October 28, 2026

Tag: #PenambanganEmasTanpaIzin/Peti

PETI Unit 11 Rimbo Ulu Disorot, Dua Ekskavator Diamankan, Dugaan Beking Oknum Polisi Didalami

admin_08 mins

Tajam24Jam.Com TEBO, 24 September 2026 — Aktivitas dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Unit 11, Jalan Ambon Letter 0, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, kembali menjadi sorotan. Dua unit alat berat jenis ekskavator yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas PETI disebut telah diamankan oleh Polres Tebo. Pengamanan alat berat tersebut kini menjadi pintu masuk untuk mengungkap siapa pemodal, pemilik alat, pengelola hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut. Informasi yang dihimpun dari sekitar lokasi menyebut seorang pria berinisial Harto diduga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait perkara PETI tersebut. Warga mendesak aparat segera memastikan status DPO tersebut dan, apabila benar telah ditetapkan secara resmi, melakukan pengejaran serta penangkapan sesuai prosedur hukum. Tak hanya Harto, nama sejumlah pihak lain juga mencuat. Informasi yang beredar menyebut alat berat tersebut diduga milik seseorang bernama Sayuti dan disewa untuk kegiatan PETI oleh Harto. Yang lebih serius, muncul dugaan adanya keterlibatan oknum anggota Polsek Rimbo Ulu berinisial Aiptu Fitriadi. Oknum tersebut disebut-sebut menerima uang yang dikaitkan dengan operasional alat berat dengan nilai sekitar Rp300 ribu per jam. Bahkan, informasi di lapangan menyebut aktivitas ekskavator telah berlangsung hingga ratusan jam. Jika informasi tersebut benar, nilai uang yang diduga mengalir bukan lagi persoalan kecil dan perlu ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum maupun institusi pengawas internal Polri. Namun demikian, seluruh informasi tersebut masih berstatus dugaan. Termasuk kabar adanya bukti transfer dari pihak keluarga Harto kepada Aiptu Fitriadi. Bukti tersebut perlu diverifikasi secara objektif, mulai dari identitas pengirim dan penerima, tanggal transaksi, nominal, rekening tujuan, keterangan transaksi, hingga hubungan transaksi dengan kegiatan PETI. Pengamanan dua ekskavator semestinya tidak menjadi akhir pengungkapan perkara. Aparat perlu menelusuri siapa pemilik alat berat, siapa penyewa, siapa pemodal, siapa pengelola lapangan, siapa operator, serta siapa yang menikmati hasil kegiatan PETI. Jika ditemukan adanya komunikasi, transaksi keuangan, pembagian hasil atau bentuk pembayaran tertentu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan ilegal, seluruh rangkaian tersebut penting didalami berdasarkan alat bukti yang sah. Informasi lain juga menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum Pj Kepala Desa Sumber Sari yang disebut memiliki dompeng. Informasi ini juga belum terverifikasi dan perlu dikonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan maupun aparat penegak hukum. Apabila penyidikan membuktikan adanya kegiatan penambangan tanpa izin, Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dapat menjadi salah satu ketentuan yang relevan. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Selain itu, aparat juga dapat menelusuri ketentuan pidana lain dalam UU Minerba apabila ditemukan pihak yang turut serta menyediakan, menguasai atau menggunakan sarana tertentu untuk menunjang kegiatan pertambangan ilegal, sesuai peran dan fakta yang berhasil dibuktikan. Dugaan adanya pembayaran kepada oknum anggota kepolisian menjadi bagian yang tidak kalah penting. Jika benar terdapat pemberian uang kepada anggota Polri yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangannya untuk memberikan perlindungan, kemudahan, atau membiarkan aktivitas ilegal, maka dugaan tersebut perlu diperiksa melalui mekanisme pidana, disiplin, dan kode etik profesi Polri sesuai hasil pemeriksaan. Apabila penerima merupakan pegawai negeri/penyelenggara negara dan unsur gratifikasi atau suap terpenuhi, ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk ketentuan Pasal 12B mengenai gratifikasi, dapat menjadi salah satu dasar yang diperiksa. Namun penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada status penerima, hubungan pemberian dengan jabatan, serta unsur pidana yang berhasil dibuktikan. Artinya, dugaan transfer Rp300 ribu per jam tidak boleh berhenti sebagai isu di tengah masyarakat. Jika memang terdapat bukti transaksi, aparat perlu memeriksanya secara forensik dan mengungkap konteks sebenarnya.Warga meminta Polres Tebo tidak hanya mengamankan alat berat, tetapi membongkar seluruh mata rantai PETI di lokasi tersebut. “Kalau memang Harto sudah DPO, segera diburu dan ditangkap. Kalau ada pemodal, pemilik alat, pengelola maupun pihak yang diduga membekingi, semuanya harus diperiksa berdasarkan bukti,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Menurut warga, penindakan terhadap PETI tidak akan efektif apabila hanya menyasar pekerja atau alat berat di lapangan, sementara pihak yang memiliki modal dan diduga menikmati keuntungan tidak tersentuh. Kini perhatian publik tertuju kepada Polres Tebo: apakah pengamanan dua ekskavator tersebut akan menjadi awal terbongkarnya jaringan PETI Unit 11 Rimbo Ulu, atau justru perkara berhenti pada barang bukti dan pekerja lapangan? Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai status DPO Harto, kepemilikan ekskavator, dugaan transfer kepada Aiptu Fitriadi, serta dugaan keterlibatan Pj Kepala Desa Sumber Sari masih membutuhkan konfirmasi resmi dan pembuktian aparat penegak hukum. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Polres Tebo, Aiptu Fitriadi, Harto, Sayuti, Pj Kepala Desa Sumber Sari, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini. Penulis Tim

Read More

PETI Menggurita di DAS Batanghari Sekernan, Surat Kades Berkali-kali Dilayangkan, Penindakan Dipertanyakan

admin_010 mins

Tajam24Jam.Com MUARO JAMBI, 14 September 2026 — Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan penambangan kerikil yang diduga ilegal di wilayah aliran Sungai Batanghari, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, kembali menjadi sorotan, Senin 14/09/26. Ironisnya, dugaan aktivitas ilegal tersebut bukan tanpa laporan. Kepala Desa Sekernan, H. Alamsyah, SH, mengaku telah berulang kali melayangkan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait. Namun hingga kini, menurut Alamsyah, aktivitas pertambangan masih terus berlangsung. Surat resmi Pemerintah Desa Sekernan tertanggal Agustus hingga September 2026 ditujukan antara lain kepada Polres Muaro Jambi, Polsek Sekernan, Polda Jambi, DLH Provinsi Jambi serta ESDM Provinsi Jambi. Dalam surat pengaduannya, Kades Sekernan meminta aparat menurunkan tim pengawas dan penegak hukum, melakukan pengecekan lokasi, serta menghentikan aktivitas penambangan tanpa izin. Dalih Tambang Kerikil, Diduga Sekaligus Keruk EmasAlamsyah mengungkapkan, salah satu lokasi yang menjadi sorotan berada di sekitar RT 10 Desa Sekernan, tepat di depan SD 2/1 Sekernan tidak berizin. Menurutnya, aktivitas tersebut telah berlangsung sekitar satu tahun dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan. Namun aktivitas tetap berjalan. “Ada yang pura-pura menambang batu kerikil, tetapi sekaligus menambang emas. Kalau ada ketek dan karpet, itu sudah mengarah ke aktivitas khusus tambang emas,” ujar Alamsyah. Ia menyebut sejumlah nama yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan tersebut, di antaranya Jais, Hendri Kurniawan, Asepyanto, Robinson, Jamaluddin alias Kulup Cepot, Ade, Roby dan beberapa nama lainnya. Nama-nama tersebut, menurut Alamsyah, telah diberikan peringatan. Namun peringatan tersebut disebut tidak membuat aktivitas berhenti. Catatan penting: seluruh nama tersebut merupakan dugaan sebagaimana disampaikan narasumber dan belum merupakan putusan pengadilan. Surat Berulang, Mengapa Aktivitas Masih Berjalan?Alamsyah mengaku sebelumnya telah melaporkan persoalan tersebut ke Polsek Sekernan. Bahkan, menurut dia, personel kepolisian sempat turun melakukan pengecekan, namun tidak berlanjut pada tindakan penertiban. “Datang ke sini Kanit Intel Pak Idris dan Bhabinkamtibmas Desa Sekernan Pak Irwansyah. Tetapi tidak ada juga tindakan,” kata Alamsyah. Karena merasa tidak mendapatkan respons yang diharapkan, pengaduan kembali dilayangkan kepada DLH Provinsi Jambi dan ditembuskan ke ESDM Provinsi Jambi. Tak berhenti di sana, Alamsyah juga mengaku telah melayangkan laporan kepada Polda Jambi pada awal September 2026. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius: jika benar kegiatan tersebut tidak mengantongi izin, mengapa aktivitasnya masih bisa berlangsung setelah adanya laporan resmi dari pemerintah desa? Kades Sebut Ada Dugaan Pemodal dan “Bek­ing”Alamsyah juga menyampaikan adanya dugaan keterlibatan pihak lain sebagai pemodal. Ia menyebut nama Riko, yang menurut keterangannya merupakan orang dekat Bupati Batanghari, sebagai pihak yang disebut-sebut menjadi pemodal. Ia juga menyebut Jais diduga berperan sebagai pihak yang membekingi aktivitas tersebut. Namun tudingan tersebut masih sebatas keterangan dari Kepala Desa Sekernan dan belum terverifikasi secara independen. Alamsyah meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pekerja lapangan apabila ditemukan pelanggaran. “Kalau memang tidak punya izin, stop. Jangan dibedakan pribumi atau bukan pribumi. Yang tidak punya izin harus ditindak,” tegasnya. Ancaman Pencemaran Sungai dan Konflik SosialPersoalan PETI, kata Alamsyah, bukan sekadar masalah aktivitas ekonomi ilegal. Ia khawatir dampaknya semakin besar terhadap masyarakat. Warga Desa Sekernan masih banyak yang beraktivitas di seberang sungai, termasuk mengelola kebun sawit dan karet. Keberadaan ponton atau ketek tambang disebut membuat mobilitas masyarakat terganggu. Lebih jauh, Alamsyah mengkhawatirkan potensi pencemaran Sungai Batanghari akibat aktivitas pengolahan emas. Ia menyebut sekitar 80 persen warga Sekernan masih menggunakan air dari PDAM, sehingga pencemaran sungai harus menjadi perhatian serius. “Kita khawatir kalau sungai tercemar zat seperti merkuri. Dampaknya mungkin tidak terasa sekarang, tetapi bisa dirasakan masyarakat ke depannya,” ujarnya. Kekhawatiran serupa disampaikan Kepala Dusun Sekernan. Ia bahkan memperingatkan potensi konflik dan kecemburuan sosial apabila aktivitas penambangan dari luar desa terus dibiarkan. Menurutnya, sejumlah penambang yang pernah ditemui mengaku siap menanggung risiko hukum karena beralasan hanya mencari makan. Bukan Sekadar Penambang, Aparat Diminta Telusuri PemodalAlamsyah menegaskan dirinya tidak mempersoalkan kegiatan pertambangan yang memang memiliki izin. Ia meminta pemerintah dan aparat melakukan inventarisasi seluruh aktivitas pertambangan di wilayah Sekernan, kemudian memeriksa legalitas masing-masing. “Yang punya izin silakan beraktivitas. Yang tidak punya izin, kita stop,” tegasnya. Ia juga meminta aparat mengusut bukan hanya pekerja di lapangan, tetapi siapa pemodal, siapa pemilik alat, siapa yang mengatur dan siapa yang menerima hasil tambang apabila memang ditemukan unsur tindak pidana. Ancaman Pidana Tidak RinganSecara hukum, dugaan penambangan tanpa izin bukan pelanggaran ringan. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU Nomor 2 Tahun 2025, masih berlaku. Ketentuan pidana dalam Pasal 158 sebagaimana perubahan yang berlaku mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Sementara itu, apabila ada pihak yang menampung, mengolah, mengangkut atau menjual mineral yang diketahui tidak berasal dari pemegang izin yang sah, ketentuan Pasal 161 juga dapat menjadi pintu penindakan, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar. Jika dalam penyelidikan terbukti aktivitas tersebut menyebabkan pencemaran atau melampaui baku mutu air, ketentuan pidana lingkungan juga dapat dipertimbangkan. Pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana 3–10 tahun dan denda Rp3–10 miliar untuk perbuatan sengaja yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu, dengan ancaman lebih berat apabila menimbulkan bahaya kesehatan, luka berat atau kematian. Artinya, bila dugaan dalam laporan Kades Sekernan benar, persoalannya bukan sekadar “orang mencari makan di sungai”, tetapi berpotensi masuk ke ranah pidana pertambangan dan lingkungan hidup. Kades: Jangan Tunggu Sungai Rusak dan Konflik PecahAlamsyah berharap aparat segera turun ke lokasi dan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Ia meminta seluruh aktivitas penambangan yang tidak memiliki legalitas dihentikan, sekaligus dilakukan pemeriksaan terhadap pemilik alat, pemodal, pengelola, penampung hingga pihak yang menikmati hasil tambang. “Harapan saya, stop dulu para penambang kerikil maupun emas. Masalah tindakan hukum adalah kewenangan aparat penegak hukum. Kalau dibiarkan, ini akan semakin banyak,” tegas Alamsyah. Kini bola berada di tangan Polres Muaro Jambi, Polda Jambi, DLH dan ESDM. Sebab ketika pemerintah desa mengaku sudah berkali-kali mengirim laporan, tetapi aktivitas yang dilaporkan masih terus berjalan, publik tentu berhak bertanya: Apakah laporan tersebut benar-benar sedang diproses, atau justru dibiarkan sampai DAS Batanghari semakin rusak dan konflik di tengah masyarakat benar-benar pecah? UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penulis…

Read More

DAS Batanghari Disasar PETI, Polisi Bergerak Cepat, Pekerja Kabur Tinggalkan 10 Rakit

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com MUARO JAMBI, 10 September 2026 — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Muaro Jambi bersama Polsek Sekernan menindak aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga beroperasi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Kamis (10/9/2026). Penindakan tersebut dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP M. Robby Nizar, S.Tr.K., S.I.K., setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait aktivitas PETI yang meresahkan di perairan Sungai Batanghari. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan sekitar 10 unit ketek atau rakit yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin. Namun, para pekerja yang berada di lokasi terlebih dahulu melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas. Operasi diawali dengan apel kesiapan personel pada sekitar pukul 11.00 WIB. Tim gabungan kemudian bergerak menuju kawasan DAS Batanghari pada pukul 11.30 WIB.Personel Unit Tipidter Satreskrim Polres Muaro Jambi bersama Unit Reskrim Polsek Sekernan menyusuri perairan menggunakan transportasi air berupa pompong. Saat petugas mendekati lokasi menggunakan perahu ketek dan berjarak sekitar 100 meter dari titik aktivitas, sejumlah pekerja terlihat panik dan berlari meninggalkan rakit.“Begitu mendapat laporan dari masyarakat, kami langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut,” ujar AKP M. Robby Nizar. Ia mengatakan, ketika petugas mendekati lokasi, para pekerja langsung meninggalkan rakit dan melarikan diri ke daratan.“Saat tim mendekat, para pekerja langsung melarikan diri ke daratan dan meninggalkan lokasi. Tidak seorang pun yang berhasil diamankan di atas rakit tersebut,” katanya. Dari hasil penyisiran, polisi menemukan sedikitnya 10 unit ketek atau rakit yang diduga digunakan sebagai sarana aktivitas PETI. Petugas juga menemukan sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas penambangan, di antaranya karpet yang digunakan untuk menyaring material yang mengandung partikel emas serta alat penyaring batuan jenis kerikil.Sebagai bagian dari penindakan awal, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa karpet penyaring yang ditemukan di atas rakit. Selain melakukan penindakan, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat sekitar agar tidak terlibat dalam aktivitas PETI.“Kami mengimbau masyarakat agar tidak coba-coba melakukan aktivitas PETI. Selain melanggar hukum, kegiatan ini terbukti merusak ekosistem lingkungan dan mencemari Daerah Aliran Sungai Batanghari,” tegas AKP Robby. Kegiatan penindakan berlangsung aman dan lancar hingga berakhir sekitar pukul 14.00 WIB. Polres Muaro Jambi menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi aktivitas PETI. Polisi juga menyatakan siap mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penambangan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis Tim

Read More

Macan Asia Geruduk Mapolda Jambi, Desak Kapolda Dicopot Jika Gagal Berantas PETI

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 25 Agustus 2026 — Penanganan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Jambi kembali menuai sorotan. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Macan Asia Indonesia Provinsi Jambi yang dipimpin Pery Monjuli, SE, mendatangi Mapolda Jambi dan menyampaikan kritik keras terhadap penegakan hukum terkait aktivitas tambang ilegal tersebut. Macan Asia menilai pemberantasan PETI di Jambi belum menyentuh persoalan hingga ke akar jaringan. Mereka mempertanyakan ketegasan aparat dalam membongkar aktor intelektual, pemodal, penyedia alat berat, penampung hasil tambang, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, Macan Asia menyoroti dugaan ketimpangan penegakan hukum yang dinilai lebih banyak menyasar pekerja atau pelaku di lapangan, sementara pihak yang memiliki modal dan kekuatan lebih besar disebut belum tersentuh secara maksimal. Mereka bahkan menyindir kondisi tersebut dengan ungkapan, “hukum tumpul ke atas, tetapi sangat tajam ke bawah.” Macan Asia menegaskan, persoalan PETI tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan kerusakan lingkungan, keselamatan masyarakat serta ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam Jambi. “Apakah kita akan diam saja melihat tanah kelahiran kita dihancurkan? Tidak!” tegas mereka dalam pernyataan sikap. Ada enam tuntutan utama yang disampaikan Macan Asia kepada Kapolda Jambi.Pertama, mereka mendesak Kapolda Jambi dicopot atau mundur apabila dinilai tidak mampu menuntaskan persoalan PETI di wilayah hukum Polda Jambi. Kedua, meminta aparat mengusut tuntas aktor intelektual dan pemodal PETI, termasuk pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Ketiga, meminta aparat menelusuri asal-usul serta keberadaan alat berat yang digunakan dalam aktivitas PETI, termasuk pihak yang memasok dan mengoperasikannya. Keempat, mendesak aparat membongkar jaringan penampung dan perdagangan emas ilegal, baik di tingkat daerah maupun jaringan yang lebih luas. Kelima, meminta dilakukan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk kegiatan PETI, termasuk menelusuri pemasok dan penggunanya. Keenam, meminta Polda Jambi membuka perkembangan penanganan perkara PETI secara transparan agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan. Macan Asia menegaskan, pemberantasan PETI tidak boleh berhenti pada penangkapan pekerja tambang. Menurut mereka, penegakan hukum harus bergerak mengikuti mata rantai bisnisnya hingga menemukan siapa yang membiayai, menyediakan alat berat, menampung hasil tambang dan diduga memberikan perlindungan. “Kalau suara rakyat tidak didengar, jangan salahkan jika kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin tergerus,” demikian sikap Macan Asia. Kini tuntutan tersebut menjadi tantangan bagi Polda Jambi. Publik menunggu apakah pemberantasan PETI akan benar-benar diarahkan untuk membongkar jaringan hingga ke aktor dan pemodal, atau kembali berhenti pada pelaku lapangan. Penulis Tim

Read More

AMUK Geruduk Mapolda Jambi, Desak Propam Usut Dugaan Pembiaran PETI dan BBM Ilegal di Sarolangun

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 29 Juni 2026 – Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Jambi, Senin (29/6/2026). Massa mendesak Kapolda Jambi dan Bidang Propam Polri segera turun tangan mengusut dugaan pembiaran terhadap maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), lalu lintas BBM ilegal, hingga mobilisasi alat berat di wilayah Kabupaten Sarolangun. Dalam tuntutannya, AMUK meminta Propam memanggil dan memeriksa Kanit Tipidter, Kasat Reskrim, serta Kapolres Sarolangun atas dugaan pembiaran dan dugaan adanya koordinasi yang menyebabkan aktivitas ilegal tersebut disebut masih terus berlangsung. Massa juga mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap kinerja Satreskrim Polres Sarolangun serta meminta pencopotan Kanit Tipidter dan Kasat Reskrim apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan. Tak hanya itu, AMUK turut menyoroti dugaan masih bebasnya kendaraan pengangkut BBM ilegal dan minyak mentah yang melintas di depan Mapolres Sarolangun. Dalam aksinya, massa juga menyampaikan dugaan adanya aliran “uang koordinasi” kepada oknum aparat. Dugaan tersebut merupakan bagian dari tuntutan massa aksi dan hingga kini belum dibuktikan maupun dikonfirmasi secara resmi oleh aparat penegak hukum. Selain isu PETI dan BBM ilegal, AMUK mempertanyakan lambannya penanganan laporan dugaan pengeroyokan terhadap seorang anak di bawah umur yang dilaporkan ke Polres Sarolangun pada 2 Februari 2026. Hampir lima bulan berlalu, pelapor mengaku belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan penyidikan. AMUK meminta Kapolda Jambi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Polres Sarolangun guna memastikan penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Polda Jambi maupun Polres Sarolangun terkait seluruh tuntutan dan dugaan yang disampaikan massa aksi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penulis Tim

Read More

Gerak Cepat, Polda Jambi Tangkap 7 Pelaku PETI di Kab. Merangin

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com Jambi, 29 April 2026 – Kepolisian Daerah Jambi melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Kabupaten Merangin. Dalam operasi yang dilakukan pada Rabu (29/4). Pada kesempatan tersebut petugas mengamankan tujuh orang pelaku yang tengah melakukan aktivitas tambang ilegal menggunakan alat berat di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pangkalan Jambu. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang resah terhadap maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan para pelaku di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, diketahui enam dari tujuh pelaku merupakan warga asal Sumatera Utara yang berperan sebagai operator dan kernet alat berat. Sementara satu pelaku lainnya merupakan warga lokal yang bertugas menguras air di lubang tambang. Para pelaku saat diamankan sedang menjalankan aktivitas penambangan menggunakan excavator yang berada tidak jauh dari permukiman warga. Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji, menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat yang diterima sehari sebelumnya. “Pengungkapan kasus tersebut menindaklanjuti informasi masyarakat terkait adanya aktivitas PETI di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pangkalan Jambu,” ujar Erlan. Selain mengamankan tujuh tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa kunci alat berat excavator yang digunakan dalam aktivitas ilegal tersebut. Seluruh tersangka beserta barang bukti kini telah diamankan di Mapolda Jambi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polda Jambi juga mengungkap bahwa pihak pemilik alat berat dan pemodal kegiatan tambang ilegal tersebut telah teridentifikasi dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). “Kami menegaskan bahwa Polda Jambi berkomitmen untuk terus menindak tegas segala bentuk aktivitas penambangan emas tanpa izin yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk respons cepat atas laporan masyarakat sekaligus wujud keseriusan kami dalam menjaga kelestarian lingkungan dan penegakan hukum di wilayah Jambi. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas PETI serta segera melaporkan apabila menemukan adanya praktik serupa. Sinergi antara masyarakat dan kepolisian sangat penting dalam upaya pemberantasan kejahatan yang berdampak luas seperti ini,” ujar Kabid Humas Polda Jambi mewakili Kapolda Jambi Penulis Tim

Read More

Polda Jambi Amankan 7 Terduga Pelaku PETI di Merangin, Sita Alat Bukti

admin_02 mins

Tajam24Jam.Com MERANGIN, JAMBI 1 Mei 2026 – Kepolisian Daerah (Polda) Jambi mengamankan tujuh orang yang diduga terlibat dalam aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Merangin, Jumat (1/5/2026). Penindakan dilakukan setelah aparat menerima laporan masyarakat terkait masih beroperasinya tambang ilegal di daerah tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, tim kepolisian langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Hasilnya, petugas menemukan aktivitas PETI yang menggunakan alat berat jenis excavator di Desa Bungo Tanjung, Kabupaten Merangin. Dalam operasi tersebut, tujuh orang yang diduga terlibat langsung diamankan di lokasi kejadian. Ketujuh terduga pelaku masing-masing berinisial NH (24), DD (42), RZ (20), HR (19), GP (19), DP (26), dan J (39). Enam orang diketahui berasal dari Sumatera Utara, sementara satu lainnya merupakan warga Kabupaten Merangin, Jambi.Selain mengamankan para terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dua kunci excavator, satu selang merah, satu karpet, dua keset, serta lima unit telepon genggam berbagai merek. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pengembangan kasus guna mengungkap pihak lain yang terlibat, termasuk memburu pemilik modal dan pemilik alat berat yang digunakan dalam aktivitas ilegal tersebut.Polda Jambi menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas praktik PETI yang dinilai merusak lingkungan serta melanggar hukum yang berlaku. Penulis Tim

Read More

Ketua LMP Madina Desak Korem 023/KS Dan Kodim 0212/TS Segera Limpahkan 6 Unit Excavator Terduga Pelaku PETI Batang Natal Untuk Di Proses Hukum

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com Mandailing Natal, 6 Maret 2026 – Viral pemberitaan terkait penindakan yang dilakukan oleh Aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Komando Resor Militer 023 / Kawal Samudra (Korem 023/KS) dan Komando Distrik Militer 0212/ Tapanuli Selatan (Kodim 0212/ TS) di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendapat tanggapan dari Markas Cabang Laskar Merah Putih (Macab LMP) Madina. Ketua Macab LMP Madina Andris Sumarlin Nasution, Jum’at (06/03/26) menyikapi penindakan yang dilakukan oleh tim gabungan TNI Korem 023/KS bersama Kodim 0212/TS dengan apresiasi positif dan penuh dukungan atas penindakan terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). “Kita dari Macab LMP Madina sangat memberi apresiasi kepada Korem 023/KS dan Kodim 0212/TS yang telah melakukan operasi penindakan PETI pada dini hari Rabu (04/03/26) lalu”. Andris Nasution turut menambahkan, sebagai mana di beritakan sebelumny TNI berhasil mengamankan 6 (Enam) Unit Excavator dari berbagai lokasi berbeda dan juga mengamankan enam orang terduga terlibat dalam aktivitas PETI di Batang Natal dan Lingga Bayu, untuk itu meminta agar Korem 023/KS dan Kodim 0212/TS segera memberikan keterangan dan melimpahkan penindakan yang dilakukan ke Aparat Penegak Hukum (APH) sehingga proses hukum selanjutnya dapat berjalan. “LMP Madina meminta Korem 023/KS dan Kodim 0212/TS segara melakukan pelimpahan perkara kepada APH dan juga memberikan keterangan kepada Publik sehingga proses penegakan hukum selanjutnya berjalan sebagaimana mestinya” Ungkap Andris Sumarlin Nasution. Disebutkan juga agar TNI transparan dan profesional terhadap penindakan PETI di Batang Natal dan Lingga Bayu guna menepis issu yang beredar ditengah masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan penertiban PETI oleh Korem 023/KS dan Kodim 0212/TS dengan tangkap dan lepas kembali. Sementara itu terkait adanya issu tangkap lepas terhadap terduga pelaku PETI, pihak Korem 023/KS dan Kodim 0212/ TS serta Koramil Batang Natal belum ada memberikan keterangan resmi tentang penindakan dan tindak lanjut terhadap 6 Unit excavator dan 6 orang terduga pelaku Pelaku PETI.(S.N) Penulis Tim

Read More

Operasi Dini Hari di Madina, Tim Gabungan TNI Polri Sita 6 Excavator Tambang Ilegal

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com Mandailing Natal, Sumatera Utara, 4 Maret 2026 – Tim gabungan TNI Polri melaksanakan penertiban terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, pada Rabu (4/3/2026) dini hari. Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan berhasil mengamankan 6 (enam) unit alat berat jenis excavator yang diduga digunakan untuk kegiatan penambangan ilegal, serta 6 (enam) orang pekerja tambang dengan inisial IN, ES, SN, AA, NP, dan AR yang berada di lokasi kegiatan PETI. Penertiban dilaksanakan mulai sekitar pukul 04.00 WIB hingga 06.30 WIB di beberapa titik lokasi yang berada di wilayah Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Lingga Bayu. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penertiban, pengamanan dan upaya penegakan hukum serta perlindungan terhadap kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, mengingat aktivitas penambangan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang dapat merugikan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini juga memiliki dasar hukum yang jelas, yakni berdasarkan Keputusan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya pada Pasal 7 ayat (2) mengenai Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Selain itu juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menegaskan bahwa pertahanan negara tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga perlindungan terhadap seluruh potensi nasional, termasuk kekayaan sumber daya alam sebagai objek vital nasional. Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan kegiatan pertambangan yang tidak memiliki perizinan resmi seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maupun Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, barang bukti berupa 6 unit excavator dan 6 orang terduga pelaku akan diserahkan kepada pihak berwenang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, menertibkan aktivitas tambang ilegal, serta melindungi kekayaan alam negara demi kepentingan masyarakat luas.(S.N) Penulis Tim

Read More

Penampungan Emas Diduga Ilegal di Desa Hutabargot Disorot Publik, Aparat Diminta Lakukan Penyelidikan

admin_03 mins

Tajam24Jam.Cok Mandailing Natal, Sumatera Utara, 3 Maret 2026 – Dugaan praktik penampungan emas ilegal yang disebut-sebut beroperasi dengan modus koperasi menjadi sorotan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Koperasi yang dikenal dengan inisial F tersebut diduga menampung hasil penjualan emas dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang marak di wilayah Desa Hutabargot, Kecamatan Hutabargot. Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan dari berbagai sumber, koperasi tersebut diduga menjadi lokasi transaksi emas yang berasal dari tambang ilegal. Aktivitas ini disebut telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah warga menilai, jika dugaan tersebut benar, praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merugikan negara, baik dari sisi kerusakan lingkungan maupun potensi kehilangan penerimaan negara dari sektor pertambangan.“Kalau benar ada koperasi yang dijadikan tempat menampung emas ilegal, ini harus diusut tuntas. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. Maraknya aktivitas PETI di Mandailing Natal selama ini memang kerap menjadi perhatian berbagai pihak. Selain berdampak pada kerusakan lingkungan, aktivitas tersebut juga dinilai rawan memicu konflik sosial serta memperkuat praktik ekonomi ilegal yang sulit dikendalikan. Masyarakat pun mendesak aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri, untuk turun tangan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Warga berharap penegakan hukum tidak hanya menyasar para penambang di lapangan, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang diduga berada di balik rantai distribusi emas ilegal.“Penegakan hukum harus menyentuh semua pihak yang terlibat, termasuk jika ada oknum atau lembaga yang diduga memfasilitasi penjualan emas hasil tambang ilegal,” tambah sumber lainnya. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak koperasi yang disebut dalam dugaan tersebut. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi untuk mendapatkan klarifikasi guna memenuhi asas keberimbangan informasi. Publik kini menunggu langkah tegas aparat guna memastikan kebenaran dugaan tersebut. Jika terbukti, kasus ini dinilai dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan aktivitas PETI yang selama ini diduga terus berlangsung di wilayah Mandailing Natal. Penulis Tim

Read More