September 11, 2026

Tag: #MenteriKehutanan

MENHUT DAN KEPALA BNPB PIMPIN RAKOR TEKNIS KARHUTLA DI JAMBI, SINERGI TNI-POLRI DAN PEMDA DIPERKUAT

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI, 2 September 2026 — Perang melawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi terus diperkuat. Pemerintah pusat turun langsung mengonsolidasikan langkah penanganan di lapangan melalui Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Karhutla Provinsi Jambi, Rabu (2/9/2026), di Ruang VIP Bandara Sultan Thaha Jambi. Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin mengikuti langsung rakor bersama Gubernur Jambi sebagai bentuk komitmen TNI AD dalam mendukung pemerintah menghadapi ancaman Karhutla secara cepat, terpadu dan terukur. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat komando penanganan Karhutla di Jambi, khususnya menghadapi kondisi cuaca kering dan meningkatnya ancaman kebakaran pada sejumlah wilayah rawan. Sinergi lintas sektor menjadi kekuatan utama. Unsur TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, Manggala Agni dan instansi terkait terus didorong untuk bergerak dalam satu koordinasi, mulai dari pencegahan, patroli, pemadaman, pendinginan hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara ilegal. Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya penanganan Karhutla yang tidak sekadar bersifat reaktif, tetapi dilakukan secara sistematis dengan mengutamakan pencegahan dan efektivitas operasi di lapangan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya penguatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan water bombing sebagai bagian dari strategi menghadapi kebakaran, khususnya pada wilayah gambut yang membutuhkan penanganan khusus. Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan agar seluruh personel di lapangan menggunakan metode pemadaman yang efektif dan sesuai kondisi medan, terutama di kawasan gambut. Pengawasan juga harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh mengendur setelah situasi terlihat terkendali. Rakor ini sekaligus mempertegas bahwa penanganan Karhutla di Jambi merupakan operasi bersama, bukan tugas satu institusi. Setiap unsur memiliki peran strategis untuk memastikan api dapat dikendalikan, lahan terdampak segera dipadamkan dan didinginkan, serta masyarakat terlindungi dari dampak asap dan kerusakan lingkungan. Kehadiran langsung Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB di Jambi menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap penanganan Karhutla di provinsi ini. Dari ruang VIP Bandara Sultan Thaha Jambi, komando diperkuat. Dari lapangan, pasukan terus bergerak. Satu tujuan ditegaskan: hentikan api, lindungi masyarakat, dan selamatkan hutan serta lahan Jambi. Sinergi pusat dan daerah, diperkuat TNI-Polri serta seluruh unsur terkait, menjadi garda terdepan untuk memastikan ancaman Karhutla dapat ditangani secara cepat, profesional dan berkelanjutan. Penrem 042/GAPU Penulis Tim

Read More

Rakor Pengendalian Karhutla Jambi, Menteri Kehutanan Apresiasi Sinergi dan Dukung Penambahan Helikopter

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com Jambi, 25 Agustus 2026 — Pemerintah pusat memberikan apresiasi atas upaya penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait. Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni, MA., Ph.D., dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi, yang berlangsung di Markas Manggala Agni Daops Sumatera IX/Kota Jambi, Selasa (25/8/2026). Dalam arahannya, Menteri Kehutanan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menangani karhutla di Provinsi Jambi. “Pemerintah pusat mendukung penuh upaya penanganan karhutla di Provinsi Jambi,” tegas Raja Juli Antoni. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah pusat melalui BNPB akan mengerahkan tambahan satu unit helikopter water bombing untuk memperkuat operasi pemadaman karhutla. Saat ini, Provinsi Jambi telah didukung dua unit helikopter water bombing, dan dalam pekan ini pemerintah juga akan mengirimkan bantuan pendukung lainnya. Menteri Kehutanan juga menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat maupun perusahaan dalam mencegah terjadinya kebakaran. Salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah tidak menggunakan metode pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan. Menurutnya, keberhasilan pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen dengan menghilangkan ego sektoral, memperkuat komunikasi, serta membangun kerja sama yang efektif dan terpadu di lapangan. “Keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada kolaborasi semua elemen. Ego sektoral harus dihilangkan, komunikasi diperkuat dan seluruh pihak harus saling bekerja sama,” ujarnya. Dalam rapat tersebut, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin turut memaparkan mekanisme penanganan karhutla yang telah dilaksanakan di wilayah Provinsi Jambi. Danrem juga menjelaskan keberadaan pos-pos penanganan karhutla serta perkembangan titik-titik api yang terpantau di sejumlah wilayah. Paparan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi antarlembaga, khususnya dalam menentukan langkah cepat dan tepat terhadap potensi maupun kejadian karhutla di lapangan. Rakor ini dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Danrem 042/Gapu, perwakilan Kapolda Jambi melalui Dirkrimsus Polda Jambi, Kajati Jambi, BMKG, Kalak BPBD, Manggala Agni, Bupati Muaro Jambi, Wali Kota Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Dandim 0415/Jambi, Kapolresta Jambi, serta para kepala OPD Provinsi Jambi dan kabupaten/kota. Kegiatan berlangsung di Markas Manggala Agni Daops Sumatera IX/Kota Jambi, Jalan Lingkar Barat No. 338 RT 05, Kelurahan Talang Gulo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi komitmen bersama untuk memperkuat pencegahan, deteksi dini, pemadaman, serta penanganan karhutla secara cepat dan terpadu demi melindungi masyarakat, lingkungan, dan wilayah Provinsi Jambi. Penrem 042/Gapu Penulis Tim

Read More

Soal Tumpukan Kayu Pascabencana, Kasatgas Tito Harap Kebijaksanaan Menteri Kehutanan

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com Pidie Jaya, 21 Februari 2026 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera mengharapkan kebijaksanaan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait persoalan tumpukan kayu yang masih berserakan akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Pidie Jaya. Ia menilai, kayu-kayu tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. “Kita lihat tumpukan kayu yang tadi jauh lebih banyak. Sekarang masih ada. Persoalannya, ini mau diapakan kayu-kayu ini. Ada kayu-kayu gelondongan, yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk perumahan, ataupun untuk jembatan, atau yang lain-lain lah, untuk masyarakat jadikan papan,” katanya saat mengamati tumpukan kayu dari tepi sungai di wilayah Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (21/2/2026). Selain kayu gelondongan, Tito juga menyoroti keberadaan serpihan kayu berukuran kecil yang tidak memungkinkan untuk dijadikan papan. Ia mempertanyakan alternatif penanganan material tersebut. Berdasarkan pengalaman di Sumatera Utara, gubernur setempat pernah menyarankan agar serpihan kayu dimanfaatkan dengan cara dijual kepada industri batu bata yang membutuhkan kayu bakar dalam jumlah besar. “Ada yang berminat, yaitu industri batu bata di sana, kan banyak. Itu untuk, apa namanya, kayu bakar. Dan itu uangnya dipakai, nanti dijual, dipakai untuk masukkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” tambahnya. Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa terdapat pula pohon-pohon yang tercabut hingga ke akar. Kondisi tersebut belum tentu disebabkan oleh praktik illegal logging, melainkan dapat terjadi akibat derasnya debit air yang menggerus struktur tanah, baik berupa pasir maupun tanah lempung, seperti yang terjadi di Tapanuli Utara. “Kalau di Gayo Lues, rata-rata pasir. Jadi mudah sekali terbawa sampai longsor, dan kemudian kayu-kayunya, pohon-pohonnya tercabut semua,” imbuhnya. Karena itu, ia memohon arahan Menteri Kehutanan mengingat persoalan kayu di Aceh masih belum tuntas dan memerlukan keputusan yang komprehensif. Ia menegaskan bahwa pendataan kayu satu per satu di lapangan memiliki berbagai keterbatasan, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih efektif dan efisien. “Mungkin Menteri Kehutanan, Pak Raja Antoni, perlu untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan ini. Karena ini bukan hanya di titik ini ya, Pak Raja Antoni juga sudah banyak membersihkan saya tahu,” terangnya. Dalam peninjauan tersebut, Tito didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, serta Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri. Penulis Tim

Read More