7 Desember 2024 Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2024 tercatat sebesar US$ 151,2 miliar. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan posisi September yang tercatat sebesar US$ 149,9 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh transaksi pembayaran utang luar negeri serta penerimaan pajak dan jasa. Cadangan devisa yang tinggi berfungsi sebagai penyangga ekonomi Indonesia, terutama dalam menghadapi gejolak global, seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian pasar. Cadangan devisa ini cukup untuk membiayai impor selama 6,6 bulan atau sekitar 6,4 bulan ditambah pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar internasional yang merekomendasikan minimal 3 bulan impor​.

7 Desember 2024 Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Prabowo Subianto, menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak konsumsi sebesar 18% pada 2025. Ini sejalan dengan kebijakan baru yang menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal tahun depan. Dengan demikian, pemerintah berharap penerimaan pajak dapat meningkat signifikan, berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara di tengah tantangan ekonomi global. Kenaikan PPN ini diharapkan mendorong pembenahan administrasi perpajakan dan mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, dari barang mewah hingga barang kebutuhan pokok. Keputusan ini menuai pro dan kontra di kalangan pelaku bisnis, yang merasa bahwa kenaikan tarif bisa berdampak pada daya beli masyarakat.