September 16, 2026

Tag: #DPRDLampung

JEMBATAN DESA PEKANDANGAN TELAH TERBANGUN BAIK, PURHERI SUMARDIYANTO: PASTIKAN PEMBANGUNAN DIRASAKAN LANGSUNG OLEH RAKYAT

admin_02 mins

Tajam24Jam.Com LAMPUNG TENGAH, 29 Agustus 2026 — Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Purheri Sumardiyanto, melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan jembatan di Desa Pekandangan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kunjungannya, Purheri melihat secara langsung jembatan yang telah terbangun kokoh dan kini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga. Infrastruktur tersebut menjadi urat nadi penting yang memperlancar mobilitas serta mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat. “Kita bersyukur jembatan ini sudah terbangun dengan baik dan manfaatnya sudah bisa dirasakan langsung. Infrastruktur seperti ini sangat penting karena menyangkut akses dan kegiatan warga setiap hari,” ujar Purheri. Ia menegaskan bahwa pembangunan bukan sekadar soal fisik yang berdiri, melainkan bagaimana hasilnya benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Sebagai wakil rakyat, ia berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, melihat langsung kondisi di lapangan, sekaligus menyerap aspirasi warga. “Pembangunan bukan hanya tentang membangun fisik, tetapi bagaimana hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya. Purheri berharap jembatan ini dapat dijaga dan dirawat bersama oleh seluruh warga agar tetap kokoh dan bermanfaat dalam jangka panjang. “Melihat pembangunan, merasakan manfaatnya, dan terus membersamai masyarakat,” Pungkasnya. (Rls)Tim Media PWDPI) Penulis Tim

Read More

DPRD Lampung Dorong Pemasangan Watermeter, Kebocoran Pajak Air Permukaan Dibidik

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com Bandar Lampung, 29 Juli 2026 – Bandarlampung (LW): Pemasangan watermeter di perusahaan-perusahaan besar pengguna air permukaan dinilai menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Lampung. DPRD Provinsi Lampung mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperluas pemasangan alat ukur tersebut agar pendataan penggunaan air dilakukan secara akurat, transparan, dan akuntabel. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, mengatakan watermeter mampu mencatat volume penggunaan air permukaan secara riil, baik harian, bulanan, maupun tahunan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penetapan besaran pajak sehingga lebih mencerminkan penggunaan sebenarnya oleh masing-masing perusahaan. “Kalau penggunaan air dapat diukur secara pasti melalui watermeter, maka penetapan Pajak Air Permukaan juga akan lebih objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Munir, Rabu (29/7). Menurutnya, pemasangan watermeter sudah saatnya diterapkan di seluruh perusahaan besar yang memanfaatkan air permukaan di Lampung. Langkah ini diyakini mampu mengurangi ketergantungan terhadap metode self assessment yang selama ini masih digunakan dalam perhitungan pajak. Ia menilai sistem berbasis alat ukur akan memperkuat pengawasan sekaligus meminimalkan potensi selisih data antara penggunaan air di lapangan dengan laporan yang disampaikan wajib pajak. Dorongan tersebut sejalan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2022 yang mencatat potensi Pajak Air Permukaan dari 11 perusahaan mencapai sekitar Rp23,6 miliar. Namun hingga 2025, realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan baru berada di kisaran Rp10 miliar. Munir menilai angka tersebut menunjukkan masih besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap secara maksimal. Bahkan, potensi itu diyakini lebih besar karena belum seluruh perusahaan pengguna air permukaan masuk dalam pendataan secara optimal. “Masih ada ruang yang sangat besar untuk meningkatkan PAD. Karena itu, sistem pendataan harus diperkuat agar seluruh potensi penerimaan daerah dapat tergali secara maksimal,” katanya. Persoalan pengelolaan Pajak Air Permukaan juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam agenda koordinasi dan supervisi, KPK menilai pengelolaan sektor tersebut masih belum optimal dan berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah apabila tidak dibenahi melalui sistem yang lebih transparan. Komisi III DPRD Provinsi Lampung, lanjut Munir, siap berkolaborasi dengan Bapenda untuk membangun tata kelola pendapatan daerah yang lebih akuntabel. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah percepatan pemasangan watermeter di seluruh perusahaan besar pengguna air permukaan. “Dengan watermeter, pemerintah memiliki data yang valid, perusahaan memperoleh kepastian dalam perhitungan pajak, dan daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Ini menjadi solusi yang menguntungkan semua pihak sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan pajak,” pungkas Munir. (LW/Tim PWDPI) Penulis Tim

Read More