October 29, 2026

Tag: #DinasPerhubungan/Dishub

PAD Parkir Kota Jambi Disorot, RMJ Dorong Evaluasi Kinerja Dishub

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com JAMBI — Selasa 6 Oktober 2026 Tata kelola perparkiran dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kota Jambi dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jambi.Dalam pembahasan tersebut, DPRD Kota Jambi mendorong Dishub memperkuat pengawasan perparkiran, termasuk penerapan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS Digitalisasi. pembayaran dinilai dapat meningkatkan transparansi transaksi dan meminimalisasi potensi kebocoran retribusi parkir. DPRD juga meminta dilakukan pendataan serta verifikasi ulang terhadap juru parkir (jukir) resmi dan penertiban terhadap jukir yang tidak memiliki legalitas. Pengawasan terhadap titik-titik parkir liar di berbagai wilayah Kota Jambi turut menjadi perhatian. Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Paguyuban Keluarga Besar Raden Melayu Jambi (RMJ), Raden Syach Iran Syam, meminta Pemerintah Kota Jambi melakukan evaluasi terhadap tata kelola perparkiran, termasuk kinerja perangkat daerah yang bertanggung jawab.Ia menilai pengelolaan retribusi parkir membutuhkan kepemimpinan yang kreatif dan inovatif, terutama dalam mempercepat penerapan sistem pembayaran digital.“Pak Wali Kota Jambi seyogyanya melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala dinas terkait. Jangan hanya sebatas menjalankan rutinitas, tetapi harus mampu menghadirkan inovasi yang berdampak terhadap peningkatan PAD,” ujar Raden Syach Iran Syam.Menurutnya, penerapan pembayaran non-tunai perlu segera diwujudkan secara nyata di lapangan. Sistem digital, kata dia, dapat membantu pemerintah melakukan pencatatan transaksi secara lebih transparan sehingga potensi kebocoran retribusi dapat ditekan.“Digitalisasi pembayaran parkir harus benar-benar diterapkan. Pemerintah harus dapat mengetahui jumlah transaksi dan penerimaan retribusi secara transparan,” katanya. Raden Syach Iran Syam juga meminta Pemkot Jambi tidak hanya fokus pada penertiban jukir, tetapi membenahi seluruh sistem pengelolaan parkir, mulai dari pendataan titik parkir, legalitas jukir, mekanisme pembayaran hingga pengawasan dan penyetoran retribusi.Ia berharap hasil RDP DPRD bersama Dishub tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dilanjutkan dengan langkah konkret dan terukur untuk meningkatkan PAD sekaligus memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Penulis Tim

Read More

Proyek Pemeliharaan Pelabuhan Roro Kuala Tungkal Disorot, Dugaan Hubungan Keluarga Konsultan Jadi Pertanyaan

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com TANJAB BARAT, 18 September 2026 — Proyek Pemeliharaan Pelabuhan Roro Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Tahun Anggaran 2026 yang berada di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) Tanjab Barat menjadi sorotan. Selain nilai pekerjaan yang mencapai sekitar Rp1,94 miliar, muncul dugaan adanya hubungan keluarga antara pihak konsultan perencana dan konsultan pengawas. Berdasarkan data tender yang tersedia, paket pekerjaan tersebut memiliki pagu anggaran sekitar Rp1,940 miliar, dengan CV Sukses Sekawan sebagai pemenang pekerjaan. Nilai hasil negosiasi tercatat sekitar Rp1,935 miliar. Paket tersebut menggunakan metode tender pascakualifikasi satu file dengan sistem evaluasi harga terendah. Sorotan publik kemudian mengarah pada dugaan adanya hubungan sedarah antara pihak yang terlibat sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas. Dugaan tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka oleh pihak terkait, terutama menyangkut identitas badan usaha, pengurus, pemilik, serta hubungan keluarga apabila memang terdapat keterkaitan di antara pihak-pihak tersebut. Hal ini penting karena pengawasan dalam pekerjaan konstruksi pemerintah dituntut berjalan secara profesional dan mampu memberikan kontrol terhadap kualitas, volume, spesifikasi teknis, serta kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak. Terlebih, pekerjaan Pemeliharaan Pelabuhan Roro Kuala Tungkal mencakup sejumlah pekerjaan teknis, di antaranya pada bagian ponton, pemotongan dan pelapisan plat, pengelasan, hingga pengecatan sebagai perlindungan terhadap material baja. Dengan nilai proyek yang mencapai miliaran rupiah, publik tentu berkepentingan mengetahui bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan tersebut dilakukan. Apabila benar terdapat hubungan keluarga antara konsultan perencana dan konsultan pengawas, pihak Dishub Tanjab Barat perlu menjelaskan apakah kondisi tersebut telah diperiksa dari sisi ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan apakah terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi pengawasan. Dishub Tanjab Barat juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai proses pemilihan konsultan perencana dan pengawas, dasar penetapan penyedia jasa, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk memastikan pekerjaan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran administrasi maupun ketentuan pengadaan, APIP maupun aparat penegak hukum (APH) dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga berita ini disusun, dugaan hubungan keluarga tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak-pihak terkait. Tidak terdapat kesimpulan mengenai adanya pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Penulis Tim

Read More

Ruang Kadishub Babel Terbakar Hebat Picu Dugaan Unsur Kesengajaan

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com PANGKALPINANG, 29 April 2026 – Kebakaran hebat melanda Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu (29/04/2026) sekitar pukul 18.56 WIB. Peristiwa ini sontak menghebohkan lingkungan Pemerintah Provinsi Babel, terlebih karena api dilaporkan hanya melalap satu ruangan penting, yakni ruang Kepala Dinas Perhubungan.Berdasarkan informasi awal yang dihimpun di lapangan, ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan yang saat ini dijabat oleh M. Haris menjadi titik utama kebakaran. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa insiden tersebut bukan sekadar kebakaran biasa, melainkan memiliki indikasi unsur kesengajaan. Sejumlah sumber menyebutkan, terduga pelaku merupakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di instansi tersebut.Namun hingga berita ini diturunkan, identitas pelaku masih dalam tahap pendalaman oleh pihak berwenang, dan belum ada keterangan resmi yang memastikan motif maupun kronologi lengkap kejadian.Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api merambat ke ruangan lain. Api berhasil dikendalikan dalam waktu relatif singkat, sehingga tidak menimbulkan kerusakan lebih luas. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materiil masih dalam proses pendataan.Pihak kepolisian bersama tim terkait saat ini tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna memastikan penyebab pasti kebakaran. Dugaan tindak pidana pembakaran, jika terbukti, dapat dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP terkait perusakan atau pembakaran bangunan dengan unsur kesengajaan. Hingga saat ini, pihak Dishub maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Sementara itu, aparat penegak hukum (APH) diharapkan dapat mengusut tuntas peristiwa ini secara transparan dan profesional.Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan segera terungkap secara terang, guna memastikan tidak adanya pelanggaran hukum serta menjaga integritas lingkungan pemerintahan. (TIM JAMAL)

Read More

Kisruh Angkutan Batu Bara ODOL di Jambi Memanas, Hukum Terancam Kalah oleh Kepentingan Bisnis

admin_04 mins

Tajam24Jam.Com Jambi, 3 Februari 2026 — Gelombang penolakan masyarakat terhadap operasional angkutan batu bara di jalan umum Provinsi Jambi kian memanas. Aksi sweeping dan pelarangan lintas kabupaten kembali dilakukan oleh ormas serta elemen masyarakat peduli keselamatan jalan di Kabupaten Sarolangun, Merangin, dan Muaro Jambi sepanjang pekan ini. Masyarakat menilai aktivitas angkutan bertonase besar yang Over Dimension Over Load (ODOL) telah merusak infrastruktur jalan, mengancam keselamatan pengguna jalan, serta diduga menjadi penyebab banyaknya korban jiwa di Provinsi Jambi. Seorang pemerhati keselamatan jalan raya Jambi bahkan menyebut adanya indikasi pembiaran dan normalisasi kecelakaan. “Kalau sesama sopir AMT bicara, yang ditanya bukan kenapa kecelakaan terjadi, tapi ‘mati tidak korbannya’. Ini sangat miris,” ujarnya. Dishub Tegaskan Wajib Taat HukumKepala Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, M. Faisal Reza, ST, menegaskan bahwa seluruh armada angkutan batu bara wajib mematuhi ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, operasional angkutan batu bara di Jambi harus tunduk pada: Dishub Provinsi Jambi, kata Faisal, akan berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Jambi untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar ketentuan. Sebelumnya, di Muara Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, ormas Pemuda Pancasila menemukan satu unit truk diduga ODOL yang digunakan oleh PT Tebo Prima. Truk tersebut disinyalir menggunakan kendaraan ekspedisi guna mengelabui petugas di lapangan, sehingga luput dari pengawasan. Saat dikonfirmasi, pihak PT Tebo Prima melalui seseorang bernama Azwar, yang menghubungkan awak media dengan Yernawita (Mak Nyak) selaku Humas perusahaan, menyampaikan pernyataan yang menuai sorotan publik. “Kalau pemerintah mau serius menindak, jangan satu perusahaan saja. Harus semuanya,” ujarnya. Mak Nyak juga mengungkap bahwa setidaknya terdapat tujuh perusahaan pemegang IUP, termasuk dari luar Provinsi Jambi (Sumatera Barat), yang menggunakan jalan umum untuk distribusi batu bara menuju wilayah Jabotabek. Saat ditanya terkait instruksi Gubernur Jambi dan Kementerian Perhubungan, ia secara terbuka menyatakan: “Jalur sungai Batanghari banyak kendala. Kalau air surut, tidak bisa jalan. Mau tidak mau aturan harus dilanggar.” Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait penegakan hukum. Merujuk Pasal 307 UU LLAJ, kendaraan ODOL dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000, belum termasuk sanksi administratif, pencabutan izin, serta tanggung jawab atas kerusakan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 UU LLAJ. Publik kini mempertanyakan:Apakah negara akan tunduk pada kepentingan industri, atau hukum ditegakkan demi keselamatan rakyat? Penulis Tim

Read More

Gawat! Lemahnya Pengawasan Dishub Kota Jambi, Truk Bertonase Besar Bebas Beroperasi di Payo Selincah

admin_03 mins

Tajam24Jam.Com Kota Jambi, 5 Januari 2026 — Lemahnya pengawasan dan minimnya kepedulian dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jambi disorot warga. Pasalnya, aktivitas angkutan bertonase puluhan ton masih bebas melintas dan beroperasi di wilayah jalan kota, tepatnya di Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Senin, 5 Januari 2026. Pantauan tim awak media pukul 10.00 Wib pada Senin pagi mendapati sebuah truk berukuran besar, yang belum diketahui muatannya, masih melakukan aktivitas bongkar muat. Truk tersebut diduga menuju sebuah gudang yang berada di kawasan Lorong Lelang, wilayah dalam Kota Jambi. Kondisi ini menuai keluhan warga setempat. Amri S.Pd, yang juga merupakan warga Kelurahan Payo Selincah, menyayangkan pembiaran terhadap aktivitas truk bertonase besar yang dinilai merusak jalan dan mengganggu keselamatan pengguna jalan. Menurut Amri, persoalan ini sebenarnya sudah lama disampaikan kepada pihak Dishub, bahkan sejak kepemimpinan Kepala Dinas sebelumnya, Saleh Ridho. Saat itu, kata dia, sempat dipasang rambu larangan, namun tak berselang lama rambu tersebut justru hilang tanpa kejelasan. “Kadishub lama, Pak Saleh Ridho, sudah kita sampaikan. Waktu itu ada plang larangan, tapi tiba-tiba hilang entah ke mana. Sekarang kita lihat Kadishub yang baru ini, apakah akan tutup mata atau bertindak tegas terhadap truk-truk bertonase besar ini,” tegas Amri. Tak hanya menyampaikan kekecewaan, Amri juga mendesak Dishub Kota Jambi agar segera melakukan penindakan langsung di lapangan. Ia bahkan menegaskan akan mendatangi kantor Dishub apabila aspirasi warga kembali diabaikan. “Hari ini silakan cek langsung ke gudang tersebut. Lakukan penindakan terhadap truk itu. Mereka bongkar muat di gudang Lorong Lelang. Gudang apa, milik siapa, saya pun tidak tahu,” pungkasnya. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Perhubungan Kota Jambi terkait aktivitas truk bertonase besar tersebut maupun keberadaan gudang di kawasan dalam kota itu. (*) Penulis Tim

Read More