Tag: #GRIB Jaya

Tajam24Jam.Com JAMBI, 7 September 2026 — Polemik terkait kehadiran sejumlah orang yang mengatasnamakan tokoh masyarakat dalam kegiatan organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya di Jambi kembali memanas. Kemas Afrizal secara tegas membantah bahwa dirinya maupun Raden Fahru merupakan perwakilan Keluarga Besak Raden dan Kemas, terlebih sebagai tokoh tuo kampung dalam kegiatan tersebut. Penegasan itu disampaikan Kemas Afrizal melalui sambungan telepon kepada Ketua Umum Keluarga Besak Raden Melayu Jambi (RMJ). Menurutnya, kehadirannya bersama pihak GRIB hanya sebatas silaturahmi secara pribadi, karena sudah lama tidak bertemu. “Raden Fahru dan Kemas Afrizal bukan perwakilan keluarga besak Raden dan Kemas, dan bukan tokoh tuo kampung. Kehadiran GRIB itu hanya silaturahmi pribadi,” demikian penjelasan Kemas Afrizal sebagaimana disampaikan melalui komunikasi telepon tersebut. Ia juga menegaskan, jika kemudian muncul pemberitaan yang menyebut dirinya atau pihak tertentu sebagai perwakilan keluarga besar maupun tokoh masyarakat, hal tersebut merupakan tafsir media. “Kalau soal judul berita yang menyebut perwakilan, itu pandai-pandai media saja. Saya masih orang GRIB,” tegasnya. Di sisi lain, Keluarga Besak Raden Melayu Jambi (RMJ) yang juga merupakan bagian dari Kito Anak Jambi Bersatu, menyatakan sikap kritis terhadap keberadaan ormas yang dinilai membawa-bawa nama masyarakat Jambi dalam setiap gerakannya. Kito Anak Jambi Bersatu disebut terdiri dari Putra Asli Jambi, Putera Daerah Jambi, dan Putera Jambi, termasuk persatuan putera Jambi yang berasal dari wilayah timur. Kelompok tersebut menilai masyarakat Jambi tidak boleh begitu saja diklaim sebagai bagian dari kepentingan kelompok tertentu, terlebih jika dalam aksi-aksi demonstrasi terdapat pernyataan yang menyerang atau menghujat pimpinan daerah. Sorotan juga diarahkan terhadap salah satu poin tuntutan GRIB dalam aksinya, khususnya poin e, yang meminta agar DPD GRIB Provinsi Jambi dan DPC GRIB kabupaten/kota diperdayakan dalam pengelolaan sumber daya alam di Jambi. Pernyataan tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan besar. Jika sebuah organisasi mengatasnamakan perjuangan masyarakat dan pada saat yang sama meminta keterlibatan dalam pengelolaan sumber daya alam, publik berhak mempertanyakan apakah gerakan tersebut benar-benar murni memperjuangkan kepentingan masyarakat atau terdapat kepentingan organisasi di baliknya. “Jangan bawa-bawa nama masyarakat Negeri Melayu Jambi. Jangan berorasi dan menghujat pemimpin Jambi, tetapi di dalam tuntutan ternyata ada permintaan untuk ikut mengelola sumber daya alam. Ini harus menjadi perhatian masyarakat,” demikian sikap yang disampaikan pihak Kito Anak Jambi Bersatu. Mereka menegaskan tidak ingin masyarakat Jambi dibuat resah oleh keberadaan organisasi atau kelompok mana pun yang datang kemudian mengklaim diri sebagai representasi rakyat Jambi. “Baru datang, jangan kemudian timbul keinginan nak berajo-rajo di kampung rajo,” tegasnya. Selain itu, Kito Anak Jambi Bersatu juga menyoroti identitas dan basis kewilayahan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Jambi. Mereka menyebut keberadaan organisasi tersebut memiliki alamat yang dikaitkan dengan Desa Tanjung Raden, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yang secara historis dan administratif bukan wilayah yang disebut sebagai Seberang. Karena itu, mereka mengingatkan agar persoalan identitas kelompok, wilayah, dan representasi masyarakat tidak dicampuradukkan dengan klaim sebagai representasi seluruh masyarakat Negeri Melayu Jambi. “Jambi punya masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan banyak elemen yang selama ini menjaga daerah ini. Jangan karena membawa nama organisasi kemudian merasa paling berhak berbicara atas nama seluruh rakyat Jambi,” ujarnya. Polemik ini kini menjadi perhatian karena menyangkut persoalan siapa yang sebenarnya berhak mengatasnamakan masyarakat Jambi, sekaligus sejauh mana sebuah organisasi dapat membawa identitas masyarakat dalam aksi politik maupun sosialnya. Kito Anak Jambi Bersatu menyatakan akan terus mengawal dinamika tersebut dan mengingatkan seluruh pihak agar tidak menggunakan nama masyarakat Jambi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Penulis Tim

Tajam24Jam.Com JAMBI, 5 September 2026 — Polemik terkait keberadaan organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya di Provinsi Jambi kembali mencuat. Persoalan tersebut salah satunya berkaitan dengan penyebutan sejumlah nama yang dikaitkan sebagai tokoh masyarakat maupun perwakilan Keluarga Besar Raden dan Kemas. Kemas Afrizal secara tegas membantah dirinya maupun Raden Fahru merupakan perwakilan Keluarga Besar Raden dan Kemas, termasuk disebut sebagai tokoh tuo kampung dalam kegiatan yang melibatkan GRIB Jaya. Klarifikasi tersebut disampaikan Kemas Afrizal melalui sambungan telepon kepada Ketua Umum Keluarga Besar Raden Melayu Jambi (RMJ). Menurut Kemas, kehadirannya bersama pihak GRIB Jaya dalam kegiatan tersebut hanya sebatas silaturahmi secara pribadi karena sudah lama tidak bertemu.“Raden Fahru dan Kemas Afrizal bukan perwakilan keluarga besak Raden dan Kemas, dan bukan tokoh tuo kampung. Kehadiran GRIB itu hanya silaturahmi pribadi,” ujar Kemas sebagaimana disampaikan dalam komunikasi tersebut. Kemas juga menegaskan bahwa dirinya masih merupakan bagian dari GRIB. Ia menyebut apabila terdapat pemberitaan yang menempatkan dirinya sebagai perwakilan keluarga besar atau tokoh masyarakat, hal tersebut merupakan penafsiran media.“Kalau soal judul berita yang menyebut perwakilan, itu pandai-pandai media saja. Saya masih orang GRIB,” tegasnya. RMJ Soroti Klaim Atas Nama Masyarakat JambiSementara itu, Keluarga Besar Raden Melayu Jambi (RMJ), yang disebut menjadi bagian dari Kito Anak Jambi Bersatu, turut menyampaikan sikap terkait dinamika keberadaan GRIB Jaya di Jambi. Pihak Kito Anak Jambi Bersatu menilai tidak semestinya nama masyarakat Jambi diklaim sebagai representasi kepentingan organisasi atau kelompok tertentu tanpa dasar yang jelas.Mereka juga menyoroti pernyataan-pernyataan yang muncul dalam aksi demonstrasi, khususnya apabila terdapat narasi yang dinilai menyerang atau menghujat pimpinan daerah. Sorotan lainnya diarahkan pada salah satu poin tuntutan GRIB Jaya, khususnya poin e, yang disebut meminta agar DPD GRIB Provinsi Jambi dan DPC GRIB kabupaten/kota diperdayakan dalam pengelolaan sumber daya alam di Jambi.Poin tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dan penjelasan lebih lanjut. Menurut Kito Anak Jambi Bersatu, publik berhak mengetahui maksud dari tuntutan tersebut, terutama apabila sebuah organisasi mengatasnamakan perjuangan masyarakat sekaligus meminta keterlibatan dalam pengelolaan sumber daya alam.“Jangan bawa-bawa nama masyarakat Negeri Melayu Jambi. Jangan berorasi dan menghujat pemimpin Jambi, tetapi di dalam tuntutan ternyata ada permintaan untuk ikut mengelola sumber daya alam. Ini harus menjadi perhatian masyarakat,” tegas pihak Kito Anak Jambi Bersatu.“Jangan Berajo-Rajo di Kampung Rajo” Selain persoalan tuntutan, Kito Anak Jambi Bersatu juga mengingatkan agar tidak ada kelompok tertentu yang mengklaim sebagai representasi seluruh masyarakat Jambi.“Baru datang, jangan kemudian timbul keinginan nak berajo-rajo di kampung rajo,” ujarnya. Mereka juga menyoroti persoalan identitas dan basis kewilayahan organisasi yang disebut-sebut mengaitkan alamatnya dengan Desa Tanjung Raden, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Menurut mereka, persoalan identitas dan wilayah perlu ditempatkan secara tepat dan tidak dicampuradukkan dengan klaim sebagai representasi seluruh masyarakat Negeri Melayu Jambi.“Jambi punya masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan banyak elemen yang selama ini menjaga daerah ini. Jangan karena membawa nama organisasi kemudian merasa paling berhak berbicara atas nama seluruh rakyat Jambi,” katanya. Diminta Tidak Mengatasnamakan Seluruh Rakyat JambiPolemik ini menjadi perhatian karena menyangkut persoalan representasi masyarakat dan penggunaan identitas masyarakat Jambi dalam kegiatan organisasi maupun penyampaian aspirasi di ruang publik. Kito Anak Jambi Bersatu menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut. Mereka meminta seluruh pihak menjaga kondusivitas serta tidak menggunakan nama masyarakat Jambi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sementara itu, untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, klarifikasi dari pengurus GRIB Jaya terkait poin tuntutan yang dipersoalkan serta posisi organisasi terhadap klaim representasi masyarakat Jambi masih diperlukan. Penulis Tim