Tag: #LenteraHijauProject

Tajam24Jam.Com JAMBI, 24 Juni 2026 — Perkumpulan L.I.M.B.A.H Provinsi Jambi menggelar aksi bertajuk “LENTERA HIJAU PROJECT” di halaman Mapolda Jambi, Rabu (24/6/2026). Melalui aksi tersebut, organisasi masyarakat itu membawa delapan persoalan hukum yang dinilai masih menyisakan pertanyaan dan membutuhkan kejelasan penanganan dari aparat penegak hukum. Aksi yang berlangsung di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Jambi itu tidak hanya diisi dengan penyampaian aspirasi melalui orasi, tetapi juga menjadi wadah kritik publik terhadap sejumlah kasus yang dinilai memerlukan transparansi dan kepastian hukum. Menurut L.I.M.B.A.H, delapan kasus yang diangkat memiliki satu benang merah, yakni tuntutan agar proses penegakan hukum berjalan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Salah satu kasus yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut adalah meninggalnya Dedi Putra. L.I.M.B.A.H menilai masih terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dijelaskan lebih lanjut terkait penanganan kasus tersebut. Mereka meminta perkembangan penyelidikan dapat disampaikan secara terbuka kepada publik guna menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat. Kasus berikutnya menyangkut Bayu Sugara. Organisasi itu menilai perlu adanya penjelasan terkait proses penanganan perkara yang menurut sejumlah pihak masih menyisakan perbedaan pandangan mengenai kronologi kejadian, pemeriksaan saksi, maupun dokumen perkara. Selain itu, L.I.M.B.A.H juga menyoroti dugaan persoalan legalitas pembangunan pabrik kelapa sawit milik PT AMA. Mereka meminta seluruh aspek administrasi dan perizinan diperiksa secara transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perhatian juga diberikan terhadap laporan dugaan pemalsuan surat RT yang disebut telah dilaporkan sejak Mei 2026. Menurut mereka, masyarakat berhak memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum. Dalam aksi tersebut, massa turut mengangkat persoalan “Sengketa tanah yang melibatkan Ratumas Saidah. Mereka menilai kejelasan administrasi dan dokumen yang menjadi objek sengketa penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Kasus lain yang disuarakan adalah dugaan *mpenipuan yang dilaporkan Deden Komara. Lambatnya perkembangan penanganan perkara disebut memunculkan pertanyaan dari pelapor terkait kepastian proses hukum yang sedang berjalan. Dari seluruh isu yang dibawa dalam aksi, kasus begal dan pembunuhan terhadap pengemudi Maxim, Risdianto (47), menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Lebih dari dua tahun sejak kasus tersebut terungkap, L.I.M.B.A.H menilai masih terdapat sejumlah hal yang belum memperoleh kejelasan. Mereka menyoroti status salah satu tersangka yang sebelumnya mengalami tindakan penembakan saat proses penangkapan dan disebut belum menjalani proses penahanan secara normal karena alasan pemulihan kesehatan. Sorotan terakhir dalam aksi tersebut mengarah pada dugaan pelanggaran etik oleh seorang oknum aparat berinisial MS. L.I.M.B.A.H meminta agar apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap kode etik profesi, proses pemeriksaan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai mekanisme yang berlaku. Setelah menyampaikan aspirasi di depan Mapolda Jambi, perwakilan L.I.M.B.A.H akhirnya diterima untuk melakukan hearing dengan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi. Dalam pertemuan tersebut, seluruh tuntutan dan delapan persoalan yang dibawa dalam aksi “LENTERA HIJAU PROJECT” disampaikan secara langsung kepada pihak kepolisian. Pihak L.I.M.B.A.H berharap forum dialog tersebut dapat menjadi langkah awal untuk mendorong keterbukaan informasi serta memberikan kepastian terhadap berbagai perkara yang menjadi perhatian masyarakat. DISCLAIMER LEGAL Berita ini disusun berdasarkan informasi yang disampaikan dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum oleh Perkumpulan L.I.M.B.A.H Provinsi Jambi serta keterangan yang diperoleh dari sumber terkait pada saat peliputan. Seluruh nama, pernyataan, dugaan, tuduhan, kritik, maupun tuntutan yang termuat dalam pemberitaan ini merupakan bagian dari penyampaian aspirasi dan pendapat pihak yang melakukan aksi. Pemuatan informasi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kesimpulan, pembuktian, ataupun penetapan kesalahan terhadap pihak mana pun. Media ini menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap individu, kelompok, badan usaha, maupun institusi yang disebut dalam pemberitaan tetap memiliki hak hukum yang sama sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas isi pemberitaan ini, media membuka ruang penggunaan Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. KEBIJAKAN REDAKSI Redaksi membuka Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Penulis Tim