September 12, 2026

Tag: #DPR RI

DR. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.: PENDIDIKAN BUKAN SOAL ANGKA, TAPI MASA DEPAN GENERASI BANGSA

admin_02 mins

Tajam24Jam.Com JAKARTA, 31 Agustus 2026 — Anggota Komisi X DPR RI, Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak boleh sekadar diukur dari besaran angka maupun alokasi anggaran semata. Pendidikan adalah investasi paling berharga bagi masa depan seluruh generasi bangsa. “Pendidikan bukan hanya soal angka dan anggaran, tetapi tentang masa depan generasi bangsa. Setiap rupiah yang dialokasikan harus tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Dr. H. Muhammad Kadafi dalam pernyataannya, Senin (31/8/2026). Menurutnya, anggaran pendidikan yang besar tidak akan bermakna jika tidak dirasakan langsung oleh warga yang membutuhkan. Dana yang disalurkan harus dipastikan sampai ke sekolah, ke guru, dan ke peserta didik tanpa terpotong atau terbuang di jalur birokrasi. “Kita harus memastikan setiap sen yang dikelola benar-benar berfungsi: meningkatkan kualitas pengajaran, memperbaiki fasilitas yang rusak, membantu anak-anak yang kesulitan, serta menjamin akses pendidikan yang merata hingga ke pelosok desa,” tegasnya. Dr. Kadafi menambahkan, kebijakan pendidikan harus lahir dari mendengar langsung suara masyarakat, bukan sekadar disusun di ruangan tertutup. Pembangunan pendidikan yang benar adalah yang menyentuh kehidupan nyata, mencerdaskan tanpa memandang latar belakang, dan membuka peluang setara bagi setiap anak bangsa. “Keadilan dalam pendidikan berarti tidak ada anak yang tertinggal karena keterbatasan biaya, lokasi, maupun kondisi keluarga. Itulah tujuan utama kita menyusun kebijakan dan mengawasi penggunaan anggaran,” pungkasnya. (Kaperwil Mdy) Penulis Tim

Read More

Untuk Persatuan Indonesia, PWI Pusat dan Hotman Paris Sepakat Akhiri Polemik

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com Jakarta, 28 Juli 2026 – Semangat #UntukPersatuanIndonesia menjadi landasan pertemuan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, dengan Hotman Paris Hutapea yang dimediasi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (28/7). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan tersebut menghasilkan kesepahaman untuk mengakhiri polemik melalui dialog, saling menghormati, serta mengedepankan persatuan bangsa. Dalam pertemuan tersebut, Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua Umum PWI Pusat dan seluruh insan pers atas pernyataannya yang sebelumnya menimbulkan keberatan di kalangan wartawan. Permintaan maaf tersebut diterima sebagai bentuk itikad baik dan komitmen untuk membangun hubungan yang saling menghormati antara profesi advokat dan profesi wartawan. Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa sejak awal langkah hukum yang ditempuh PWI bukan dilandasi semangat permusuhan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dalam menjaga kehormatan, martabat, dan profesionalisme profesi wartawan. “PWI berkewajiban menjaga kehormatan profesi wartawan. Ketika ada pernyataan yang dipandang merendahkan martabat wartawan, organisasi harus hadir dan bersikap. Namun ketika telah ada kesadaran, permintaan maaf yang tulus, serta komitmen untuk saling menghormati, maka PWI juga berkewajiban mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan persatuan bangsa,” ujar Akhmad Munir. Menurutnya, langkah hukum yang ditempuh PWI telah mencapai tujuan utamanya, yakni memulihkan kehormatan profesi wartawan serta menegaskan bahwa insan pers sebagai salah satu pilar demokrasi harus dihormati oleh siapa pun. “Penyelesaian ini bukan berarti membenarkan pernyataan yang pernah disampaikan. Justru melalui proses ini, tujuan menjaga martabat wartawan telah tercapai. Setelah ada permintaan maaf dan komitmen untuk tidak mengulangi, maka yang harus dikedepankan adalah semangat persatuan Indonesia,” tegasnya. Akhmad Munir menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang telah memediasi pertemuan tersebut sehingga persoalan dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif dan bermartabat. Sejalan dengan kesepahaman yang telah dicapai, PWI Pusat akan menindaklanjuti proses administrasi pencabutan laporan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. PWI Pusat berharap penyelesaian ini menjadi contoh bahwa setiap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog, saling menghormati, serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. “Persatuan Indonesia adalah kepentingan yang lebih besar. PWI akan tetap teguh menjaga kehormatan profesi wartawan, namun ketika tujuan tersebut telah tercapai melalui permintaan maaf, dialog, dan saling menghormati, maka semangat persatuan bangsa harus kita kedepankan. Itulah makna penyelesaian yang bermartabat,” tutup Akhmad Munir. Penulis Tim

Read More

Marin Nusantara Apresiasi Tambahan Anggaran Kapal Perintis Rp209 Miliar, Dorong Penguatan Layanan dan Keselamatan Pelayaran

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com JAKARTA, 22 Juli 2026 – Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Pemerintah yang menyetujui tambahan anggaran operasional kapal perintis sebesar Rp209 miliar mendapat apresiasi dari lembaga kajian kemaritiman Maritim Research Institute (Marin Nusantara).Tambahan anggaran tersebut dialokasikan kepada dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pelayaran, yakni PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI sebesar Rp139 miliar dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebesar Rp70 miliar. Anggota Dewan Penasehat Bidang Infrastruktur Marin Nusantara, Akbar Ikramsyah, menilai kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas laut nasional, khususnya bagi masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Menurutnya, kapal perintis memiliki peran strategis yang jauh melampaui fungsi sebagai alat transportasi. Bagi masyarakat kepulauan, kapal perintis merupakan urat nadi kehidupan yang menopang mobilitas warga, distribusi logistik, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.“Keberadaan kapal perintis sangat penting untuk mempermudah akses masyarakat antarpulau, menjaga kelancaran distribusi bahan pokok agar harga tetap stabil, serta mendorong aktivitas perdagangan dan perekonomian di wilayah kepulauan,” ujar Akbar. Marin Nusantara berharap tambahan anggaran tersebut tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.Akbar menekankan sedikitnya tiga aspek yang perlu menjadi prioritas dalam pemanfaatan anggaran tersebut, yakni peningkatan kualitas layanan kepada penumpang, peningkatan keandalan armada agar seluruh kapal beroperasi dalam kondisi prima, serta penguatan standar keselamatan pelayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah sebagai regulator bersama operator transportasi laut juga diminta terus melakukan pengawasan terhadap seluruh armada agar memenuhi persyaratan kelaiklautan (seaworthiness), standar operasional, dan regulasi keselamatan pelayaran. Menurut Marin Nusantara, pengawasan yang konsisten akan memperkuat keandalan sistem transportasi laut nasional sekaligus memastikan manfaat konektivitas benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di kawasan terdepan, terluar, dan terpencil Indonesia. Dengan dukungan anggaran yang memadai serta pengelolaan yang efektif, diharapkan layanan kapal perintis semakin berkualitas, aman, dan mampu memperkuat pemerataan pembangunan serta konektivitas maritim di seluruh Nusantara. Penulis Tim

Read More