September 12, 2026

Tag: #DewanPimpinanPusat/DPP

Hasil Survei Lapangan, PWDPI Bakal Anugerahi Penghargaan Dua Mitra SPPG

admin_02 mins

Tajam24Jam.Com BANDAR LAMPUNG, 2 September 2026 — Penghargaan PWDPI Award Sustainability 2026 juga akan diserahkan kepada dua mitra penyedia pangan bergizi pada puncak peringatan HUT Ke-4 PWDPI, tanggal 22 September 2026. Para penerima dipilih berdasarkan hasil survei langsung di lapangan. Dua penerima penghargaan tersebut adalah Sri Rahayu, pemilik Mitra SPPG Lempuyang, Bandar 02, Kabupaten Lampung Tengah, serta Sri Setyo Lestari, Mitra SPPG Sumber Jaya 3, Kabupaten Lampung Selatan. Ketua Umum DPP PWDPI, M. Nurullah RS, menjelaskan pemberian penghargaan ini bukan didasarkan rekomendasi semata, melainkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan langsung di lapangan. Hal ini untuk memastikan penerima benar-benar menunjukkan pelayanan prima, ketulusan, serta konsistensi dalam menyajikan makanan bergizi bagi masyarakat. “Kami tidak memilih berdasarkan siapa yang paling dikenal. Kami turun langsung, melihat, dan mendengar dari warga. Hasil survei di lapangan menunjukkan: Ibu Sri Rahayu dan Ibu Sri Setyo Lestari adalah mereka yang benar-benar melayani dengan hati, menjaga kualitas, dan dipercaya oleh masyarakat sekitar,” tegas M. Nurullah RS. Kepada Sri Rahayu, penghargaan diberikan atas keteguhan menjaga standar kebersihan dan kualitas gizi setiap hari, serta menjadikan dapur tempatnya mengabdi sebagai sumber harapan bagi anak-anak penerus bangsa. Sementara itu, Sri Setyo Lestari diapresiasi atas konsistensi menyediakan pangan yang sehat dan layak, serta kedekatan yang tulus dengan warga di lingkungannya. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan resmi pada acara puncak peringatan HUT Ke-4 PWDPI, 22 September 2026. PWDPI berharap penghargaan ini menjadi teladan, sehingga semakin banyak pihak yang melayani dengan tulus dan menjaga kualitas demi kesehatan masyarakat. (Humas PWDPI). Penulis Tim

Read More

RMJ Sesalkan Penyegelan Kantor Gubernur Jambi, Dinilai Tak Sejalan dengan Adat Melayu

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 26 Agustus 2026 — Keluarga Besar Raden Melayu Jambi (RMJ) menyayangkan aksi penyegelan Kantor Gubernur Jambi yang dilakukan organisasi kemasyarakatan (ormas) Grib Jaya saat menggelar unjuk rasa pada Rabu (26/8/2026). Tindakan tersebut dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai adat, kesantunan, dan kearifan lokal Melayu Jambi yang mengedepankan musyawarah dalam menyampaikan aspirasi.Pernyataan sikap itu disampaikan perwakilan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Raden Melayu Jambi. DPP RMJ menegaskan, Kantor Gubernur Jambi merupakan pusat pemerintahan sekaligus fasilitas pelayanan publik yang keberadaannya harus dijaga bersama. Menurut RMJ, menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketertiban, norma, serta aturan hukum yang berlaku. RMJ menilai tindakan penyegelan dan penggunaan simbol kekuatan secara frontal tidak semestinya dipertontonkan di hadapan masyarakat, khususnya di Tanah Melayu Jambi yang memiliki tradisi mengedepankan sopan santun dan penyelesaian persoalan melalui musyawarah.“Penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara. Namun, hak tersebut hendaknya disampaikan dengan tetap menjunjung tinggi norma, adab, ketertiban, serta adat istiadat yang berlaku,” demikian sikap DPP Raden Melayu Jambi. RMJ juga mengingatkan seluruh organisasi kemasyarakatan agar menjalankan aktivitas organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspirasi masyarakat, kata mereka, seharusnya menjadi sarana mencari solusi, bukan justru berpotensi menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat. Atas kejadian tersebut, DPP Raden Melayu Jambi mengimbau seluruh elemen masyarakat dan ormas di Provinsi Jambi untuk menahan diri serta mengedepankan komunikasi dan dialog.RMJ berharap setiap persoalan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dapat diselesaikan melalui jalur yang damai, santun, tertib, dan bermartabat, dengan tetap menjaga marwah serta nilai-nilai adat Melayu Jambi. Penulis Tim

Read More

DPP LSM IPB Perkuat Konsolidasi Organisasi, Siapkan Langkah Strategis Kedepannya.

admin_02 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 19 Agustus 2026 – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat (DPP LSM IPB) Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi, Rabu (19/8/2026), bertempat di Sekretariat DPP LSM IPB Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat konsolidasi internal sekaligus memantapkan roda organisasi dan program kerja ke depan. Rapat dipimpin langsung Ketua Umum DPP LSM IPB Provinsi Jambi, Moch. Teddy Sarmidi, dan dihadiri jajaran pengurus DPP serta DPC LSM IPB se-Provinsi Jambi. Dalam rapat, dibahas sejumlah agenda penting terkait penguatan struktur organisasi, administrasi, koordinasi antarjajaran, serta penyusunan langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi. Ketua Umum Moch. Teddy Sarmidi menekankan pentingnya menjaga kekompakan, soliditas dan komunikasi seluruh jajaran DPP maupun DPC. Menurutnya, organisasi harus mampu menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Dewan Penasehat Hj. Ir. Rina Mulyati, MSI mengingatkan seluruh jajaran untuk senantiasa menjaga nama baik lembaga, menjunjung profesionalisme, integritas dan independensi serta menjalankan kegiatan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal senada disampaikan Dewan Penasehat Iwan Hamijaya, S.H. Menurutnya, kekuatan organisasi sangat ditentukan oleh kebersamaan, komunikasi dan kepatuhan seluruh jajaran terhadap aturan serta tujuan organisasi. Melalui rapat koordinasi tersebut, DPP LSM IPB Provinsi Jambi berkomitmen terus melakukan pembenahan administrasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat jaringan kelembagaan serta meningkatkan koordinasi dengan seluruh DPC. Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga persatuan, memperkuat konsolidasi dan menjalankan amanah organisasi secara profesional serta bertanggung jawab demi kemajuan LSM IPB Provinsi Jambi dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. (Donal) Penulis Tim

Read More

MERIAHNYA HUT KE-41 BENDUM DPP PWDPI, ROSITA GOSI, DI RUMAH MAKAN ALUN-ALUN KEPAYANG BANDAR LAMPUNG

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com BANDAR LAMPUNG, 18 Agustus 2026 — Suasana penuh kebahagiaan dan kekeluargaan menyelimuti peringatan Hari Ulang Tahun ke-41 Bendahara Umum DPP PWDPI, Rosita Gosi, yang digelar di Rumah Makan Alun-alun Kepayang, Kota Bandar Lampung, Selasa (18/8/2026). Perayaan berlangsung khidmat dan meriah sejak pukul 13.00 WIB, dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP PWDPI, M. Nurullah RS, jajaran pengurus pusat, pengurus daerah, anggota Panitia Pelaksana HUT Ke-4 PWDPI. Acara dimulai dengan doa bersama, dilanjutkan dengan pemotongan kue ulang tahun dan pemberian bunga serta hadiah sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan. Dalam sambutannya, Rosita Gosi menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala rahmat dan umur yang dikaruniakan. “Saya bersyukur sekali bisa merayakan usia ke-41 bersama keluarga besar PWDPI. Kehadiran Bapak/Ibu/Saudara sekalian adalah kebahagiaan terbesar bagi saya. Semoga di usia ini, saya dapat semakin bermanfaat, berkontribusi lebih besar bagi organisasi, dan senantiasa menjadi pendamping yang setia serta pengurus yang amanah,” ujarnya haru disambut tepuk tangan hangat. Ketua Umum DPP PWDPI, M. Nurullah RS, turut mengucapkan selamat ulang tahun sekaligus mendoakan kesehatan dan keberkahan. “Selamat ulang tahun ke-41, Ibu Rosita Gosi. Terima kasih atas dedikasi, kesetiaan, dan kerja keras Ibu dalam mengelola keuangan serta menjaga keharmonisan organisasi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan untuk Ibu sekeluarga. Semoga kebersamaan kita terus terjaga hingga HUT Ke-4 PWDPI nanti berjalan sukses dan lancar,” tegasnya. Acara juga diisi dengan ramah tamah, diskusi hangat terkait persiapan dan penggalangan dana HUT Ke-4 PWDPI, serta pertukaran ucapan dan doa dari seluruh pengurus yang hadir. Suasana semakin akrab dan penuh keakraban, mempererat tali silaturahmi antar seluruh elemen PWDPI. Perayaan ditutup dengan foto bersama dan doa bersama untuk kesuksesan organisasi PWDPI serta kebahagiaan dan keselamatan Ibu Rosita Gosi dan keluarga. (Humas PWDPI). Penulis Tim

Read More

KETUM DPP PWDPI PIMPIN RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA HUT KE-4, BERIKUT SUSUNAN DAN RANGKAIAN KEGIATANNYA

admin_03 mins

Tajam24Jam.Con Bandar Lampung, 6 Agustus 2026 — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, secara resmi memimpin langsung Rapat Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-4 PWDPI, yang dijadwalkan akan dilaksanakan dari Tanggal 20-22 September 2026. Rapat berlangsung di Kantor Koperasi KPGEN PWDPI, Sukabumi, Kota Bandar Lampung, pada hari Kamis (6/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PWDPI yang juga dipercaya sebagai Ketua Panitia, Hendra Kusuma Jaya, S.Ip., menyampaikan sambutanya berkomitmen akan bekerja sekuat tenaga bersama seluruh jajaran panitia agar peringatan HUT Ke-4 PWDPI berjalan dengan lancar, meriah, dan bermartabat. “Kami siap bekerja keras, bekerja cerdas, dan menjaga kebersamaan agar acara ini menjadi kebanggaan seluruh keluarga besar PWDPI di Indonesia,” ujar Hendra Kusuma Jaya. Dalam rapat tersebut juga dipaparkan sejumlah rangkaian kegiatan yang akan digelar dalam menyambut HUT Ke-4 PWDPI, antara lain: penyelenggaraan Bazar UMKM Merah Putih, kegiatan sosial berupa penyaluran santunan kepada anak yatim piatu serta fakir miskin, dan puncak acara berupa pemberian penghargaan bergengsi PWDPI Award Sustainability 2026. Secara resmi ditetapkan pula susunan kepanitiaan, di mana Sekretaris Panitia dijabat oleh Galih, dan Bendahara dipegang oleh Rosita Gosi. Sementara itu, pembagian tugas di berbagai seksi kerja telah disepakati sebagai berikut: Seksi Acara dipimpin oleh Maya Sari, Seksi Keuangan dipegang oleh Rosmiati, Seksi Perlengkapan dan Logistik diketuai oleh Edi Rohman, dan Seksi Konsumsi dipercayakan kepada Santi Dessyani, SE. Selanjutnya, Seksi Keamanan dipimpin bersama oleh Khairul, Suheri, dan Judi, Seksi Dekorasi dan Penataan Panggung dipercayakan kepada Maradona, Seksi PWDPI Award diketuai oleh Indri, sedangkan Seksi Penggalangan Dana dipegang oleh Rangga. Untuk kebutuhan acara, sebagai Pembawa Acara atau MC ditunjuk Srihanda, pembacaan doa akan dipimpin oleh Ustadz Amrudin, Seksi Penyambutan Tamu dipimpin oleh Yusna, dan sebagai Dirigen ditetapkan Santi Nas. Adapun Seksi Publikasi akan ditetapkan pada rapat selanjutnya. Ketua Umum M. Nurullah RS dalam arahannya mengingatkan seluruh panitia yang telah terbentuk agar segera menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas secara terpadu, transparan, dan penuh tanggung jawab, demi kesuksesan peringatan HUT Ke-4 PWDPI yang direncanakan dihadiri peserta dari seluruh Indonesia. (Tim Liputan PWDPI) Penulis Tim

Read More

DPP SWI Periode 2026–2031 Resmi Dilantik, Siap Perkuat Profesionalisme Wartawan dan Gerakan Lingkungan

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com Jakarta, 19 Juli 2026 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sekber Wartawan Indonesia (SWI) masa bakti 2026–2031 resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Grand Ballroom United Tractors, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (19/7/2026). Pelantikan mengusung tema “Menguatkan Solidaritas Wartawan, Membangun Organisasi yang Profesional, Berintegritas dan Berdaya Saing.” Pelantikan tersebut menjadi tonggak awal kepengurusan baru DPP SWI dalam memperkuat peran organisasi sebagai wadah wartawan yang profesional, independen, dan berintegritas di tingkat nasional.Ketua Umum DPP SWI, H. Iskandar, S.Sos., menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan, melainkan awal dari gerakan nasional yang mendorong insan pers menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Dalam arahannya, Iskandar mengingatkan seluruh pengurus untuk menjaga marwah organisasi serta menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab.“Kita harus menjaga marwah SWI. Sumpah dan janji yang sudah diucapkan harus benar-benar dijalankan,” tegas Iskandar.Selain prosesi pelantikan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan agenda SWI Green Impact 2026 yang mengangkat dua isu strategis, yakni literasi hukum di media sosial dan gerakan lingkungan bertajuk “Sampah Jadi Cuan.” Melalui forum Talk Show Ngopi Bareng Lingkungan Hidup, SWI mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap sampah sebagai sumber nilai ekonomi melalui penerapan konsep ekonomi sirkular.“SWI harus berani menjadi pelopor ekonomi sirkular. Ubah sampah menjadi cuan. Tapi yang paling penting, kita ubah kesadaran manusianya,” ujar Iskandar. Ia juga meminta seluruh DPW dan DPD SWI di Indonesia mengimplementasikan program tersebut secara nyata di daerah masing-masing.“Gerakan SWI ini harus nyata, bukan sekadar omong-omong,” tandasnya. Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Plt Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Prof. Poppy Rufaidah, Direktur Pengurangan Sampah KLH/BPLH Agus Rusli, serta perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Para narasumber membahas pengelolaan sampah sebagai solusi atas persoalan lingkungan sekaligus peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi sirkular. SWI juga memberikan edukasi mengenai pentingnya literasi hukum digital agar masyarakat semakin bijak dalam menggunakan media sosial dan memahami ketentuan hukum yang berlaku, termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kegiatan tersebut dihadiri para pengurus SWI dari berbagai provinsi di Indonesia, di antaranya Ketua DPW SWI Jambi M. Muslim, Ketua DPW SWI Sumatera Utara Azhari, Ketua DPW SWI Kalimantan Selatan Sugianhor, Ketua DPW SWI Jawa Barat Edi Suprapto, Ketua DPW SWI Jawa Tengah Andrie Once, serta para ketua DPD dan pengurus SWI dari berbagai daerah. Pelaksanaan kegiatan turut mendapat dukungan dari sejumlah mitra strategis, antara lain United Tractors, APMISO, Yayasan Nur Iskandar Abadi, dan Plasticpay.Melalui kepengurusan baru periode 2026–2031, SWI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat profesionalisme dan integritas wartawan, meningkatkan literasi hukum masyarakat, serta mendorong gerakan kepedulian lingkungan dan pengembangan ekonomi sirkular sebagai bagian dari kontribusi nyata organisasi terhadap pembangunan nasional. Penulis Tim

Read More

Ketum PWDPI : Perkataan “Tidak Ada Otak” Hotman Paris Lecehkan Insan Pers

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com JAKARTA, 18 Juli 2026 – Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, sangat menyayangkan sekaligus mengecam keras pernyataan tidak berkenan yang dilontarkan pengacara Hotman Paris Hutapea. Saat menjawab pertanyaan wartawan, ia menyebut pihak yang bertanya “tidak ada otak”. Ucapan ini dinilai sangat kasar, tidak beretika, dan secara terang-terangan merendahkan serta melecehkan kehormatan profesi wartawan. “Wartawan Adalah Garda Kebenaran, Bukan Objek Cemoohan. Kami tegaskan dengan tegas, kalimat ‘tidak ada otak’ yang diarahkan kepada insan pers yang sedang menjalankan tugas mencari kebenaran adalah bentuk penghinaan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Wartawan bertanya adalah hak sesuai amanat UU Pers, untuk kepentingan publik. Menjawab dengan cemoohan seperti itu justru menunjukkan siapa yang sesungguhnya tidak menghargai etika komunikasi dan profesi orang lain,” tegas Ketua Umum PWDPI M. Nurullah RS, pada Minggu (18/7/2026). Ketum PWDPI menjelaskan, meski Hotman Paris mengatakan pengacara bebas berbicara namun profesi wartawan adalah profesi terhormat yang berjuang menyuarakan rakyat. Tidak ada satu pun alasan yang membenarkan seseorang, apalagi tokoh hukum, merendahkan martabat pekerja pers hanya karena tidak senang dengan pertanyaan yang diajukan. Ketum PWDPI juga mengatakan, selain menghina pers, pernyataan Hotman Paris yang menyatakan penetapan tersangka mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dilakukan tanpa aturan dan asal-asalan, juga dinilai sangat merendahkan kemampuan serta profesionalisme aparat penegak hukum. “Menuduh penyidik bekerja tidak sesuai prosedur tanpa bukti yang kuat, sama saja meragukan integritas, keahlian, dan kepatuhan mereka pada hukum. Padahal penetapan tersangka didasari bukti permulaan yang cukup, teknologi canggih, serta kajian hukum yang matang. Tuduhan sembarangan ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap jalannya penegakan hukum,” tambahnya. Ketum PWDPI menuntut, Hotman Paris Hutapea untuk segera menarik kembali pernyataan yang melukai hati insan pers dan merendahkan aparat hukum, serta meminta maaf secara terbuka. “Sebagai pengacara yang diharapkan menjadi teladan hukum, seharusnya menjawab dengan argumen yang cerdas dan beradab, bukan dengan kata-kata kasar serta tuduhan yang mengaburkan fakta. Jangan sampai kebebasan berpendapat disalahgunakan untuk menindas profesi lain dan merusak sistem hukum negara,” pungkas M. Nurullah RS. (Humas DPP PWDPI).  Penulis Tim

Read More

Ketum PWDPI Berikan SK Mandat Pengurus DPW PWDPI Provinsi Banten

admin_01 mins

Tajam24Jam.Com JAKARTA, 17 Juli 2026 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS terbitkan Surat Mandat Nomor 211/MDT/VII/2026 tanggal 15 Juli 2026, menetapkan pembentukan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PWDPI Provinsi Banten. Adapaun susunan pengurus yang diberikan mandat adalah, Ketua : Endang Suhendar, Sekretaris: Ismat dan Bendahara: Djajuli. Mandat ini berlaku hingga 15 Oktober 2026. Ketua Umum DPP PWDPI M. Nurullah RS mengatakan, pembentukan DPW Banten bertujuan melancarkan roda organisasi, memperluas jangkauan pengawasan publik, serta menjaga marwah profesi pers di wilayah Banten. Dia juga menambahkan, pengurus ditunjuk sebagai penanggung jawab penuh pembentukan struktur hingga tingkat kabupaten/kota, serta memfasilitasi advokasi perlindungan hukum wartawan dan penerapan Kode Etik Jurnalistik. “Kehadiran DPW Banten menjadi bukti komitmen PWDPI hadir di seluruh pelosok negeri, menjadikan pers sebagai mitra pengawasan keadilan dan transparansi tanpa memandang batas wilayah,” ujarnya. (Humas DPP PWDPU). Penulis Tim

Read More

Marak Oknum Mafia Tanah, Ketum PWDPI Minta Menteri BPN/ATR dan Kehutanan Turun ke Karimun Kepri

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com Jakarta, 15 Juli 2026 – Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk turun langsung ke Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Permintaan ini disampaikan Langkah ini dengan adanya dugaan kuat praktik mafia tanah yang berjalan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang diduga melibatkan kerja sama antara oknum aparat penegak hukum, instansi BPN dan pihak pengusaha serta oknum pejabat. Ketum PWDPI, M. Nurullah RS sampaikan fakta administrasi perkara, upaya kasasi yang diajukan PT KSP terhadap sengketa lahan nomor 3426 K/PDT/2026 diduga telah melampaui batas waktu yang ditetapkan Pasal 330 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981. Putusan Pengadilan Tinggi Kepri diucapkan pada 29 Oktober 2025, sementara data resmi Mahkamah Agung mencatat perkara baru diterima 1 April 2026 dan teregistrasi kasasi pada 30 Juni 2026. “Syarat waktu adalah ketentuan mutlak. Putusan Pengadilan Tinggi Kepri sudah sah dan mengikat, kami memohon Mahkamah Agung memeriksa syarat formil ini dengan teliti,” ujarnya pada Rabu (15/7/2026). Selain itu, pihaknya juga mendapat laporan Persoalan menyangkut lahan seluas 112 hektar di Desa Penarah, Kecamatan Belat. Keluarga Siti Madinatul Munawaroh dan Atan mencatat telah mengelola lahan tersebut sejak 1968. Belakangan muncul klaim dari pihak lain yang didukung dokumen surat keterangan sporadik tahun 2010. Terdapat kejanggalan pada dokumen tersebut, antara lain menyebut penggarapan sejak 1970 terhadap pihak yang lahir pada tahun yang sama, serta dugaan pemalsuan tanda tangan. “Diduga mantan Gubernur sekaligus mantan Bupati Karimun Nurdin Basirun, terlibat dalam upaya penguasaan lahan tersebut, dan warga dilaporkan telah menerima teror serta laporan ke kepolisian pada 24 April 2026,” ungkapnya. Ketum PWDPI mengaku pihaknya juga mencatat laporan warga terkait pelanggaran perizinan tambang bauksit dan granit telah disampaikan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun pada 2024 dan Kejaksaan Agung pada 2026. Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Ketua DPW PWDPI Kepri Hatik Hidayati Setiowati menyampaikan tuntutan penundaan proses izin baru tambang di Pulau Belat dan Pulau Penarah sampai persoalan hukum dan kewajiban pemulihan lingkungan masa lalu diselesaikan. Pernyataan ini menegaskan permintaan agar pihak kementerian terkait memverifikasi fakta di lapangan, menindaklanjuti kejanggalan administrasi, memeriksa keterkaitan antar pihak, serta memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. “Kami minta pak mentri ATR/BPN serta Kehutanan segera turun di kabupaten Karimun untuk menerbitkan tanah yang selama ini banyak disengketakan oleh para oknum dan sengsarakan masyarakat. Dalam waktu dekat kami juga akan melakukan aksi unjuk rasa ke Jakarta,” pungkas, ketua PWDPI Kepri. (Humas DPP PWDPI) Penulis Tim

Read More

KETUM DPP PWDPI: JARINGAN PENCUCIAN UANG HARUS DIBONGKAR TUNTAS

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com JAKARTA, 10 Juli 2026 – Menanggapi kabar bahwa Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah diminta segera meletakkan jabatannya demi fokus menghadapi penyidikan kasus korupsi, Ketua Umum DPP PWDPI, M. Nurullah RS, menyambut langkah tegas pihak Istana sebagai bukti nyata keseriusan menjaga kebersihan birokrasi dan penegakan hukum di negeri ini. Langkah pengunduran diri ini dinilai bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk penataan aparatur negara yang berintegritas: memisahkan pejabat yang sedang bermasalah agar proses hukum berjalan lancar sekaligus menjaga nama baik lembaga penegak hukum secara keseluruhan. Keputusan ini muncul tak lama setelah Tim Gabungan Polda Metro Jaya menggeledah belasan titik rahasia yang diduga menjadi tempat persembunyian aset haram. Petugas berhasil menyita dokumen penting, brankas berisi valuta asing, serta puluhan kilogram emas murni senilai ratusan miliar rupiah. “Fakta yang ditemukan di lapangan sudah sangat jelas dan cukup beralasan. Ketika bukti-bukti senilai ratusan miliar rupiah terungkap, maka langkah tegas seperti ini adalah hal yang wajar dan harus diambil demi menjaga kepercayaan publik,” tegas M. Nurullah RS, Jumat (10/7/2026). Penyidikan yang kini mengerucut pada dugaan keterlibatan jaringan penukaran uang atau money changer sebagai instrumen pencucian uang, menurut Ketum, menunjukkan kedalaman penyelidikan yang sedang dijalankan. Ketum PWDPI menegaskan dukungan penuh agar jaringan ini dibongkar sampai ke akar-akarnya, siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku. “Tidak boleh ada celah bagi aliran uang haram yang merugikan negara. Jika ada jaringan yang memuluskan jalannya pencucian uang, maka harus dibongkar semuanya tanpa sisa,” tambahnya. Terkait informasi bahwa sejumlah nama figur berkompeten dari internal Kejaksaan Agung sedang dibahas di meja Presiden untuk mengisi posisi tersebut, M. Nurullah RS berharap calon yang terpilih nanti adalah sosok yang benar-benar bersih, berani, dan memiliki integritas tinggi. “Kita butuh pemimpin yang menjunjung tinggi keadilan, bukan yang harus dihadapi masalah hukum saat menjalankan tugas. Semoga pergantian ini membawa angin segar bagi penegakan hukum yang lebih bersih dan tegas di masa depan,” tutupnya. (Kaperwil Mdy) Penulis Tim

Read More