Polres Bangka Barat dan DPRD Teken MoU Penyuluhan Hukum dan Pengamanan Agenda Kedewanan

Tajam24Jam.Com Bangka Barat, 25 Mei 2026 – Polres Bangka Barat bersama DPRD Kabupaten Bangka Barat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang kerja sama penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan pengamanan kegiatan kedewanan sebagai bentuk penguatan sinergitas antar lembaga di Kabupaten Bangka Barat. Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Ruang VIP Gedung Mahligai Betason I DPRD Kabupaten Bangka Barat, Senin (25/5/2026), dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat H. Badri Syamsu, pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran pejabat Polres Bangka Barat. Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha, S.H., S.I.K., mengatakan penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Polres Bangka Barat dan DPRD Kabupaten Bangka Barat. “MoU ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergitas kelembagaan, khususnya terkait penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pengamanan agenda DPRD serta pengamanan objek vital Gedung DPRD Kabupaten Bangka Barat,” kata Kapolres. Ia mengatakan, Polres Bangka Barat siap mendukung seluruh kegiatan DPRD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. “Kepolisian memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah daerah. Karena itu komunikasi dan koordinasi antar lembaga harus terus diperkuat,” ujarnya. Menurut dia, Bangka Barat merupakan daerah yang memiliki hubungan sosial masyarakat yang harmonis sehingga perlu dijaga bersama melalui sinergitas seluruh unsur pemerintahan dan lembaga. “DPRD dan Polres Bangka Barat sama-sama bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik maka berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat lebih cepat diselesaikan secara bersama-sama,” katanya. Kapolres berharap melalui nota kesepahaman tersebut sinergitas antara Polres Bangka Barat dan DPRD Kabupaten Bangka Barat semakin kuat dalam mendukung stabilitas daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Penulis Tim

Read More

Kapolres Bangka Barat, DPRD dan Polisi Harus Satu Frekuensi Jaga Kondusivitas Daerah

Tajam24Jam.Com Bangka Barat, 25 Mei 2026 – Polres Bangka Barat menegaskan pentingnya sinergitas antara kepolisian dan DPRD dalam menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha, S.H., S.I.K., saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DPRD Kabupaten Bangka Barat dan Polres Bangka Barat di Ruang VIP Gedung Mahligai Betason I DPRD Kabupaten Bangka Barat, Senin (25/5/2026). Menurut Kapolres, DPRD dan kepolisian merupakan dua institusi yang sama-sama bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga komunikasi dan koordinasi harus berjalan kuat dan harmonis. “DPRD dan Polres Bangka Barat harus memiliki komunikasi yang baik dan satu frekuensi dalam menjaga situasi kamtibmas. Karena apa yang kita lakukan tujuannya sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Pradana. Ia mengatakan, Bangka Barat selama ini dikenal sebagai daerah yang harmonis dan memiliki hubungan sosial masyarakat yang kuat sehingga kondisi tersebut harus dijaga bersama. “Bangka Barat ini kabupaten kecil, tetapi harmonis. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaganya agar tetap aman dan kondusif,” ujarnya. Kapolres menegaskan kehadiran Polres Bangka Barat bukan hanya berkaitan dengan penegakan hukum, namun juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat dan mendukung stabilitas daerah. “Kehadiran Polri di tengah masyarakat bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi bagaimana membangun komunikasi, menjaga relasi sosial dan memberi rasa aman kepada masyarakat,” katanya. Dalam nota kesepahaman tersebut, Polres Bangka Barat dan DPRD Kabupaten Bangka Barat menjalin kerja sama di bidang penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pengamanan agenda kedewanan hingga pengamanan objek vital Gedung DPRD. Kapolres berharap sinergitas tersebut dapat semakin memperkuat koordinasi antar lembaga dalam mendukung pembangunan dan menjaga kondusivitas daerah. “Kami membuka ruang komunikasi kepada seluruh pihak termasuk DPRD, karena menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas kepolisian semata, tetapi tanggung jawab bersama,” katanya. Penulis Tim

Read More