October 30, 2026

Tag: #PemerintahProvinsiJambi

Arumingtyas Khoni Dahlia, Jejak Emas Karateka Internasional dan Srikandi Psikologi UNJA

admin_09 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 28 September 2026 – Ketangguhan di atas matras tidak menghalangi Arumingtyas Khoni Dahlia untuk menekuni dunia akademik. Atlet karate muda asal Kota Jambi itu kini melanjutkan pendidikan di Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi (UNJA). Mahasiswi dengan NIM G1C126012 tersebut tercatat sebagai mahasiswa tahun akademik 2026/2027. Di usianya yang masih muda, Arumingtyas telah menorehkan sejumlah prestasi karate di tingkat nasional maupun internasional. Perjalanan Arumingtyas di dunia karate tidak hanya berbicara tentang medali, tetapi juga proses panjang membangun kedisiplinan, mental bertanding, sportivitas, serta keberanian menghadapi lawan dari berbagai negara. Salah satu pengalaman internasional yang membekas dalam perjalanan kariernya terjadi pada 2025. Arumingtyas terpilih mengikuti rangkaian Manuel Veguillas Philippine International Open Karate Championships and Training Camp 2025 yang berlangsung di Tagaytay City, Filipina. Ajang tersebut digelar pada 19–24 Agustus 2025 di Tagaytay CT Velodrome, Tagaytay City. Selain mengikuti kompetisi, Arumingtyas mendapat kesempatan mengikuti Asia-Pacific Training Camp, sebuah pemusatan latihan yang mempertemukan karateka dari kawasan Asia-Pasifik. Di sana, dirinya berkesempatan berlatih dan bertukar pengalaman dengan atlet dari sejumlah negara, antara lain Indonesia, Filipina, Jepang, Malaysia, Singapura serta kawasan Oseania. Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan mental kompetitif Arumingtyas. Dirinya tidak hanya berhadapan dengan atlet dari negara lain, tetapi juga belajar bahwa olahraga merupakan ruang untuk membangun persahabatan dan sportivitas lintas negara. Salah satu pengalaman itu terlihat ketika Arumingtyas menjalani sesi sparring dengan Sovi, atlet berprestasi dari kawasan Oseania, Australia dan Selandia Baru, yang juga terpilih mengikuti Asia-Pacific Training Camp. Pertemuan di atas matras tersebut tidak semata-mata menjadi duel teknik. Bagi para atlet muda, sesi sparring menjadi kesempatan untuk saling bertukar pengalaman, memahami karakter permainan masing-masing dan membangun sportsmanship and camaraderie atau semangat sportivitas serta persahabatan. Sebelum dan sesudah tampil di Filipina, Arumingtyas juga mencatat sejumlah prestasi penting sepanjang 2025. Di antaranya, medali emas Zsuki International Karate Championship 2025 di Coimbatore, Tamil Nadu, India, pada 16–17 Agustus 2025. Kemudian medali perak Shureido Open Karate Tournament 2025 di Jakarta pada 4–6 Juli 2025 serta medali perak The Champion Budo Kyokai Karate Indonesia di Jakarta pada 18–19 Januari 2025. Rangkaian prestasi tersebut turut mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jambi. Pada November 2025, Arumingtyas tercatat menerima penghargaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi atas prestasinya di bidang olahraga. Namun, jejak prestasinya tidak berhenti pada 2025. Setahun sebelumnya, tepatnya pada Juli 2024, Arumingtyas tampil di Chikubukai Open International Karate Championship di Colombo, Sri Lanka. Kejuaraan yang digelar di Sugathadasa Indoor Stadium, Colombo, pada 22 Juli 2024 itu mempertemukan karateka dari berbagai latar belakang dan negara. Dalam ajang tersebut, Arumingtyas berhasil meraih prestasi membanggakan. Arumingtyas disebut meraih dua medali emas, masing-masing pada kategori Kata dan Kumite Putri. Prestasi tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan Arumingtyas sebagai karateka muda dari Jambi yang mampu bersaing di level internasional. Saat ini, Arumingtyas merupakan karateka di bawah naungan Budokai Pengprov Jambi dan telah menyandang sabuk hitam Dan 1 (Shodan). Perjalanan Arumingtyas juga menunjukkan keseimbangan antara prestasi olahraga dan pendidikan. Sebelum menjadi mahasiswa UNJA, Arumingtyas merupakan siswi SMAN 3 Kota Jambi dari jurusan Sains. Lingkungan pendidikan tersebut menjadi bagian dari perjalanan akademiknya sebelum akhirnya memilih Psikologi sebagai bidang studi di perguruan tinggi. Pilihan tersebut juga menjadi menarik karena dunia olahraga dan psikologi memiliki keterkaitan yang erat, terutama dalam membangun mental, mengelola tekanan pertandingan, menjaga konsentrasi, serta memahami karakter manusia. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, pengalaman panjang sebagai atlet menjadi modal tersendiri untuk memahami pentingnya pengendalian diri dan ketahanan mental. Perjalanan Arumingtyas tidak terlepas dari dukungan keluarga. Arumingtyas tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia pendidikan dan pembinaan generasi muda. Sang ibu, Dr. Woro Handayani, S.Pd., M.Pd., merupakan Kepala SMKN 2 Kota Jambi sekaligus aktif sebagai Wakil Bendahara Umum Forki Provinsi Jambi. Sementara sang ayah, AKBP Dr. Dadang Djoko Karyanto, S.H., S.I.P., M.H., M.Pd., merupakan Pamen Polda Jambi yang juga dikenal aktif dalam bidang pendidikan, hukum dan kegiatan akademik di sejumlah perguruan tinggi di Provinsi Jambi. Dukungan keluarga tersebut menjadi salah satu bagian dari perjalanan Arumingtyas dalam menjaga keseimbangan antara pendidikan dan olahraga. Di balik berbagai prestasi yang diraihnya, Arumingtyas juga dikenal memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial. Arumingtyas tercatat aktif dalam sejumlah kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Salah satunya melalui keterlibatan dalam kegiatan gotong royong dan urunan kurban pada momentum Idul Adha. Aktivitas tersebut menjadi gambaran bahwa pencapaian di dunia olahraga tidak membuatnya meninggalkan kehidupan sosial di tengah masyarakat. Bagi seorang atlet muda, prestasi bukan hanya tentang seberapa banyak medali yang dikumpulkan, tetapi juga bagaimana nilai-nilai disiplin, sportivitas, kepedulian dan tanggung jawab diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kini, Arumingtyas Khoni Dahlia memasuki fase baru sebagai mahasiswi Psikologi Universitas Jambi. Namun, perjalanan sebagai karateka tetap menjadi bagian penting dari kehidupannya. Dari matras pertandingan di Indonesia hingga panggung internasional di Sri Lanka, India dan Filipina, Arumingtyas telah mendapatkan pengalaman yang tidak sedikit. Prestasi tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa generasi muda Jambi memiliki potensi untuk bersaing di tingkat internasional apabila mendapatkan pembinaan, dukungan keluarga dan kesempatan yang memadai. Arumingtyas bukan hanya membawa nama dirinya sendiri. Setiap kali berdiri di atas matras, ia membawa identitas daerah dan Indonesia. Kini, dengan ilmu psikologi yang sedang ditempuhnya, pengalaman sebagai atlet dan bekal prestasi yang telah diraih, perjalanan Arumingtyas masih panjang. Dari matras karate menuju ruang akademik, Arumingtyas Khoni Dahlia menjadi gambaran generasi muda yang berusaha memadukan prestasi, pendidikan, disiplin dan kepedulian sosial. Jejak emas yang telah ditorehkannya bukan akhir perjalanan, melainkan pijakan untuk melangkah menuju prestasi dan pengabdian berikutnya. Penulis Tim

Read More

Polda Jambi Bersama Forkopimda Cek Langsung Lokasi Kebakaran di HLG Londerang

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 16 September 2026 – Polda Jambi bersama TNI, Pemerintah Provinsi Jambi, BPBD dan unsur terkait terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi. Salah satunya dengan melakukan pengecekan langsung kondisi Karhutla di kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang, Kelurahan Parit Culum, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rabu (16/9/2026). Kegiatan pengecekan tersebut turut dihadiri Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, S.IP., M.M., Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol. Vendra Riviyanto, S.I.K., M.H., jajaran Polres Tanjung Jabung Timur, personel TNI, BPBD serta unsur terkait lainnya. Pengecekan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan penanganan Karhutla, khususnya proses pemadaman dan pendinginan lahan gambut yang terbakar. Tim gabungan juga memastikan api dapat dikendalikan dan tidak meluas ke wilayah lainnya. Dalam kegiatan tersebut, unsur Forkopimda bersama personel gabungan turut melakukan pemadaman di lokasi. Selain itu, dilakukan pula uji coba zat khusus untuk pemadaman pada karakteristik lahan gambut dalam bentuk cairan dan serbuk. Uji coba tersebut dilakukan untuk melihat efektivitas zat dalam membantu memadamkan api, membasahi lapisan gambut serta mengurangi potensi munculnya kembali api setelah proses pemadaman. Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan, Polda Jambi terus mengerahkan kekuatan bersama seluruh stakeholder dalam menghadapi Karhutla, terutama pada wilayah yang memiliki karakteristik lahan gambut. “Polda Jambi bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD dan seluruh unsur terkait terus melakukan langkah-langkah penanganan Karhutla secara maksimal. Pemadaman dan pendinginan terus dilakukan, termasuk pemantauan terhadap lokasi yang sebelumnya telah dilakukan pemadaman,” ujar Kombes Pol. Erlan Munaji. Menurutnya, penanganan lahan gambut membutuhkan perhatian khusus karena api dapat menjalar hingga ke bawah permukaan sehingga proses pendinginan harus dilakukan secara menyeluruh. “Kita tidak hanya fokus pada api yang terlihat di permukaan, tetapi juga memastikan proses pendinginan dilakukan dengan baik agar tidak terjadi penyalaan kembali. Setiap metode yang dapat mendukung efektivitas pemadaman akan terus dikaji dan diuji di lapangan,” jelasnya. Kabid Humas menegaskan, upaya penanganan Karhutla tidak hanya dilakukan melalui pemadaman, tetapi juga mengedepankan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. “Polda Jambi mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah Karhutla. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena dampaknya dapat merugikan masyarakat luas dan membahayakan lingkungan,” tegasnya. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pembagian paket sembako dan masker kepada masyarakat serta petugas yang terlibat dalam penanganan Karhutla sebagai bentuk kepedulian terhadap warga dan personel di lapangan. Polda Jambi bersama jajaran akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan Karhutla dapat dikendalikan, sekaligus mencegah meluasnya kebakaran ke wilayah lainnya. Penulis Tim

Read More

PEMERINTAH DAN PEMEGANG HGU SATUKAN LANGKAH HADAPI PUNCAK KARHUTLA JAMBI

admin_02 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 7 September 2026 – Menghadapi puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat sinergi bersama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin bersama Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., mengikuti Rapat Koordinasi antara Pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dalam rangka penanggulangan dan penanganan puncak Karhutla tahun 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting, di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (7/9/2026). Rakor ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, serta keterlibatan dunia usaha dalam mencegah dan menangani Karhutla, terutama di wilayah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran. Kegiatan turut dihadiri Kalak BPBD Provinsi Jambi, Kadis Kehutanan, Kadis Perkebunan, Kadis Lingkungan Hidup, serta para perwakilan pengusaha pemegang HGU. Kolaborasi pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci menghadapi puncak Karhutla. Setiap pihak didorong meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat pencegahan, serta bergerak cepat apabila terjadi titik api agar kebakaran tidak meluas dan berdampak terhadap masyarakat maupun lingkungan. Rakor tersebut sekaligus menegaskan komitmen bersama bahwa penanganan Karhutla harus dilakukan secara terpadu, cepat dan terukur, dengan mengedepankan pencegahan serta tanggung jawab seluruh pihak di wilayah masing-masing. Penrem 042/GAPU Penulis Tim

Read More

Perkumpulan Hijau Soroti Krisis Tata Kelola Lahan: 6806 Hotspot dan 2.335,98 Hektare Karhutla di Jambi

admin_010 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 1 September 2026 — Perkumpulan Hijau menyoroti tingginya angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi sepanjang 2026. Berdasarkan analisis data Perkumpulan Hijau, tercatat 6.806 hotspot di Jambi sepanjang periode 1 Januari hingga 29 Agustus 2026.Hotspot tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota. Sarolangun menjadi daerah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 1.833 titik, disusul Muaro Jambi sebanyak 1.195 titik, Tanjung Jabung Barat 886 titik, Batanghari 854 titik, dan Tebo 780 titik. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan jika melihat data khusus periode Agustus. Dalam rentang 1–29 Agustus 2026, Perkumpulan Hijau mencatat 4.404 hotspot di Provinsi Jambi. Sarolangun kembali menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 1.359 titik, kemudian Batanghari 695 titik, Tebo 599 titik, Muaro Jambi 587 titik, dan Tanjung Jabung Barat 520 titik.Direktur Perkumpulan Hijau, Feri Irawan, mengatakan tingginya jumlah hotspot tidak seharusnya hanya dipandang sebagai persoalan teknis pemadaman api. “Karhutla harus dibaca sebagai persoalan ekologis dan tata kelola ruang. Ketika ribuan hotspot terus muncul dan terkonsentrasi di wilayah tertentu, pertanyaan kita bukan hanya bagaimana api dipadamkan, tetapi mengapa kebakaran terus berulang dan bagaimana negara mengelola ruang hidup masyarakat serta kawasan ekologis yang rentan,” kata Feri. Luas Karhutla Capai 2.335,98 Hektare Selain data hotspot, analisis Perkumpulan Hijau juga menunjukkan luas karhutla yang mencapai 2.335,98 hektare pada periode 1 Januari hingga 27 Agustus 2026. Sarolangun menjadi kabupaten dengan luas karhutla terbesar, yakni 1.085,59 hektare atau 46,5 persen dari total luas yang tercatat. Selanjutnya Batanghari 712,88 hektare, Muaro Jambi 365,63 hektare, Tanjung Jabung Timur 110,79 hektare, dan Tanjung Jabung Barat 61,08 hektare. Berdasarkan fungsi kawasan, luas karhutla terbesar tercatat pada Hutan Produksi Tetap sebesar 1.144,31 hektare dan Hutan Produksi Terbatas sebesar 713,91 hektare. Selain itu, karhutla tercatat pada Area Penggunaan Lain seluas 347,64 hektare, Taman Hutan Raya 92,75 hektare, Hutan Lindung 37,09 hektare, Taman Nasional 0,23 hektare, serta Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi sebesar 0,04 hektare. Feri mengatakan data tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekologis kawasan dan tata kelola ruang.“Kita harus berhenti melihat hutan hanya sebagai ruang produksi. Ketika kawasan hutan mengalami kebakaran dalam skala besar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya tegakan pohon, tetapi fungsi ekologis, keanekaragaman hayati, tata air, penyimpanan karbon, dan keselamatan masyarakat di sekitar kawasan,” ujarnya. Karhutla Terdeteksi di Sejumlah Wilayah Berizin Perkumpulan Hijau juga menyoroti keberadaan hotspot dan luas karhutla pada wilayah yang berada dalam areal perizinan. Data menunjukkan 1.404,33 hektare luas karhutla berada dalam izin PBPH atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Sementara itu, 361,50 hektare berada dalam wilayah izin Minerba dan 0,11 hektare berada dalam HGU. Pada sebaran hotspot, tercatat 1.514 titik berada dalam izin PBPH, 410 titik dalam izin Minerba, dan 497 titik dalam HGU. Feri menegaskan, data tersebut tidak serta-merta dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa pemegang izin merupakan penyebab kebakaran. Namun, keberadaan hotspot dan luasan karhutla dalam wilayah berizin dinilai perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi dan investigasi. “Kami tidak sedang melakukan generalisasi bahwa kebakaran yang terdeteksi di dalam wilayah izin pasti disebabkan oleh perusahaan. Secara metodologis, hotspot adalah indikator, bukan bukti tunggal mengenai penyebab kebakaran. Tetapi justru karena itu pemerintah harus melakukan verifikasi dan investigasi secara transparan. Jangan sampai data hanya berhenti sebagai angka tanpa tindak lanjut,” kata Feri. 1.822 Hotspot Berada di Kawasan Gambut Perhatian Perkumpulan Hijau juga tertuju pada ekosistem gambut. Berdasarkan data yang dianalisis, terdapat 1.822 hotspot atau 26,8 persen dari total hotspot yang berada dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Pada periode 1–29 Agustus 2026, beberapa KHG mencatat konsentrasi hotspot cukup tinggi. KHG Batang Tembei–Sungai Merak di Sarolangun mencatat 425 hotspot, KHG Sungai Batanghari–Sungai Air Hitam Laut di Muaro Jambi sebanyak 279 hotspot, KHG Batang Merangin–Batang Tembesi sebanyak 153 hotspot, serta KHG Sungai Batanghari–Sungai Kampeh sebanyak 150 hotspot. Menurut Feri, tingginya hotspot pada kawasan gambut perlu menjadi perhatian serius karena gambut memiliki fungsi ekologis penting, terutama dalam pengaturan tata air dan penyimpanan karbon. “Gambut mempunyai fungsi ekologis yang sangat penting dalam mengatur tata air dan menyimpan karbon. Karena itu, kebakaran gambut tidak boleh diperlakukan sebagai kejadian biasa. Kerusakannya dapat bersifat panjang dan dampaknya tidak berhenti pada lokasi api, tetapi dapat menjalar melalui perubahan tata air, emisi, degradasi ekosistem, hingga persoalan kesehatan masyarakat akibat asap,” ujarnya. Perkumpulan Hijau: Penanganan Harus Bergeser ke Pencegahan Perkumpulan Hijau menilai tingginya hotspot pada Agustus 2026 menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengubah pendekatan penanganan karhutla.Dari total 6.806 hotspot yang tercatat sejak awal tahun hingga 29 Agustus, sebanyak 4.404 hotspot tercatat hanya dalam periode 1–29 Agustus. Feri menilai penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman ketika api telah muncul. Menurutnya, kebijakan harus diperkuat melalui pencegahan, perlindungan ekosistem, pengawasan perizinan, penegakan hukum, serta pemulihan lingkungan. “Kalau setiap tahun kita hanya menunggu api muncul, mengirim pasukan, melakukan pemadaman, lalu setelah api padam persoalan dianggap selesai, maka kita sebenarnya sedang mengulang siklus yang sama. Yang harus dipadamkan bukan hanya apinya, tetapi juga sumber kerentanan ekologis dan tata kelola yang memungkinkan kebakaran terus berulang,” katanya. Desak Pemerintah Evaluasi Tata Kelola Karhutla Atas kondisi tersebut, Perkumpulan Hijau mendesak Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota memperkuat sistem pencegahan dan pengawasan karhutla. Perkumpulan Hijau meminta pemerintah menjadikan data hotspot sebagai instrumen peringatan dini yang segera diikuti verifikasi lapangan. Pemerintah juga didesak melakukan audit dan evaluasi terhadap wilayah berizin yang memiliki konsentrasi hotspot maupun luasan karhutla.Selain itu, perlindungan ekosistem gambut dinilai perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut dan pemulihan fungsi hidrologis. Pemerintah juga diminta memastikan pemegang izin menjalankan kewajiban pencegahan dan pengendalian karhutla secara nyata dan terukur, membuka data serta hasil investigasi kepada publik, memperkuat peran masyarakat, dan melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab berdasarkan proses investigasi dan pembuktian. “Jambi tidak kekurangan data. Yang kita pertanyakan adalah keberanian dan keseriusan negara menjadikan data sebagai dasar tindakan. 6.806 hotspot dan 2.335,98 hektare luas karhutla bukan sekadar angka. Di balik angka itu ada ekosistem yang rusak, ada karbon yang terlepas, ada ruang hidup yang terancam, dan ada masyarakat yang harus menanggung dampaknya,” ujar Feri. Ia menegaskan, karhutla harus ditangani dari sumber persoalannya, bukan hanya ketika api sudah membesar. “Karhutla harus dihentikan dari hulunya. Negara harus hadir untuk memastikan ruang ekologis tidak terus dikorbankan atas nama kepentingan ekonomi…

Read More

Dugaan Pungutan PPTB-PPTBB yang Berselancar di Sungai Batanghari Dipertanyakan : KSOP dan Institusi Terkait Kemana ?

admin_07 mins

Tajam24Jam.Com Jambi, Rabo 26 Agustus 2026 – Dugaan pungutan terhadap aktivitas angkutan batu bara di Sungai Batanghari kembali menjadi sorotan. Pertanyaan publik kini bukan hanya menyangkut berapa besar uang yang harus dibayarkan pelaku usaha, tetapi lebih mendasar: atas dasar kewenangan apa pungutan tersebut dilakukan, sementara aktivitas pelayaran di alur sungai dan kawasan jembatan telah memiliki institusi pemerintah yang bertugas mengatur, mengendalikan, dan mengawasinya? Informasi yang dihimpun menyebut Perkumpulan Pengusaha Tambang Batu Bara (PPTB) diduga menarik iuran sekitar Rp7.000 per ton dari aktivitas angkutan batu bara melalui Sungai Batanghari. Sementara PPTBB disebut-sebut menarik sekitar Rp2,5 juta per tongkang pada setiap titik jembatan tertentu yang dikaitkan dengan koordinasi, wwjasa pandu maupun pengamanan saat melintas. Sejumlah pelaku usaha mengaku pembayaran tersebut bukan sesuatu yang bisa begitu saja ditolak. “Yang jadi pertanyaan kami, sungai itu fasilitas publik, jembatan juga fasilitas negara. Kalau memang ada jasa atau pengamanan, siapa yang memberikan kewenangan? Kalau ini iuran organisasi, kenapa pelaku usaha yang melintas harus membayar dan bagaimana dasar penetapannya?” ujar seorang pelaku usaha yang meminta identitasnya dirahasiakan. Operator tongkang lainnya mempertanyakan hal serupa. Menurutnya, pelaku usaha di lapangan membutuhkan kepastian, bukan sekadar kewajiban membayar karena khawatir aktivitas angkutan terganggu. “Kami tidak mempersoalkan kalau memang ada biaya yang sah. Tapi harus jelas dasar hukumnya, siapa yang menarik, untuk apa dan siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai kami membayar karena takut tongkang tertahan,” ujarnya. Polemik tersebut semakin relevan karena Pemerintah Provinsi Jambi sebelumnya telah menerbitkan Pergub Nomor 26 Tahun 2024 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang Melintasi Jembatan Bentang Panjang. Regulasi tersebut mengatur lalu lintas angkutan sungai yang melintasi jembatan bentang panjang, termasuk aspek keselamatan, keamanan, perlindungan terhadap jembatan, serta mekanisme pengawasan terpadu. Dalam aturan tersebut juga dikenal Tim Pengawas Terpadu dan Pos Pengawasan Terpadu yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap lalu lintas angkutan sungai yang melintas di bawah jembatan dan sekitarnya. Artinya, aktivitas angkutan sungai di kawasan tersebut bukan berada dalam ruang tanpa aturan maupun tanpa institusi pengawas. Lantas, KSOP/UPP, Dinas Perhubungan, Ditpolairud dan institusi terkait selama ini berada di mana ketika muncul dugaan adanya pungutan oleh organisasi di jalur sungai tersebut? Pertanyaan itu bukan berarti menuduh adanya pembiaran. Sebaliknya, institusi berwenang justru perlu memberikan penjelasan agar publik dan pelaku usaha memperoleh kepastian mengenai siapa yang memiliki kewenangan mengatur aktivitas, memberikan pelayanan, serta menetapkan biaya dalam lalu lintas angkutan sungai. Ketua Harian PPTB, Houtman Sitompul, dalam pemberitaan sebelumnya pernah menjelaskan adanya iuran bagi anggota PPTB yang aktif melakukan angkutan melalui Sungai Batanghari. Menurut Houtman, iuran tersebut merupakan bentuk gotong royong anggota dan antara lain digunakan untuk membantu perbaikan fasilitas jembatan ketika terjadi kerusakan akibat insiden. Ia juga menyebut iuran tersebut bersifat insidentil. Namun penjelasan tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Jika benar merupakan iuran organisasi, apa dasar kewajiban membayar bagi pelaku usaha? Bagaimana mekanisme penetapannya? Apakah terdapat keputusan organisasi, bukti pembayaran, rekening penerima, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana? Begitu pula dengan dugaan pembayaran sekitar Rp2,5 juta per tongkang yang dikaitkan dengan PPTBB. Jika pembayaran tersebut benar merupakan jasa pandu, koordinasi atau pengamanan, publik tentu berhak mengetahui siapa penyedia jasa tersebut, apa dasar kewenangannya, siapa yang menetapkan tarif, serta apakah layanan itu berada dalam mekanisme resmi yang diketahui dan diawasi pemerintah. Pengamat kebijakan publik Martayadi Tajuddin menilai persoalan tersebut tidak boleh hanya diselesaikan melalui bantahan atau pernyataan sepihak. “Yang harus dijawab sederhana: dasar hukumnya apa? Kalau iuran organisasi, jelaskan statusnya. Kalau jasa, jelaskan kewenangannya. Jangan sampai fasilitas publik digunakan sebagai objek pungutan pihak tertentu, sementara institusi negara yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan justru tidak memberikan penjelasan,” katanya. Menurut Martayadi, pemerintah perlu segera melakukan verifikasi di lapangan dengan mencocokkan tarif, bukti pembayaran, pihak penerima, dasar penarikan, serta bentuk pelayanan yang diberikan. “Kalau semuanya legal, buka dan jelaskan kepada publik. Kalau tidak memiliki dasar kewenangan, aparat harus bertindak. Jangan sampai pelaku usaha membayar karena merasa tidak punya pilihan,” tegasnya. Persoalan ini menjadi semakin penting karena aktivitas di Sungai Batanghari menyangkut keselamatan pelayaran, keberlangsungan fungsi jembatan, kepentingan masyarakat, dan aktivitas ekonomi. Pemerintah sendiri pada 2026 masih melakukan pengaturan terhadap aktivitas di alur Sungai Batanghari demi menjaga kelancaran, keselamatan, dan keamanan pelayaran. Hingga berita ini diturunkan, penjelasan resmi dari KSOP/UPP dan institusi terkait mengenai legalitas serta mekanisme dugaan pungutan tersebut masih dinantikan. Sebab pertanyaannya kini sederhana namun mendasar: jika alur Sungai Batanghari merupakan ruang publik yang pengaturan dan pengawasannya telah memiliki institusi resmi, lalu atas dasar kewenangan apa pungutan terhadap aktivitas di dalamnya diduga muncul dari organisasi non-pemerintah? Publik dan pelaku usaha berhak mendapatkan jawaban yang terang, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan Penulis Tim

Read More

Rakor Pengendalian Karhutla Jambi, Menteri Kehutanan Apresiasi Sinergi dan Dukung Penambahan Helikopter

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com Jambi, 25 Agustus 2026 — Pemerintah pusat memberikan apresiasi atas upaya penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait. Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni, MA., Ph.D., dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi, yang berlangsung di Markas Manggala Agni Daops Sumatera IX/Kota Jambi, Selasa (25/8/2026). Dalam arahannya, Menteri Kehutanan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menangani karhutla di Provinsi Jambi. “Pemerintah pusat mendukung penuh upaya penanganan karhutla di Provinsi Jambi,” tegas Raja Juli Antoni. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah pusat melalui BNPB akan mengerahkan tambahan satu unit helikopter water bombing untuk memperkuat operasi pemadaman karhutla. Saat ini, Provinsi Jambi telah didukung dua unit helikopter water bombing, dan dalam pekan ini pemerintah juga akan mengirimkan bantuan pendukung lainnya. Menteri Kehutanan juga menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat maupun perusahaan dalam mencegah terjadinya kebakaran. Salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah tidak menggunakan metode pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan. Menurutnya, keberhasilan pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen dengan menghilangkan ego sektoral, memperkuat komunikasi, serta membangun kerja sama yang efektif dan terpadu di lapangan. “Keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada kolaborasi semua elemen. Ego sektoral harus dihilangkan, komunikasi diperkuat dan seluruh pihak harus saling bekerja sama,” ujarnya. Dalam rapat tersebut, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin turut memaparkan mekanisme penanganan karhutla yang telah dilaksanakan di wilayah Provinsi Jambi. Danrem juga menjelaskan keberadaan pos-pos penanganan karhutla serta perkembangan titik-titik api yang terpantau di sejumlah wilayah. Paparan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi antarlembaga, khususnya dalam menentukan langkah cepat dan tepat terhadap potensi maupun kejadian karhutla di lapangan. Rakor ini dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Danrem 042/Gapu, perwakilan Kapolda Jambi melalui Dirkrimsus Polda Jambi, Kajati Jambi, BMKG, Kalak BPBD, Manggala Agni, Bupati Muaro Jambi, Wali Kota Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Dandim 0415/Jambi, Kapolresta Jambi, serta para kepala OPD Provinsi Jambi dan kabupaten/kota. Kegiatan berlangsung di Markas Manggala Agni Daops Sumatera IX/Kota Jambi, Jalan Lingkar Barat No. 338 RT 05, Kelurahan Talang Gulo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi komitmen bersama untuk memperkuat pencegahan, deteksi dini, pemadaman, serta penanganan karhutla secara cepat dan terpadu demi melindungi masyarakat, lingkungan, dan wilayah Provinsi Jambi. Penrem 042/Gapu Penulis Tim

Read More

81 Posko Karhutla Disiapkan di Wilayah Rawan, SEKBER PSDH Jambi Dorong Respons Cepat

admin_05 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 11 Agustus 2026 – Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan 81 posko pada sejumlah wilayah yang dinilai rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keberadaan posko tersebut didorong tidak sekadar menjadi tempat berkumpulnya personel, tetapi harus berfungsi sebagai pusat informasi, koordinasi, pemantauan, hingga respons cepat terhadap potensi kebakaran. Ketua Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SEKBER PSDH) Provinsi Jambi, Feri Irawan, mengatakan sistem komunikasi, pemantauan, pelaporan, dan respons cepat perlu diperkuat mulai dari tingkat desa hingga posko induk.“Posko jangan hanya menjadi tempat berkumpulnya personel. Posko harus menjadi pusat komando informasi dan respons cepat. Begitu ada indikasi kebakaran, informasi harus bergerak cepat dan petugas segera melakukan verifikasi lapangan,” kata Feri, Selasa (11/8/2026). Menurutnya, pengalaman karhutla pada tahun-tahun sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi bersama. Data yang disampaikannya menunjukkan luas kebakaran di Jambi pada 2023 mencapai sekitar 1.055 hektare, kemudian meningkat signifikan pada 2024 menjadi sekitar 6.797 hektare.“Besarnya luasan tersebut menjadi pengingat bahwa pencegahan harus dilakukan sebelum memasuki periode puncak kemarau,” tegasnya. Feri menilai karhutla memiliki dampak multidimensi. Selain menyebabkan kerusakan lingkungan, kebakaran juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi melalui kerusakan tanaman, terganggunya aktivitas pertanian, biaya operasi pemadaman, hingga kerugian yang dialami masyarakat dan dunia usaha. Dari sisi kesehatan, asap karhutla berpotensi meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Sementara dari aspek ekologi, kebakaran dapat menyebabkan hilangnya vegetasi, biodiversitas, habitat satwa, serta meningkatkan emisi karbon.“Karena itu, pencegahan karhutla harus kita lihat sebagai investasi bersama untuk melindungi ekonomi masyarakat, kesehatan publik, lingkungan, dan masa depan Provinsi Jambi,” ujarnya. Koordinasi hingga Tingkat TapakFeri mendorong pemerintah memperkuat koordinasi Satgas Karhutla hingga tingkat tapak. Ground check terhadap hotspot yang memiliki indikasi kebakaran juga harus dipercepat agar potensi kebakaran dapat segera diketahui dan ditangani.Selain itu, kesiapan sumber air, personel, peralatan, serta jalur mobilisasi harus dipastikan dapat digunakan sewaktu-waktu.“Pengawasan terhadap wilayah rawan dan lokasi kebakaran berulang juga harus diperkuat. Sistem komunikasi antarpihak harus berjalan cepat dan efektif,” tuturnya. Ia juga meminta dunia usaha memastikan seluruh sarana dan prasarana pengendalian karhutla berfungsi optimal. Patroli serta sistem deteksi dini di wilayah kerja perusahaan harus diperkuat.Khusus kawasan gambut, pengelolaan tata air diminta berjalan sesuai ketentuan. Setiap indikasi kebakaran di wilayah kerja harus segera direspons dan dikoordinasikan dengan masyarakat maupun pemerintah di sekitar konsesi. Masyarakat Diminta Tidak Membakar LahanFeri turut mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan asap maupun titik api serta memperkuat peran Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa.“Jangan menunggu api membesar. Jangan menunggu asap menyelimuti permukiman. Jangan menunggu bencana menjadi besar baru kita bergerak,” katanya. Menurutnya, masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam patroli dan upaya pencegahan kebakaran serta tidak menghalangi petugas yang sedang melakukan pemadaman.Keberhasilan penanganan karhutla, kata Feri, sangat ditentukan oleh kecepatan seluruh pihak dalam bertindak. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, aparat, dan seluruh elemen terkait harus bergerak dalam satu barisan.“Jangan menunggu api membesar. Mari kita jaga Jambi bersama. Jaga Jambi, jaga napas kita. Jangan biarkan asap kembali menyelimuti Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah,” pungkasnya. Penulis Tim

Read More

Hari Anak Nasional, Koalisi Pantau MBG Gelar Aksi di Jambi: Desak Moratorium Program Makan Bergizi Gratis

admin_05 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 2 Agustus 2026 – Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Pantau Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai di kawasan Car Free Day (CFD) sekitar Kantor Gubernur Jambi, Minggu (2/8/2026). Mereka mendesak pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Dalam aksi tersebut, peserta membentangkan poster, menyampaikan orasi secara bergantian, serta membagikan makanan tradisional kepada masyarakat. Koalisi menilai pelaksanaan MBG telah memunculkan berbagai persoalan, mulai dari dugaan membebani anggaran pendidikan, memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, hingga berdampak terhadap lingkungan. Koalisi menilai kebijakan MBG merupakan bentuk sentralisasi program yang dinilai mengurangi ruang daerah dalam mengelola anggaran. Menurut mereka, dampaknya turut dirasakan di Provinsi Jambi melalui efisiensi anggaran yang menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan. Seorang mahasiswa Universitas Jambi berinisial NJ mengaku kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung terhadap mahasiswa. “Dana beasiswa dipotong, subsidi kegiatan lapangan seperti MBKM yang sebelumnya bisa di atas 50 persen kini maksimal hanya 20 persen. Kondisi ini memberatkan mahasiswa, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu,” ujarnya. Koalisi juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang pada 30 Juli 2026 mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN. Dalam putusan tersebut, anggaran MBG diwajibkan dipisahkan dari alokasi 20 persen anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028. Meski demikian, mereka menilai masih terdapat potensi penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG pada APBN 2026 dan 2027. Selain persoalan anggaran, Koalisi mengklaim pelaksanaan MBG turut berdampak pada kenaikan harga sejumlah bahan pangan. Berdasarkan temuan yang disampaikan Beranda Perempuan, harga telur dan ayam disebut mengalami kenaikan hingga sekitar 20 persen sehingga membebani rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga berinisial NZ mengaku merasakan perubahan harga tersebut. “Saat MBG libur karena sekolah libur, harga telur dan ayam turun. Ketika sekolah mulai lagi dan MBG berjalan, harganya kembali naik,” katanya. Dari sisi lingkungan, WALHI Jambi menyoroti meningkatnya timbulan sampah yang dinilai berkaitan dengan pelaksanaan program. Organisasi tersebut menyebut produksi sampah di Kota Jambi mencapai sekitar 420 ton, dengan dapur SPPG disebut ikut berkontribusi terhadap timbulan sampah tersebut. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menegaskan program MBG tidak boleh menimbulkan persoalan baru berupa krisis sampah maupun krisis akuntabilitas. “Negara wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang publik yang digunakan sekaligus memastikan limbah yang dihasilkan tidak menjadi beban bagi lingkungan. Tanpa transparansi dan pengelolaan sampah yang memadai, MBG berpotensi menjadi beban baru bagi masyarakat,” tegasnya. Dalam aksi tersebut, Koalisi Pantau MBG yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan komunitas mahasiswa di Jambi juga menyampaikan empat tuntutan utama, yakni menghentikan sementara Program MBG untuk dievaluasi secara menyeluruh, memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan mulai APBN 2027, melakukan kajian ilmiah yang melibatkan publik secara luas, serta menggelar audit lingkungan secara berkala terhadap pelaksanaan program. Koalisi menegaskan aksi tersebut bukan merupakan penolakan terhadap pemenuhan hak gizi masyarakat, melainkan dorongan agar Program Makan Bergizi Gratis dijalankan secara transparan, akuntabel, berbasis bukti ilmiah, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pendidikan, ekonomi maupun lingkungan. Sebagai tindak lanjut, Koalisi Pantau MBG menyatakan akan terus melakukan pemantauan independen, riset lapangan, survei masyarakat, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta advokasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai bentuk pengawasan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Penulis Tim

Read More

Setahun Lebih Pascakebakaran Sungai Dualap, AMUK Pertanyakan Dana Bantuan Rp920 Juta yang Belum Dicairkan

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 7 Juli 2026 – Gabungan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jambi, Selasa (7/7/2026). Massa menuntut Pemerintah Provinsi Jambi segera mencairkan dana bantuan sebesar Rp920 juta yang diperuntukkan bagi korban kebakaran di Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam aksinya, massa menilai pencairan bantuan tersebut berjalan lamban. Padahal, musibah kebakaran yang terjadi pada 16 Juni 2025 telah menghanguskan sedikitnya 56 rumah warga dan bantuan senilai Rp920 juta sebelumnya telah diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jambi. AMUK mempertanyakan alasan bantuan tersebut belum diterima masyarakat meski telah lebih dari satu tahun sejak peristiwa kebakaran terjadi. Massa juga mendesak Pemerintah Provinsi Jambi membuka secara transparan data penerima bantuan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ketua AMUK, Husnan, mengatakan pihaknya datang untuk meminta kejelasan terkait realisasi bantuan tersebut. “Hari ini kami mempertanyakan kejelasan bantuan dana keuangan dari Pemerintah Provinsi Jambi bagi korban kebakaran Sungai Dualap. Nilainya Rp920 juta, namun hingga sekarang menurut informasi yang kami terima belum diterima warga,” ujar Husnan kepada wartawan di Kantor Gubernur Jambi. Menurut Husnan, pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan Kepala Desa Sungai Dualap pada 1 Juli 2026 yang menyebut bantuan dimaksud belum diterima masyarakat. Selain mendesak percepatan pencairan, AMUK juga meminta pemerintah memangkas birokrasi yang dinilai menghambat penyaluran bantuan serta membuka seluruh proses penyaluran kepada publik. Mereka turut meminta aparat penegak hukum mengaudit mekanisme penyaluran dana bantuan bencana guna memastikan bantuan tepat sasaran dan mencegah potensi penyimpangan. Sebagai informasi, kebakaran di Desa Sungai Dualap mengakibatkan 50 rumah mengalami rusak berat, satu rumah rusak sedang, dan lima rumah rusak ringan dengan total 56 rumah terdampak. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Jambi mengenai alasan belum direalisasikannya dana bantuan yang dipersoalkan dalam aksi tersebut. Penulis Tim

Read More

Pemprov Jambi dan PODSI Minta Atlet Asal Jambi Pulang Kampung Perkuat Daerah di Kejurnas 2026

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 25 Juni 2026 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi bersama Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Jambi terus berupaya mengembalikan kejayaan olahraga dayung di daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengajak atlet-atlet asal Jambi yang saat ini memperkuat provinsi lain untuk kembali membela daerahnya pada ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) yang akan digelar akhir tahun 2026.Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara jajaran Pemprov Jambi, PODSI Jambi, dan Pengurus Besar (PB) PODSI pada 25 Juni 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dr. Sudirman, SH., MH., menyampaikan pesan Gubernur Jambi terkait pentingnya menjaga pembinaan atlet daerah. Menurutnya, Gubernur Jambi berharap PB PODSI tidak memberikan restu terhadap perpindahan atlet daerah secara bebas ke provinsi lain.Selain itu, Pemprov Jambi juga meminta agar PB PODSI dapat membuat rekomendasi kepada seluruh pengurus besar cabang olahraga di Indonesia guna memperhatikan pembinaan atlet daerah sehingga potensi yang dimiliki setiap daerah tetap terjaga. Ketua PODSI Jambi, Raden Wawan Setiawan, mengatakan pihaknya mengajak seluruh atlet dayung asal Jambi yang saat ini membela daerah lain untuk kembali memperkuat tim Jambi pada Kejurnas mendatang.“Kami berharap atlet-atlet asal Jambi dapat kembali membela daerahnya sendiri dan bersama-sama mengangkat prestasi dayung Jambi di tingkat nasional,” ujarnya. Dukungan terhadap langkah tersebut juga disampaikan Wakil Presiden PB PODSI, Ir. Budiman Setiawan. Ia menyatakan sependapat dengan upaya yang dilakukan Pemprov Jambi dan PODSI Jambi dalam menjaga pembinaan atlet daerah.Menurut Budiman, pembinaan atlet yang berkelanjutan di daerah menjadi bagian penting dalam mencetak prestasi olahraga nasional. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB PODSI, Ir. Edy Suyono, menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan PODSI Jambi ke depan. Ia menilai atlet-atlet asal Jambi memiliki potensi besar untuk berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di berbagai ajang.“Kami siap memperhatikan dan terus berkoordinasi dengan PODSI Jambi. Atlet-atlet Jambi memiliki potensi yang sangat baik untuk mengharumkan nama Indonesia,” kata Edy.Pertemuan tersebut juga dihadiri Roinaldi, pelatih Pelatnas asal Jambi yang selama ini turut berkontribusi dalam pembinaan atlet dayung nasional. Sinergi antara Pemprov Jambi, PODSI Jambi, dan PB PODSI diharapkan menjadi langkah awal dalam mengembalikan kejayaan olahraga dayung Jambi sekaligus memperkuat pembinaan atlet daerah menuju prestasi nasional maupun internasional. Penulis Tim

Read More