April 2, 2026

Category: NASIONAL

Polda Jambi Sosialisasikan QR Code Yanduan Online Propam Polri Lewat Podcast Live Streaming

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 30 Maret 2026 – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan kemudahan layanan pengaduan masyarakat, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jambi melaksanakan kegiatan podcast live streaming sebagai sarana sosialisasi QR Code Yanduan Online Propam Polri, Senin (30/3/2026). Kegiatan tersebut digelar di Studio Jambi TV. Hadir dalam kegiatan tersebut Kabidpropam Polda Jambi Kombes Pol. Darno, bersama pimpinan Jambi TV Muhtadi Putra Nusa, personel Subbagyanduan Bidpropam, serta host dan kru Jambi TV. Dalam podcast tersebut, Kabidpropam Polda Jambi menjelaskan bahwa QR Code Yanduan Online merupakan inovasi layanan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran anggota Polri. “Melalui QR Code ini, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan laporan pengaduan sekaligus memantau perkembangan penanganannya secara transparan,” ujar Kombes Pol. Darno. Ia juga menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara profesional, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor. “Kami pastikan setiap pengaduan yang masuk akan kami proses sesuai ketentuan. Apabila terbukti ada pelanggaran, tentu akan diberikan sanksi tegas. Selain itu, identitas pelapor juga kami jamin kerahasiaannya,” tegasnya. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Jambi, semakin memahami penggunaan QR Code Yanduan Online sebagai sarana pengawasan terhadap kinerja anggota Polri. Selain itu, upaya ini juga diyakini dapat menekan munculnya informasi negatif atau berita viral terkait pelanggaran anggota, karena masyarakat memiliki kanal resmi untuk menyampaikan laporan. Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa inovasi digital ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan publik dan pengawasan internal. “Kami mendukung penuh langkah Bidpropam dalam menghadirkan layanan pengaduan berbasis digital. Ini merupakan bentuk keterbukaan Polri kepada masyarakat sekaligus upaya memperkuat pengawasan internal agar setiap anggota tetap profesional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas,” ujar Kabid Humas mewakili Kapolda Jambi. Diharapkan melalui kegiatan ini, kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses layanan pengaduan yang transparan dan akuntabel. Penulis Tim

Read More

Apel Pagi Personel Polda Jambi, Kapolda Tekankan Kesehatan dan Pelayanan Usai Idul Fitri 1447 H

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 30 Maret 2026 – Kepolisian Daerah (Polda) Jambi melaksanakan apel pagi personel yang berlangsung di Lapangan Hitam Mapolda Jambi, Senin (30/3/2026). Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, dan diikuti oleh seluruh jajaran pejabat utama serta personel Polda Jambi. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Jambi Brigjen Pol. Benny Ali, Irwasda Polda Jambi Kombes Pol. Janus Parlindungan Siregar, para pejabat utama (PJU), serta personel Polda Jambi. Dalam arahannya, Kapolda Jambi menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel atas pelaksanaan pengamanan Operasi Ketupat 2026 yang dinilai berjalan dengan aman dan kondusif selama momentum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. “Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh personel dalam pelaksanaan Operasi Ketupat, sehingga perayaan Idul Fitri tahun ini dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” ujar Kapolda. Selain itu, Kapolda juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, khususnya bagi personel yang bertugas di lapangan selama arus mudik dan balik Lebaran. “Rekan-rekan yang melaksanakan tugas di lapangan agar tetap memperhatikan kesehatan, sayangi diri sendiri serta keluarga,” tambahnya. Momentum apel pagi tersebut juga dimanfaatkan Kapolda untuk menyampaikan ucapan Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh personel. “Atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya. Kegiatan dilanjutkan dengan halal bihalal antara pimpinan dan seluruh personel. Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalaikan Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kegiatan apel pagi sekaligus halal bihalal ini menjadi momentum untuk mempererat soliditas internal serta meningkatkan semangat pengabdian personel. “Kegiatan ini tidak hanya sebagai rutinitas apel, namun juga menjadi ajang memperkuat kebersamaan dan soliditas antar personel. Kapolda Jambi berharap seluruh anggota semakin profesional, humanis, dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pasca Idul Fitri,” ungkap Kabid Humas. Penulis Tim

Read More

Diduga Kebal Hukum, Aktivitas Illegal Drilling di Hutan REKI Batanghari Kembali Marak

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com Batanghari, Jambi, Minggu 29 Maret 2026 – Aktivitas tambang ilegal berupa pengeboran minyak (illegal drilling) kembali dilaporkan marak di kawasan hutan lindung wilayah kerja PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI), Kabupaten Batanghari, Jambi. Informasi yang dihimpun menyebutkan, kegiatan tersebut berlangsung di area yang memiliki fungsi penting sebagai kawasan konservasi. Namun di lapangan, aktivitas pengeboran minyak justru terpantau masih berjalan dan terkesan dilakukan secara terbuka. Sejumlah nama seperti Daeng Candra, Gusti, dan Suban disebut-sebut oleh sumber di lapangan sebagai pihak yang diduga terlibat dan menjalankan operasi tersebut tanpa hambatan berarti. Salah satu sumber yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa aktivitas ini sudah berlangsung cukup lama tanpa adanya penindakan tegas dari aparat penegak hukum (APH).“Sudah lama berjalan, tapi seperti tidak tersentuh hukum. Alat masuk, minyak keluar, semua lancar,” ujarnya. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pembiaran, bahkan indikasi perlindungan terhadap praktik ilegal tersebut, meskipun hal ini belum dapat dikonfirmasi secara resmi.Kawasan PT REKI dikenal sebagai wilayah restorasi ekosistem yang memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian hutan di Provinsi Jambi. Aktivitas illegal drilling ini dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serius, termasuk pencemaran tanah dan air. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun instansi terkait mengenai dugaan aktivitas ilegal tersebut. Situasi ini memicu pertanyaan publik terkait komitmen penegakan hukum terhadap praktik perusakan lingkungan yang terus berulang. Jika dugaan keterlibatan oknum aparat terbukti, hal ini dinilai menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan tambang ilegal di daerah. Aparat penegak hukum diminta bertindak tegas, transparan, dan tidak tebang pilih. Kasus ini menambah daftar panjang persoalan tambang ilegal di Kabupaten Batanghari yang hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh. Masyarakat berharap adanya langkah konkret dari pemerintah dan aparat untuk segera menghentikan aktivitas tersebut sebelum kerusakan hutan semakin meluas. Penulis Tim

Read More

Ops Ketupat 2026 Berakhir, Polda Jambi: Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif di Tengah Peningkatan Aktivitas Masyarakat

admin_05 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 25 Maret 2026 – Pelaksanaan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat 2026 oleh Polda Jambi resmi berakhir pada 25 Maret 2026. Secara umum, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama Ramadan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah tetap terjaga aman dan kondusif, meskipun terjadi peningkatan pada beberapa indikator gangguan. Operasi yang digelar sejak 13 hingga 25 Maret 2026 tersebut melibatkan 170 personel gabungan dengan fokus utama pada pengamanan arus mudik, arus balik, serta aktivitas masyarakat selama bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi akhir, tercatat sebanyak 155 kasus gangguan Kamtibmas selama operasi berlangsung, dengan rincian 151 kasus kejahatan, 1 kasus bencana, serta 3 gangguan lainnya. Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2025, jumlah tindak kejahatan mengalami kenaikan sebanyak 20 kasus dari sebelumnya 131 kasus. Namun demikian, gangguan lainnya justru mengalami penurunan. “Peningkatan ini masih dalam batas yang dapat dikendalikan, mengingat tingginya mobilitas masyarakat selama momentum Lebaran,” ujar Kombes Pol Erlan Munaji. Ia juga menambahkan bahwa selama pelaksanaan operasi tidak ditemukan adanya kegiatan unjuk rasa (nihil), dan hanya terdapat satu kasus menonjol, yang menunjukkan kondisi sosial masyarakat relatif stabil dan terkendali. Di sektor lalu lintas, terjadi penurunan signifikan pada jumlah pelanggaran. Pada tahun 2026 tercatat 78 teguran dan 63 tilang melalui ETLE, dengan total 141 pelanggaran. Angka ini menurun drastis dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 1.588 pelanggaran, atau turun sebanyak 1.447 kasus. “Penurunan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta efektivitas pengawasan petugas di lapangan,” jelasnya. Meski angka pelanggaran menurun, jumlah kecelakaan lalu lintas justru mengalami peningkatan. Tercatat 38 kejadian kecelakaan, naik 18 kejadian dari tahun 2025. Namun, korban meninggal dunia menurun menjadi 2 orang dari sebelumnya 10 orang. Selain itu, tercatat 6 korban luka berat dan 56 luka ringan, dengan total kerugian materiil pada tahun 2026 mencapai Rp133,6 juta turun dari tahun 2025. Menurut Kabid Humas, peningkatan kecelakaan ini dipengaruhi oleh tingginya mobilitas masyarakat, khususnya penggunaan kendaraan pribadi yang mendominasi arus mudik dan balik Lebaran 2026. Secara nasional, potensi pergerakan masyarakat selama Lebaran 2026 mencapai 143,92 juta orang, yang berdampak pada meningkatnya kepadatan lalu lintas serta potensi gangguan Kamtibmas, seperti pencurian rumah kosong, penipuan, hingga penyalahgunaan narkoba. Dalam evaluasi akhir, Polda Jambi menekankan pentingnya langkah lanjutan pasca operasi, antara lain pemetaan daerah rawan kriminalitas dan terorisme, peningkatan patroli serta deteksi dini, sosialisasi kepada masyarakat, pelibatan aktif Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan, serta penguatan koordinasi lintas instansi. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada, khususnya dalam menjaga keamanan rumah saat ditinggal serta meningkatkan disiplin dalam berlalu lintas. Ditambahkan Kabid Humas, secara keseluruhan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 di wilayah hukum Polda Jambi berjalan sukses, aman, dan terkendali. Meskipun terdapat peningkatan pada angka kejahatan dan kecelakaan lalu lintas, kondisi umum tetap kondusif dengan minimnya konflik sosial serta tidak adanya aksi unjuk rasa. “Ke depan, sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat diharapkan terus terjaga sebagai kunci utama dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan nyaman, tidak hanya saat momentum Lebaran, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari,” tutupnya. Penulis Tim

Read More

Operasi Ketupat 2026 di Bangka Barat Berjalan Kondusif, Kinerja Polres Bangka Barat Tuai Apresiasi

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com Bangka Barat, 27 Maret 2026 – Keberhasilan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di wilayah Bangka Barat menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Jumat 27 Maret 2026. Apresiasi tersebut tidak lepas dari kinerja Polres Bangka Barat yang dinilai mampu mengawal arus mudik dan arus balik, khususnya di kawasan Pelabuhan Tanjungkalian, sehingga tetap berjalan aman dan lancar. Kapolres Bangka Barat, Pradana Aditya Nugraha, menegaskan bahwa keberhasilan Operasi Ketupat 2026 merupakan hasil kerja keras seluruh personel di lapangan yang didukung sinergi lintas instansi serta partisipasi aktif masyarakat. “Pengamanan kami fokuskan pada pelayanan masyarakat, baik dalam pengaturan lalu lintas, pengamanan objek vital, hingga pengawasan di titik-titik rawan. Alhamdulillah, seluruh rangkaian arus mudik dan balik dapat berjalan aman dan kondusif,” ujar Kapolres dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026). Ia menjelaskan, salah satu perhatian utama selama operasi berlangsung adalah tingginya mobilitas masyarakat di jalur penyeberangan. Berdasarkan data yang dihimpun, terjadi lonjakan signifikan jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Tanjungkalian dibandingkan yang datang. Meski demikian, kondisi tersebut dapat diantisipasi melalui sejumlah langkah strategis, di antaranya penerapan sistem penampungan kendaraan sebelum masuk pelabuhan, pengaturan jadwal penyeberangan, serta peningkatan kehadiran personel di lapangan. Kapolres juga menekankan bahwa pendekatan humanis menjadi kunci dalam menjaga situasi tetap kondusif, terutama dalam memberikan pelayanan kepada para pemudik. “Kami ingin memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman selama perjalanan mudik maupun saat kembali. Kehadiran polisi harus benar-benar dirasakan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” katanya. Keberhasilan tersebut pun mendapat respons positif dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan di Bangka Barat. Mereka menilai, kehadiran aparat kepolisian di lapangan mampu memberikan rasa tenang, sekaligus menjamin kelancaran aktivitas masyarakat selama momentum Lebaran. Selain pengamanan arus lalu lintas, Polres Bangka Barat juga mengintensifkan patroli rutin serta pengamanan di lokasi wisata dan pusat keramaian guna mencegah potensi gangguan kamtibmas. Kapolres berharap, capaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan profesionalisme serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Apresiasi ini menjadi energi bagi kami untuk terus berbenah dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Bangka Barat,” ujarnya Penulis Tim

Read More

Hina Media ‘Sampah Masyarakat’, Oknum Warga Mentok Resmi Dipolisikan!

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com MENTOK, BANGKA BARAT, 28 Maret 2026 – Jagat media sosial dan grup WhatsApp di Bangka Barat mendadak memanas. Diduga telah melecehkan profesi jurnalis dengan sebutan “Sampah Masyarakat”, seorang pria berinisial DRT, warga Kampung Sawah, Mentok, resmi dilaporkan ke Mapolres Bangka Barat, Sabtu (28/03/2026) malam. Langkah hukum ini diambil langsung oleh Pimpinan Redaksi BN16-Bangka.com, Yopi Herwindo, yang merasa martabat insan pers di Bangka Belitung, khususnya di Negeri Sejiran Setason, telah diinjak-injak oleh pernyataan provokatif tersebut. Kronologi Kejadian: Berawal dari Berita Tambang Ilegal, Ketegangan bermula di sebuah grup WhatsApp bernama “Ponton TMBK”. Saat itu, salah satu anggota grup mengirimkan tautan berita terkait aktivitas tambang ilegal di kawasan Tembelok-Keranggan. Tak disangka, DRT bereaksi keras dengan melontarkan kalimat yang dinilai sangat merendahkan profesi wartawan. Dalam tangkapan layar yang beredar, DRT menuliskan: “Aduhhh media sekaban neh agik” temblok keranggan d’naek berita e, coba sekali” Naek kn berita solar ilegal t hmpir setiap bongkar dilembong same tanjung ular t… Memang media sekaban neh sampah masyarakat!!” Yopi Herwindo menegaskan bahwa kritik terhadap pemberitaan adalah hal yang lumrah, namun penghinaan terhadap profesi dengan narasi “sampah masyarakat” adalah serangan personal terhadap pilar keempat demokrasi. “Pernyataan ini bukan sekadar kritik, tapi pelecehan nyata. Menyebut media sebagai sampah masyarakat adalah bentuk degradasi terhadap profesi kami yang dilindungi Undang-Undang. Kami tidak akan tinggal diam,” tegas Yopi H usai menyerahkan laporan. Laporan Resmi ke Polres Bangka BaratPihak pelapor telah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar (screenshot) percakapan di grup WhatsApp tersebut kepada pihak berwajib. Laporan pengaduan resmi diterima oleh Polres Bangka Barat pada pukul 22.43 WIB. Masyarakat dan komunitas pers kini mendesak agar pihak kepolisian segera mengamankan DRT untuk mempertanggungjawabkan ucapannya guna menghindari kegaduhan lebih lanjut di tengah masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak Polres Bangka Barat terkait tindak lanjut laporan tersebut. (JAMAL)

Read More

Kapolres Merangin Pimpin Sertijab Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolsek

admin_05 mins

Tajam24Jam.Com Merangin, 28 Maret 2026 – Jambi. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Merangin AKBP Kiki Firmansyah Efendi, S.I.K.,M.H, memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah Pejabat Utama (PJU) dan Kapolsek jajaran, pada Sabtu (28/03/2026) pagi. Upacara yang digelar di Lapangan Mapolres Merangin sejak pukul 08.00 WIB tersebut turut dihadiri Ketua Bhayangkari Cabang Merangin Ny. Lianita Kiki, para pejabat utama, Kapolsek jajaran, Bhayangkari Merangin beserta personel Polres Merangin. Sertijab ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka penyegaran serta peningkatan kinerja di lingkungan Polres Merangin. Adapun pejabat yang melaksanakan sertijab yakni, Waka Polres Merangin dari Kompol Devita Efrina, S.I.K kepada Kompol Simsal Siahaan S.A.P, Jabatan Kabag Ren dari Kompol G. Aritonang, S.H.,MH kepada AKP Julius Sitepu, Jabatan Kasat Intel dari Iptu Oktonis WSA, S.Pd.,M.H kepada AKP Ida Bagus Made Oka Wijaya S.H., Jabatan Kapolsek Tabir dari AKP T.T Munthe, S.H.,M.H kepada IPTU Junaidi S.H.,M.H, Jabatan Kapolsek Pamenang dari AKP David P.U.L Tampubolon kepada IPTU Purnawarman S.H, Jabatan Kapolsek Tabir Selatan dari AKP Fatkur Rohman,S.H.,M.H kepada AKP Candra Adinata, S.H, Jabatan Kasat Binmas dari AKP Karto kepada IPTU Suryo. S.H, Jabatan Kapolsek Jangkat dari IPTU Bakri kepada IPTU Ade Candra,S.H.,M.H, dan Jabatan Kapolsek Sungai Manau dari IPTU Romi Habibi,S.H kepada IPTU Hari Septriya, S.H. Dalam sambutannya, Kapolres Merangin menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar di lingkungan Polri untuk menjaga dinamika organisasi dan penyegaran manajerial sesuai dengan kebutuhan organisasi ditubuh Polri. Dirinya juga menekankan bahwasanya setiap jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun Allah Tuhan yang maha ESA. “Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha ESA, Karena atas rahmat dan karunianya kita dapat melaksanakan serah terima jabatan ini, mutasi ini menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dan etos kerja demi memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat,” ujar Kapolres. Ia juga menekankan agar seluruh pejabat dan personel Polres Merangin dan jajaran dapat melaksanakan tugas secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab. “Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan humanis, serta jaga soliditas internal guna mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Merangin,” tambahnya Kapolres juga tak lupa memberikan apresiasi kepada pejabat lama yang telah mengemban tugas dengan baik dan berdedikasi yang sangat tinggi di Polres Merangin. “Kepada pejabat-pejabat lama beserta Bahyangkari, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama ini. Banyak kontribusi yang telah diberikan untuk Polres Merangin, dan semoga sukses ditempat tugas yang baru”. Imbuhnya Selanjutnya Kapolres juga menyambut pejabat baru dan berharap dapat segera menyesuaikan diri dengan Merangin serta dapat bersama-sama bekerja guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kepada pejabat baru, saya ucapkan selamat datang di Merangin, selamat bertugas dan segera menyesuaikan diri dengan pola kerja dan ritme yang ada, dengan pengalaman yang sudah dimilik saya yakin saudara dapat menjalankan tugas dengan ikhlas, baik dan bertanggung jawab”. Tutup Kapolres mengakhiri sambutannya. Kegiatan yang berlangsung dengan khidmat tersebut, diharapkan nantinya mampu meningkatkan kinerja Polres Merangin dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, selanjutnya acara dilanjutkan dengan kenal pamit di Aula Wira Satya Polres Merangin. Penulis Tim

Read More

Polres Bangka Barat Paparkan Hasil Operasi Ketupat 2026, Lonjakan Penumpang Saat Mudik Jadi Sorotan

admin_02 mins

Tajam24Jam.Com Bangka Barat, 27 Maret 2026 – Polres Bangka BaratPelabuhan TanjungkalianPolres Bangka Barat memaparkan hasil pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 melalui konferensi pers di Mapolres Bangka Barat, Jumat (27/3/2026). Dalam penyampaian tersebut, lonjakan penumpang saat arus mudik menjadi perhatian utama. Kapolres Bangka Barat, Pradana Aditya Nugraha, mengungkapkan bahwa berdasarkan data manifest selama periode 13 hingga 25 Maret 2026, terjadi peningkatan signifikan jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Tanjungkalian Mentok menuju Tanjung Api-Api. Jumlah penumpang yang berangkat tercatat mencapai 32.315 orang, jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah penumpang yang datang, yakni 10.485 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa arus mudik lebih dominan dibandingkan arus balik selama Operasi Ketupat 2026 berlangsung. Tak hanya penumpang, pergerakan kendaraan juga mengalami peningkatan, khususnya pada masa puncak mudik. Kendaraan roda dua yang berangkat mencapai 3.026 unit, sedangkan roda empat sebanyak 4.697 unit. Sementara kendaraan besar seperti roda enam hingga tronton juga ikut mengalami pergerakan meski tidak signifikan. Kapolres menjelaskan, lonjakan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan jasa penyeberangan selama momen Lebaran, ditambah keterbatasan armada kapal dan dermaga yang tersedia. “Data ini menunjukkan adanya lonjakan penumpang pada arus mudik. Hal ini berdampak pada kepadatan di Pelabuhan Tanjungkalian, namun dapat diantisipasi dengan pengaturan yang kami lakukan bersama instansi terkait,” jelasnya. Sebagai langkah pengendalian, Polres Bangka Barat menerapkan sistem penampungan kendaraan sebelum masuk ke area pelabuhan guna memastikan antrean berjalan sesuai jadwal tiket. Secara keseluruhan, Polres Bangka Barat menilai pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 berjalan aman dan kondusif, dengan fokus utama pada pelayanan masyarakat serta kelancaran arus mudik dan balik di wilayah Bangka Barat. Penulis Tim

Read More

Kapolres Bangka Barat Pimpin Mutasi Kasatreskrim dan Kasiwas, Tegaskan Kebutuhan Organisasi

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com Bangka Barat, 27 Maret 2026 – Kapolres Bangka Barat memimpin langsung upacara serah terima jabatan (sertijab) Kasatreskrim dan Kasiwas Polres Bangka Barat, Jumat (27/3/2026), sebagai bagian dari dinamika mutasi jabatan di lingkungan Polri. Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dan menjadi kebutuhan organisasi guna menjaga kinerja institusi tetap optimal. “Mutasi ini adalah hal yang biasa dalam organisasi Polri. Ini bagian dari kebutuhan organisasi dan penyegaran,” ujar Kapolres di Lapangan Apel Mako Polres Bangka Barat. Ia menekankan bahwa pergantian jabatan bukan sekadar rotasi, melainkan momentum untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Yang tidak boleh biasa adalah pelayanan. Dimanapun ditempatkan, anggota Polri harus tetap memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” tegasnya. Dalam mutasi tersebut, jabatan Kasatreskrim Polres Bangka Barat resmi diserahterimakan dari AKP Fajar Riansyah Pratama kepada AKP Raja Taufik Ikrar Bintani. AKP Fajar Riansyah Pratama selanjutnya mengemban jabatan baru sebagai PS Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung, sementara AKP Raja Taufik Ikrar Bintani sebelumnya menjabat Kasatreskrim Polres Bangka Selatan. Selain itu, mutasi juga terjadi pada jabatan Kasiwas Polres Bangka Barat. IPTU Intan Diputra yang sebelumnya menjabat PS Kasiwas kini diangkat sebagai Kapolsek Simpang Katis Polres Bangka Tengah. Posisi Kasiwas Polres Bangka Barat selanjutnya diisi oleh IPTU Yuliadi yang sebelumnya menjabat Kasubbag Strajemen dan RB Bagren Polres Bangka Barat. Kapolres berharap, melalui mutasi jabatan tersebut, seluruh pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaksanaan tugas. “Jabatan adalah amanah. Setiap pejabat harus mampu menjawab tantangan tugas dan menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.Upacara sertijab berlangsung tertib dan diikuti oleh Wakapolres, para pejabat utama, Kapolsek jajaran, serta personel Polres Bangka Barat. Melalui mutasi ini, Polres Bangka Barat diharapkan semakin solid dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penulis Tim

Read More

Ketum PWDPI : Pemerintah Diduga Menciptakan Calon Koruptor Lewat 23.678 Pengelola SPPG

admin_06 mins

Tajam24Jam.Com JAKARTA, 27 Maret 2026 – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP), Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, angkat suara terkait viralnya kasus para pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebijakan pemerintah yang membentuk sebanyak 23.678 pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia dinilai berpotensi menciptakan calon-calon koruptor. “Kita menyaksikan viralnya kasus pemilik dapur MBG yang menyebutkan mendapatkan insentif besar. Padahal, berdasarkan data yang kita kuaksai, jumlah pengelola SPPG yang ada sangat banyak dan mekanisme pengawasan yang seharusnya ketat ternyata belum optimal,” ujar M. Nurullah RS dalam siaran pers yang diterima di kantor sekretariat DPP PWDPI, pada Jumat (27/3/2026).. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per Februari 2026, setiap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memenuhi standar menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari. Ia menambahkan, jika angka tersebut benar adanya, maka perhitungan sederhana menunjukkan total dana yang dikeluarkan mencapai angka fantastis. “Jika 23.678 pengelola SPPG dikalikan dengan Rp 6 juta per dapur per hari, maka total keseluruhan yang dikeluarkan setiap harinya adalah sebesar Rp 142.068.000.000 (seratus empat puluh dua milyar enam puluh delapan juta rupiah). Jika dihitung dalam satu bulan (asumsi 30 hari), insentif yang diterima per dapur adalah sekitar Rp180 juta per bulan (Rp6 juta x 30). Sedangkan total insentif untuk seluruh 23.678 SPPG dalam sebulan mencapai sekitar Rp4.262.040.000.000 (empat triliun dua ratus enam puluh dua milyar empat puluh juta rupiah). Angka ini sungguh mencengangkan dan perlu adanya klarifikasi yang jelas dari pemerintah terkait sumber dan penggunaannya,” tegasnya. Belum lagi dugaan mark up bahan baku yang tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah semakin memperburuk program makanan gratis ini. “Kita mendapatkan informasi bahwa beberapa pengelola SPPG diduga menaikkan harga bahan baku di atas standar yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini tidak hanya menyebabkan pemborosan anggaran, tetapi juga berpotensi mengurangi kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan untuk masyarakat yang berhak menerima bantuan,” jelasnya. Meskipun program MBG bertujuan baik untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, namun tanpa sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, besar kemungkinan dana yang dialokasikan akan disalahgunakan. “Kita tidak ingin program yang seharusnya bermanfaat justru menjadi ladang bagi praktik korupsi. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi mendalam terhadap pengelolaan SPPG di seluruh Indonesia, termasuk melakukan audit menyeluruh terhadap pembelian bahan baku dan penggunaan anggaran,” tambahnya. Sebelumnya, salah satu pemilik dapur MBG di Kabupaten Bandung, Hendrik Irawan, sempat viral setelah menunjukkan aksi joget dan menyebutkan mendapatkan insentif Rp 6 juta per hari. Hendrik kemudian meminta maaf dan menjelaskan bahwa insentif tersebut bukan berasal dari jatah anak-anak, melainkan sebagai apresiasi pemerintah karena ia membangun dapur MBG dengan uang pribadinya hingga mengeluarkan modal Rp 3,5 miliar. Namun, kasus ini semakin mengundang pertanyaan mengenai mekanisme pengalokasian dan pengawasan dana pada program MBG. Sementara itu, Istana sebelumnya telah menyatakan bahwa dapur umum atau SPPG yang menyelenggarakan program MBG telah menerapkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang sangat ketat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, juga pernah memastikan bahwa pengelolaan dapur MBG berada di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan sistem yang telah disiapkan dengan baik. Namun, menurut M. Nurullah RS, klaim tersebut perlu diuji dengan kenyataan di lapangan. “Kita mengharapkan pemerintah tidak hanya memberikan klaim tentang SOP yang ketat, tetapi juga menunjukkan bukti konkrit bahwa pengelolaan dana dan operasional SPPG benar-benar transparan dan bebas dari praktik korupsi. Selain itu, perlu juga adanya pengawasan independen dari masyarakat dan lembaga terkait untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya,”pungkasnya. (Humas Media Group PWDPI). Penulis Tim

Read More