Year: 2025

Tajam24Jam.Com Jambi, 8 Desember 2025 – Korban Bencana Banjir bandang dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, terus meningkat baik meninggal dunia maupun luka-luka. Terhitung sudah mencapai ratusan orang meninggal dunia dan ratusan orang luka-luka serta banyak kehilangan rumah akibat hancur dibuat banjir bandang namun status bencana alam sampai saat ini belum ditingkatkan ke status bencana Nasional. Hal itu membuat Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Jambi angkat bicara atas keprihatinan terhadap bencana yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar. “PC PMII Kota Jambi sangat prihatin atas bencana Banjir Bandang dan longsor di Sumbar, Sumut dan Aceh,” jelas Basir Ketua PC PMII Kota Jambi. senin, 8 desember 2025. Basir menyebutkan, setelah beberapa kajian mendalam tragedi yang melanda di Sumut, Sumbar dan Aceh, pengurus Cabang Kota Jambi mendapat beberapa keanehan yang melanda pulau sumatera sampai merenggut ratusan korban jiwa dan membuat jutaan penduduk terdampak skala kehancuran. “Bencana tersebut Sudah melampaui kemampuan penanganan Regional dan kami mengecam keras Sebagai pimpinan di Pemerintahan Republik Indonesia Tidak memberikan stekmen merendahkan dan meremehkan bencana alam di Pulau Sumatera,” terangnya. Basir menegaskan, bencana alam terjadi di Pulau Sumatera jangan diremehkan  meremehkan karena bencana banjir bandang melanda sumut, Aceh dan Sumbar bukan bencana biasa karena sudah banyak sekali menghancurkan rumah dan korban ban jiwa. “Pimpinan seharusnya menghibur masyarakat menjadi korban bencana, bukan melukai hati masyarakat dengan stakmen di Publik,” tegasnya. PMII Kota Jambi juga menyoroti keanehan benjir bandang yang terjadi di Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapsel, Madina, Taput sampai membawa gelondongan kayu besar dengan potongan rapi namun dibilang pohon tumbang dibawa banjir. “Percuma pemimpin tertinggi namun tidak tau mana kayu dipotong dan mana pohon tumbang dibuat banjir,” tuturnya. Begitu juga Mentri kehutanan Republik Indonesia “Raja Juli Antoni” bertanggung jawab penuh tragedi yang terjadi dan segera minta maaf secara terbuka atas pernyataan yang meremehkan penderitaan Rakyat. “Kami mendesak Presiden Republik Indonesia segera menetapkan agar bencana ini menjadi bencana nasional dan mobilisasi total dana dan logistik tanpa batas terhadap korban dampak banjir,” tuturnya. Serta akselerasi cepat pencarian korban yang masih belum ditemukan dan Komando terpusat dan efektif dilapangan serta Presiden mengambil keputusan politik yang berani berdasarkan tanggung jawab moral. “ini panggilan kemanusiaan, Untuk menyelamatkan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air,” tutupnya. Penulis Tim