RPK Soroti Dugaan Penyimpangan Proyek Jembatan di Tanjab Barat, Desak APH Lakukan Penyelidikan
Tajam24Jam.Com JAMBI, 27 April 2026 – Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Pengawal Kebijakan (RPK) menyoroti dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan/peningkatan jembatan yang berada di samping MUI Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sorotan tersebut disampaikan RPK saat menggelar aksi dan orasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Selasa (27/4/2026). Proyek tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Tanjab Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp2.025.242.145,18 dan dikerjakan oleh CV Walet 93. Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan RPK, ditemukan sejumlah kejanggalan pada pekerjaan proyek tersebut. Di antaranya, kondisi fisik jembatan yang disebut telah mengalami keretakan serta penurunan struktur (ambles) di beberapa titik.“Temuan ini menunjukkan bahwa mutu dan kualitas pekerjaan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (RAB) yang tercantum dalam dokumen pelelangan,” demikian pernyataan RPK dalam rilisnya. RPK menilai kondisi tersebut berpotensi merugikan keuangan negara. Selain itu, mereka juga menduga adanya indikasi persekongkolan antara pihak rekanan dengan Dinas Perkim Tanjab Barat dalam pelaksanaan proyek.“Pekerjaan diduga hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan kualitas hasil pekerjaan,” lanjut keterangan tersebut. Meski menyampaikan sejumlah dugaan, RPK menegaskan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada aparat penegak hukum.Dalam pernyataan sikapnya, RPK mendesak aparat penegak hukum, baik Polda Jambi maupun Kejati Jambi, untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh dengan memanggil dan memeriksa sejumlah pihak terkait, di antaranya Kepala Dinas Perkim Tanjab Barat, Kabid dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/PPTK), tim perencana (PHO), konsultan perencanaan dan pengawas, serta kontraktor pelaksana CV Walet 93. RPK juga meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam proyek tersebut diperiksa secara transparan dan profesional.Mereka berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas guna memastikan tidak adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara serta menjamin kualitas pembangunan infrastruktur yang aman dan layak bagi masyarakat. Penulis Tim