal ini, Kabid Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, H. Dedi Irama Silalahi, menyatakan laporan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi. “Jika siswa sudah terdaftar sebagai penerima bantuan seperti KIP, madrasah tidak boleh melakukan pungutan,” ujarnya. AMUK menegaskan tidak menolak sumbangan sukarela, namun menolak pungutan yang bersifat memaksa. Dengan jumlah sekitar 1.200 siswa, potensi dana yang terkumpul disebut sangat besar. “Kami mendesak Kemenag segera mengambil langkah tegas. Jika tidak ada tindak lanjut nyata, kasus ini akan kami bawa ke tingkat lebih tinggi,” pungkas Muslim. Penulis Tim

Read More

Takut Bertemu Aktivis? Wali Kota Sungai Penuh Dicap Anti Kritik

admin_02 mins

Tajam24Jam.Com Sungai Penuh, Rabu 25/6/2025 – Aksi unjuk rasa kembali digelar oleh para aktivis dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kali ini, aksi damai berlangsung di dua titik strategis, yakni di Kantor Wali Kota Sungai Penuh dan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Rabu (25/6/2025). Namun, sorotan utama justru tertuju pada Kantor Wali Kota Sungai Penuh. Dalam orasinya, massa kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan Wali Kota Alfin. Situasi ini memicu kekecewaan dan spekulasi dari peserta aksi. “Kenapa Wali Kota takut bertemu rakyatnya sendiri? Jangan sampai publik menilai bahwa Wali Kota anti kritik,” teriak salah satu orator dalam aksi. Massa menilai, seharusnya Wali Kota hadir untuk mendengarkan aspirasi dan kritik secara langsung, bukan menghindar. Mereka menegaskan bahwa aksi yang dilakukan adalah bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hingga berita ini diturunkan, aksi masih terus berlanjut di depan Kantor Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, dengan tuntutan agar penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih. Dan Kepala Desa Pelayang Raya Supriadi diperiksa. Penulis Tim

Read More

Bupati Tebo Langsung Terima Massa Aksi Unjuk Rasa AWaSI Jambi, ini Tuntutannya

admin_06 mins

Tajam24Jam.Com Tebo, Jambi, Senin 5/5/2025 – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Provinsi Jambi menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Bupati Tebo Senin (5/5/2025) dan diterima langsung oleh Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, SE, MM. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kondisi jalan yang rusak parah di wilayah Dusun Tuo, Kecamatan Tebo Ilir, yang tak kunjung mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Selain itu, AWaSI juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo diduga telah menutupi informasi publik yang menjadi hak masyarakat Tebo. Dalam orasinya, massa menuntut tiga hal utama. Pertama, mereka meminta pertanggungjawaban dari Pemerintah Kabupaten Tebo atas rusaknya infrastruktur jalan di Dusun Tuo. Kedua, mereka mempertanyakan kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Tebo yang dinilai lamban dan kurang responsif dalam menangani permasalahan jalan rusak. Ketiga, AWaSI juga menuntut adanya keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, khususnya agar masyarakat Tebo bisa mendapatkan akses informasi yang transparan dan mudah diakses. Dengan membawa pengeras suara, spanduk, dan atribut lainnya, massa menyuarakan aspirasi secara tertib. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian demi menjaga kondusivitas dan keamanan selama berlangsungnya demonstrasi. Menariknya, aksi ini mendapat respons cepat dari pihak Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati Tebo secara langsung menerima perwakilan massa untuk berdialog, didampingi oleh Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tebo. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan AWaSI menyampaikan secara langsung aspirasi dan tuntutan masyarakat yang mereka bawa dalam aksi. Erfan Indriyawan, SP, Ketua Umum AWaSI Provinsi Jambi, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan wujud kepedulian insan pers terhadap kondisi sosial dan infrastruktur daerah. “Kami turun ke jalan bukan hanya sebagai jurnalis, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang prihatin melihat kondisi jalan di Dusun Tuo yang rusak parah dan sangat membahayakan pengguna jalan, terutama masyarakat lokal yang menggantungkan aktivitas ekonomi mereka dari akses tersebut,” ujarnya. Kami juga meminta pemerintah kabupaten Tebo untuk membuka ruang informasi bagi masyarakat Tebo” tambah Erfan. Ia menambahkan bahwa kerusakan jalan di Dusun Tuo sudah berlangsung lama dan menjadi keluhan warga, namun hingga saat ini belum ada perbaikan signifikan dari pemerintah. “Kami berharap aksi ini membuka mata para pemangku kepentingan untuk segera bertindak,” tambah Erfan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Tebo menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan secara santun dan konstruktif oleh AWaSI. Ia berjanji akan segera menindaklanjuti keluhan tersebut dengan menugaskan Dinas PU untuk melakukan survei teknis dan mengambil langkah perbaikan secepat mungkin. “Kami berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Apa yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami,” ujar Bupati. Terkait Keterbukaan Informasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas atas sejumlah produk pembangunan, Informasi Pembangunan Desa oleh Pemerintah Desar, Informasi Pendidikan oleh Sekolah dan Informasi Kesehatan oleh Puskesmas, Bupati Tebo berterimakasih atas hal tersebut dan menjadi atensinya dalam memimpin kabupaten Tebo kedepannya “Dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan seluruh Kepada Desa, dan saya akan sampaikan hal ini agar pembangunan desa dapat diketahui oleh masyarakat Tebo” ungkapnya. Sementara itu, Kadis PU menyatakan bahwa pihaknya sudah menganggarkan rencana perbaikan jalan di wilayah tersebut, namun prosesnya masih dalam tahap perencanaan teknis dan koordinasi lintas dinas. Kadis Kominfo juga menegaskan kesiapan instansinya dalam mendorong keterbukaan informasi publik agar masyarakat lebih mudah mendapatkan data dan informasi resmi dari pemerintah. Erfan menyampaikan bahwa aksi berjalan damai dan lancar sesuai rencana. “Kami puas karena aspirasi kami didengar langsung oleh pejabat yang berwenang. Tapi kami juga akan terus mengawal tindak lanjut dari hasil pertemuan hari ini,” katanya. Penulis Tim

Read More

Ratusan warga Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi Menggelar Aksi Unjuk Rasa Di Kantor DPRD Dan Kantor Bupati Muaro Jambi

admin_07 mins

Tajam24Jam.Com Muaro Jambi, 14/4/2025 – Ratusan warga dari 4 desa di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Muaro Jambi, Senin 14 April 2025. Masa gabungan dari 4 desa yang terdiri dari masyarakat Desa Tantan, Kedotan, Keranggan dan masyarakat Desa Rantau Majo ini menyampaikan aspirasi dan keluh kesah mereka terhadap kerusakan jalan. Dalam orasinya, pendemo menyampaikan, bahwa akses jalan kabupaten di wilayah 4 desa tersebut telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun, namun hingga kini tak jua diperbaiki. Kondisi jalan yang licin dan berlumpur saat diguyur hujan cukup menyulitkan masyarakat, khususnya bagi pengendara sepeda motor maupun mobil. Menurut pendemo, kerusakan jalan juga menyebabkan mobil ambulans sulit untuk melintas, anak-anak terlambat sampai ke sekolah, dan bahkan membuat aktivitas perekonomian warga menjadi terganggu. Pendemo menuntut agar jalan rusak yang menghubungkan wilayah 4 desa sepanjang lebih kurang 20 kilometer itu dapat segera diperbaiki oleh pemerintah. Pendemo menginginkan agar jalan di desa mereka yang masih berkonstruksi tanah segera diaspal, agar layak dan nyaman untuk dilewati. “Selama ini ambulans saja susah pak masuk, macet. Itu dari (membawa red) mayat aja susah, apalagi orang sakit kami ini pak, susah. Anak sekolah harus izin, harus telat waktu, dimarah guru,” ujar Samsir, salah seorang pendemo saat berorasi. Samsir pun mempertanyakan siapa yang salah dengan kondisi kerusakan jalan yang terjadi di 4 desa tersebut. “Disini kami bertanya siapa yang salah pak, siapa yang salah dengan semua ini. Jika Bupati dan DPR tidak memperhatikan desa kami, biar kami pindah, biar kami pindah. Kalau tidak, pajak biar kami bangun sendiri, dag usah dipungut kami 4 desa, balikan ke desa kami pajaknya pak, biar kami bangun desa kami dengan pajak tersebut”, tegas Samsir. Menurut Samsir, bertahun-tahun masyarakat 4 desa di Kecamatan Sekernan membangun jalan secara swadaya. “Kami disana bukan orang kaya pak, bukan orang kaya yang punya mobil mewah, itupun sanggup kami swadaya pak demi masyarakat kami sendiri, sedangkan pemerintah mana untuk kami, disitu yang kami sedihkan pak”, pungkasnya. Hal senada juga diungkapkan oleh pendemo lainnya, Hasan. Hasan menjelaskan bahwa sejak berakhirnya libur lebaran hingga kembali masuk sekolah, masih ada anak-anak yang tidak bisa bersekolah lantaran kondisi jalan yang memprihatinkan. “Anak-anak sekolah sudah beberapa hari mulai sekolah semenjak lebaran, sampai hari ini tidak ada yang bersekolah, karena apa? jalan hancur”, ungkap Hasan. Ia menjelaskan, jika DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak percaya dengan kondisi anak-anak tidak bisa bersekolah lantaran kondisi hancurnya jalan, maka dapat langsung ke lokasi. “Kalau tidak turun ke desa kami, maka kami juga tidak akan pulang”, tegas Hasan. Kehadiran pendemo di kantor DPRD Muaro Jambi diterima langsung oleh Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta. Aidi Hatta menyambut baik aksi damai oleh ratusan warga dari 4 desa ini. “Dan kami menyambut dengan senang hati, apa yang bisa kami bantu untuk kepentingan masyarakat, kami bantu kedepan”, ujar Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta. Ia menjelaskan, masyarakat dari 4 desa tersebut menginginkan jalan mereka layak dipakai dan diaspal. “Saya sampaikan semua itukan berproses, kalau ingin dibangun aspal tentukan bukan tahun ini, tapi tahu depan. Kebetulan pemerintah kabupaten Muaro Jambi ini ada program GSL (Gerakan Sapu Lobang), mungkin itu sementara bisa dilakukan menjalang kita ada program pembangunan kedepan”, ungkapnya. Pada intinya Aidi Hatta mendukung penuh apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat 4 desa di Kecamatan Sekernan ini. “Saya atas nama Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi mendukung penuh, karena apapun yang kita kerjakan hari ini hanya untuk kepentingan masyarakat, tidak untuk kepentingan yang lain”, tegasnya. Sementara itu, saat menerima para pendemo, Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Mahir menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tengah dihadapkan dengan efesiensi anggaran dari pemerintah pusat. Selaku kepala daerah, Junaidi Mahir menginginkan yang terbaik untuk seluruh masyarakatnya, termasuk masyarakat 4 desa di wilayah Kecamatan Sekernan ini. “Kalau sayo pribadi, hati sayo jalan tol sayo bikin, jalan tol kalau bisa kita bikin, aspal galo, rigid galo, cuma apalah daya. Untuk saat sekarang ini saya ngomong blak-blakan, saya ngomong gak mau janji-janji manis, untuk sekarang ini kita usahakan yang penting anak-anak bisa sekolah dengan jalan yang ada”, ungkap Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Mahir kepada pendemo. Ia menjelaskan, kondisi jalan yang hancur di 4 desa tersebut semakin parah setelah dilanda banjir luapan air sungai beberapa waktu lalu. “Dan ini sebenarnya jalan ini hancur memang ada banjir kemarin”, tandasnya. Pendemo menyatakan tidak akan membubarkan diri dan akan terus bertahan, sebelum pemerintah Kabupaten dan DPRD turun langsung melihat kondisi kerusakan jalan 4 desa di wilayah Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi tersebut. Penulis Tim

Read More