Category: NASIONAL

Tajam24jam.com Jakarta, Jum’at 24/01/25 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan pentingnya percepatan pelantikan kepala daerah untuk mendukung stabilitas politik, memperkuat efektivitas pemerintahan, dan mendorong kemajuan ekonomi di daerah. Hal ini disampaikan Mendagri kepada awak media usai Rapat Kerja Komisi II DPR RI dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisioner KPU, Komisioner Bawaslu, serta Pimpinan DKPP. Rapat tersebut membahas pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Mendagri menegaskan bahwa semakin cepat pelantikan kepala daerah dilaksanakan, semakin besar dampak positif yang dihasilkan. Kepastian politik yang tercipta dari percepatan pelantikan sangat penting untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha di daerah. “[Investor] nunggu siapa kepala daerah baru, nanti-nanti berurusan sama siapa, itu penting sekali,” katanya. Selain itu, percepatan pelantikan juga berperan dalam meredakan ketegangan sosial yang muncul akibat dinamika Pilkada. Menurut Mendagri, Pilkada secara alamiah menciptakan perbedaan pilihan di masyarakat. Dengan pelantikan yang cepat, diharapkan masyarakat dapat segera bersatu kembali dan berfokus pada pembangunan daerah. “Nah, yang ketiga, untuk efektivitas pemerintahan. Ini APBD sudah diketok tiap-tiap daerah Desember lalu. Sebaiknya yang mengeksekusi adalah kepala daerah terpilih. Karena dia memiliki janji politik selama lima tahun ke depan. Makin cepat dia dilantik, makin baik,” ujarnya. Mendagri juga menyoroti pentingnya percepatan pelantikan untuk meminimalkan risiko moral hazard di daerah yang saat ini dipimpin oleh penjabat (Pj.) kepala daerah. Ia menekankan bahwa kepastian politik akan membantu menjaga integritas pemerintahan daerah dan menghindari potensi penyimpangan kebijakan. “Rekan-rekan di DPR ini paham banget ya tentang dinamika lapangan. Jadi tidak hanya melihat law in the book, apa yang terjadi dalam aturan hukum. Aturan hukumnya juga debatable, tapi di lapangan, karena beliau-beliau dari dapil, memiliki dapil, di daerah itu sangat menunggu kepastian politik,” tuturnya. Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, pelantikan kepala daerah akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup kepala daerah yang tidak memiliki sengketa hasil Pilkada, sementara tahap kedua akan dilakukan setelah proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, pelantikan serentak dalam satu tahap sulit dilakukan karena masih banyak sengketa yang harus diselesaikan. Beberapa daerah bahkan mungkin memerlukan pemungutan suara ulang atau Pilkada ulang, seperti yang pernah terjadi di Yalimo, Papua. Oleh karena itu, pelantikan lebih realistis dilakukan dalam dua tahap. “Sehingga yang paling mungkin keserentakan itu dari versi pemerintah dan DPR RI itu paling tidak dua kali,” tandasnya. Penulis Team.

Tajam24jam.com Jakarta, Kamis 23/01/2025 – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan I Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Gedung F Lantai 3 BPSDM Kemendagri pada Selasa (21/1/2025) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah (Pemda) dalam merumuskan kebijakan yang responsif serta berkelanjutan. Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Juddy Janto Damond menegaskan pentingnya pelatihan ini dalam mendukung otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal. Untuk itu, kualitas peraturan daerah menjadi kunci dalam memastikan kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan,” ujar Juddy. Ia juga menambahkan bahwa UU Nomor 13 Tahun 2022, yang merupakan Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi landasan hukum penting dalam penyusunan Perda. Dalam hal ini, konsep omnibus law turut diperkenalkan sebagai metode untuk menciptakan regulasi yang lebih terintegrasi dan efektif. “Dengan memahami metode omnibus law, kita dapat mengatasi regulasi yang tumpang tindih dan memperkuat sistem hukum nasional,” imbuhnya saat menekankan pentingnya inovasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Diklat ini tidak hanya membahas aspek teknis penyusunan regulasi, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai asas-asas hukum yang harus dijadikan dasar dalam penyusunan Perda dan Perkada. Asas-asas tersebut mencakup lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi priori. “Perda yang baik harus dirancang berdasarkan asas-asas hukum yang kokoh dan mencerminkan kapasitas pemerintahan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Juddy. Selama diklat, peserta mendapatkan bimbingan dari tenaga pengajar berpengalaman yang memberikan pemaparan terkait tahapan penyusunan Perda secara sistematis. Materi yang disampaikan mencakup seluruh proses, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan Perda dan Perkada. Diklat ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat. “Produk hukum yang baik adalah kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat,” pungkas Juddy. Penulis Team.

Tajam24jam.com Jakarta, Kamis 23/01/2025 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mampu meningkatkan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara andal. Pasalnya, berdasarkan pantauan langsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Senin (20/1/2025), proses pelayanan PBG dapat berlangsung selama 17 menit 31 detik. “Ini [dari target awal dapat diselesaikan dalam waktu] 30 menit, faktanya sekarang [dapat diselesaikan dalam waktu] 17 menit 31 detik. Ini bagi teman-teman kepala daerah yang lain mudah-mudahan bisa terpacu termotivasi DKI,” ujar Mendagri saat melakukan Kunjungan Kerja bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke MPP DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Mendagri berharap, kiprah tersebut dapat ditiru oleh daerah lainnya di Indonesia. Dirinya berpesan agar daerah mampu memproses perizinan PBG dalam waktu cepat, atau setidaknya paling lambat selama 10 hari kerja. Menurut Mendagri, optimalnya layanan PBG akan membantu pengembang dan juga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Ini sangat membantu percepatan proses pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah ibadah kita kepada Tuhan, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ibadah kita dan darma bakti kita kepada masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya. Dirinya menjelaskan, program pembangunan rumah merupakan salah satu program unggulan pemerintah. Menurutnya, penyediaan rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itulah, pemerintah melalui Kementerian PKP terus mendorong penyediaan 3 juta rumah untuk kalangan MBR. Dalam upaya mendukung program tersebut, diperlukan proses perizinan yang cepat. Mendagri menjelaskan, program penyediaan 3 juta rumah dikhususkan kepada kalangan MBR. Selama ini, kata dia, banyak yang salah memahami kebijakan tersebut. Dirinya menegaskan, untuk masyarakat mampu tetap dikenai biaya retribusi sebagaimana ketentuan yang diberlakukan. “[Biaya] PBG dinolkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, MBR dalam bahasa undang-undangnya. Siapa itu MBR? Jadi sekali lagi bukan untuk semua. Hanya untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah,” tandas Mendagri. Sebagai informasi, dalam kunjungan tersebut, Mendagri bersama Menteri PKP menyerahkan secara simbolis sertifikat perizinan PBG kepada masyarakat setempat. Seluruh hadirin tampak gembira atas optimalnya pelayanan PBG di MPP DPMPTSP DKI Jakarta. Penulis Team.