October 29, 2026

Tag: #LampungSelatan

Dua Pria Di Tangkap Polisi Diduga Peras Perangkat Desa di Tanjung Bintang, Rp 3,4 Juta untuk Hapus Berita*

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com LAMPUNG SELATAN, 26 September 2026 – Dua pria yang mengaku sebagai wartawan diamankan polisi setelah diduga memeras seorang perangkat desa di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. “Keduanya diduga meminta uang Rp 3,4 juta agar berita daring yang berkaitan dengan korban dihapus. Setelah bernegosiasi, korban menyerahkan uang Rp 3 juta. Kapolsek Tanjung Bintang Kompol Edi Qorinas, mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Sabtu (26/9/2026), “setelah korban melaporkan dugaan pemerasan yang dialaminya. Personel Reskrim Polsek Tanjung Bintang bersama Tekab 308 Polres Lampung Selatan mengamankan kedua terduga pelaku di lokasi kejadian. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB di rumah korban, Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang. Korban berinisial SA, seorang perangkat desa, sebelumnya dihubungi salah satu terduga pelaku, Handrianto Basuki, untuk bertemu membahas penghapusan berita daring. Dalam pertemuan tersebut, H datang bersama MA. Keduanya mengaku sebagai wartawan dari media daring. Mereka diduga menyampaikan bahwa berita yang berkaitan dengan korban dapat dihapus apabila korban membayar uang sebesar Rp 3,4 juta. Apabila permintaan itu tidak dipenuhi, berita tersebut disebut akan terus ditayangkan. Korban kemudian melakukan negosiasi hingga tercapai kesepakatan pembayaran sebesar Rp 3 juta. Setelah menyerahkan uang tersebut, korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Tanjung Bintang. “Korban melaporkan dugaan pemerasan yang dialaminya. Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota Reskrim bersama Tekab 308 Polres Lampung Selatan langsung mendatangi tempat kejadian perkara,” kata Edi. Berdasarkan laporan polisi, petugas yang dipimpin Ipda Anes, S.H., M.H., kemudian mengamankan kedua terduga pelaku beserta barang bukti. Keduanya dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial HB (45), warga Desa Jati Indah, dan MA (49), warga Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang. Keduanya diketahui bekerja sebagai wiraswasta. Barang bukti yang disita dalam perkara tersebut berupa uang tunai Rp 3 juta yang diduga merupakan uang hasil pemerasan. Polisi selanjutnya melakukan penyidikan, melengkapi berkas perkara, dan menyiapkannya untuk dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Kedua terduga pelaku dijerat dengan Pasal 482 dan Pasal 483 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Keduanya terancam pidana sesuai ketentuan dalam pasal yang disangkakan. (Kaperwil Mdy)

Read More

Wartawan Laporkan Dugaan Penganiayaan ke Polsek Tanjung Bintang, Minta Kasus Segera Ditindaklanjuti

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com LAMPUNG SELATAN, 23 September 2026 — Seorang wartawan, Ali Ferdiansah, melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan ke Polsek Tanjung Bintang, Polres Lampung Selatan. Laporan tersebut tercatat pada 12 September 2026. Berdasarkan tanda bukti laporan, dugaan peristiwa penganiayaan itu terjadi pada 11 September 2026 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam laporannya, Ali mengaku mengalami pemukulan menggunakan tangan kosong pada bagian wajah sebanyak satu kali. Akibat kejadian tersebut, korban mengaku merasakan sakit pada bagian bibir dan mata sebelah kiri. Polsek Tanjung Bintang kemudian menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan tertanggal 16 September 2026. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa laporan telah diterima dan akan diproses melalui tahapan penyelidikan dan/atau penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Ali meminta aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan. Ia juga meminta agar pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara serta mengambil langkah hukum sesuai hasil penyelidikan.“Saya meminta pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan ini dan mengamankan terlapor. Saya khawatir apabila tidak segera ditangani, kejadian serupa kembali terjadi, baik kepada saya maupun orang lain,” ujar Ali. Terkait informasi yang menyebut terlapor berinisial M memiliki riwayat perkara pidana, Ali berharap informasi tersebut dapat diverifikasi secara resmi oleh kepolisian. Informasi tersebut, apabila terbukti, diharapkan menjadi bagian dari pertimbangan aparat dalam menangani perkara sesuai ketentuan hukum. Korban juga meminta kepolisian segera memeriksa saksi-saksi, mengamankan atau mendokumentasikan barang bukti apabila tersedia, serta memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara kepada dirinya selaku pelapor.“Ini bukan sekadar persoalan pribadi. Kami meminta kepolisian hadir memberikan rasa aman dan memastikan proses hukum berjalan,” tegasnya. Hingga berita ini disusun, dugaan penganiayaan tersebut masih dalam proses penanganan aparat kepolisian. Status hukum terlapor tetap mengacu pada hasil penyelidikan dan penyidikan serta keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Penulis Tim

Read More

Berita DUGAAN Pilih Kasih dan Kebersihan SPPG Muara Putih Tidak Benar

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com LAMPUNG SELATAN, 19 September 2026 — Terkait berita yang beredar pada 18 September 2026 berjudul “Dugaan Pilih Kasih hingga Soal Kebersihan SPPG Muara Putih Mencuat, Kepala SPPG Lutfi Bungkam!”, pihak pengelola SPPG Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dengan tegas menyatakan bahwa berita tersebut TIDAK BENAR dan banyak mengandung informasi yang keliru. Kepala SPPG Muara Putih, Lutfi Dwi Jayanti, memberikan klarifikasi tudingan tidak ada penerapan aturan secara pilih kasih menurut nya tidak benar. “Tuduhan adanya perlakuan berbeda atau ‘pilih kasih’ dalam penerapan aturan tidak benar sama sekali. Seluruh aturan dan kebijakan diterapkan secara adil, transparan, dan sama kepada seluruh relawan tanpa terkecuali. Tidak ada pembedaan antara orang dekat maupun orang lain. Aturan dibuat untuk dipatuhi bersama, dan saya sendiri pun pertama kali mendengar tuduhan ini beredar,” tegas Lutfi, pada (19/9/2026). Dia juga mengatakan kondisi kebersihan sanitasi selalu dijaga dengan baik. Menurutnya, soal kebersihan tempat pengolahan makanan, pihaknya sangat memperhatikan hal tersebut. “Sanitasi, kebersihan alat, serta proses pencucian bahan makanan dilakukan sesuai prosedur standar kebersihan pangan. Tempat kerja selalu dibersihkan sebelum dan sesudah kegiatan. Jika ada hal-hal kecil yang kadang luput, langsung diperbaiki saat itu juga. Tuduhan kotoran kucing atau ulat dalam bahan makanan adalah hal yang tidak pernah terjadi dan tidak benar,” jelas Lutfi. Selain itu, dia menjelaskan pemberian sanksi sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. “Mengenai pemberian sanksi kepada relawan, hal itu dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan sesuai dengan tata tertib yang telah disosialisasikan sejak awal. Mekanismenya pun tidak seperti yang diberitakan. Semua langkah yang diambil sudah melalui musyawarah dan transparan. Tidak ada sanksi yang diberikan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa dasar yang jelas,” tambahnya. Selain itu juga, panggilan untuk menjaga kredibilitas program MBG, Lutfi juga menyayangkan berita tersebut tersebar tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pengelola. “Kami sangat mengharapkan agar setiap informasi yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis, program yang sangat mulia dan menyangkut gizi anak-anak, disampaikan secara akurat dan tidak berasumsi tanpa bukti. Setiap kekurangan yang ada pasti kami perbaiki, namun menyebarkan informasi yang tidak benar justru dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah ini,” ungkapnya. Pihak pengelola SPPG Muara Putih menyatakan tetap berkomitmen menjaga standar kebersihan, pelayanan yang adil, serta transparansi dalam menjalankan tugas. Pihaknya juga membuka ruang bagi siapa pun yang ingin berkunjung dan memeriksa langsung kondisi tempat pengolahan makanan. (Humas PWDPI). Penulis Tim

Read More

Dugaan Pelanggaran Tata Kelola dan Lingkungan di SPPG Way Gelam Disorot, Warga Tempuh Jalur Hukum

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com LAMPUNG SELATAN, 18 September 2026 — Dugaan persoalan tata kelola dan pengelolaan lingkungan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Desa Way Gelam, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, kembali menjadi sorotan masyarakat. Warga Dusun III RT 10/RW III Desa Way Gelam berencana menempuh jalur hukum dengan menyampaikan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan terkait dugaan ketidaksesuaian pengelolaan kegiatan SPPG, khususnya menyangkut tata kelola dan pengelolaan air limbah. Langkah tersebut dilakukan setelah sebelumnya persoalan pengelolaan limbah SPPG Way Gelam menjadi perhatian masyarakat dan pemberitaan. Warga meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti pada pembenahan secara teknis, tetapi juga dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap tata kelola dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Secara khusus, masyarakat menyoroti sistem pengolahan air limbah dari aktivitas dapur MBG. Belakangan dilakukan pembenahan dengan pemasangan bio tank berkapasitas 2.500 liter dan filter sebagai bagian dari sistem pengolahan air limbah. Namun, warga tetap meminta adanya verifikasi dan pengawasan dari instansi yang berwenang untuk memastikan sistem tersebut benar-benar memenuhi ketentuan lingkungan dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam konteks pengaduan, masyarakat juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan dan petunjuk teknis penyelenggaraan SPPG/Dapur MBG yang diterbitkan Badan Gizi Nasional. Sementara itu, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi kerugian keuangan negara atau perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, masyarakat meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman berdasarkan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Warga menegaskan bahwa pengaduan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghentikan program MBG, melainkan mendorong agar program pemenuhan gizi masyarakat berjalan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta tidak menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Masyarakat juga meminta agar pihak terkait memberikan ruang klarifikasi dan pemeriksaan secara terbuka, termasuk SPPG Way Gelam, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dinas terkait, serta Badan Gizi Nasional apabila diperlukan. Dengan adanya pengaduan tersebut, publik kini menunggu tindak lanjut aparat penegak hukum dan instansi berwenang untuk memastikan apakah persoalan di SPPG Way Gelam hanya berkaitan dengan pembenahan teknis pengelolaan limbah atau terdapat persoalan tata kelola lain yang perlu diperiksa lebih lanjut. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Setiap dugaan pelanggaran perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh instansi yang berwenang. (Kaperwil Mdy) Penulis Tim

Read More

‎11 Siswa MI Ma’arif Pematang Pasir Diduga Keracunan Makan Bergizi Gratis

admin_03 mins

‎Tajam24Jam.Com LAMPUNG SELATAN, 18 September 2026 — Mengonsumsi makanan bergizi gratis seyogyanya menyehatkan, bukan justru memicu kekhawatiran jatuh sakit. Namun, serangkaian keluhan kesehatan setelah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini muncul di Kabupaten Lampung Selatan. ‎Sebanyak 11 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma’arif, Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, mengalami muntah-muntah dan sakit perut setelah menyantap menu program MBG dari Dapur SPPG 03 Pematang Pasir. Mereka harus dilarikan ke Puskesmas Rawat Inap Ketapang dan klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. ‎”Setelah jam istirahat berakhir, para siswa kembali masuk kelas. Sekitar satu setengah jam kemudian, sejumlah anak mulai mengeluh sakit perut dan mual. Saya pun segera mengonfirmasi hal ini kepada pihak SPPG. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi. Tak lama kemudian, petugas SPPG datang ke sekolah untuk melakukan pemeriksaan,” ujar Khoirudin. ‎Awalnya, empat siswa yang mengeluhkan mulas dan mual dibawa ke Puskesmas Rawat Inap Ketapang. Selang setengah jam, Khoirudin menerima laporan dari guru bahwa empat siswa lainnya mengalami keluhan serupa. Tiga siswa lagi kemudian ikut merasakan hal yang sama, sehingga total berjumlah 11 orang yang mendapat perawatan. ‎”Kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi. Menurut keterangan petugas medis, satu siswa harus dirawat inap untuk diinfus. Di sekolah kami, ada 80 siswa yang menerima program MBG,” lanjut Khoirudin. ‎Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Ketapang, dr. Sutji Mendrofa, membenarkan pihaknya menerima siswa-siswa tersebut. ‎”Sekitar pukul 12.00 siang, ada empat anak dibawa ke UGD Puskesmas Rawat Inap Ketapang dengan keluhan utama muntah-muntah setelah menyantap makanan program MBG di sekolah,” kata Sutji. ‎Para siswa ditangani sesuai prosedur standar, termasuk pemberian obat anti-mual dan pengamatan. ‎”Dari lima siswa yang semula dirawat, empat orang telah diperbolehkan pulang, dan satu orang harus menjalani perawatan inap,” jelasnya. ‎Temuan kondisi di dalam Dapur SPPG 03 Pematang Pasir memperkuat usulan agar SPPG tersebut ditutup permanen.Dimana Dapur yang memicu keracunan dinilai tak penuhi syarat. ‎(Kaperwil Mdy)

Read More

IPAL SPPG Way Gelam Baru Dibenahi Setelah Viral dan DLH Turun, Warga Pertanyakan: Bagaimana Tanggung Jawab dan Kompensasi atas Dampak yang Dirasakan?

admin_06 mins

Tajam24Jam.Com LAMPUNG SELATAN, 18 September 2026 — Persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Way Gelam, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, kini memasuki babak baru. Setelah persoalan dugaan pencemaran lingkungan menjadi perhatian publik dan pemberitaan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Selatan turun ke lapangan, pihak SPPG Way Gelam melakukan pembenahan sistem pengolahan limbah. Pembenahan tersebut, sebagaimana diberitakan sebelumnya, dilakukan dengan memasang satu unit bio tank berkapasitas 2.500 liter serta satu unit filter sebagai bagian dari sistem pengolahan air limbah yang berasal dari aktivitas dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala SPPG Way Gelam, Hariska Putra, menyampaikan bahwa pembenahan dilakukan untuk memastikan air limbah dari proses produksi makanan dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan gangguan maupun pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Langkah tersebut tentu patut diapresiasi sebagai upaya perbaikan. Namun, muncul pertanyaan lain yang kini layak dijawab secara terbuka. Jika pembenahan IPAL baru dilakukan setelah persoalan menjadi sorotan publik dan DLH turun ke lapangan, bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap warga Dusun III Desa Way Gelam yang sebelumnya mengaku terdampak? Persoalan lingkungan tidak semata-mata selesai hanya karena sarana IPAL telah diperbaiki. Warga berhak mendapatkan kepastian bahwa kondisi lingkungan mereka benar-benar telah dipulihkan dan tidak lagi menimbulkan gangguan. Karena itu, masyarakat juga patut mempertanyakan apakah sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan kualitas air limbah, pengujian terhadap efektivitas sistem IPAL, serta pemantauan terhadap saluran lingkungan yang diduga terdampak. Publik juga mempertanyakan posisi Pemerintah Desa Way Gelam. Apakah pemerintah desa akan dilibatkan dalam proses evaluasi dan pemulihan lingkungan? Apakah ada mekanisme penyelesaian keluhan warga? Dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan resmi terbukti terdapat kerugian akibat pencemaran, bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang terdampak? Pertanyaan mengenai kompensasi pun menjadi bagian dari aspirasi warga. Perlu ditegaskan, kompensasi bukan berarti otomatis harus diberikan hanya karena terjadi pemberitaan atau keluhan masyarakat. Dasarnya harus berdasarkan fakta, hasil pemeriksaan, bukti dampak, dan ketentuan hukum yang berlaku. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup dapat mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, pembenahan IPAL merupakan satu langkah penting, tetapi bukan berarti seluruh persoalan otomatis selesai. Ada setidaknya tiga hal yang kini perlu dijelaskan kepada publik: Pertama, apakah setelah pemasangan bio tank dan filter tersebut air limbah telah memenuhi ketentuan baku mutu yang berlaku? Kedua, apakah ada hasil pemeriksaan atau pengujian resmi dari DLH yang menunjukkan kondisi lingkungan setelah dilakukan pembenahan? Ketiga, bagaimana mekanisme penyelesaian terhadap keluhan atau kerugian warga yang mengaku terdampak sebelum pembenahan dilakukan? Masyarakat Dusun III Desa Way Gelam juga patut mendapatkan ruang untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh penjelasan secara terbuka. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa persoalan lingkungan baru bergerak setelah “viral” dan mendapat sorotan media. Sebab prinsip pengelolaan lingkungan seharusnya berjalan melalui pencegahan, pengawasan dan penanganan sejak awal, bukan menunggu persoalan menjadi konsumsi publik. Dalam konteks ini, perhatian juga perlu diarahkan kepada DLH Kabupaten Lampung Selatan. Masyarakat berhak mengetahui hasil pengawasan lapangan, tindakan yang telah dilakukan, serta apakah sistem IPAL yang kini dipasang telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi ketentuan. Sementara pihak SPPG Way Gelam juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai kapan persoalan IPAL pertama kali diketahui, langkah perbaikan yang telah dilakukan, serta mekanisme untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Persoalan IPAL boleh dinyatakan “sudah dibenahi”. Tetapi pertanggungjawaban terhadap dampak yang sebelumnya dikeluhkan warga tetap perlu dijelaskan secara transparan. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan bio tank baru, sementara pertanyaan lama tentang lingkungan, pengawasan, tanggung jawab dan hak warga justru belum memperoleh jawaban. Publik kini menunggu penjelasan dari SPPG Way Gelam, Pemerintah Desa Way Gelam, dan DLH Kabupaten Lampung Selatan: setelah IPAL dibenahi, bagaimana bentuk pemulihan, pengawasan, dan penyelesaian terhadap warga yang sebelumnya mengeluhkan dampak limbah tersebut? Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya terpasangnya satu unit bio tank, tetapi apakah lingkungan benar-benar pulih dan masyarakat memperoleh kepastian serta perlindungan. (Red/Tim)

Read More

Rp993,6 Juta Jalan Banjar Sari–Purwodadi Disorot, BPAN Siapkan Laporan ke APH: PUPR Didesak Buka Spesifikasi dan Uji Struktur Beton

admin_08 mins

Tajam24Jam.Com LAMPUNG SELATAN, 16 September 2026 — Proyek Rekonstruksi Jalan Ruas Banjar Sari–Purwodadi (R.119) dengan nilai kontrak Rp993.610.069 menjadi sorotan setelah ditemukan kondisi permukaan jalan yang mengalami keretakan dan persoalan pada sejumlah titik. Sorotan terhadap proyek yang menggunakan anggaran pemerintah tersebut kini tidak lagi sebatas mempertanyakan kondisi permukaan jalan. Publik meminta Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan membuka secara transparan dokumen teknis serta memastikan apakah struktur jalan yang terpasang benar-benar sesuai dengan gambar rencana, RKS, spesifikasi teknis dan kontrak pekerjaan. Terlebih, muncul dorongan agar pemeriksaan tidak berhenti pada pengamatan visual. Pemeriksaan lapangan secara teknis diperlukan untuk mengetahui kondisi lapisan konstruksi yang berada di bawah permukaan beton. BPAN Siapkan Langkah Pelaporan ke APH Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara (BPAN), Ahmad Yani Tajir, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menyatakan bahwa temuan maupun informasi yang berkembang terkait proyek jalan tersebut akan menjadi bahan untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut. Apabila dari hasil penelusuran ditemukan indikasi penyimpangan yang memiliki dasar dan bukti yang cukup, pihaknya menyatakan akan membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) untuk mendapatkan pemeriksaan sesuai kewenangan. “Yang kami dorong adalah keterbukaan dan pemeriksaan berdasarkan data. Jangan sampai persoalan proyek bernilai hampir Rp1 miliar hanya dijawab secara normatif. Kalau memang sesuai kontrak, tunjukkan dokumennya dan hasil pemeriksaannya. Kalau ditemukan ketidaksesuaian, tentu harus diproses sesuai ketentuan,” demikian pokok sorotan yang disampaikan BPAN. Rencana pelaporan tersebut bukan berarti menyimpulkan telah terjadi tindak pidana. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya penyimpangan tetap harus didasarkan pada dokumen kontrak, hasil pemeriksaan teknis, pengukuran volume, hasil uji mutu dan bukti lainnya. Jangan Hanya Periksa Permukaan Beton Dalam pekerjaan perkerasan beton, kondisi permukaan memang penting, tetapi tidak otomatis menggambarkan keseluruhan kualitas struktur. Karena itu, DPUPR bersama konsultan pengawas dan pihak terkait didesak menjelaskan sedikitnya: Dalam ketentuan pengadaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pembayaran. Artinya, transparansi mengenai hasil pemeriksaan menjadi bagian penting untuk menjelaskan kepada publik bagaimana pekerjaan tersebut dinilai dan dibayarkan. Test Pit di Titik Retak Diminta Dilakukan Untuk menghindari perdebatan berdasarkan asumsi, pemeriksaan fisik melalui test pit atau pembongkaran uji pada titik yang representatif dapat menjadi salah satu metode untuk mengetahui susunan lapisan konstruksi yang sebenarnya, sepanjang dilakukan sesuai prosedur teknis dan kewenangan pihak yang berkompeten. Titik pemeriksaan dapat diprioritaskan pada lokasi yang mengalami retak, ambles atau indikasi persoalan lainnya. Dari pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah lapisan konstruksi dan dimensinya sesuai dengan dokumen kontrak. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan pekerjaan telah sesuai, hasil tersebut sekaligus dapat menjadi jawaban terhadap kekhawatiran masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, perlu dijelaskan secara terukur mengenai jenis ketidaksesuaian, volume yang terdampak, mutu pekerjaan, nilai pekerjaan serta langkah perbaikan atau tindak lanjut sesuai kontrak dan ketentuan yang berlaku. PUPR Didesak Buka Data Teknis Ada sejumlah pertanyaan yang kini patut dijawab secara terbuka oleh pihak terkait. Pertama, apa spesifikasi lengkap perkerasan beton pada proyek Ruas Banjar Sari–Purwodadi (R.119)? Kedua, apakah LC memang dipersyaratkan dalam gambar rencana dan RKS? Jika iya, berapa ketebalannya? Ketiga, bagaimana hasil pemeriksaan tanah dasar dan lapisan pondasi? Keempat, berapa mutu beton yang dipersyaratkan dan bagaimana hasil pengujian mutu beton? Kelima, apakah terdapat ketentuan penggunaan dowel dan tie bar? Keenam, apakah keretakan yang ditemukan telah diperiksa penyebabnya oleh tenaga teknis yang berkompeten? Ketujuh, bagaimana hasil pengukuran volume pekerjaan dan dokumen pemeriksaan yang menjadi dasar pembayaran? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar persoalan tidak berkembang menjadi tudingan tanpa dasar. Bukan Vonis, Tetapi Harus Bisa Dibuktikan Redaksi menegaskan bahwa sorotan terhadap proyek ini bukan vonis terhadap CV Betik Gawi Jejama selaku kontraktor, konsultan pengawas maupun DPUPR Lampung Selatan. Keretakan atau kondisi permukaan jalan juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran kontrak. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis. Karena itu, seluruh pihak yang terkait memiliki ruang untuk memberikan penjelasan dan hak jawab. Pers sendiri memiliki fungsi melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umum. UU Pers juga mengatur kewajiban pers melayani hak jawab. Publik Menunggu Jawaban Berbasis Data Kini publik menunggu apakah DPUPR Lampung Selatan bersedia membuka data teknis dan melakukan pemeriksaan yang dapat menjelaskan kondisi sebenarnya. Sebab persoalan utamanya bukan sekadar apakah jalan terlihat bagus atau terdapat retakan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: Apakah setiap lapisan konstruksi, mutu material, volume pekerjaan dan pembayaran pada proyek senilai Rp993,6 juta tersebut benar-benar sesuai dengan kontrak? Jika sesuai, buktikan melalui dokumen dan hasil pemeriksaan. Jika terdapat ketidaksesuaian, jelaskan secara terbuka dan lakukan tindak lanjut sesuai ketentuan. Sementara itu, Lembaga Aliansi Indonesia BPAN menyatakan akan melakukan penelusuran dan menyiapkan langkah pelaporan kepada APH apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti yang memadai. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada CV Betik Gawi Jejama, konsultan pengawas, DPUPR Kabupaten Lampung Selatan maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, hasil pengujian, pengukuran volume, pembayaran dan kondisi aktual pekerjaan. Penulis Tim

Read More

Semarak HUT RI ke-81, Dapur MBG Karya Mulia Sari 2 Gelar Beragam Perlombaan, Bhayangkari Polres Kalianda Turut Meriahkan Kegiatan

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com Candipuro Lampung Selatan, 23 Agustus 2026 — Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Dapur MBG Karya Mulia Sari 2 menggelar berbagai kegiatan perlombaan yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mempererat tali silaturahmi, serta membangun semangat kebersamaan di tengah masyarakat dan para pelaksana kegiatan. Suasana semakin semarak dengan turut hadirnya Ibu-ibu Bhayangkari dari Polres Kalianda bersama rombongan. Kehadiran mereka mendapat sambutan hangat dan menjadi bagian penting dalam memeriahkan rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 yang digelar di lingkungan Dapur MBG Karya Mulia Sari 2. Berbagai perlombaan digelar dengan melibatkan peserta dari berbagai unsur. Gelak tawa, semangat berkompetisi dan kebersamaan terlihat sepanjang kegiatan. Meski bersifat hiburan, setiap perlombaan tetap membawa pesan penting tentang sportivitas, kekompakan dan semangat gotong royong. Kehadiran Bhayangkari bersama rombongan juga menunjukkan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan bukan hanya sekadar seremoni tahunan, tetapi dapat menjadi ruang untuk memperkuat hubungan sosial antara berbagai elemen masyarakat. “Kegiatan seperti ini bukan hanya untuk mencari siapa yang menang atau kalah. Yang paling penting adalah kebersamaan, silaturahmi dan bagaimana semangat kemerdekaan dapat dirasakan oleh semua,” demikian semangat yang tercermin dalam kegiatan tersebut. Dapur MBG Karya Mulia Sari 2 menjadikan momentum HUT RI ke-81 sebagai kesempatan untuk membangun suasana kerja dan lingkungan yang lebih kompak. Semangat tersebut dinilai penting karena keberhasilan sebuah kegiatan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas dan program, tetapi juga oleh kekompakan seluruh pihak yang terlibat. Lebih jauh, kegiatan ini menjadi gambaran bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana namun memiliki dampak sosial yang besar. Perlombaan, kebersamaan dan keterlibatan berbagai pihak menjadi sarana untuk mempererat hubungan sekaligus menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada generasi penerus. Kehadiran rombongan Bhayangkari Polres Kalianda turut memberikan warna tersendiri. Mereka tidak hanya hadir sebagai tamu, tetapi juga ikut berbaur dan memeriahkan kegiatan sehingga suasana berlangsung semakin akrab dan penuh kekeluargaan. Semangat HUT RI ke-81 pun diharapkan tidak berhenti pada kegiatan perlombaan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti persatuan, gotong royong, kepedulian dan kebersamaan, diharapkan dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat “Indonesia Tangguh, Indonesia Bersatu”, kegiatan di Dapur MBG Karya Mulia Sari 2 menjadi salah satu bentuk sederhana dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, mempererat persaudaraan dan membangun kebersamaan. Peringatan HUT RI ke-81 akhirnya bukan sekadar tentang merayakan bertambahnya usia kemerdekaan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus terus diisi dengan kerja nyata, kepedulian, persatuan dan kontribusi positif bagi masyarakat. Semarak perlombaan boleh berakhir, tetapi semangat kemerdekaan dan kebersamaan diharapkan terus menyala.(Kaperwil Mdy) Penulis Tim

Read More

BNNK Lampung Selatan Ucapkan Selamat HUT RI KE-81: “Mari Wujudkan Lampung Selatan BERSINAR”

admin_02 mins

Tajam24Jam.Com Lampung Selatan, 17 Agustus 2026 – Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, S.E., M.M., mengajak seluruh masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif dan menjauhi narkoba. Senin, /17/08/2026. “Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Kemerdekaan ini adalah momentum kita untuk bersatu, berdaulat, dan membangun negeri. Saya mengajak seluruh warga Lampung Selatan untuk mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, semangat gotong royong, dan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkotika,” ujar AKBP Rahmad Hidayat. Beliau menegaskan bahwa peringatan HUT RI harus menjadi pengingat untuk memperkuat program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN. “Narkoba adalah musuh bersama yang merusak generasi bangsa. Di usia kemerdekaan yang ke-81 ini, mari kita wujudkan Lampung Selatan BERSINAR (Bersih Narkoba) sebagai wujud dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045,” tambahnya. Dalam kesempatan ini, BNNK Lampung Selatan juga mengimbau masyarakat untuk terus waspada terhadap modus baru peredaran narkoba, khususnya yang menyasar kalangan remaja dan tempat keramaian. “Jika mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas peredaran gelap narkotika, segera laporkan ke pihak berwajib atau langsung ke kantor BNNK Lampung Selatan. Identitas pelapor akan kami jamin kerahasiaannya,” tegasnya. AKBP Rahmad Hidayat menutup ucapannya dengan harapan agar momentum kemerdekaan ini menjadikan Lampung Selatan semakin maju, aman, dan bebas dari narkoba. “Merdeka! Lampung Selatan Hebat, Lampung Selatan BERSINAR,” tutupnya. (Mdn) Penulis Tim

Read More

Polisi Limpahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Tambang Ilegal ke Kejari Lampung Selatan

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com LAMPUNG SELATAN, 10 Juni 2026 – Penanganan perkara dugaan pertambangan batu sabes tanpa izin di Dusun Batu Payung, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan memasuki babak baru. Satreskrim Polres Lampung Selatan resmi melimpahkan tersangka JE (56) warga Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Rabu (10/6/2026), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa peneliti. Kanit Tipidter Satreskrim Polres Lampung Selatan, IPDA Deni Ardiansyah, S.H., M.H., mengatakan bahwa pelimpahan tahap II dilakukan setelah seluruh proses penyidikan dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti.“Hari ini kami telah melaksanakan pelimpahan tersangka atas nama JE (56). Pelimpahan ini merupakan tindak lanjut setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21,” kata Deni. Dalam pelimpahan tahap II tersebut, penyidik turut menyerahkan sejumlah barang bukti yang sebelumnya diamankan saat pengungkapan kasus. Barang bukti tersebut antara lain satu unit alat berat merek Hitachi warna oranye, satu unit alat berat merek CAT warna kuning, satu unit truk Fuso Mitsubishi, satu unit dump truck Toyota Dyna, serta satu unit Colt Diesel Mitsubishi yang diduga digunakan dalam aktivitas pertambangan batu sabes tanpa izin di wilayah Katibung. Deni menjelaskan, perkara tersebut bermula dari pengungkapan aktivitas pertambangan batu sabes tanpa izin di Dusun Batu Payung, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam pengungkapan kasus itu, penyidik mengamankan seorang pria bernama JE (56) yang diduga melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. “Pada saat pengungkapan, tersangka diduga melakukan aktivitas penambangan batu sabes tanpa izin dengan menggunakan alat berat di lokasi tambang. Dari hasil penyidikan yang kami lakukan, perkara tersebut kemudian diproses hingga akhirnya dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan,” ujarnya. Menurut Deni, keberhasilan pelimpahan perkara tersebut merupakan hasil kerja berkesinambungan yang dilakukan penyidik sejak proses penyelidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, hingga koordinasi intensif dengan pihak kejaksaan. “Penanganan perkara tidak berhenti pada saat pengungkapan saja. Kami memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur sampai dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa, sehingga perkara dapat segera disidangkan dan memperoleh kepastian hukum,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa Polres Lampung Selatan akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai bentuk aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara serta merusak lingkungan.“Kami berkomitmen untuk menindak setiap aktivitas pertambangan tanpa izin. Selain merugikan negara, kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan gangguan terhadap masyarakat sekitar,” tegas Deni. Dengan dilaksanakannya pelimpahan tahap II ini, proses hukum terhadap tersangka Jonly Edison kini memasuki tahap penuntutan dan selanjutnya akan disidangkan di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penulis Tim

Read More