Karhutla Jambi Masuki Puncak Kemarau, Sekber PSDH Dorong Penguatan Pencegahan

Tajam24Jam.Com JAMBI, 11 Agustus 2026 – Provinsi Jambi memasuki periode kritis menghadapi puncak musim kemarau 2026. Penguatan fenomena El Nino berpotensi meningkatkan kondisi kering sekaligus risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau 2026 berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut perlu diantisipasi secara bersama, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla tinggi serta kawasan ekosistem gambut.Data pemantauan satelit Aqua/Terra dan Suomi NPP menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 1.463 titik panas (hotspot) di Provinsi Jambi. Sementara itu, luas lahan terbakar hingga semester pertama 2026 mencapai sekitar 137,72 hektare.Sebaran hotspot tercatat di Tanjung Jabung Barat sebanyak 451 titik, Muaro Jambi 339 titik, Sarolangun 199 titik, Merangin 138 titik, Tanjung Jabung Timur 99 titik, Tebo 84 titik, Batanghari 71 titik, Bungo 53 titik, Kerinci 21 titik, Kota Jambi 7 titik, dan Sungai Penuh 1 titik. Data tersebut menunjukkan ancaman karhutla tidak hanya terjadi di satu wilayah, melainkan menjadi persoalan yang membutuhkan respons terpadu lintas kabupaten dan lintas sektor. Ketua Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SEKBER PSDH) Provinsi Jambi, Feri Irawan, menegaskan agar seluruh pihak tidak menunggu api membesar sebelum melakukan tindakan.“Karhutla bukan persoalan satu institusi. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, aparat, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama. Kunci kita adalah pencegahan, deteksi dini, dan pemadaman sedini mungkin ketika api masih kecil,” jelas Feri, Selasa (11/8/2026). Menurut Feri, Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten perlu terus memperkuat koordinasi hingga tingkat tapak.“Keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan. Namun, jangan sampai keterbatasan tersebut menyebabkan respons kita terlambat. Karhutla harus dicegah sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, kesehatan, serta lingkungan,” tegasnya. Tiga Titik Kritis Karhutla JambiSEKBER PSDH Jambi mencermati sedikitnya tiga kondisi yang perlu mendapatkan perhatian khusus selama puncak kemarau 2026. Pertama, meningkatnya risiko kekeringan pada ekosistem gambut. Wilayah Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki bentang lahan gambut yang rentan terhadap kekeringan dan kebakaran. Kedua, periode kering berpotensi meningkatkan kesulitan pemadaman. Pada kondisi lahan yang sangat kering, api dapat berkembang lebih cepat. Pada ekosistem gambut, kebakaran bahkan dapat terjadi di bawah permukaan sehingga membutuhkan penanganan lebih intensif. Ketiga, munculnya hotspot secara berulang. Hotspot yang berulang di lokasi tertentu harus menjadi dasar untuk meningkatkan patroli, melakukan ground check, pemetaan sumber api, serta menelusuri penyebab kebakaran.“Jangan hanya melihat jumlah hotspot. Yang lebih penting adalah seberapa cepat hotspot tersebut diverifikasi di lapangan dan ditindaklanjuti. Kecepatan ground check dan respons awal sangat menentukan,” kata Feri. Ia menekankan, pencegahan karhutla harus menjadi prioritas bersama selama periode puncak kemarau. Penguatan patroli, deteksi dini, kesiapsiagaan personel, serta koordinasi antarpemangku kepentingan dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas. Dengan potensi meningkatnya kondisi kering pada Agustus hingga September, seluruh pihak diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Penulis Tim

Read More

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Dampak El Nino*

Tajam24Jam.Com Jakarta, 29 Juni 2026 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah agar segera memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan bertepatan dengan musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekurangan air, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan energi. Instruksi tersebut disampaikan Mendagri usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/6/2026). Mendagri menjelaskan, berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diprakirakan berlangsung mulai Mei 2026 hingga Mei 2027. Namun, dampaknya diperkirakan paling terasa saat musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Karena itu, pemerintah daerah (Pemda) diminta segera menyiapkan langkah mitigasi sesuai tingkat kerawanan di wilayah masing-masing. “Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru menurun,” ujarnya. Menurut Mendagri, terdapat dua dampak utama yang perlu diantisipasi, yakni meningkatnya potensi karhutla akibat cuaca yang lebih panas dan kering serta berkurangnya ketersediaan air yang dapat memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA). “El Nino ini berdampak dua. Satu adalah dampak kemungkinan kebakaran hutan dan lahan … Yang kedua adalah kekurangan air,” katanya. Ia menambahkan, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi melalui kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Pertanian, misalnya, memperkuat irigasi dan pompanisasi, sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan modifikasi cuaca di wilayah yang membutuhkan. Karena itu, Mendagri meminta seluruh kepala daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, dan perangkat daerah terkait guna memperkuat kesiapsiagaan berdasarkan data yang telah disampaikan BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Pekerjaan Umum. Ia juga meminta para gubernur mengoordinasikan langkah kesiapsiagaan tersebut bersama para bupati dan wali kota agar upaya mitigasi dapat dilakukan secara terpadu sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran, hingga pemerintah desa untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mencegah terjadinya karhutla dan dampak lain akibat El Nino. Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemda diharapkan mampu mengantisipasi risiko karhutla, kekeringan, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air secara lebih cepat, terukur, dan efektif. Rapat tersebut dihadiri secara langsung di antaranya oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Suharyanto, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta pihak terkait lainnya. Pusat Penerangan Penulis Tim

Read More