Tag: #KebakaranHutan&Lahan

Tajam24Jam.Com JAMBI, 8 Oktober 2026 — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan karena berdampak langsung terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Aktivis Jambi, Abdullah, menyampaikan kritik keras terhadap penanganan karhutla di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Ia bahkan meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.“Saya meminta ketegasan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi bahkan mencopot Menteri Kehutanan karena dinilai tidak mampu menangani persoalan karhutla secara maksimal,” ujar Abdullah. Menurutnya, kunjungan Menteri Kehutanan ke Provinsi Jambi yang disebut telah dilakukan beberapa kali belum memberikan dampak signifikan terhadap penanganan karhutla.Abdullah menilai, kunjungan pejabat ke lapangan jangan hanya bersifat seremonial. Pemerintah, kata dia, seharusnya mendatangi langsung wilayah yang menjadi titik kebakaran dan melakukan langkah penanganan secara terukur.“Tolong Bapak Presiden melihat persoalan ini. Jangan sampai kunjungan ke daerah hanya menjadi kegiatan seremonial, sementara titik-titik api yang kondisinya parah justru tidak menjadi prioritas,” tegasnya. Selain penanganan kebakaran, Abdullah juga mendesak aparat penegak hukum memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya karhutla, termasuk korporasi.Ia mempertanyakan sejauh mana proses hukum terhadap perusahaan yang lahannya diduga terbakar.“Kami meminta penegakan hukum dilakukan setegas-tegasnya tanpa pandang bulu. Sampai saat ini, kami melihat belum ada korporasi di Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka terkait karhutla,” katanya. Abdullah juga menyoroti dampak kabut asap terhadap masyarakat. Menurutnya, jika kondisi tersebut terus berlangsung tanpa penanganan luar biasa, kualitas udara akan semakin membahayakan kesehatan warga. Ia bahkan menggunakan istilah “senjata pembunuh massal” untuk menggambarkan kekhawatirannya terhadap dampak asap terhadap masyarakat. Namun, pernyataan tersebut merupakan penilaian dan kekhawatiran pribadi yang disampaikan Abdullah.“Inilah yang kami anggap sebagai bentuk kelalaian apabila persoalan ini dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat, khususnya sekitar 2,5 juta warga Jambi, jangan sampai menjadi korban,” ujarnya. Abdullah selanjutnya meminta Gubernur Jambi mengambil langkah lebih tegas dengan mengumpulkan seluruh perusahaan pemegang konsesi, instansi terkait, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas penanganan karhutla secara bersama-sama. Menurutnya, harus ada keputusan yang jelas mengenai tanggung jawab atas lahan yang terbakar, termasuk apabila kebakaran terjadi di wilayah konsesi perusahaan.“Siapa pun yang memiliki atau menguasai lahan yang terbakar harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Sengaja maupun tidak sengaja harus ditelusuri secara serius,” tegas Abdullah. Ia menambahkan, persoalan karhutla di Jambi disebut telah berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial maupun pencitraan.Abdullah juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan faktor seperti angin atau asap kiriman sebagai alasan utama tanpa disertai upaya penanganan sumber kebakaran.“Jangan menyalahkan faktor nonteknis seperti angin atau asap kiriman. Yang paling penting adalah sumber kebakaran harus dicari, dipadamkan, dan apabila ditemukan unsur pelanggaran, harus diproses sesuai hukum,” pungkasnya. Pemerintah daerah dan aparat terkait diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan titik panas, luas lahan terdampak, kondisi kualitas udara, serta langkah penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla. Jika ingin, saya juga bisa membuatkan versi yang lebih tajam dengan gaya headline investigasi, namun tetap aman secara jurnalistik. Penulis Tim