Pengamat: KUR PMI Berpotensi Jadi Mesin Pertumbuhan Baru Bank Jambi

Tajam24Jam.Com JAMBI, 7 Juli 2026 – Pengembangan skema Kredit Usaha Rakyat bagi Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI) dinilai berpotensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru bagi Bank Jambi sekaligus mendorong perekonomian daerah. Pengamat perbankan, Laila Farhat, mengatakan inovasi pembiayaan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) perlu menjadi perhatian Bank Jambi. Terlebih, kebutuhan tenaga kerja Indonesia yang kompetitif di pasar internasional terus meningkat. Menurut Laila, langkah Bank BJB yang menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja dalam mendukung penyaluran KUR PMI dapat menjadi salah satu model yang dipertimbangkan Bank Jambi. Sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Jambi dinilai memiliki fondasi yang kuat dari sisi permodalan, jaringan pelayanan, serta pengalaman dalam menyalurkan pembiayaan produktif kepada UMKM dan sektor prioritas. “Ke depan, Bank Jambi memiliki peluang untuk memperluas portofolio pembiayaannya ke sektor pengembangan SDM melalui KUR PMI. Ini bukan hanya soal menyalurkan kredit, tetapi menciptakan investasi jangka panjang bagi kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Laila.Ia menilai Provinsi Jambi memiliki potensi tenaga kerja usia produktif yang cukup besar. Sebagian di antaranya membutuhkan akses pembiayaan untuk mengikuti pelatihan maupun program penempatan kerja di luar negeri. Dengan dukungan pembiayaan yang terjangkau dan tepat sasaran, masyarakat Jambi berpeluang memperoleh pengalaman kerja internasional, meningkatkan pendapatan, sekaligus membawa pulang pengetahuan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke daerah. Remitansi Berpotensi Perkuat Ekonomi DaerahLaila menjelaskan, dampak KUR PMI tidak hanya dirasakan oleh penerima pembiayaan. Remitansi yang dikirimkan pekerja migran kepada keluarga di daerah juga berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat konsumsi rumah tangga. Selain itu, dana yang masuk dari pekerja migran dapat membuka peluang investasi maupun pengembangan usaha baru di daerah.“Efek berganda inilah yang pada akhirnya akan memperkuat perekonomian Jambi,” katanya. Dari sisi Bank Jambi, pengembangan pembiayaan KUR PMI juga berpotensi memperluas basis nasabah produktif sekaligus memperkuat fungsi bank sebagai agen pembangunan daerah.Namun, Laila menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Seleksi calon debitur, pengelolaan risiko, serta sinergi dengan lembaga pelatihan dan pemerintah dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas pembiayaan.“Perbankan saat ini dituntut tidak hanya mengejar pertumbuhan aset dan laba, tetapi juga menghasilkan dampak pembangunan. KUR PMI menjadi salah satu instrumen yang mampu menghubungkan tujuan bisnis dengan misi sosial, yakni mencetak SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat global,” ujarnya. Dorong Sinergi Bank, Pemerintah dan Lembaga PelatihanLaila berharap Bank Jambi dapat mengkaji peluang kerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi, BP2MI, lembaga pelatihan kerja, serta pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem pembiayaan calon pekerja migran secara menyeluruh, mulai dari pelatihan, pembiayaan hingga penempatan kerja.“Apabila dikelola secara profesional, pembiayaan KUR PMI tidak hanya menjadi mesin baru pertumbuhan bisnis Bank Jambi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, bertambahnya remitansi, dan lahirnya wirausaha baru ketika para pekerja kembali ke Jambi,” tuturnya. Ia menilai pengembangan KUR PMI dapat menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi perbankan dalam meningkatkan kualitas SDM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi melalui akses pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan. Penulis Tim

Read More

Ketua Umum Srikandi DPP PWDPI Rosita Gosi: Dana KUR Belum Sepenuhnya Berpihak pada UMKM, Administrasi yang Membebani Perlu Dibenahi

Tajam24Jam.Com Jakarta, 21 Juni 2026 – Ketua Umum Srikandi Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), Rosita Gosi, menilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejauh ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, masih banyak hambatan nyata yang membuat program andalan pemerintah ini belum terasa manfaatnya secara maksimal di akar rumput. Ketum Srikandi PWDPI, Rosita Gosi menyebutkan keluhan utama yang terus disampaikan pelaku usaha adalah sulitnya mengakses dana KUR, ditambah dengan prosedur dan persyaratan administrasi yang dirasa terlalu berbelit-belit dan mempersulit. “Di atas kertas, KUR hadir untuk menopang dan mengembangkan usaha rakyat, dengan bunga ringan dan syarat seharusnya mudah. Namun kenyataannya di lapangan masih berbeda. Banyak pelaku UMKM, terutama perempuan dan warga pedesaan, mengeluh harus berputar berkali-kali, melengkapi dokumen yang tidak mereka miliki, hingga akhirnya urung mengajukan karena merasa dipersulit oleh pihak perbankan,” tegas Rosita Gosi pada Minggu (21/6/2026). Ia menilai, jika persyaratan justru dibuat seberat persyaratan pinjaman komersial biasa, maka makna dan tujuan khusus KUR sebagai fasilitas pembiayaan bagi kelompok lemah ekonomi menjadi tumpul. Hambatan birokrasi ini seolah membatasi akses justru bagi mereka yang paling membutuhkan suntikan modal untuk bertahan hidup dan mengembangkan usahanya. “Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sulitnya akses dan birokrasi yang mempersulit administrasi pinjaman ini perlu mendapatkan perhatian serius, langsung dari Bapak Presiden, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan pelaksana. Program ini tidak akan berhasil jika pintunya tetap tertutup rapat bagi sasaran utamanya,” tambahnya. Ketua Umum Srikandi DPP PWDPI ini mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh dan penyederhanaan persyaratan yang tetap aman namun tidak membebani. Ia juga meminta dibangun sistem pengawasan agar tidak ada lagi praktik yang mempersulit, memakan waktu lama, atau bahkan memicu biaya tambahan di luar ketentuan resmi. “KUR adalah amanah negara untuk memajukan perekonomian rakyat. Jangan sampai program yang bertujuan mulia ini justru terkesan eksklusif dan hanya mudah didapatkan oleh kelompok tertentu saja. Perlu ada kemudahan nyata, agar setiap rupiah dana KUR benar-benar mengalir ke tangan pelaku UMKM yang berjuang menggerakkan roda perekonomian keluarga dan daerah,” pungkas Rosita Gosi. Srikandi DPP PWDPI menyatakan akan terus mendengarkan aspirasi pelaku usaha dan mengawal perbaikan kebijakan ini, agar program KUR benar-benar menjadi solusi, bukan beban tambahan bagi masyarakat kecil. (Humas DPP PWDPI). Foto : Ketum Srikandi DPP PWDPI, Rosita Gosi. Penulis Tim

Read More